Bab2 Lingkungan BisnisPerbankan
1. PENGANTAR Bank, seperti halnya lembaga-lembaga lainny,a,tumbuh dan berkembang bukan dalam alam yang hampa,melainkan tumbuhdan berkembangdalam masyarakatyangpenuh dengan dinamika. Dana yang dihimpun oleh bank manapun berasal dari masyarakat. Kredit yang mereka pasok, masyarakat juga yang menampung dan memanfaatkannya. Semua sumber daya manusia yang dipekerjakan di ban~, mulai dari dewan direksi sampai ke juru ketik, semuanya diperoleh dan berasal dari masyarakat. Bangungan-bangunan dan semua perabot peralatan kantor yang mereka miliki atau mereka sewa semuanya mereka beli atau mereka sewa dari masyarakat juga. Dari sini jelaslah kiranya, bahwa bank, seperti halnya dengan perusahaan-perusahaan lainnya, dalam segala sepak-terjangnya tidak lepas dari keharusan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada disekitarnya. Keadaan "di sekitar" perusahaan yang diperkirakan besar sekali pengaruhnya terhadapjalannya perusahaan inilah yang biasa disebut sebagai lingkungan perusahaan atau 'business environment'. Pengertian lingkungan perusahaan/lingkungan bisnis yang cakupannya tidak dibatasi oleh bidang usaha tertentu, seperti dimaksudkan di atas, dengan sendirinya berlaku umum, dalam arti berlaku untuk semua bidang usaha. Yaitu berlaku untuk bidang usahal'industry' manufaktur, bidang usaha pertanian, bidang usaha pertambangan, bidang usaha jasa transportasi, bidang usaha jasa keuangan, bidang usaha jasa perdagangan, dan sebagainya. Selain faktor lingkungan (dalam artian umum seperti dimaksudkan di atas), faktorfaktor di luar perusahaan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian oleh semua manaje1 perusahaan untuk semua macam bidang usaha, khususnya dalam menyusun strategi dan kebijakan, ialah unsur keadaan 'industry" yang sering disebutjuga dengan istilah keadaan persaingan atau keadaan bentuk pasar. Kalau kita membicarakan mengenai keadaan persaingan atau bentuk pasar, secara implisit yang kita maksud telah menjurus pada 'industry'/ bidang usaha tertentu. Dengan mendasarkan pada uraian di atas, maka apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis perbankan dalam buku ini sudah mencakup baik unsur lingkungan perusahaan/ 'business environment', khususnya yang relevan untuk bi~ang usaha perbankan di Indonesia, maupun unsur keadaan 'industry', termasuk di dalamnya keadaan persaingan di bidang usaha perbankan. 13
-
2. LINGKUNGAN BISNIS PERBANKAN Seperti diuraikan di atas, lingkungan bisnis perbankan terdiri dari dua unsur pokok~ yaitu:unsurlingkunganperusahaandanunsurkeadaanpersainganduniaperbankan.Mengingat bahwa unsur lingkungan perusahaan berlaku sangat umum, maka di l1awahini untuk unsur lingkungan perusahaan, hanya akan disinggung secara garis besar dan ~ebagian besat juga hanyadengancaramengetengahkancontoh-contohbagaimanaunsur-unsurtertentupembentuk lingkungan bisnis berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya sektor perbankan di Indonesia. Selanjutnya dengan menguraikan mengenai sejarah perbankail,khususnya sejarah perqankandi Indonesia, kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam bidang perbankan, dan struktur perbankan di Indonesia, diharapkan kita dapat menyelarni lingkungan bisnis perbankan di Indonesia dengan lebih seksama. L~ngkunganbisnis, yang sering kita sebut juga lingkungan perusahaan atau 'busines. environment' padapokoknya terdiridari lingkungan-lingkungan(seringjugadisebutkeadaar. suasana!'conditions') sosial,budaya,politik,ekonomi,teknologidanhukum, yangperanannya terhadap dunia perusahaan pada umumnya cukup besai. Kata "keadaan" dalam konteks pengertian di atas, hendaknya diartikan dalam artian mencakup di samping keadaan sekarang, juga keadaan yang akan datang. Mengingat bahwaproses bekerjanya hubnngan sebab-akibat dalam masyarakat memerlukan waktu, di mana unsur sebabnya mendahului unsur'akibatnya, maka mudah kiranya difahami pendapat yang mengatakan bahwa waktu yang akan datang tidak lain merupakan kelanjutan dari keadaan waktu sHam.Betdasarkan kenyataan ini pula, maka kiranya bisa difahami bahwa pengetahuan mengenai keadaan waktu sHamdan waktu sekarang terutama diperlukan untuk memperoleh prakiraan ya~g lebih baik mengenai apa yang akan terjadi di waktu-w.aktumendatang. Lingkungan sosial dan kebudayaan dalam masyarakat, pengaruhnya terhadap perkembangan dunia perbankan kiranya mudah difaharni. Misalnya saja, nienurunnya dengan cepat jumlah penduduk yang bebas dari buta aksara, cenderimg mendukung berkembangnya lembaga perbankan. Contoh lain ialah bahwa masyarakat agraris dimana sistem pengupahan banyak dilakukari dalam bentuk in natura akan kurang mendukung perkembangan lembaga perbankan relatif dibandi ngkan dengan masyarakat industrial di mana banyak dipergunakan pengupahan dengan,menggunakan uang. Selanjutnya lembaga perbankan cenderung sukar berkembang dalam masyarakat di mana bunga uang dianggap sebagai riba. Demikian seterusnya. Keadaan politik, secara langsungmaupun tidak langsung banyak berpengaruh terhadap perkembangan lembaga-Iembaga keuangan pada umumnya dan lembaga-Iembaga bank pada khus~snya.Negara di mana stabilitas politik dan stabilitas ekonominyasangat rendah, jelas tidak mendukung berkembangnya sistem perballkan. Demikian juganegara di mana peranan sektor swasta mendapatkan ruang gerak yang sangat sempit, cen
usaM!' economic environment' ataupun secara langsung besar pula peranannya terhadap perkembangan dunia bisnis perbankan. Unsur lingkungan bisnis berikutnya ialah lingkungan kepemerintahanl'government environment'
. Oleh karena
peraturan hukum banyak yang dihasilkan oleh Pemerintah, baik
tanpa maupun dengan ratifikasi badan legislatif, maka dengan menghubung-hubungkannya dengan uraian sebelumnya,dapat disimpulkan bahwa sering-sering sukar untuk dapat ditarik batas-batas yang jelas antara ketiga unsur lingkungan perusahaan dalam bentuk-bentuk 'political environment'llingkungan' politik, 'government environment'llingkungan kepemerintahan ' dan 'legal envirohment'/lingkungan hukuml. Di antara unsur:.unsur lingkungan hukum, ~elain dijumpai adanya peraturan-peraturan yang penginterpretasiannya dapat dikatakan sangat longgar, dan bahkan ada yang hanya berupa pengarahan belaka, juga tidak jarang dijumpai pengaturan-pengaturan yang sangat terinci dan penginterpretasiannya juga harns dilakukan secara cermat. Khususnya untuk pengaturan-pengaturan yang termasuk dalam kategori yang disebutkan terakhir, Bank Indonesia menerbitakan buku berjudul Ikhtisar Ketentuan-Ketentuan Perbankan Indonesia, dengan akronim resminya IKPI. Kalau melihat isinya, dan juga kenyataannya, dapat kiranya disimpulkan, bahwa dari waktu ke waktu bilamana ada perubahan peraturan selalu diadakan. peJiyesuaian perbaikan, maka tidak ada keragu-raguan untuk menyarankan bagi setiap bank umum dan para manajer bank di Indonesia untuk menjadi anggota pelanggan IKPI tersebut. Dalam buku IKPI tersebut dimuat ikhtisar dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Sur at Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia dan surat dan kawat Book Indonesia kepada bank-bank yang kenyataannya telah dijadikan pedoman pelaksanaan suatu peraturan. Namun demikian perlu kiranya diingatkan bahwa sekalipun yang dimuat dalam buku IKPI tersebut sebagian mengacu ataupun mendasarkan pada peraturan-peraturan hukum konkrit yang berlaku di Indonesia, akan tetapi buku tersebut bukan merupakan landasan hukum bagi berlakunya suatu peraturan atau pengganti peraturan-peraturan yang ada; melainkan sekedar merupakan ikhtisar ketentuan-ketentuan dengan tujuan utamanya untuk memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami peraturan-peraturan di bidang perbankan2. Lingkungan teknologi, yaitu keadaan tingkat teknologi beserta perkembangannya, pengarnhnya juga sangat besar. Penggunaan teknologi elektronik dalam berbagai bidang, khususnya dalam dunia perbankan dewasa ini, nampaknyatidak dapat ditawar-tawar lagi. Tanpa memanfaatkan teknologi komputer, sebuah bank tidak akan dapat mampu bersaing, baik dalam menekan biaya operasionalnya, dalam kecapatan serta kecermatan melayani para debitur, para pemegang rekening giro, deposito maupun tabungan, para pemakai berbagai macamjasa perbankan lainnya, juga dalam memenuhi ketepatan waktu penyerahan laporanlaporan yang harns disampaikan kepada Bank Indonesia. 'Uhat misalnya Koontz dan Folmer, 1975: ha1.55. IIKPI, 1982: hal. Pengantar.
15 - - - --
3. SUASANA DUNIA USAHA Kebanyakan dari unsur-unsur pembentuk lingkungan bisnis seperti diuraikan diatas, pengamhnya terhadap pasang-surutnya dunia perb.ankan, ada yang sifatnya lang~ung, tetapi tidak sedikit pula yang sifatnya tidak langsung, me~ainkan melalui lingkungan ekono.mi. Istilah-istilah lain untuk lingkungan ekonoml antara lain adalah suasana dunia usaha, ,atau ' 'business conditions'. Hasil yang bisa diharapkan dari perenc~aan, strategi dan kebijakan sebuah bank umum yang didasarkan atas hasil prakiraan suasan dunia usaha, terutama diturunkan dari kenyataan, bahwa baikunsur penerimaan maupun unsur beban biaya s~buah bank pada umumnya merupakan fungsi dari sejumlah variabel ekonomi agregatif, seperti' misalnya:pendapatan nasional, tingkatharga, tingkat bunga, ekspor, impor, tingkatkesempatan kerja dan sebagainya. Oleh karena itulah, maka dalaffi usaha untuk merumuskan perencanaan, strategi dan kebijakan yang berdaya guna dan berhasil guna, bank perlu membuat prakiraan mengenai yariabel-varia/;JeLagregatij yang me.rupakan variabel-variabel penjelas I'explanatory variables' ,dari hasil prakiraan mana dapat diturunkan prakiran-prakiraan mengenai ,I . keadaan persaingan pasar penjualan keluaran bank, keadaan persaingan pasar sumbersumber daya, dan sebagainya3. Dari berbagai variabel ekonomi agregatif yang merupakan variabel-vadabelpenjelas seperti disebut-sebut di atas, ada yang peranannya terhadap jalRJ'lnyabank-bank umum sangat besar, ada pula yang demikian kedl hingga beral~an untuk tidak banyak diperhatikan. Variabel-variabel ekonomi agregatif yang sangat penting untuk diperhatikan antara lain ialah: tingkat bunga, besarnya 'spread' yang merupakan selisih antara tingkat bunga kredit dengan tingkat bunga dana simpanan (giro;' deposito dan tabungan), besarnya produk domestik bruto
ataupun neto, besarnya produk nasional bruto ataupun neto, aliran modalluar negeri, ekspor, impor, perubahan cadangan valuta asing, tingkat harga dan angka persentase tingkat pengangguran. Untuk variabel-variabel ekonomi agregatif tersebut, dengan sendirinya bagi semua perusahaan di Indonesia tidak berbeda. Den~ kata lain, lingkungan bisnis bagi semua bank di Indonesia adalah sarna. Oleh karena itu, jelas bahwa mengetahui lingkungan beserta faktor-faktornya saja belum cukup. Kita hams meninjau lingkungan bisnis tersebut dengan menggunakan kacarnata yang diiniliki oleh masing-masing bank. Disinilah unsur persaingan dalarn pasar penjualan dan juga pasar pembelian sumber daya menuntut untuk diperhatikan. Berbincang mengenai masalah persaingan, teori ekonomi mikro banyak membantu menyajikan alat-alat analisis. Teori ekonomi mikro termaksud membedakan empat bentuk. pasar, yaitu pasar monopoli, pasar persaingan sempurna atau persaingan murni, pasar oligopoli dan pasai-persaiQgan monopolistik.
4. STRUKTUR PERBANKAN Dalarn membahas struktur perbankan, kiranya ada manfaatnya sebagai langkah pertama 3Di sementara katalog kurikulum prog ram studi manajemen perusahaan yang dlterbltkan oleh perguruan
.
tinggl-perguruan tinggl tertentu di Amerlka Serlkat dijumpai mata kuliah Business ondltlon Analysis. Bagl mereka yang fertarlk untuk menyelami bidang Inl, dapat diketengahkan bahwa buku Turner, Business Conditions Analysis. kalau dilihat islnya cukup dlkatakan mewakili buku teks standar di bidang tersebut.
16
.
kita meninjau pengertian struktur perbankan itu sendiri. Menurut kenyataan istilah tersebut sering digunakan dalam artian yang berbeda-beda. Selain itu dalam literaturtidakjarang yang menggantikari istilah struktur perbankan dengan organisasi perbankan. Kenyataan seperti ini dengan sendirinya mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan kesulitan dalam mengkomunikasikan pendapat ataupun informasi bentuk lainnya. Untok memecahkan masalah ini kiranya ada baiknya dengan didasarkan pada kesepakatan kita membedakan antara struktur (organisasi)
eksternal perbankan
dengan struktur organisasi
(internal)
bank.
Kalau struktur perbankan mengungkapkan bentuk-bentuk hubungan yang ada antara bank yang satu dengan dunia luar, khususnya dengan sesama bank dan sesama lembaga keuangan, tetapi juga dengan lembaga-Iembaga lain, khususnya dengan Bank Indonesia dan dengan Pemerintah. /stilah struktur organisasi bank (bukan perbankan), yang bisa disebut juga struktur organisasi internal bank pada azasnya mengungkapkan hubungan berbagai un sur-un sur atau organ-orgaI! yang ada di dalam sebuah bank. Mengenai masalah cakupannya, ada yang menganggap cakupannya mulai dari pemegang saham sampai dengan karyawan pada tingkatan paling rendah..Tetapi ada pula yang menekankan mulai direktur ataupun dewan direksi ke bawah. Batasan-batasan seperti yang diutarakan di atas antara lain disimpulkan dari kenyataan, bahwa dalam literatur bagian-bagian yang membahas struktur perbankan yang dibahas disekitar materi bahas-materi bahas: 'unit banking', 'multiple banking', 'dual banking' , 'national banking', 'state banking', 'branch banking', 'group banking', 'chain banking', 'correspondent banking', hubungan bank dengan Pemerintah, hubungan bank dengan Bank Sentral dan sebagainya. Dari berbagai jenis bank dalam kaitannya dengan struktur bank tersebut, tidak semuanya relevan bagi perekonomian kita. Contohnya ialah: 'national banking', 'state banking' dan 'dual banking'. 'National bank' merupakan bank yang akte pendiriannya disyahkan oleh pemerintah fe~eraVpusat, 'state bank' merupakan bank yang akte pendiliannya disyahkan oleh pemerintah negara bagian, dan 'dual banking' mengheD:daki baik pemerintah negara bagian maupun pemerintah federal mengesyahkan akte pendiriannya. Dengan sendirinya konsep ini tidak relevan bagi Indonesia yang merupakan negara kesatuan. 'Unit banking system' bias a dilawankan dengan 'multiple banking system'. Selanjutnya 'm~ltiple banking system' memiliki tigamacam. bentuk, yaitu: 'branch banking', 'group banking'dan 'chain banking'. Bank dengan sisfem cabangl 'branch banking' terjadi apabila se'buah bank beroperasi di dua lokasi atau lebih. ~ank dengan sistem grup atau sistem kelompok terjadi apabila sebuah 'holding company' menguasai dua bank atau lebih. Selanjutnya, bank dengan sistem rantail' chain banking' terjadi apabila ada orang perorangan, keluarga atau sebuah perkumpulan menguasai dua bank atau lebih4. Menurut pengamatan, di Indonesia dijumpai keempat macam bank tersebut, yaitu 'unit banking', 'branch banking " 'group banking'
dan 'chain banking'
.
4Kent, 1966: ha1170.
17
---
--
$. SEJARAH PERBANKAN 01 INDONESIA Melalui uraian di atas, diharapkan kita bisa menyadari akan pentingnya seorang manajer berwawasan luas danjugamenyadari akan relevannya mengetabui lingkungan 'bisnis di mana bOOanusaba yang dipimpinnya berkecimpung. Mengingat babwa keadaan lingkungan bisnj,s yang akan dijumpai di waktu mendatang hanya merupakan mata-rantai kelanjutan lingkungan bisnis masa lampau dan masa kini, maka tinjauan sejarab perkembangan bank di ~asa.masa silam banyak membawa manfaat juga, terutamfl dalam us aha memprakirakan lingkungan perbankan untuk masa-masa mendatang. Pada awal abadke 19 Bangsa Indonesia telah mulai mengenallembaga bank. Didirikannya bank sentral pada jaman penjajahan Belanda dengan mima De Javasche Bank pada tanggal 100ktober 1827, merupakan bukti bahwa perbankan di bumi Nusantara ini sampai sekarang telah berkipral) lebih dari 160 tabun. Selama dalam keberadaannya, beberapa kali ketentuan yang mengatur De Javasche Bank mengalami perubahan. Pet'Ubahan yang berarti yang terjadi terakhir kalinya sebelum dinasionalisasi oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi pada tahun 1928. Setelah melalui masa perang antara 1942.1945, yang dilanjutkan dengan Masa Agresi Tentara Belanda antara tabun 1945-1949, pada tabun 1951 De Javasche Bank tersebut dengan melalui Undang-Undang No. 24 Tabuo 1951, oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinasionalisasi dan .selanjutnya diberi nama barn Bank Indonesia, -sedangkan fungsinya sebagai bank sentral, tetapi juga sebagai bank umum, dilanjutkan. De Javasche Bank termaksud, sebenarnya lebih tepat untuk disebat sebagai bank campuran. Pertama, campuran karena dwi fungsinya yang disatu pihak ber:t:indakseblJ,gai bank sentral dan di lain pihak juga bertindak melakukan kegiatan-kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank umum. Pertimbangan kedua mengapa DeJ"wasche Bankdisehut sebagai bank campuran ialah karena dari segi kepemilikan, dengan bentuk yuridisnya sebagai NV. ('Naamloze ¥enootschap'IPerseoan Terbatas), bank tersebut didirikan dan dinliliki oleh pihak swasta, tetapi dari segi kenyataan bahwa anggota-anggota direksinya diangkat oleh pemerintab (Belanda), unsurnya sebagai lembaga publik sangat menonjoL Setelah berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 kegiatan Bank Indonesia sebagai bank umum betUlbetul ditinggalkan. SelaiDDe Javasche Bank, pada inasa penjajaban Belanda, dijumpai sejumlah bank umum; antara lain: De Postpaarbank (yang pada akhirnya bernamaBank TaburiganNegara pada tabun 1968), De Algemene Volkscredietbank (yang pada akhirnya bernama Bank Rakyat Indonesia), Nederlandsch-Indische Handelsbank (yang pada akhirnya bernama Bank Bumi Daya), De ~scomptobank, (yang pada akhirnya bernama Bank Dagang Negara), Bank Boemi, Bank Nasional Indonesia, The Chartered Bank of India, dan masih ada beberapa lagi lainnyas. Pada tabun 1965, melalui Penetapan Presiden No.17, lima buah bank Pemerintab, yaitu Bank Indonesia, Bank Koperasi Tani dan Nelayan (yang pada akhirnya bernama Bank
'UhatThomas
18
Suyatno dkk., 1988: hal.4.
Rakyat Indonesia), Bank Negara Indonesia (yang pada akIrlrnyabemama BNI 1946),&Ink Umum Negara dan Bank Tabungan Negara dilebur menjadi satu dengan nama baru Bank Negara Indonesia. Pada taboo yang sarna kelima bank tersebut, melalui Surat Keputusan Menteri Bank Sentral, ditetapkan bahwa masing-masing beroperasi dengan menggunakan nama, berturut-turut ialah Bank Negara Indonesia (BNI) Unit I, BNI Unit n, BNI Unit m, BNI Unit IV dan BNI Unit V. Semenjak masuknya pasukan tentara Jepang ke Indonesia, perekonomian banyak ditandai oleh inflasi yang hebat, sistem ekonomi komando, yang antara lain dalam bentukbentuk:sistemjatab, sistempengawasandevisa,sistempengawasanharga,sistempengawasan suku bunga, inflasi yang tinggi, kesulitan neraca pembayaranluar negeri, dan sebagainya. Dengan lingkungan bisnisperbankan seperti ini bank swasta cenderung tidaledapat tumbuh, apalagi berkembang. 6.
KEBIJAKAN
DEREGULASI
Seperti diuraikan di atas, semenjak masa pendudukan tentara Jepang, di bumi Nusantara ini dipraktekkan sistem ekonomi yang boleh dikatakan merupakan kebalikan dari sistem ekonomi pasar; yaitu yang kita sebut sistem ekonomi komando. Berbeda dengan sistem ekonomi pasar di mana dalam memecahkan ketiga macam masalah pokok perekonomian 'what, how and for whom '/apa, bagaimana dan untuk siapa , dilakukan melalui mekanisme pasar, dalam sistem ekonomi komando dilakukan melalui dekrit atau peraturan pemerintah. Sekalipun dari waktu ke waktu imbangan bobot antara unsur komando dengan unsur mekanisme pasar berubah-ubah, namun baru pada masa pemerintahan Orde Baru, setapak demi setapak secara konsisten sistem ekonomi komando ditinggalkan dengan jalan mengurangi secara berangsur berbagai macam canpur tangan langsung pemerintah terhadap perekonomian, dan menggantikannya dengan peraturan lewat pasar. Pada azasnya kebijakan pengurangan terhadap campur tang an langsung oleh pemerintah di bidang ekonomi inilah yang dimaksud dengan kebijakan deregulasi. Perjalanan sejarah perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa hingga saat ini gelombang kebijakan deregulasi di bidang perbankan telah melalui empat tonggak sejarah. Keempat tonggak sejarah perbankan termaksud ialah: PAIQUN'83,PAKTO'88, PAKFEB'91 dan Undang -Undang Perbankan 1992. Paket kebijakan Pemerintab di bidang apa yang kita sebut pJ\KJUN '83tersebut pada intinya berupa pemberian kebebasan bank-bank dalam menentukan suku bunga dana pihak ketiga maupun suku bunga kredit dan dihapusnya palO kredit oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Sebelum kebijakan deregulasi PAKJUN'83 tersebut tingginya suku booga dan juga besar-keciblya kredit dibatasi oleh pemerint ah. Dengan palO bunga dana pihak ketiga (yaitu giro, diposito dan taboogan) yang demikian rendahnya (yang nilairii1nya tidalejarang sangat rendah, hingga tidalejarang bertanda negatit), telah menyebabkan:sangat sedikitnya dana yang terSedia dalam masyarakat yang berl1asildikumpu1kanoleh lembaga4embaga bank pada khususnya dan oleb lembaga-Iembaga keuangan pada umumnya. Di lain pihak, terlalu rendahnya suku bonga kredit telah menyebabkan kelebihaQ permintaanl'excess
demand' akankredit. Vntuk mengatasi masalah tersebut, melal~i'BankIndonesiaPemerintah melaksanakan kebijakan memberikan kredit~kreditkhusus/prioritas, seperti misalnya KIK (Kredit I nvestasi Keci!), KMK (Kredit Modal Kerja), KCK (Kredit Candak Kulak), Kredit Ekspor, dan masih banyak lagi lainnya, yang pendanaannya tidak berasal dari dana simpanan pihak ketiga, akan tetapi disediakan langsung (sekRIipununtuk jenis-jenis kredit tertentu hanya sebagian) oleh Bank Indonesia. Kredit-1qeditsemacam inilah yang dalam pelaksanaan penyalurannya banyak dilakukan melalui bank-bank milik negara. Dengan demikian kiranya mudah dipahami kenyataan bahwa pada masa pradereguh'lsiperanan bank-bank milik negara dalajn perekonomian, baik dinyatakan dalam besarnya porsi nilai kredit yang dipasoknya maupun dalam hal besarnya porsi aktiva yang dikuasainya, adalah sangat besar. Data penebaran pemilikan aktiva, antara berbagai jenis bank untuk kurun waktu 1983(dimana Deregulasi Perbankan gelombang pa sang pertama berlangsung) sampai dengan tahun 1986 adalah sepen:iterlihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 TOTAL
AKTIV A PERBANKAN
1983
- 1988
(dalam milyar rupiah, per 31 Maret)
Bank Pemerintah Bank Vmum Swasta Nasional Bank Pembangunan Daerah Bank ,Asing
,
Total
1983
1984
1985
1986
1987
1988
14.298
16.544
21.184
25.129
29.544
34.657
2,079
3,{)79
4.402
6.149
8.060
11.225
1.004 i769 1.174 1.72 2.258 2.418 22.118 28.84834.870
1.252 2.585 41.441,
1.558 2,894 50.334
589 .<. ,1.603 18.569
Sumber Bank Indonesia Dari TabeI2.1. dapat disaksikan, bahwa nilai aktiva totel selama empat tahun mengalami pertumbuhan rata..rata sebesar 22%. Semuajenis bank mengalami kenaikan. Dari kenaikan tersebut kenaikan rata-rata tertlnggi dicapai oleh Bank Vmum Swasta Nasional
7. LEMBAGA KEUANGAN SELAIN BANK DIINDONESIA Lembaga perbankan bukanlah merupakan satu-satunya lembaga yang berfungsi memasok kredit bagi masyarakat. Lembaga-Iembagakeuangan lainnyapun peranannya sebagai pemasok kredit bagi masyarkat cukup besarpula. Oleh karena itu dalam menganalisis unsurpersaingan ban~ kita harus pula memperhitungkan persaingan yang datangnya dari berbagai macam lembaga keuangan selain bank.
20
DaIam perekonomian Indonesia diketemukan beberapa jenis lembaga keuangan, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Bank sentraI b. Bank c. Lembaga keuangan selain bank (LKSB). SekaIipun secara harafiah sepantasnya tidak dibedakan antara ungkapan 'Iembaga keuangan bukan bank' (LKBB)dengan ungkapan 'Iembagakeuangan selain bank' (LKSB), namundenganmempertimbangkankebutuhanpraktek,maka pembedaantersebutdiperlukan. Dalam kaitannya dengan masalah tersebut, pengertian LKBB cakupannya lebih sempit daripada cakupan pengertian LKSB. LKBB hanya merupakan salah satu bentuk saja dari LKSB. Dengan menggunakan kerangka pemikiran tersebut maka dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan yang ada di Indonesia terdiri dari: a. Bank Sentral b. Bank c. -LKSB,beberapa diantaranya ialah: LKBB, perusahaan asuransi, perusahaan 'leasing', dan pegadaian. Selanjutnyaperlu kiranya dicatatbahwa lemb aga-Iembagakeuanganbank, bank sentral dan LKBB semuanya diatur dalam Undang-Undang No. 14Tahun 1967. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, bersambung Pasal 1 dan 7 Undang-UndangNo. 13Tahun 1968,disebutkan bahwaBank Indonesia adalahBank Sentral Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dapat ditambahkan bahwa Bank Indonesia adalah milik negara dan merupakan badan hukum yang tugas pokoknya membantu pemerintah dalam: 1. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai (rupiah. 2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya, menurut Pasall Undang-Undang No. 14 Tahun 1967"yang dimaksud dengan bank ialah lembaga keuanganyang usaha pokoknya memberikan kredit danjasa-jasa dalam laIu-lintaspembayaran dan peredaran uang. Di bawah nanti akan diuraikan men genai berbagai jenis bank menurut undang-undang tersebut, yang terdapat di Indonesia. Seterusnya, Keputusan Menteri Keuangan No. 38/MK/IV11/1972memberikan batasan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai badan selain bank, lembaga asuransi dan lembaga keuangan lainnya yang diatur kemudian, yang kegiatan utamanya secara langsung atautidak langsungmenghimpun~adari masyarakat,terutamadenganjaIan mengeluarkan kertas berharga dan menyaIurkannya ke daIam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Di Indonesia dijumpai beberapa jenis asuransi, yaitu asliransi jiwa, asuransi sosiaI, asuransi kerugian dan reasuransi. Pada akhir tabun 1987 di Indonesia
21
- ---
dijumpai 102 buab perusabaan 'asuransi yang terdiri dari 68 perusahaan asuransi kerugian, 25 buah asuransi jiwa, 5 perusahaan asuransi sosial dan 4 perusahaan reasuransi. Lembaga leasing merupakan salah saw sarana pembiayaan dalam rangka pengadaan barang modal yang pembayarannya dilakukan secara berkala dahlInjangka waktu tertentu. Pada tabun 1987 di Indonesia dijumpai sebanyak 83 buab perusahaan leasing. Sampai saat ini satu-satunya perusahaan pegadaian yang diakui secara resmi oleh pemerintah ialah Perusahaan Jawatan Pegadaian, yangpada akhir tahun 1987 memiliki kantor sebanyak 480 buah. Lembaga pegadaian sangat bermanfaat khususnya bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan menggunakan barang bergerak sebagai agunan, seorang penggadai pada hari itu juga akan memperoleh dana pinjaman yang dibutuhkan.
8. JENIS-JENIS BANK 01 INDONESIA Kalau kita membicarakan mengenai jenis-jenis bank di Indonesia, ada baiknya diketengahkan, bahwa mengenai hal tersebut Undang..Undang No.7 Tahun 1992 isinya sangat berbeda dibandingkan denganisi Undang-Undang No. 14 Tahun 1967. Menurut ketentuan yang berlaku sekarang, yaitu mengacu pada Undang-Undang No.7 Tahun 1992, hanya dibedakan dua macam bank"yaitu bank umum danbank perkreditan ra":yat(BPR); Memang tujuan ditetapkannya pembagian bank hanya menjadi dua macam bank saja ialah untuk menyederhanakan dan sekaligus memperjelasruang lingkup kegiatan yang boleh dilakukan oleh bank. Menurut Undang-Undang No. 14Tahun 1967, yang kini sudah tidak berlaku lagi, bank dapat dikelompokkan antara lain berdasarkan kepemilikan, bidang usaha, stniktur modalnya dan sebagainya. Di bawah, ini disajikan pembedaan bank di Indonesia berdasarkan pada kepemilikan dan berdasarkan pada bidang usaha utamanya. Dengan mendasarkan pada perbedaan pemiliknya, dapat dibedakan beberapa jenis bank: a. Bank Milik Negara. Menurut Undang-undang No.14 Tahun 1967, yang dimaksud dengan bank milik negara ialah bank yang didirikan dengan undang-undang tersendiri menurut ketentuan undang-undang yang mendasari pendirian masing-masing bank milik negara, seluruh modalnya berasal dari negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk (dalam kategori ini ialah: 1. Bank Umum Milik Negara. 2. Bank Tabungan Milik Negara 3. Bank Pembangunan Negara dan Bank Pembangunan Daerah. b. Bank Swasta. Yang dimaksud dengan Bank Swasta, ialah bank yang didirikan dalam bentuk hukum Perseroan Terbatas dan saham-sabamnya dikeluarkan atas nama serta seluruhnya milik warga negara Indonesia atau badan-badan hukum Indonesia yang peserta-pesertanyadan pimpinannya terdiriatas warganegara Indonesia.Yang dimaksud dengan bank swasta dalam buku ini terdiri atas: bank umum, bank tabungan dan bank pembangunan. c. Bank Koperasi. Yang dimaksud dengan Bank Koperasi ialah bank yang didirikan dalam bentuk hukum koperasi. Yang ,dimaksuddengan bank koperasi dalam buku bisa 22
d.
a.
b.
c.
d.
e.
berupa bank umum, bank tabungan, dan bank pembangunan. Bank koperasi anggotanya terdiri dari badan-badan hukum Kopera~i. Bank Asing. Yang dimaksud dengan Bank Asing ialah bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negari atau dalam bentuk campuran antara bank asing yang sudah ada di luar negeri dengan bank nasional di Indonesia yang berbadan hukum Indonesia dan berbentuk perseroan terbatas. Bank asing hanya diperkenankan menjalankan usahanya di Indonesia di bidang bank umum dan atau bank pembangunan. Kalau didasarkan pada bidang usaha utamanya, maka kita bisa membedakan: Bank Umum. Yang dimaksud dengan Bank Umunm, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Bank Tabungan. Yang dimaksud dengan Bank Tabung~n, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. Bank Pembangunan. Yang dimaksud dengan Bank Pembangunan, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau dalam bent uk kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan. Bank Perkreditan Rakyat. Yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank-bank lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Perbankan. Bank Devisa. Yang dimaksud dengan Bank Devisa ialah bank umum milik negara dan bank-bank lain yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing.
Dengan menggabungkan kedua klasifikasi atau pengelompokan tersebut, yaitu klasifikasi berdasarkan pembedaan pemilikan dan klasifikasi berdasarkan pembedaan bidang usaha maka kita menemukan kemungkinan-kemungkinan berikut: a. b. c. d.
Bank Umum: Bank Umum Milik Negara, Bank Umum Swasta «Nasional, Bank Umum Koperasi, Bank Umum Asing. Bank Pembangunan: Bank Pembangunan Milik Negara, Bank Pembangunan Swasta Nasional, Bank Pembangunan Koperasi, Bank Pembangunan Asing. Bank Tabungan: Bank Tabungan Milik Negara, Bank Tabungan Swasta Nasional dan Bank Tabungan Koperasi. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia.
Dengan menghayati struktur perbankan yang terdapat dalam perekonomian, yang meliputi antara lain banyak serta macam ragam lembaga-lembaga keuangan pada umumnya dan pada lembaga-Iembagaperbankan pada khususnya disertai dengan memahami tentang 23
karakteristik yang dimiliki oleh masing-masingjenis lembaga ke1.langantersebut, diharapkan manajer bank dapat memahami keadaan persaingan yang dihadapinya dengan lebih baik. Keadaan persaingan' bagi sebuah bank merupakan salah satiI unsur lingkungan bisnis .
perbankanyang sangatrelevanbagi pimpinanbankuntukmenghayatinyaterutamadalam tugasnya merumuskan kebijakan manajemen bank yang berdaya guna dan berhasil guna.
9. RANGKUMAN Bank tumbuhdan berkembangbukanlahdalam alam yang hampa,melainkandalam alam yang penuh dinamil)a. Kenyataan ini membawa konsekuensi berupa tuntutan terhadap
.
setiap manajer bank untUk senantiasa tanggap terhadap lingkungan, khususnya lingkungan
bisnis perbankan. Lingkungan bisnis perbankan terdiri dari dua unsur pembentuk, yaitu unsur lingkungan bisnis dalam artian yang luas dan unsur keadaan persaingan dunia perbankan. Lingkungan bisnis, yang sering disebut juga lingkungan perusahaan atau 'business environment' pada pokoknya terdiri dari lingkungan-lingkunganlkeadaan-keadaan sosial, kebudayaan, politik, ekonomi, teknologi dan hukum, yang perananny.a terhadap dunia perusahaan pad.aumumnya cukup besar. Manajer bank tidak hanya ditu,ntutsekedar mengikuti perkembangan lingkungan bisnis, melainkan juga meramalkan atau memprakirakannya. Khusus mengenai unsur lingkungan 'legal conditions' , perlu diketengahkan bahwa Bank Indonesia menerbitkan buku berjudul Ikhtisar Ketentuan-Ketentuan Perbankan Indonesia, dengan akro~im resmtnyaIKPI. Dalam buku IKPI tersebut dimuat ikhtisar dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia dan surat dan kawat Bank Indonesia kepada bank-bank yang kenyataannyatelah dijadikan pedoman pelaksanaan suatu peraturan. Dari wak:tuke waktubihunana adaperubahan peraturan IKPI selalu mengadakan penyesuaian perbaikan. Kiranya cukup;beralasan untuk menyarankan bagi setiap bank umum dan para manajer bank di Indonesia untuk menjadi anggota pel~mgganIKPI tersebut. Unsur suasana dunia usaha, istilah asingn)'a 'business conditions', dari lingkungan bisnis, sangat dirasakan relevansinya, terutama kalau dikaitkan dengan kegiatan penyusunan 'corporate plan' dan kegiatan menentukan kebijakan perusahaan pada umumnya dan bank pada khususnya. Selanjutnya dalam mencoba me~ahami keadaan persaingan dunia perbankan, struktur perbankan dalam perekonomian tidak dapat dilupakan. Struktur perbankan mengungkapkan bentuk-bentuk hubungan yang ada antara bank yang satu dengan dunia luar, khususnya dengan sesama bank dan sesama lembaga keuangan, tetapi juga dengan lembaga-lembaga -lainseperti misalnya hubungan dengan :t3ankIndQnesia,hubungan dengan Pemerintah dan .
hubungandenganasosiasiprofesibank. . Sebagaibanksentral, Bank Indonesiaselainmempunyaitugas melaksanakanpengawasan terhadap bank~bankpada umumnya dan bank-bank umum pada khususnya, juga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepada bank-bank termaksud. Sekedar untuk rrieinberikan 24
/
,.
gambaran lebih lanjut mengenai peranan Bank Indonesiadalam bidang perbankan dan dalam bidang moneter di Indonesia, maka sebagai Lampiran disajikan suntingan tulisan berjudul "Peranan Bank Sentral Dalam Perekonomian". Kebijakan Pemerintah berupa kebijakan deregulasi bidang perbankan, khususnya yang tertuangdalamPAKJUN' 83dan PAKT0' 88,banyakmewarnailingkunganbisnisperbankan di Indonesia sejak tahun 1983 hingga sekarang. Dampak kedua paket kebijakan tersebut, khususnya paket PAKTO'88 beserta peraturan-peraturan pelaksanaan maupun peraturanperaturan pelengkapnya, menurut hasil pengamatan dan prakiraan penulis masih belum tuntas. Dengan singkat dapat diketengahkan bahwa unsur-unsur utama pembentuk suasana dunia usaha perbankan yang perlu diamati dan diprakirakan terjadinya oleh para manajer bank di Indonesia untuk sisa dasawarsa 90-an, mencakup pada pokoknya: kelanjutan kebijakan deregulasi, semakin terbukanya perekonomian Indonesia, gejala globalisasi perekonomian dunia, pasang-surutnya aliran modal asing masuk ke dalam perekonomian Indonesia, dan peningkatan pemberian otonomi keuangan kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992, dalam perekonomian Indonesia hanya dibedakan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat. Beberapa jenis bank yang menurut perundang-undangan sebelumnya diakui keberadaannya, seperti misalnya bank pembangunan
.bank
tabungan
dan bank de visa, menurut ketentuan
yang sekarang
berlaku
mas uk ke dalam kategori bank umum.
SOAL LA TIHAN Lingkarilah A, B, C, atau D, yang menurut pendapat Anda merupakan pernyataan yang paling tepat! 1) Jenis-jenis bank, yang merupakan unsur struktur perbankan yang tidak relevan bagi Indonesia sampai saat ini (dan mungkin juga untuk setrusnya) antara lain ialah: A. 'state banking' dan 'dual banking' B. 'group banking' C. 'correspondents banking'. D. Pilihan jawaban A, B dan C tidak ada yang betul. 2) Yang tidak termasuk kategori 'multiple banking' ialah: A. 'dual banking', B. 'group banking', C. 'branch banking', D. Pilihan jawaban A, B dan C tidak ada yang betul. 3) Undang-undang No.7 tahun 1992 tidak mengenal: ialah: A. bank tabungan, B. bank investasi, C. Jawaban a dan b kedua-duanya betul, D. Jawaban A, B, dan C semuanya salah.
25
4) Yang dimaksud dengan katapengurus sebuah bank dalam kebanyakan peraturan hokum 'di bidang perbankan ialah: A Direksi beserta stafnya, B. Direksi, C. Direksi dan Dewan Komisaris. D. Pilihanjawaban A, B dan C tidak ada yang betul. '
'
5) 'Yang bukan merupakan unsur lingkungan bisnis:,perbankanialah: A. Keadaan politik dan kepemerintahan, B. Keadaan keuangan bank bersangtrutan,
C. Keadaansosialbudaya,
'
D. Keadaap.teknologi dalam perekonomi~. PilihanjawabanA, B dan C tidak ada yang,.betul. 6) Faktor-faktor yang diperkirakan' paling kecil 'pengamhnya terhadap bentuk pasarl persaingan di bidang perbankan ialah: A. Besar-kecilnya modal disetor minimum yang merupakan salah saw syatat untuk memperoleh ijin pendirian bank bam., . B. Ketentuan hukum mengenaijam dan hari keIja. C. Persyaratan ijin untuk membuka kantor bank bam. ,D. Penebaran ukuran besar-kecilnya'bank-bank yang ada dalam pere~onomian. 7) IKPI merupakan: A. suatu macam instrumen kredit, B. publikasi yang meinuat ~ecaragaris besar ketentuan-ketentuan, yang berlaku,dalam bidang perbankan; C. singkatan Ikatan Keluarga Perbankan Indo nesi~, D. Ungkapan A, B, dan C tidak ada yang ~etul. 8) Memprakirakankedaan lingkunganbisnis perbankan yang akan datang, dapat dipandang selalu sangatpentingterutamadalam melaksanakanberbag~macamkegiatan manajerial, kecuali: '
A. B. C. D.
26
kegiatan perencanaan, kegiatan penyusunan anggaran, kegiatan pembukuan, kegiatan merumuskan kebijakan perusahaan.
'
