116
BAB VII SIMPULAN DAN REKOMENDASI
7.1.
Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang disampaikan pada bagian sebelumnya,
dapat disimpulkan jawaban dari pertanyaan penelitan sebagai berikut : 1)
Apakah
rencana kerja dan anggaran Pusat Pengelolaan Barang Milik
Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menunjukkan hubungan yang logis? (khususnya yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi organisasi tersebut) Jawab : Rencana kerja dan anggaran Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum sepenuhnya menunjukkan hubungan yang logis, hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa hal yang tidak sinkron dari satu dokumen terhadap dokumen lainnya. Berdasarkan pembahasan yang disampaikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan
adanya
beberapa permasalahan terkait
perencanaan dan penganggaran
sistem
pada Pusat Pengelolaan Barang Milik
Negara Kementerian ESDM.
2)
Bagaimana pendekatan Model logika dapat digunakan untuk mengevaluasi rencana kerja dan anggaran Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara?
117
Jawab : Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya jika dilakukan analisis dengan pendekatan model logika digambarkan sebagai berikut :
Gambar 7.1 model logika pada PPBMN KESDM Situasi Situasi yang sedang terjadi dalam pengelolaan barang milik negara sektor ESDM adalah belum optimalnya pengelolaan barang milik negara sektor ESDM. Prioritas Prioritas dalam pengelolaan BMN sektor ESDM saat ini adalah inventarisasi dan penilaian seluruh BMN sektor ESDM. Inventarisasi BMN yang dimaksud meliputi BMN yang ada pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian ESDM, BMN eks KKKS, BMN eks PKP2B,
118
BMN listrik pedesaan dan BMN lainnya di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Program Program yang sedang dilaksanakan yaitu Pengelolaan Barang Milik Negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Asumsi Asumsi dalam analisis model logika terhadap Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM adalah sebagai berikut : 1. Struktur organisasi tidak berubah, 2. Tugas pokok dan fungsi organisasi tidak berubah 3. Kebijakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pusat pengelolaan barang milik negara tidak berubah. Masukan (Input) Sumber daya yang digunakan sebagai masukan dalam pelayanan pengelolaan BMN oleh Pusat Pengelolaan BMN antara lain adalah: 1. Sumber daya manusia yang terdiri dari 47 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 32 Non Pegawai Negeri Sipil; 2. Sumber daya keuangan berupa pagu anggaran PPBMN (TA 2013) sebesar Rp 53.209.261.000; 3. Gedung kantor Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM ; 4. Sarana dan prasarana berupa peralatan komputer, printer, kamera, alat pelindung diri dan peralatan serta perlengkapan kantor lainnya; 5. Berbagai peraturan pengelolaan BMN.
119
Proses Proses adalah bagaimana sumber daya tersebut diproses untuk menghasilkan keluaran. Dalam pemberian pelayanan pengelolaan BMN, PPBMN melaksanakan kegiatan terlampir dalam rekapan RKAKL PPBMN. Keluaran (Output) Sedangkan keluaran yang dihasilkan oleh PPBMN antara lain berupa: 1. Laporan Perencanaan, Keuangan, Ketatausahaan, Kepegawaian dan Pengelolaan Data dan Informasi; 2. Laporan Penatausahaan Barang Milik Negara KESDM; 3. Laporan Pemindahtangan, Penghapusan dan Pemanfaatan BMN KESDM; 4. Laporan Pengamanan dan Pemeliharaan BMN KESDM. Pelanggan (Customer) Pelanggan dalam hal ini pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan hasil kinerja Pusat Pengelolaan BMN KESDM adalah sebagai berikut : 1. Satuan Kerja lainnya di Lingkungan Kementerian ESDM, 2. Perusahaan-Perusahaan KKKS 3. Perusahaan-perusahaan PKP2B 4. Kementerian Keuangan 5. Instansi Lainnya.
120
Hasil (Outcome) Hasil Pusat Pengelolaan Barang Milik negara terdiri dari : 1. Hasil jangka pendek : 35 % Barang Milik Negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sudah dikelola dengan baik. 2. Hasil jangka Menegah : 75 % Barang Milik Negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sudah dikelola dengan baik. 3. Hasil jangka panjang : 95% Barang Milik Negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sudah dikelola dengan baik. Faktor Eksternal Faktor eksternal yang dapat menghambat organisasi Pusat Pengelolaan BMN KESDM diantaranya perubahan struktur organisasi, perubahan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kebijakan/peraturan perundang undangan yang berubah.
3)
Dapatkah evaluasi dengan pendekatan model logika memberikan masukan yang strategis untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kemajuan organisasai Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM? Jawab : Terkait dengan masukan yang strategis untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kemajuan organisasai Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM diuraikan pada bagian rekomendasi dibawah ini.
121
7.2.
Rekomendasi Terhadap
permasalahan-permasalahan
yang
telah
diidentifikasi,
dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut: a)
Pengintegrasian sistem perencanaan,manajemen kinerja dan pelaporan
Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu ciri khas dan manfaat pendekatan penganggaran berbasis kinerja adalah adanya keterkaitan secara langsung antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai. Karena pendekatan penganggaran berbasis kinerja saat ini sudah mulai diterapkan secara penuh, maka seharusnya sistem perencanaan dan penganggaran terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja. Adanya pengintegrasian antara kedua sistem ini diharapkan dapat mendukung keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja. Pengintegrasian ini juga akan membantu dalam proses pelaporan dan evaluasinya. b)
Adanya mekanisme revisi indikator kinerja utama (IKU)
Adanya perbedaan rumusan dan target IKU dalam Renja-KL dan RKA-KL dengan Kontrak Kinerja menyebabkan kurangnya keterkaitan langsung antara pendanaan dengan kinerja. Selama ini tidak ada mekanisme revisi IKU dalam Renja-KL maupun RKA-KL setelah tahun anggaran berjalan. Tetapi ketentuan mengenai revisi IKU juga belum diatur dalam peraturan terkait. Tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas apakah boleh dilakukan revisi IKU dalam Renja-KL dan RKA-KL pada tahun berjalan untuk menyesuaikan dengan IKU dalam Kontrak Kinerja. Untuk lebih menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai, maka dinilai perlu adanya mekanisme revisi IKU dalam Renja-KL dan RKA-KL.
122
c)
Penambahan keluaran (output)
Agar lebih efektif, keluaran PPBMN sebisa mungkin ditambahkan, misal penambahannya : presentanse BMN yang sudah di tetapkan statusnya, presentasi BMN yang sudah diklasifikasi dan dikodefikasi (sesuai dengan prioritas). d)
Efisiensi Anggaran
Berdasarkan data anggaran Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara TA 2013, Pagu Anggaran = Rp. 53.209.261.000 Realisasi
= Rp. 40.717.692.542
Sisa
= Rp. 12.491.568.458
maka, agar lebih efisien dan ekonomis, apabila tidak ada penambahan keluaran yang signifikan, direkomendasikan pagu anggaran Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM untuk tahun-tahun selanjutnya berada di kisaran Rp 37.000.000.000 - Rp 43.000.000.000.
7.3.
Keterbatasan Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Penelitian ini hanya dilakukan atas dokumen perencanaan seperti Renja
KL,
Rencana
Kerja
Anggaran
Kementerian/Lembaga
(RKAKL),
Penetapan Kinerja (PK) dan dokumen pelaporan (LAKIP) pada TA 2013. 2. Penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu unit eselon II tertentu sehingga dari penelitian ini tidak dapat digeneralisir untuk semua unit kerja pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
