1
BAB VII RINGKASAN, SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN 7.1. Ringkasan Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dan diharapkan dapat mampu mendorong dalam perekonomian daerah. Agar tujuan pemerintah daerah dapat tercapai maka diperlukan proses yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 proses pengelolaan keuangan merupakan tahapan yang dimulai dari pelaporan
perencanaan anggaran, pelaksanaan
sampai dengan pertanggungjawaban.
Pada tahapan penyusunan
anggaran dan pelaksanaan anggaran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam prakteknya tahapan ini masih mengalami berbagai kendala seperti dalam membuat rencana anggaran belanja masih sering terjadi salah dalam penempatan rekening belanja, kegiatan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah. Sementara itu dalam pelaksanaan masih ada kecenderungan dalam lebih berfokus pada semester dua dan ada beberapa kegiatan yang penyerapan anggaran masih rendah sampai dengan pelaksanaan anggaran berakhir. Penelitian ini memfokuskan pada penyusunan rencana kerja anggaran dan realisasi angggaran pada satuan kerja Sekretariat Daerah DIY. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara. Dokumen yang digunakan adalah berkaitan dengan anggaran seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran
maupun laporan realisasi anggaran 78
2
SKPD. Sebagai nara sumber dalam penelitian ini adalah kuasa penguna anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Bendahara. Selanjutnya dari hasil wawancara disusun dengan menggunakan analisa tematik untuk mendapatkan mendapatkan tema. Data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian disusun menjadi hasil penelitian. Peneliti kemudian memberikan saran terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan proses penganggaran dan realisasi anggaran. 7.2. Simpulan Hasil analisis dan pembahasan pada Bab VI di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Penyusunan
anggaran belanja pemerintah daerah pada Satuan kerja di
lingkungan Setda DIY sudah berpedoman pada peraturan permendagri nomor 13 tahun 2016 dan Permendagri 59 tahun 2007, namun demikian dalam pelaksanaan masih menggunakan analisa standar belanja dan standar harga barang jasa yang belum diperbaharui sehingga dalam penyusunan anggaran masih terdapat anggaran yang diluar ketentuan. Demikian juga, dalam proses penyusunan masih terjadi kesalahan dalam penempatan klasifikasi belanja kegiatan, dalam pelaksanaan anggaran sering dijumpai revisi anggaran. b. Penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah yang belum optimal dan ada beberapa kegiatan lebih cenderung di akhir tahun anggaran disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:
3
1) Permasalahan dalam perencanaan anggaran antara lain kesalahan dalam penempatan jenis kegiatan, ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dengan tupoksi SKPD dan penentuan pagu anggaran yang sulit diprediksikan. 2) Beberapa kendala yang dapat menyebabkan adanya realisasi anggaran belanja pemerintah daerah pada Sekretariat Daerah DIY di akhir tahun anggaran adalah perubahan peraturan dalam analisa standar belanja dan satuan harga barang dana jasa, adanya kebijakan pelaksanaan anggaran dari pemerintah pusat, dan tidak adanya sanksi atas peraturan tentang perencanaan kas. 3) Permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan pengadaan barang/jasa adalah ketidakmauan di tunjuk sebagai pejabat pengadaan, ketidaktepatan pihak ketiga dalam menyediakan barang jasa, gagal lelang karena adanya peserta lelang yang tidak memenuhi persyaratan. 4) Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran antara lain masih sering terjadi kegiatan yang memerlukan revisi anggaran, satuan kerja kurang disiplin dalam melaksanakan program kegiatan, dan penarikan anggaran kas tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. 5) Permasalahan sehubungan dengan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan di antaranya adalah terbatasnya jumlah pegawai, kurangnya komitmen pegawai, koordinasi pegawai yang kurang baik, dan penempatan pegawai .
7.3. Keterbatasan
4
Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, belum melibatkan SKPD pada pemerintah daerah secara keseluruhan. Untuk itu perlu pengembangan yang lebih banyak dalam lingkup pemerintah daerah. Keterbatasan-keterbatasan adalah sebagai berikut:
a. Penelitian ini menganalisis proses penyusunan anggaran dengan menggunakan analisa standar belanja, satuan harga, selain itu tanpa menggunakan komponen indikator kinerja. Penelitian ini juga hanya terbatas pada penyerapan anggaran belanja pemerintah khususnya pada SKPD Sekretariat Daerah DIY, dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah DIY dengan jumlah responden yang terbatas pengelola keuangan internal SKPD. b.
Penelitian ini hanya terbatas pada subjektivitas responden pengelola keuangan pada Sekretariat Daerah DIY tahun anggaran tahun anggaran 2014, sehingga penelitian ini mempunyai validitas terhadap informasi relatif rendah dan tidak bisa digeneralisasikan untuk setting kasus yang berbeda.
7.4. Saran Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang ada pada penelitian ini, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut: a. Untuk penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 1) SKPD mempersiapkan penyusunan anggaran sesuai
rencana program
kegiatan dengan menggunakan analisa kebutuhan perkegiatan serta
5
memperhatikan kecermatan dan ketelitian, sehingga menggurangi dalam revisi anggaran setiap tahun. 2) Pemerintah daerah mengupayakan adanya peraturan analisa standar belanja dan standar harga barang jasa secara tepat waktu pada saat penyusunan anggaran, untuk menghindari perubahan harga di setiap periode anggaran. b. Untuk pelaksanaan realisasi anggaran pada Pemerintah Daerah DIY 1) Melakukan kerja sama di semua unsur pengelola keuangan dengan pihak ketiga dalam rangka mengatasi realisasi anggaran program kegiatan yang sering terjadi penyerapan anggaran diakhir tahun. 2) Pemerintah Daerah DIY membentuk kebijakan berupa regulasi sehubungan dengan pemberian sanksi yang tegas terkait dengan penarikan pencairan sesuai dengan anggaran kas, sehingga ditingkat pelaksana kegiatan dapat meningkatkan disiplin dalam mengelola keuangan pada setiap program kegiatan. 3) Mengusulkan tambahan pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan sehingga realisasi anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana operasional perkegiatan.
6
