BAB XII PERJANJIAN ROEM-ROYEN
P
ada Bab sebelumnya telah dibahas mengenai Serangan Umum 1 Maret yang dilaksanakan oleh TNI sebagai pembuktian masih adanya kekuatan Militer Indonesia kepada pihak Belanda. Selanjuntnya pada bab ini akan
dibahas mengenai Perjanjian Roem-Royen sebagai upaya menyelesaikan masalah mengenai Kemerdekaan Indonesia. Berikut merupakan tujuan instruksional khusus pada Bab ini. TIK Setelah mempelajari Bab 12 ini, mahasiswa diharapkan dapat: 1. Mendeskripsikan latar belakang dilaksanakannya Perjanjian RoemRoyen 2. Mendeskripsikan pelaksanaan Perjanjian Roem-Royen 3. Menganalisis dampak positif dan negatif hasil Perjanjian Roem-Royen terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
1. Latar Belakang Perjanjian Roem-Royen Perjanjian Roem-Roijen (juga disebut Perjanjian Roem-Van Roijen) adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap Sri Sultan HB IX terhadap Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, dimana Sultan Hamengku Buwono IX mengatakan “Jogjakarta is de Republiek Indonesie” (Yogyakarta adalah Republik Indonesia).
307 | S N I 5
Harapan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia setelah penandatanganan Perjanjian Renville akan terjadi suasana baru bagi pihak yang bertikai, supaya pembicaraan-pembicaraan atas perbedaan-perbedaan politik antara kedua belah pihak dapat dilanjutkan kembali. Ternyata yang terjadi justru sebaliknya, karena Belanda segera melanggar perjanjian yang telah ditandatanganinya, yaitu dengan mendirikan negara-negara bagian didalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Seperti dikatakan oleh Ide Anak Agung Gede Agung bahwa: “Konferensi Jawa Barat yang menghasilkan keputusan bagi pembentukan Negara Pasundan pada tanggal 27 Februari 1948 dan pemilihan R.A.A.Wiranatakusuma sebagai wali negara (kepala negara bagian) pada tanggal 6 Maret 1948 serta pembentukan Negara Madura tanggal 15 Maret 1948”(1983:81) Tindakan Belanda tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap Perjanjian Renville, sehingga RI mengajukan protes kepada Dewan Keamanan PBB, sehingga pada tanggal 28 Februari 1948 DK PBB memohon kepada Komisi Jasa-Jasa Baik untuk memperhatikan perkembangan-perkembangan politik di Jawa Barat dan Madura dan secara teratur memberikan laporan kepada Dewan Keamanan mengenai hal tersesbut. Sementara itu Belanda menuduh Republik Indonesia melanggar asas-asas Renville, karena menurut Belanda RI terus memperluas hubungannya dengan luar negeri. Kedua belah pihak saling melempar tanggung jawab atas sering terjadinya pertempuran-pertempuran di sepanjang garis demarkasi Van Mook. Untuk mengatasi jalan buntu tersebut, maka wakil-wakil Amerika Serikat dan Australia berusaha mencarikan kompromi yang realistis, yang kemudian disebut “Du Bois Critchy Plan” yang kemudian menyerahkan kepada pihak RI dan Belanda secara rahasia pada tanggal 10 Januari 1948, yang isi pokoknya sebagai berikut: “Rakyat Indonesia dan segala administrasi pemerintahan akan memilih satu atau lebih pemilih sesuai dengan pebandingan jumlah penduduk. Pemilih yang terpilih akan memilih utusan ke Majelis pembentukan UUD yang sekaligus akan menjadi DPR Sementara juga”. 1. Atas dasar geografi, ethnologi, sejarah, tradisi dan perasaan kebangsaan akan mencerminkan negara-negara bagian daripada NIS.
308 | S N I 5
2. Akan memilih presiden yang akan mengangkat perdana menteri yang selanjutnya akan membentuk Kabinet yang bertanggung jawab kepada DPR Sementara. 3. Mempunyai kekuasaan penuh atas pemerintahan sendiri termasuk pengawasan akan militer. Komisaris Tinggi Belanda akan memiliki hak veto yang mempunyai wewenang untuk menyatakan keadaan bahaya (perang) melampaui kekuasaan pemerintah sementara, dan dalam keadaan demikian ia mempunyai kekuatan atas militer. Dewan pembentuk UUD sebagai DPR Sementara bersama wakil kerajaan Belanda akan menyusun kerangka dasar pembentukan (status) UNI Indonesia-Belanda yang akan menyelenggarakan bersama urusan ekonomi, kebudayaan dan kepentingan militer masing-masing dan segala kerjasama untuk menyelenggarakan kepentingan bersama. Dewan pembentuk UUD buat NIS. Bila rencana UUD dan statut UNI telah disahkan, Belanda akan menyerahkan kedaulatan pada NIS (Moedjanto,1988:26) Pada prinsipnya RI menerima rencana Du Bois Critchly Plan, tetapi Belanda menolaknya serta menuduh pihak Australia dan Amerika Serikat bertindak melampaui wewenangnya. Penolakan Belanda atas rencana Du Bois Critchly Plan membawanya keposisi yang menyulitkannya sendiri. Dengan penolakan Belanda tersebut, maka perundingan mengalami kemacetan lagi. Selanjutnya KTN dalam bulan September mengusahakan agar perundingan antara RI dengan Belanda dapat dilanjutkan kembali. Selanjutnya wakil Amerika Serikat yang baru dalam KTN Marle Cochran mengajukan rencana Cochran yang didasarkan atas rencana Du Bois yang diubah dengan memberikan sejumlah konsesi kepada Belanda. Akan tetapi kedua belah pihak tidak setuju dengan rencana Cochran, dengan demikian rencana Cochran mengalami kegagalan. Berhubungan dengan adanya jalan buntu dihadapi oleh kedua belah pihak dalam perundingan-perundingan untuk mencari penyelesaian sengketa, maka Belanda memutuskan untuk melancarkan Agresi Militer yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948, sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya. Agresi militer Belanda kedua berhasil menduduki Ibu kota RI Yogyakarta dan menangkap Presiden Soekarno, wakil Presiden Moh.Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara. Namun demikian sebelumnya kabinet sempat mengadakan
309 | S N I 5
sidang, dalam sidang kabinet tersebut berhasil diputuskan untuk memberikan mandat ke pada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatra agar berusaha membentuk pemerintahan darurat di Sumatra. Reaksi dunia atas agresi Belanda tersebut luar biasa, dunia umumnya mengutuk serangan Belanda karena Belanda berani melanggar suatu persetujuan gencatan senjata yang disponsori oleh PBB melalui KTN. Kemudian pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang antara lain berisi: 1. Mendesak Belanda untuk segera dan sunguh-sungguh menghentikan seluruh operasi militernya dan mendesak pemerintah RI untuk memerintahkan kesatuan-kesatuan gerilya supaya menghentikan aksi gerilya mereka. 2. Mendesak Belanda untuk membebaskan tanpa syarat presiden dan wakil presiden serta tawanan politik lainnya yang ditahan sejak tanggal 17 Desember 1948 di wilayah RI dan mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta. 3. Menganjurkan agar RI dengan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville dan usul-usul Cochran, dalam
perundingan
tersebut
supaya
disusun
rencana
pembentukan
pemerintahan Federal Sementara pada tanggal 15 Maret 1949, yang diberi hak menyelenggarakan urusan intern, pemilihan Majelis Konsituante paling lambat 1 Oktober 1949, dan penyerahan kedaulatan atas Indonesia kepada NIS paling lambat 1 Juni 1949. 4. KTN diubah menjadi UNCI (United Nation Commission for Indonesia) dengan kekuasaan yang lebih besar dan dengan hak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar suara mayoritas. UNCI diberi kuasa untuk memberi rekomendasi kepada Dewan Keamanan dan pihak-pihak yang bersengketa, membantu mereka mengambil keputusan dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan. Belanda tidak mau menerima resolusi DK tersebut karena Belanda masih tetap yakin bahwa RI hanya tinggal namanya saja. Sementara itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX lewat radio dapat menangkap berita, bahwa DK PBB akan
310 | S N I 5
mengadakan sidang lagi dalam bulan Maret untuk membahas masalah Indonesia. Oleh karena itu Sri Sultan Hamengkubuwono bersama pimpinan militer RI berusaha berbuat sesuatu untuk mempengaruhi jalannya sidang DK PBB dan meyakinkan dunia Internasional bahwa RI pada tanggal 1 Maret 1949. TNI melancarkann serangan umum
dan berhasil menduduki Ibu kota Yogyakarta
selama 6 jam. Berita serangan umum itu kemudian disiarkan oleh RRI ke Rangon dan India, dengan demikian propoganda Belanda yang mengatakan bahwa RI tinggal nama tidak dapat dipercaya lagi. Dan serangan serangan umum tersebut dapat mempengaruhi pandangan dunia umumnya dan sidang DK pada khususnya. 2. Proses Pelaksanaan Perjanjian Roem-Royen Roem Atas desakan Amerika Serikat, akhirnya pada tanggal 14 April 1949 perundingan dapat dibuka kembali, delegasi Indonesia dipimpin dipimpin oleh Muhammad Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Roijen, yang merupakan perundingan pendahuluan sebelum diadakan perundingan puncak, perundingan tersebut diketuai oleh Cochran. Yang kemudian menyampaikan pidato tentang tujuan perundingan gan dan tugas-tugas tugas tugas yang harus dilaksanakan dalam perundingan ini.
Mohammad Roem Van Roijen (Delegasi Indonesia) (delegasi Belanda) Sumber :(https://www.google.com/search?q=perjanjian+roem https://www.google.com/search?q=perjanjian+roem-royen)
Selanjutnya ketua delegasi Belanda Belanda Van Roijen menyampaikan pidato, dalam pidatonya antara lain dikatakan bahwa:
311 | S N I 5
1. Pemerintah Belanda telah menerima undangan untuk konferensi persiapan ini tanpa syarat. 2. Pemerintah Belanda bersedia menempatkan soal kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta sebagai pasal yang akan dibicarakan dengan syarat bahwa hasil-hasil perundingan ini hanya akan mengikat seandainya tercapai kata sepakat mengenai kedua pokok acara, yakni soal penghentian permusuhan dan pemulihan ketertiban dan ketentraman, serta syarat-syarat dan tanggal untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. 3. Usul Belanda mengenai penyerahan kedaulatan yang dipercepat, Van Roijen mengatakan bahwa ini akan bersifat tanpa syarat, nyata dan lengkap, sedang Uni Indonesia-Belanda tak akan menjadi super state melainkan hanya merupakan suatu bentuk kerjasama antara negara-negara yang berdaulat, Indonesia dan Belanda atas dasar persamaan dan kesukarelaan sepenuhnya (Agung, 1983). Selanjutnya ketua delegasi Indonesia Mohammad Roem menyampaikan pidato tentang pandangannya sebagai berikut: 1. Pemerintah RI dengan menyesal harus menyatakan bahwa aksi militer Belanda yang kedua telah menggoyahkan kepercayaan pada itikad baik pemerintah Belanda, reaksi negatif ini tidak saja terlihat di dalam RI seperti ternyata telah diletakkan jabatan oleh pemerintah Indonesia Timur dan pemerintah Pasundan serta dari resolusi badan-badan yang menyalahkan tindak tanduk militer itu, dan resolusi dari luar negeri, yakni konferensi New Delhi yang dihadiri oleh negara-negara Asia Selatan dan Tenggara 2. Pemerintah Republik tidak berpendapat bahwa pokok-pokok yang disebut instruksi Dewan Keamanan tanggal 23 Maret sebagai pokok-pokok untuk dibicarakan konferensi ini, merupakan satu kesatuan utuh. Harus dibicarakan terlebih dahulu tentang kembalinya pemerintahan Republik ke Yogyakarta setelah tercapai kata sepakat tentang hal ini, maka mudahlah untuk membicarakan pokok-pokok hal yang lain unruk suatu pemecahan menyeluruh. Keputusan-keputusan hakiki kemudian akan diambil oleh pemerintah Republik di Yogya.
sepakat tentang persoalan kembalinya
312 | S N I 5
pemerintah Republik. Jalan akan terbuka untuk mengadakan perundinganperundingan mendasar dan kepercayaan yang tergoyah akan dipulihkan (Ide Anak Gede Agung, 1983:270) Pada tanggal 16 April, dimulailah pembicaraan antara kedua delegasi yang berlangsung hingga 7 Mei 1949. Perundingan tersebut berhasil mencapai persetujuan yang kemudian dikenal dengan perjanjian Roem-Roijen. Perjanjian Roem-Roijen bukan merupakan suatu perjanjian yang sifatnya satu, akan tetapi merupakan suatu perjanjian yang terdiri dari dua keterangan yang berbeda. Pernyataan ini masing-masing disampaikan oleh kedua delegasi Indonesia dan Belanda. Mohammad
Roem,
sebagai
ketua
delegasi
Indonesia
kemudian
mengemukakan peryataan yang berbunyi sebagai berikut: Sebagai ketua delegasi RI saya diberi kuasa oleh Presiden Soekarno dan wakil Presiden Moh.Hatta untuk menyatakan kesanggupan mereka pribadi sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 dan petunjuk-petunjuknya tanggal 23 Maret 1949 untuk memudahkan tercapainya: 1. Pengeluaran perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerjasama dalam hal pengembalian perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. 3. Turut serta pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tiada bersyarat (Roem, 1989) Sementara itu, ketua delegasi Belanda, Van Roijen menyampaikan pendapat sebagai berikut: 1. Pemerintah Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta, dan dibawah pengawasan UNCI akan menghentikan perang gerilya disamping bersedia menjaga perdamaian dan ketertiban serta keamanan. 2. Pemerintah RI bebas menjalankan tugasnya dalam residensi Yogyakarta. 3. Pihak Belanda akan menghentikan segala operasi militer dan akan melepaskan semua tahanan politik sejak 17 Desember 1948
313 | S N I 5
4. Belanda tidak akan mendirikan daerah dan negara baru di daerah RI sebelum 19 Desember 1948. 5. Belanda akan menyokong RI masuk Indonesia Serikat dan mempunyai sepertiga anggota dari segenap anggota Dewan Perwakilan Federal. 6. Belanda menyetujui, bahwa semua areal diluar residensi Yogya, dimana pegawai-pegawai pegawai Republik masih bertugas tetapi menjalankan tugasnya (Marwati Djonaedi, i, 1984:170) Kedua pernyataan tersebut diatas merupakan pokok-pokok pokok pokok perjanjian Roem-Roijen, Roijen, yang sekaligus merupakan dasar menuju KMB, dan peristiwa yang sangat menentukan bagi RI. Karena dengan dicapainya persetujuan tersebut maka pemerintah RI akan dikembalikan dan dipulihkan ke Yogyakarta. Pernyataan Roem-Roijen Roijen juga merupakan suatu kemajuan yang akan membawa kedalam perundingan-perundingan perundingan selanjutnya. Berikut adalah
gambar, ga
suasana
ketika
perjanjian Roem Roem-Royjen
berlangsung:
314 | S N I 5
Suasana Perundingan Perunding Roem-Royen Sumber: (https://www.google.com/search?q=perjanjian+roem+royen https://www.google.com/search?q=perjanjian+roem+royen)
Dengan tercapainya kesepakatan dalam Perjanjian Roem-Royen Roem Royen maka Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dari tangan Belanda. Sementara itu, pihak TNI dengan penuh kecurigaan menyambut hasil persetujuan itu. Namun, Panglima Besar Jenderal Sudirman memperingatkan tkan seluruh komando di bawahnya agar tidak memikirkan masalah masalahmasalah perundingan. Untuk mempertegas amanat Jenderal Sudirman itu, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa Kolonel A.H. Nasution memerintahkan agar para komandan lapangan dapat membedakan gencatan gencatan senjata untuk kepentingan politik atau kepentingan militer. Pada umumnya kalangan TNI tidak mempercayai sepenuhnya hasil-hasil hasil perundingan, karena selalu merugikan perjuangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan segitiga ant antara Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Christchley. Perundingan itu menghasilkan tiga keputusan, yaitu sebagai berikut: 1. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 1949.
315 | S N I 5
2. Perintah penghentian perang gerilya akan diberikan setelah pemerintahan Republik Indonesia berada di Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 1949. 3. Konferensi Meja Bundar (KMB) akan dilaksanakan di Den Haag. Perjanjian Roem-Roijen yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949, mulai dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 1949, yang ditandai dengan kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. Yaitu bersamaan dengan kembalinya Presiden Soekarno dan Moh. Hatta pada hari tersebut. Yang kemudian disusul dengan pengembalian mandat dari Mr. Syafruddin Prawiranegara kepada Presiden Soekarno pada tanggal 13 Juli 1949, maka dengan demikian akan semakin dekat menuju pengakuan kedaulatan.
316 | S N I 5
Kesimpulan Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat), delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen. Dalam perundingan Roem-Royen, masingmasing pihak mengajukan pernyataan dimana masing-masing pernyataan ini merupakan isi dari Perundingan Roem-Royen. Dengan
adanya
perundingan
Roem-Royen
ini,
Belanda
harus
meninggalkan Yogyakarta, TNI memasuki Yogyakarta. Sementara itu Presiden dan Wakil Presiden kembali ke ibukota Yogyakarta yang mana pada saat terjadinya Agresi Militer Belanda II kedua pemimpin tersebut ditangkap dan diasingkan.
317 | S N I 5
Glosarium BFO
: Bijeenkomst voor Federaal Overleg, adalah forum kerja sama federal antara negara-negara bagian dan daerah keculai Indonesai yang disponsori oleh Negara Indonesia Timur dan konferensi pada bulan Juni 1948 di Bandung untuk mengusulkan penyelesaian masalah politik antara Belanda dan Republik Indonesia.
Du Bois Critchy Plan
: Rencana Du Bois Critchy, rencana usul kompromi untuk mengatasi kebuntuan dalam perundingan
PDRI
: Pemerintah Darurat Republik Indonesia
318 | S N I 5
Latihan 1 1. Berikanlah pendapat kalian tentang perundingan Roem-Roiyen 2. Buatlah analisis dari hasil perundingan tersebut. 3. Bagaimanakah dampak yang diperoleh dari pihak Indonesia dari perundingan tersebut. 4. Buatlah kelompok 5 sampai 6 orang, kemudian diskusikan materi tersebut. 5. Buatlah laporan mengenai diskusi kalian. Latihan 2 1. Perjanjian Roem-Roijen dimulai pada tanggal.... a. 14 April 1949
d. 17 April 1949
b. 15 April 1949
e. 18 April 1949
c. 16 April 1949 2. Tempat Pelaksanaan Perjanjian Roem-Roijen adalah.... a. Kapal Renville Amerika Serikat b. Hotel Des Indes Jakarta c. Linggarjati, Jawa Barat d. Den Haag, Belanda e. Inggris. 3. Dalam perundingan Roem-Royen delegasi Indonesia diwakili oleh.... a. Mohammad Roem b. Mohammad Hatta c. Sutan Syahrir d. Amir Syarifuddin e. Abdulkadir Wijoyoatmojo 4. Delegasi Belanda dalam Perjanjian Roem-Roijen adalah.... a. Mohammad Roem b. Mohammad Hatta c. Sutan Syahrir d. Amir Syarifuddin e. Herman van Roijen
319 | S N I 5
5. Perjanjian Roem-Roijen dapat terlaksana karena adanya pendekatan antara pihak.... a. RI, Belanda dan BFO b. RI, Belanda dan Amerika Serikat c. BFO, Amerika Serikat dan RI d. BFO, Belgia dan RI e. RI, BFO, dan Australia. 6. Salah satu isi pernyataan pihak RI dalam Perjanjian Roem-Roijen adalah... a. Pengeluaran perintah kepada “pengikut RI yang bersenjata”untuk menghentikan perang gerilya. b. Mengembalikan Ibukota negara di Yogyakarta c. Pembebasan para pemimpin Indonesia dari tahanan d. Pengembalian Irian Barat e. Wilayah Indonesia terdiri dari Jawa, Sumatra, dan Madura. 7. Salah satu isi pernyataan pihak Belanda dalam Perjanjian Roem-Roijen adalah... a. Mengakui kedaulatan Indonesia b. Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat c. Penghentian perang gerilya d. Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. e. Mengadakan perundingan selanjutnya. 8. Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Roem-Roijen, maka pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan antara RI, BFO, dan Belanda. Salah satu isi perundingan tersebut adalah.... a. Konferensi Meja Bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag. b. Belanda harus menarik pasukannya dari Indonesia c. Penghentian perang gerilya d. Pengembalian Irian Barat e. Pembebasan para pemimpin Indonesia. 9. Perundingan Roem-Royen terlaksanakan berkat peranan ....
320 | S N I 5
a. Konfrensi Asia
d. Sekutu
b. BFO
e. Belanda
c. UNCI 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Tokoh politik di kembalikan ke Jogjakarta 2. Wilayah Indonesia semakin luas 3. Pengembalian kekuasaan PDRI ke RI 4. Membentuk Republik Indonesia Serikat 5. Penghentian perang griliya Hasil perundingan Roem-Royen ditunjukkan oleh nomor .... a. 1, 3, dan 6
c. 1, 3, dan 5
b. 2, 3, dan 6
d. 2, 3, dan 5
TAMBAHAN SOAL 1. Apakah yang akan terjadi apabila perjanjian Roem-royen tidak diadakan untuk pihak Indonesia ? a. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia tidak akan dikembalikan ke Yogyakarta. b. Indonesia dan Belanda akan melakukan perjanjian-perjanjian berikutnya c. Indonesia akan kehilangan sebagian wilayah yang dimiliki d. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia akan tetap di Bukit Tinggi 2. Apakah yang akan terjadi apabila perjanjian Roem-royen tidak diadakan untuk pihak Belanda a. Belanda akan terus berkuasa di Indonesia b. tidak akan ada pengakuan kedaulatan bagi pihak Indonesia c. Belanda akan mendapatkan sanksi dari UNCI d. Perang gerilya antara Indonesia dengan Belanda tidak akan dihentikan 3. Bagaimanakah peranan BFO dalam Perjanjian Roem-Royen. a. Sebagai penyelenggara dilaksanakannya Konferensi-Inter Indonesia sebelum diadakannya KMB. b. BFO adalah negar-negara yang mendukung Indonesia
321 | S N I 5
c. BFO adalah negara-negara pendukung Belanda d. Sebagai penghubung antara Belanda dengan Indonesia 4. “Du Bois Critchy Plan” dalam perjanjian Roem-Royen adalah.... a. Organisasi yang menagani Perjanjian Roem-Royen b. Pihak yang mempertemukan Indonesia-Belanda dalam perundingan Roem-Royen c. Sebagai penentu didalam perjanjian Roem-Royen d. Usul kompromi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan Australia 5. Berikut adalah tujuan dari UNCI kecuali... a. Membantu melancarkan perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah RI. b. Mengamati pemulihan keadaan. c. Memiliki hak mengajukan usul untuk tercapainya penyelesaian konflik. d. Sebagai penghubung antara Indonesia dengan Belanda 6. Negara-negara yang menjadi anggota UNCI adalah.... a. Indonesia b. Belgia c. Australia d. Amerika Serikat
\
322 | S N I 5
Daftar Pustaka Agung, Ide Anak Agung Gede. 1983. Renville. Jakarta: Sinar Harapan Marwati Djonaedi dkk. 1984. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik (1943-1998). Jakarta: Balai Pustaka Moedjianto, G. 1988. Indonesia Abad ke-20 (1). Yogyakarta: Konisius. Roem, Mohammad. 1989. Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI. Jakarta: Gramedia Sekretaris Negara Republik Indonesia. 1985. 30 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: PT. Citra Lemtoro Gung Persada
https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Roem-Roijen https://www.google.com/search?q=perjanjian+roem-royen http://jagosejarah.blogspot.co.id/2014/09/perjanjian-roem-royen.html.
323 | S N I 5
BAGAN MATERI
Usaha Indonesia dalam Jalur Diplomasi
Perjanjian RoemRoem Royen
Pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia
Penghentian Perang Indonesia - Belanda
Menujun Konferensi Meja Bundar
324 | S N I 5
