MATA DIKLAT : INTEGRITAS Nama Diklat : Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintah
Tingkat IV Kab. Blora
Fasilitator : Dr. LILIN BUDIATI SH.MM
[email protected]
BADAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Semarang, 03 Maret 2017
RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA DIKLAT/SILABUS MATA DIKLAT
1.
Nama Diklat
: Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kab Blora
2.
Mata Diklat
: INTEGRITAS
3.
Alokasi Waktu
: 18Jam Pelajaran (@ 45 menit = 810 menit
4.
Deskripsi Singkat
: Mata Diklat INTEGRITAS membekali peserta untuk dapat menginternalisasi akuntabilitas. menginternalisasi etika;serta mengaktualisasikan akuntabilitas, etika dan integritas dalam mengelola pelaksanaan program instansi serta mampu melakukan simulasi dan menganalisis kasus yang relevan dengan materi pokok
5.
Tujuan Pembelajaran a. Kompetensi Dasar
: : Dengan mempelajari mata diklat ini, peserta mampu menginternalisasi akuntabilitas. menginternalisasi etika; serta mengaktualisasikan akuntabilitas, etika dan integritas dalam mengelola pelaksanaan program instansi serta mampu melakukan simulasi dan menganalisis kasus yang relevan dengan materi pokok :
b. Indikatorkeberhasilan N O
INDIKATOR KEBERHASILAN
MATERI POKOK
SUB MATERI POKOK
METODE
ALAT BANTU/ MEDIA
ESTIMASI WAKTU
REFERENSI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
Peserta DIKLATMampu Menginternalisasi akuntabilitas;
Akuntabilitas
1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. BrainDefinisi akuntabilitas storming 4. Refleksi Pentingnya pengalaman akuntabilitas 5. Telaah Kritis Prinsip-prinsip dokumen akuntabilitas Dimensi Akuntabilitas Karakteristik
A. Teori,Konsep, Prinsip 1. 2. 3. 4. 5.
1. LCD 2.White board 3. Slides 4. Sticky wall 5. Kertas Plano 6. Meta plan
3 JP = 135 menit Lilin BudiatiMembangun Etika Birokrasi Yang Profesional, Badan DIKLAT Provinsi Jawa Tengah, 2012 Lilin Budiati, Etika Birokrasi: Tantangan DanHambatanPencipt
1
N O
INDIKATOR KEBERHASILAN
MATERI POKOK
SUB MATERI POKOK
(1)
(2)
(3)
(4)
METODE
ALAT BANTU/ MEDIA
ESTIMASI WAKTU
REFERENSI
(5)
(6)
(7)
(8)
akuntabilitas 6. Akuntabilitas dalam sektor publik
aan Birokrasi Yang Bersih Dan Berwibawa Untuk Mewujudkan Good Governance, Badan DIKLAT Provinsi Jawa Tengah, 2012
B.Implementasi Akuntabilitas Kebijakan 1. Responsivitas a. Keinginan publik b. Kepentingan negara 2. Responsibilitas a. Nilai SOP’s b Eksekusi SOP’s 3. Akuntabilitas a. Pertanggungjawaban b. Indikator kinerja 2
Peserta DIKLAT mampu Menginternalisasi etika;
Etika
1. Ceramah A. Teori dan Konsep 1. Pengertian etika 2. Tanya jawab 2. Macam-macam 3. Games Etika 3. Pengertian Moral 4. Pengertian Nilai 5. Tipe Nilai (Value Type) 6. Struktur Hubungan Nilai
1. LCD 2.White board 3. Slides 4. Sticky wall
Volume 10 Number 1 2011 Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis Anggara Wisesa Kelompok Keahlian Manajemen Manusia dan Kewirausahaan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi 3 JP=135 Bandung dalam konteks menit Chris Aulich, 2011, Integrity Agencies as One Pillar of Integrity and Good Governance’, PUBLIC POLICY AND
2
N O
INDIKATOR KEBERHASILAN
MATERI POKOK
SUB MATERI POKOK
(1)
(2)
(3)
(4)
METODE
ALAT BANTU/ MEDIA
ESTIMASI WAKTU
REFERENSI
(5)
(6)
(7)
(8)
7. Fungsi Nilai
ADMINISTRATION 2011, T. 10, Nr. 1, p. 41-52
B. Implementasi Etika Kelembagaan Etika 1. Nilai-nilai Organisasi 2. Etika PNS dalam Kehidupan Sosial 3. Etika PNS dalam Pelayanan Publik 4. Membangun Budaya Kerja dengan nilai-nilai etika 3
Peserta DIKLAT mampu Mengaktualisasika n aktuntabilitas dan etika dalam mengelola pelaksanaan program instansi.
Aktualisasietika dan integritas dalam mengelola program instansi
A. Konsep Integritas 1. Definisi integritas 2. Pilar-pilar Integritas (Kejujuran, Ketegasan, Konsistensi dan Kepatuhan) 3. Kategori Integritas
B. Aktualisasi akuntabilitas, dan integritas
1. 2. 3. 4.
Ceramah Tanya jawab Simulasi Brainstorming 5. Mind mapping
1. LCD 2.White board 3. Slides 4. Sticky wall 5. Meta plan
3 JP=135 menit
etika
1. Pengambilan
3
METODE
ALAT BANTU/ MEDIA
ESTIMASI WAKTU
REFERENSI
(5)
(6)
(7)
(8)
1. Perampingan 1. Ceramah kelembagaan dan 2. Tanya jawab kewirausahaan 3. Simulasi Lembaga 4. Brain2. Desentralisasi storming 3. Pengukuran Kinerja 5. Mind 4. Siklus Perencanaan dan mapping (framework) Pengendalian 6. Diskusi kelompok
1. LCD 2.White board 3. Slides 4. Sticky wall 5. Meta plan 6.Handout
3 JP=135 menit
1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Brainstorming 4. Mind mapping
1. LCD 2.White board 3. Slides 4. Sticky wall 5. Meta plan 6.Handout
6 JP=150 menit
N O
INDIKATOR KEBERHASILAN
MATERI POKOK
SUB MATERI POKOK
(1)
(2)
(3)
(4)
keputusan berdasarkan integritas moral 2. Etika sebagai integritas pribadi dan tanggungjawab sosial. 3. Kepemimpinan Efektif dan Kepemimpinan etis. 4. Akuntabilitasdalam sektor publik 4
Peserta DIKLAT Mampu melakukan simulasi
5.
Peserta DIKLAT mampu menganalisis kasus yang relevan dengan materi pokok
“Integritas Kelembagaan sebagai Faktor Kunci Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik” (Sumber : The Ethics of New Public Management: Is Integrity at Stake? Kolthoff at al) Analisis Kasus Di Philipina, dan Indonesia Malaysia : “Persepsi Tentang Kejujuran,Ketegas
A. Philipina : Empat langkah untuk mengembalikan kepercayaan dan membangunan integritas pemerintahan(Restoring
4
N O
INDIKATOR KEBERHASILAN
MATERI POKOK
SUB MATERI POKOK
(1)
(2)
(3)
(4)
an,Konsistensi dan Kepatuhan Sebagai Pilar Integritas Aparatur Negara”
Trust And Building Integrity In Government: Issues And Concerns In The Philippines AndAreas For Reform, Alex B. Brillantes, Jr. and Maricel T. Fernandez, International Public Management Review Vol. 12, Iss. 2, 2011 IPMR www.ipmr.net 55
METODE
ALAT BANTU/ MEDIA
ESTIMASI WAKTU
REFERENSI
(5)
(6)
(7)
(8)
(framework) 5. Diskusi Kelompok 6. Diskusi Lapangan
Kasus
B. Indonesia : Hubungan antara Nilai, Integritas dan Persepsi anti Korupsi ( Exploring Values, Integrity and Anticorruption of Javanese Government Officer), Retno Kumolohadi International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 3, No. 2, March 2013 C. Malaysia : Persepsi tentang Integritas Lembaga Publik (The Perception of Integrity of Three Public Agencies in Kuala Terengganu),
5
N O
INDIKATOR KEBERHASILAN
MATERI POKOK
SUB MATERI POKOK
(1)
(2)
(3)
(4)
METODE
ALAT BANTU/ MEDIA
ESTIMASI WAKTU
REFERENSI
(5)
(6)
(7)
(8)
Rusnah Ismail, at al, World Applied Sciences Journal 12 (Special Issue on Creating a Knowledge Based Society): 60-63, 2011 ISSN 1818-4952 © IDOSI Publications, 2011
6.
Evaluasi: 1. Apa pengertian Etika jika dipandaang dari cabang filsafat, dipandang sebagai ilmu pengetahuan dan jika dipandang sebagai ilmu yang bersifat normative dan evaluatif 2. Bagaimana pendekatan Perilaku Birokrasi Pemerintahan dalam Konteks membangun integritas pribadi dan tanggung jawab sosial 3. Apa yang menarik menurut saudara dari studi kasus tersebut sehingga dapat menjadi pembelajaran (lesson learnt).Berikan argumentasi berdasarkan teori dan pengalaman dalam membuat keputusan
7.
REFERENSI 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2)
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
3)
Lilin Budiati Membangun Etika Birokrasi Yang Profesional, Badan DIKLAT Provinsi Jawa Tengah, 2012
4)
Lilin Budiati, Etika Birokrasi : Tantangan Dan Hambatan Penciptaan Birokrasi Yang Bersih Dan Berwibawa Untuk Mewujudkan Good Governance, Badan DIKLAT Provinsi Jawa Tengah, 2012
5)
Lilin Budiati“Bureaucracy” Yang Egaliter, mungkinkah? 6
6)
Alex B. Brillantes, Jr. and Maricel T. Fernandez, “Restoring Trust And Building Integrity In Government: Issues And Concerns In The Philippines And Areas For Reform”, International Public Management Review, Vol. 12, Iss. 2, 2011
7)
Retno Kumolohadi, 2013, Exploring Values, Integrity and Anticorruption of JavaneseGovernment Officer, International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 3, No. 2, March 2013
8)
Rusnah Ismail at al, 2011, The Perception of Integrity of Three Public Agencies in Kuala Terengganu, World Applied Sciences Journal 12 (Special Issue on Creating a Knowledge Based Society): 60-63, 2011
9)
Alan Lawton, 2010, Towards a Theory of Integrity Systems: a Configurational Approach
10) Frédérique Six, VU University Amsterdam, the Netherlands, Hull University, United Kingdom and VU University Amsterdam, the Netherlands 11) Chris Aulich, 2011, Integrity Agencies as One Pillar of Integrity and Good Governance’, Public Policy and Administration 2011, T. 10, Nr. 1, p. 41-52 12) Paul M Heywood, “Integrity Management and the Public Service Ethos in the UK: patchwork quilt or threadbare blanket”, Centre for AntiCorruption Studies, 16-18 September, 2010. 13) Anggara Wisesa, Integritas Moral Dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis, Jurnal Manajemen Teknologi Vol 10 Number 1, 2011 14) Lilin Budiati, Evaluasi Persepsi Tentang Kompetensi Dan Pendayagunaan Alumni Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Provinsi Jawa Tengah, 2012 Semarang, 03 Maret2017 Widyaiswara Ahli Utama Badan Pengembangan SDMDaerah Prov. Jateng
Dr. Lilin Budiati, SH, MM NIP 19610210198332011 7
RENCANA PEMBELAJARAN/SKENARIO PEMBELAJARAN 1.
Mata Diklat
: INTEGRITAS bagi Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kab. Blora
2.
Alokasi Waktu
: 18 Jam Pelajaran (@ 45 menit = 810 menit
3.
Deskripsi Singkat
: Mata Diklat INTEGRITAS membekali peserta untuk dapat menginternalisasi akuntabilitas. menginternalisasi etika; serta mengaktualisasikan akuntabilitas, etika dan integritas dalam mengelola pelaksanaan program instansi serta mampu melakukan simulasi dan menganalisis kasus yang relevan dengan materi pokok.
4.
Kompetensi Dasar
: Dengan mempelajari mata diklat ini, peserta mampu menginternalisasi akuntabilitas. menginternalisasi etika; serta mengaktualisasikan akuntabilitas, etika dan integritas dalam mengelola pelaksanaan program instansi serta mampu melakukan simulasi dan menganalisis kasus yang relevan dengan materi pokok
5.
Indikator Hasil Belajar
:
Peserta DIKLAT mampu : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
6.
Pokok Bahasan
: 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Menginternalisasi akuntabilitas; Menginternalisasi etika; Mengaktualisasikan aktuntabilitas dan etika dalam mengelola pelaksanaan program instansi. Melakukan simulasi Menganalisis kasus yang relevan dengan materi pokok Akuntabilitas Etika Aktualisasi etika dan integritas dalam mengelola program instansi Integritas Kelembagaan sebagai Faktor Kunci Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Analisis Kasus Di Philipina, Indonesia dan Malaysia : “Persepsi Tentang Kejujuran, Ketegasan, Konsistensi dan Kepatuhan Sebagai Pilar Integritas Aparatur Negara
8
7.
Sub Pokok Bahasan
: 7.1. Akuntabilitas A. Teori,Konsep, Prinsip 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Definisi akuntabilitas Pentingnya akuntabilitas Prinsip-prinsip akuntabilitas Dimensi Akuntabilitas Karakteristik akuntabilitas Akuntabilitas dalam sektor publik
B. Implementasi Akuntabilitas Kebijakan 1) Responsivitas a. Keinginan publik b. Kepentingan negara 2) Responsibilitas a. Nilai SOP’s b Eksekusi SOP’s 3) Akuntabilitas a. Pertanggungjawaban b. Indikator kinerja 7.2. Etika A. Teori dan Konsep 1) Pengertian etika 2) Macam-macam Etika 3) Pengertian Moral 4) Pengertian Nilai 5) Tipe Nilai (Value Type) 6) Struktur Hubungan Nilai 7) Fungsi Nilai 9
B. Implementasi Etika Kelembagaan 1) 2) 3) 4)
Nilai-nilai Etika Organisasi Etika PNS dalam Kehidupan Sosial Etika PNS dalam Pelayanan Publik Membangun Budaya Kerja dengan nilai-nilai etika
7.3. Aktualisasi etika dan integritas dalam mengelola program instansi A. Konsep Integritas 1) Definisi integritas 2) Pilar-pilar Integritas (Kejujuran, Ketegasan, Konsistensi dan Kepatuhan) 3) Kategori Integritas B. Aktualisasi akuntabilitas, etika dan integritas 1) Pengambilan keputusan berdasarkan integritas moral 2) Etika sebagai integritas pribadi dan tanggungjawab sosial. 3) Kepemimpinan Efektif dan Kepemimpinan etis. 4) Akuntabilitas dalam sektor publik
7.4. Integritas Kelembagaan sebagai Faktor Kunci Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik 4.1. Perampingan kelembagaan dan kewirausahaan Lembaga 4.2. Desentralisasi 4.3. Pengukuran Kinerja 4.4. Siklus Perencanaan dan Pengendalian 7.5. Analisis Kasus : A. Philipina : Empat langkah untuk mengembalikan kepercayaan dan membangun integritas pemerintahan B. Indonesia : Hubungan antara Nilai, Integritas dan Persepsi anti Korupsi C. Malaysia : Persepsi tentang Integritas Lembaga Publik 10
8. Kegiatan Belajar-mengajar Kegiatan Pengajar
Tahapan
1 Pendahuluan
Penyajian 1
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2 Salam pembukaan Memperkenalkan diri Ice breaking Menjelaskan substansi materi Menjelaskan Tujuan dan indikator keberhasilan Menjelaskan manfaat pembelajaran
Menjelaskan : A. Teori,Konsep, Prinsip Akun tabilitas B.Implementasi Akuntabilitas Kebijakan NORMA STANDAR PROSEDUR KRITERIA Implementasi
RESPONSIVITAS • Keinginan Publik • Kepentingan Negara
RESPONSIBILITAS • Nilai SOP’s • Eksekusi SOP’s
Metode
3
4
Memperhatikan
Memperhatikan Tanya jawab/diskusi
RESPONSIVITAS, RESPONSIBILITAS, AKUNTABILITAS
Formulasi
Kegiatan Peserta
Evaluasi
interaktif
1. 2. 3. 4. 5.
Ceramah Tanya jawab Simulasi Brainstorming Refleksi pengalaman Kritis 6. Telaah dokumen
Media dan Alat Pembelajaran 5 1. LCD 2.White board 3. Slides 4. Sticky wall 5.Kertas Plano 6. Meta plan 1. LCD 2.White board 3. Slides 4. Sticky wall 5.Kertas Plano 6. Meta plan
Waktu
6 15 menit
120 menit
AKUNTABILITAS • Pertanggungjawaban • Indikator Kinerja
UMPAN BALIK
GOOD GOVERNANCE 09/01/2014
Monitoring dan Akuntabilitas Kebijakan
13
Fasilitator menjelaskan proses NSPK, baik mulai tahapan formulasi perencanaan (kebijakan-rencana-program), tahapan implementasi (responsibilitas) serta evaluasinya (akuntabilitas).
11
Tahapan
Kegiatan Pengajar
Kegiatan Peserta
Metode
1
2 Pada tahapan formulasi, disampaikan beberapa pertanyaan untuk menggali responsivitas pejabat publik (peserta diklat Pim-III) terhadap hal-hal sbb : 1. Apakah kebijakan, rencana dan program yg direncanakan merupakan keinginan publik 2. Seberapa besar publik dapat turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan 3. Apakah manfaat kebijakan, rencana dan program telah bersama-sama ditetapkan dengan masyarakat 4. Apakah masyarakat memiliki kesadaran dan melegitimasi bahwa kebijakan yg telah ditetapkan pemerintah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat
3
4
Media dan Alat Pembelajaran 5
Waktu
6
Tahapan Implementasi : 1. Apakah pemerintah telah melaksanakan dgn efektif dan efisien standard operational procedure (SOP) beserta nilai-nilai yg dapat diterima oleh masyarakat; 2. Apakah masyarakat mematuhi mekanisme dan prosedure yg ditetapkan pemerintah Tahap Evaluasi : 1. Bagaimana publik dapat mengakses laporan pertanggungjawaban kebijakan, rencana dan program yg telah dilaksanakan pemerintah; 2. Apa indikator kinerja yang dapat dikategorikan berhasil dan gagal baik berdasarkan pada aturan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat; 3. Apakah prinsip good governance menjadi landasan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana dan program 2
Menjelaskan Definisi Etika, dapat dilihat dari aspek :
Menuliskan di meta plan
1. Refleksi
255 menit
12
Tahapan
1
Kegiatan Pengajar
2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatanPegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup seharihari. Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi: a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945; c. semangat nasionalisme; d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundangundangan; f. penghormatan terhadap hak asasi manusia; g. tidak diskrimina tif; h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; i. semangat jiwa korps.
Kegiatan Peserta
3 satu pelanggaran kode etik (yg berkaitan dengan norma) yang pernah dilakukan Tempelkan di sticky wall
Metode
4 pengalaman 1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Diskusi 4. Curah pendapat dan refleksi pengalaman
Media dan Alat Pembelajaran 5
Waktu
6
Mengidentifikasi dan menilai kinerja kelembagaan birokrasi menurut indikator dan kriteria
Etika Organisasi Pemerintah Orientasi pada model kekuasaan; orientasi pada kapitalis birokrat; lemahnya orientasi humanitas; epos (kejuangan/kepahlawanan) sudah rentan terhadap perilaku disordersocial patologic Etika Pegawai Negeri Sipil Menjelaskan modal sosial aparatur pemerintah sebagai fundamen membangun kepercayaan dan mutu pelayanan masyarakat. Memperkuat jaringan komunikasi social birokrasi dan publik (modal social birokrat= 1.skill, 2. Perasaan identitas;3. Empaty; 4. Tenggangrasa; 5.ketulusan dalam memberikan pelayanan)
13
Tahapan
Kegiatan Pengajar
Kegiatan Peserta
Metode
1
2
3
4
3
Media dan Alat Pembelajaran 5
Waktu
6
A. Konsep Integritas Pilar Integritas: 1) Prinsip-prinsip etika sebagai pedoman dasar 2) undang-undang, peraturan dan standar yang Jelas diumumkan secara terbuka 3) Pendidikan tentang aturan dan prinsip-prinsip untuk pegawai negeri dan pejabat terpilih 4) Mekanisme rekomendasi untuk isu-isu etis sebagai tindakan proaktif 5) Perlindungan pelapor untuk memastikan masalah diidentifikasi 6) Transparansi kedua kepentingan, keputusan dan proses 7) Penegakan sebagai pencegah oleh badan-badan dengan kekuatan dan hukuman yang pantas 8) Lembaga pemerintah yang kuat, termasuk pengadilan yang independen, pelayanan publik Yang tidak dipolitisasi dan parlemen tidak benar-benar disubordinasi kepada pemerintah eksekutif 9) Kepemimpinan yang menetapkan contoh bagi semua baik perilaku pribadi dan dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari 10) Budaya politik yang mendukung integritas, perilaku etis dan praktek demokrasi (Chris Aulich, 2011, Integrity Agencies as One Pillar of Integrity and Good Governance’) Pendekatan berbasis nilai integritas publik , dengan komitmen yang kuat untuk etos pelayanan publik sebagaimana tercermin dalam apa yang disebut dengan Prinsip Kehidupan Publik (sering disebut Prinsip-prinsip Nolan, merujuk pada Ketua Komite yang pertama, Lord
14
Tahapan
Kegiatan Pengajar
Kegiatan Peserta
Metode
1
2
3
4
Media dan Alat Pembelajaran 5
Waktu
6
Nolan ) : 1. Tidak Mementingkan Diri Sendiri - Pemegang jabatan publik harus bertindak semata-mata demi kepentingan umum . 2. Integritas - Pemegang jabatan publik tidak boleh menempatkan diri mereka di bawah kondisi keuangan atau kewajiban lainnya di luar individu atau organisasi untuk mempengaruhi mereka dalam pelaksanaan tugas. 3. Objektivitas - Dalam menjalankan urusan publik, pemegang jabatan publik harus membuat pilihan berdasarkan prestasi/manfaat. 4. Akuntabilitas - Pemegang jabatan publik bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka kepada publik. 5. Keterbukaan - Pemegang jabatan publik harus seterbuka dalam semua keputusan dan tindakan. 6. Kejujuran - Pemegang jabatan publik memiliki kewajiban untuk menyebutkan kepentingan pribadi yang berkaitan dengan tugas-tugas publik mereka. Prinsip-prinsip Nolan tersebut sejalan dengan prinsip Good Governance yang mensyaratkan enam prinsip berikut : 1. Fokus pada tujuan organisasi dan manfaat bagi warga dan pengguna layanan 2. Melaksanakan fungsi dan peran secara efektif dan jelas 3. Mempromosikan nilai-nilai untuk seluruh komponen organisasi dan menunjukkan nilai-nilai good governance melalui perilaku 4. Mengambil informasi, keputusan yang transparan dan mengelola risiko 5. Mengembangkan kapasitas dan kemampuan lembaga
15
Tahapan
Kegiatan Pengajar
Kegiatan Peserta
Metode
1
2
3
4
menjadi lebih efektif 6. Melibatkan para pemangku mewujudkan akuntabilitas
4
kepentingan
Media dan Alat Pembelajaran 5
Waktu
6
dan
Paul M Heywood, “Integrity Management and the Public Service Ethos in the UK: patchwork quilt or threadbare blanket”, Centre for AntiCorruption Studies, 16-18 September, 2010. B. Aktualisasi akuntabilitas, etika dan integritas Tanggung jawab Institusi terhadap integritas yang baik dapat meningkatkan dan mempromosikan Institusinya untuk memahami bahwa sistem integritas itu dinamis. Institusi dan praktik mereka perlu terus disempurnakan untuk memenuhi tekanan dan tantangan baru integritas yang dihadapi pejabat publik 1. Perampingan kelembagaan dan kewirausahaan Lembaga Peserta menganalisis 2. Desentralisasi (SWOT) kelembagaan 3. Pengukuran Kinerja sesuai TUPOKSI, 4. Siklus Perencanaan dan Pengendalian RENSTRA, dan dokumen pembangunan Fasilitator memberikan penjelasan faktor2 yg lainnya yg mempengaruhi kinerja organisasi, terdapat 4 faktor sbb mempengaruhi kinerja : organisasi. Pertama, lembaga yg memiliki integritas adalah lembaga yg memiliki kapasitas organisasi – tingkat staf, sumber daya keuangan, kewenangan dan kapasitas teknis - yang diperlukan untuk membuat perbedaan besar. Kedua, lembaga yg memiliki integritas adalah lembaga yg mampu berinteraksi ( kualitas ) dan hubungan dengan bagian lain dari sektor publik. untuk meningkatkan kepercayaan publik .
120 menit
16
Tahapan
Kegiatan Pengajar
Kegiatan Peserta
Metode
1
2 Ketiga, keberhasilan lembaga yg memiliki integritas tergantung pada tingkat integritas yang didapat di tempat lain, seperti integritas publik akan selalu bergantung pada praktek integritas yang diberikan oleh badan-badan publik Keempat ,Lembaga yg memiliki integritas tidak dapat menghasilkan pemerintahan yang baik dengan integritas kecuali kepemimpinannya mendukung implementasi rencana program, tujuan organisasi dalam mewujudkan VISI-MISI organisasi. A. Analisis Kasus : pembentukan integritas aparatur B. Peserta dibagi 3 kelompok, (Philipina, Indonesia dan Malaysia) masing2 kelompok diskusi mengeksplorasi kasus yg telah disiapkan berdasarkan tahapan sbb :
3
4
5
1. Peserta menggambarkan kondisi saat ini thd obyek yg dikaji berdasarkan SWOT 2. Mengidentifikasi masalah 3. Menggambarkan kondisi yg diharapkan 4. Menetapkan alternatif pemecahan masalah . C. Menunjukan pada peserta adanya korelasi yang kuat antara etika, akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yg baik Penutup
• •
•
Review proses pembelajaran Memberikan simpul2 yg dipresentasikan masingmasing kelompok, serta membuktikan bahwa masingmasing kelompok dapat menemukan faktor-faktor kunci etika, akuntabilitas dan pilar-pilar integritas yg saling memperkuat diantara kelompok Menutup proses pembelajaran dan memotivasi agar proses belajar berikutnya dapat berjalan lebih maksimal
1. masing2 kelompok intensif FGD menganalisis kasus berdasarkan tahapan yg telah disampaikan fasilitator 2. Menyusun kerangka pikir logis 3. presentasi dan diskusi antar kelompok
Wakil dari peserta memberikan feedback terhadap proses belajar mengajar, baik terhadap fasilitator, maupun materi dan metode pembelajaran
Media dan Alat Pembelajaran 5
Waktu
6
1. FGD 2. refleksi pengalaman 3. Telaah kritis
1. Sticky wall 2.. Meta plan
270 menit
Brainstorming
1. Sticky wall 2. Meta plan
30 menit
17
9.
Evaluasi : 1. Apa pengertian Etika jika dipandaang dari cabang filsafat, dipandang sebagai ilmu pengetahuan dan jika dipandang sebagai ilmu yang bersifat normative dan evaluatif. 2. Bagaimana pendekatan Perilaku Birokrasi Pemerintahan dalam Konteks membangun integritas pribadi dan tanggung jawab sosial 3. Apa yang menarik menurut saudara dari studi kasus tersebut sehingga dapat menjadi pembelajaran (lesson learnt).Berikan argumentasi berdasarkan teori dan pengalaman dalam membuat keputusan
10. DAFTAR PUSTAKA 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. 3) Lilin Budiati Membangun Etika Birokrasi Yang Profesional, Badan DIKLAT Provinsi Jawa Tengah, 2012 4) Lilin Budiati, Etika Birokrasi : Tantangan Dan Hambatan Penciptaan Birokrasi Yang Bersih Dan Berwibawa Untuk Mewujudkan Good Governance, Badan DIKLAT Provinsi Jawa Tengah, 2012 5) Lilin Budiati“Bureaucracy” Yang Egaliter, mungkinkah? 6) Alex B. Brillantes, Jr. and Maricel T. Fernandez, “Restoring Trust And Building Integrity In Government: Issues And Concerns In The Philippines And Areas For Reform”, International Public Management Review, Vol. 12, Iss. 2, 2011 7) Retno Kumolohadi, 2013, Exploring Values, Integrity and Anticorruption of Javanese Government Officer, International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 3, No. 2, March 2013 8) Rusnah Ismail at al, 2011, The Perception of Integrity of Three Public Agencies in Kuala Terengganu, World Applied Sciences Journal 12 (Special Issue on Creating a Knowledge Based Society): 60-63, 2011 9) Alan Lawton, 2010, Towards a Theory of Integrity Systems: a Configurational Approach 10) Frédérique Six, VU University Amsterdam, the Netherlands, Hull University, United Kingdom and VU University Amsterdam, the Netherlands 11) Chris Aulich, 2011, Integrity Agencies as One Pillar of Integrity and Good Governance’, PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION2011, T. 10, Nr. 1, p. 41-52 12) Paul M Heywood, “Integrity Management and the Public Service Ethos in the UK: patchwork quilt or threadbare blanket”, Centre for AntiCorruption Studies, 16-18 September, 2010.
Semarang, 03 Maret 2017 Widyaiswara Ahli Utama Badan Pengembangan SDM Daerah Prov. Jateng
Dr. Lilin Budiati, SH, MM NIP 19610210198332011 18
