BAB VII RENCANA KONTINJENSI

BAB VII RENCANA KONTINJENSI Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi, kegiatan yang dilakukan antara lain: 1.

Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya.

2.

Pelatihan siaga / simulasi / gladi / teknis bagi setiap sektor Penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum).

3.

Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan

4.

Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik.

5.

Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan.

6.

Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (early warning)

7.

Penyusunan rencana kontinjensi (contingency plan)

8.

Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan)

Sumber : Perka BNPB No. 4 Tahun 2008 ( pdf File)

Kesiapsiagaan masyarakat dalam menangani bencana sangat mempengaruhi besar kecilnya dampak yang terjadi pada masyarakat di daerah tersebut. Rencana kontinjensi atau Rekon, dibuat dengan maksud meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi. Tujuannya antara lain : 

mengurangi korban jiwa akibat bencana



mengurangi kerugian material



mengurangi kerusakan pada sarana dan prasarana yang ada di kelurahan



mempersiapkan masyarakat ketika terjadi bencana



memulihkan kondisi psikologi masyarakat



merekonstruksi fasilitas umum yang terdampak

Rekon berada pada tahapan atau periode “terdapat potensi terjadinya bencana” dan “menjelang kejadian” dan dilaksanakan segera setelah ada tanda-tanda awal akan terjadi bencana atau adanya peringatan dini (early warning).

Renkon dibuat secara bersama-sama oleh semua pihak stakeholders dan multisektor yang terlibat dan berperan dalam penanggulangan bencana, termasuk diantaranya dari pemerintah (sektor-sektor yang terkait) , perusahaan negara, swasta, organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, perguruan tinggi, media, masyarakat, dan lain lain. Dengan skema penyusunan rencana kontinjensi sebagai berikut : Perkiraan Kebutuhan

ANALISIS BAHAYA

PENENTUAN KEJADIAN

PENGEMBANGAN SKENARIO

PENETAPAN KEBIJAKAN & SRATEGI

Kesenjangan

FORMALISASI

PENERAPAN

Ketersediaan sumber daya

Identifikasi Kegiatan SIMULASI & PENGKAJIAN ULANG

- Proses perencanaan kontinjensi kelurahan -

Dalam rangka penanganan terhadap kerusakan dan korban yang ditimbulkan oleh ancaman Longsor, maka perlu diambil beberapa kebijakan agar semua korban dapat segera tertolong dan berbagai fasilitas dan infrastruktur dapat diperbaiki, sehingga nantinya semua aktifitas masyarakat dapat berjalan normal kembali. A. Kebijakan Beberapa kebijakan penting yang harus diambil tersebut adalah : 1.

Menetapkan masa tanggap darurat selama 14 ( empat belas ) hari dengan Sk dari Walikota.

2.

Mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk dapat dipergunakan dalam penanganan bencana.

3.

Mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana yang dilakukan berbagai lembaga baik pemerintah, swasta dan relawan.

4.

Memastikan semua korban (dalam hal ini manusia), dapat segera di tolong. Bagi korban yang luka-luka diberikan pengobatan, korban yang kehilangan tempat tinggal ditampung pada tempat-tempat pengungsian, korban yang hilang dilakukan pencarian. Sedangkan yang meninggal dunia segera dimakamkan.

5.

Memastikan perlindungan pengungsi dan pemenuhan standar perlakuan, pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar yang ditetapkan/disetujui.

6.

Memastikan ketersediaan logistik yang memadai.

7.

Memastikan ketersedian tenaga medis yang memadai.

8.

Mengutamakan perlindungan dan perhatian khusus terhadap masyarakat yang rentan terhadap ancaman bencana.

9.

Apabila intensitas bencana cukup besar, maka perlu melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga internasional melalui koordinasi struktural kelembagaan kebencanaan.

10. Memantau dan melaporkan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana, baik harta benda maupun jiwa. 11. Memastikan bantuan dapat sampai ke lokasi yang membutuhkan atau pengungsian yang terisolir dengan mengerahkan seluruh armada angkutan. 12. Mengatur bantuan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. 13. Memberikan keamanan dan rasa aman. 14. Melakukan perbaikan instalasi penting (penerangan, telekomunikasi, dll)

B. Strategi Adapun untuk merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan di atas, maka perlu dioperasionalkan dalam beberapa strategi, yaitu : 1.

Membangun penampungan darurat / sementara dan Posko Penanggulangan Bencana sekaligus Posko Bantuan di tingkat Kota dan Kelurahan

2.

Memerintahkan memberikan pelayanan publik selama 24 jam.

3.

Merealisasikan prosedur tetap yang dibuat sebelum terjadinya bencana Longsor

4.

Menentukan arah / langkah permasalahan yang akan dilaksanakan.

5.

Membagi tugas pelaksanan kerja dari unsur yang terkait.

6.

Mengerahkan semua sumber daya dengan mempergunakan sarana dan prasarana yang sudah disiapkan sebelumya.

7.

Menginventarisir semua kerugian / korban yang ditimbulkan oleh bencana tersebut.

8.

Menyediakan mobilisasi pengungsi antara lain kendaraan, tenaga medis/ obat-obatan, tenda pengungsi/ dapur umum, Pangan / air bersih/ MCK/sanitasi.

9.

Memperioritaskan perlindungan maupun pelayanan terhadap masyarakat yang rentan meliputi Lansia, anak-anak, pernderita sakit berat, Penyandang cacat, Ibu Hamil, Orang Stres.

10. Apabila dampak yang ditimbulkan cukup besar, maka perlu dilakukan pengajuan bantuan yang dibutuhkan kepada organisasi donatur. 11. Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas yang diberikan. 12. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan serta tindak lanjut yang direncanakan. 13. Koordinasi lintas sektoral dalam rangka membangun hubungan dan bantuan internasional. 14. Koordinasi dengan instansi yang terkait (PLN, TELKOM). 15. Koordinasi dengan lembaga kebencanaan (BPBD, PMI, SAR dll) C. Struktur Komando Dan Koordinasi Struktur Komando dan Koordinasi dijalankan dalam rangka mempermudah terkoordinasinya seluruh stakeholder pemangku kebencanaan sekaligus menghindari terjadinya keruwetan dalam penanganan kejadian bencana. 1. Sistem Pelaporan : Kepala Lingkungan ----- Lurah ----- Pemerintah Kota ----- Lembaga / Badan Terkait (BPBD, PMI, SAR dll) - Kecamatan - SKPD/Dinas 2. Komando tertinggi dibawah koordinasi Walikota 3. Walikota memanggil, meminta, memerintah, mengkoordinasikan, dengan Lembaga / Badan Terkait (BNPB, PMI, SAR dll). 4. Pembagian Sektor Penangangan Bencana 5. Pendirian posko induk tingkat kota yang meliputi : a. Tenda pengungsian b. Fasilitas Kesehatan

c. Bagian Pendataan dan Informasi d. Dapur Umum e. Transportasi dan kendaraan f. Rencana operasi dan pertolongan 6. Pembagian tugas tim berdasarkan kebutuhan 7. Koordinasi struktural 8. Koordinasi Bantuan Pengembangan sektoral dilakukan sebagai fungsi manajemen Penanggulangan Bencana, dengan melakukan kajian terhadap tingkatan ancaman, kerentanan dan prinsip evakuasi pengungsian untuk perlindungan masyarakat dan akan menata kembali kehidupan setelah terjadi bencana. Secara rinci masing – masing sektor memiliki peran yang berbeda dalam penanganan bencana. Peran tersebut juga dimaksudkan agar tidak terjadinya tumpang tindih antar elemen pemangku kepentingan bencana. Pengembangan sektor yang dilakukan dalam penanganan Longsor dan Banjir untuk skala kota adalah sebagai berikut : NO. 1

2

BAGIAN / SEKTOR MANAJEMEN POSKO

SEKTOR KESEHATAN

SITUASI

SASARAN

KEGIATAN

PELAKU

 Banyak rumah yang tertimbun/roboh/ hanyut / terendam air  Tidak memungkinkan bagi setiap KK untuk mendirikan tenda pribadi karena belum adanya persiapan warga terhadap kondisi darurat.  Belum tersedia bahan dan dan perlengkapan untuk hunian sementara (tenda , terpal, kasur dll)  Tidak tersedia lahan bagi hunian sementara tiap-tiap pribadi  Koordinasi warga belum terpusat pada satu komando

 Warga yang kehilangan tempat tinggal cacat fisik, lansia, balita, ibu hamil dan warga yang trauma dapat tertangani dalam lokasi yang memadai dan dapat melakukan pemulihan.  Tertanganinya masyarakat dalam penanganan bencana melalui koordinasi dengan Forum PRB, Pemerintah Kelurahan, Tim Standart, Tomas (Tokoh Masyarakat), KT (Karang taruna), dll  Koordinasi dengan Instansi terkait kebencanaan seperti : DINSOS, DPRD, dll  Penanganan lokasi pengungsian yang sesuai standar.

 Mendirikan Tenda  Berkoordinasi Dengan instansi Terkait  Mendirikan MCK Darurat dan Air Bersih  Penerangan Posko  Penyediaan Sarana Info Dan Komunikasi  Pengelolaan Sampah

    

 Posko kesehatan dipusatkan di PUSTU  Minimnya tenaga kesehatan

 Peningkatan fungsi PUSTU (Puskesmas Pembantu) sebagai

 Berkoordinasi dengan PUSTU, RSUD, Dinas kesehatan, kader kesehatan

 Tim PRB Standart  Pemerintah Kota  Tenaga Medis

Tim PRB Standart Karang Taruna Pemerintah Kota Tokoh Masyarakat BPBD

WAKTU PELAKSANAAN Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 2 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian 1x2 Jam

Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x23 Jam Pasca Kejadian

 Minimnya obat-obatan dan alat kesehatan  Belum adanya ambulan Kelurahan  Banyak warga yang terluka tidak mampu mengatasi situasi gawat darurat

Posko Kesehatan  Penangan korban oleh Tenaga Medis yang memadai  Memobilisasi Kader Kesehatan dalam membantu menangani korban bencana  Berjalannya koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta

3

DAPUR UMUM

 Mengobati warga yang terluka ringan  Memberikan pertolongan pertama pada warga yang terluka  Merujuk warga yang terluka sedang dan berat  Mempersiapkan tempat untuk warga yang terluka sesuwai kondisi korban

 Dinas Kesehatan  PMI Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian

 Tidak tersedianya bahan makanan  Terlaksananya penanganan dan air bersih kebutuhan akan makanan pokok  Belum tersedianya posko dapur  Terpenuhi kebutuhan pangan bagi umum Warga yang terluka, yang tidak  Bellum tersedianya alat2 masak bisa mengolah bahan makanan, yang memadai lansia, Anak balita dan ibu hamil  Belum tersedianya tenaga yang serta yang mengalami trauma mengolah bahan makanan serta pengungsi lainnya  Tercukupinya jatah makan dan minum bagi relawan maupun petugas penanganan bencana

   

Berkoordinasi dengan Dinsos Membuat tim pemasak makanan Berkoordinasi dengan bagian logistik Membuat tim penyalur/distribusi makanan  Membuar dapur umum Pengadaan alat2 masak  Membuat data warga yg mengungsi (jumlah Warga)

   

Tim PRB Standart Karang Taruna Pemerintah Kota Tokoh Masyarakat

Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian

4

EVAKUASI DAN TRANSPORTASI

 Minimnya alat-alat evakuasi (pacul, tandu, kendaraan mengangkut korban)  Minimnya tenaga sukarelawan untuk mengevakuasi korban  Jalan menuju tempat bencana buntu/ rusak  Tempat kejadian sulit terjangkau alat-alat berat karena tempatnya terpencil  Belum adanya tim evakuasi yg terkoordinir  Kondisi warga yang terpencar sehingga menyulitkan evakuasi

 Terangkutnya warga yang terluka, tertimbun, meninggal & mengungsi ke daerah yang aman atau ke Posko pengungsian/barak  Terangkutnya warga lansia, Ibu Hamil, Balita  Mengevakuasi ternak yang masih hidup, terluka dan Mati ke lokasi yang aman  Terjalinnya koordinasi dan kerjasama dengan dinas PU dan instansi lainnya

 Pengadaan alat-alat evakuasi yang ringan (pacul, tandu, Skop Dll)  Membuat posko untuk evakuasi dan transpotasi  Koordinasi dengan dinas PU dan Tim SAR  Pengadaan alat transportasi  Pembuat Tim Evakuasi  Memperbaiki alat yang rusak

   

Tim PRB Standart Karang Taruna Pemerintah Kota Tim SAR

Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian

5

SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Terputusnya jaringan komunikasi seluler menyebabkan sedikit terhambatnya penyampaian informasi ke luar desa. Komunikasi dilakukan

 Ketersediaan data kondisi bencana secara komplit (korban jiwa, harta, ternak, akses sosial dll)

 Pendataan dampak terjadinya bencana (korban jiwa, harta dll)  Menerima laporan, merekapitulasi, meng up date data-data terkait bencana yang terjadi

 Tim PRB Standart  Karang Taruna  Pemerintah Kota

Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian

melalui sarana radio. Penduduk yang menjadi korban belum dapat segera terdata dengan baik dikarenakan keadaan dalam kondisi kacau. 6

7

SEKTOR KEAMANAN

SEKTOR LOGISTIK

   

Kondisi lingkungan mencekam Listrik padam Keamanan kurang terjamin Warga tinggal di lokasi pengungsian, harta benda masih di lokasi kejadian bencana

 Bahan makanan terkubur / hanyut  Hilangnya air bersih sebagai kebutuhan minum  Sandang terkubur / hanyut  Rumah tertimbun tanah / terendam air, hanyut

 Memudahkan koordinasi lintas sektoral

 Menyebarluaskan informasi tentang bencana yang terjadi melalui Rakom dan internet  Mendirikan stasiun induk radio komunikasi

 Menjamin rasa aman bagi warga yang terkena bencana  Terlaksananya koordinasi tim keamanan, hansip, kelompok ronda, Polsek dll  Mengamankan kondisi Rumah warga di lokasi bencana,  Mengamankan lokasi pengungsian baik dari masalah pengungsi, sosial maupun kriminal

 Menenangkan korban bencana  Membuat tim jaga keamanan (klp ronda)  Koordinasi dengan pihak kepolisian  Mengamankan jalur evakuasi

 Terpenuhinya kebutuhan Warga yang terkena bencana (korban) yang kehilangan bahan pokok  Terkoordinasikanya penanganan logistic bagi korban antara Pemerintah kelurahan, Pala, Pemuda setempat, maupun pihak donor/penyumbang dan pengungsi / warga  Terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansti (Dinsos, pemda, Pem prop, Lembaga lain, LSM)

 Penyediaan bahan makanan  Penyediaan air bersih  Penyediaan sandang (pakaian dalam, pembalut, dll)  Penyediaan tenda semntara + perangkatnya (selimut, alas dll)  Perlengkapan mandi  Distribusi bantuan  Pendataan bantuan yang masuk dan lokasi distribusinya

Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian    

Tim PRB Standart Karang Taruna Pemerintah Kelurahan Babinsa, TNI, POLRI

Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian

   

Pemerintah Kelurahan Pala Lembaga Sosial Tim PRB Standart

Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian

Sedangkan di tingkat kelurahan untuk bencana Tanah Longsor dan Banjir, penanganannya adalah sebagai berikut :

NO. 1

3

BAGIAN / SEKTOR MANAJEMEN POSKO

DAPUR UMUM

SITUASI

SASARAN

 Banyak rumah yang tertimbun/roboh/hanyut/terendam air banjir  Tidak memungkinkan bagi setiap KK untuk mendirikan tenda pribadi karena belum adanya persiapan warga terhadap kondisi darurat.  Belum tersedia bahan dan dan perlengkapan untuk hunian sementara (tenda , terpal, kasur dll)  Tidak tersedia lahan bagi hunian sementara tiap-tiap pribadi  Koordinasi warga belum terpusat pada satu komando

 Warga yang kehilangan tempat tinggal cacat fisik, lansia, balita, ibu hamil dan warga yang trauma dapat tertangani dalam lokasi yang memadai dan dapat melakukan pemulihan.  Tertanganinya masyarakat dalam penanganan bencana melalui koordinasi dengan Forum PRB, Pemerintah Kelurahan, Tim Standart, Tomas (Tokoh Masyarakat), KT (Karang taruna), dll  Koordinasi dengan Instansi terkait kebencanaan seperti : DINSOS, DPRD, dll  Penanganan lokasi pengungsian yang sesuai standar.

 Tidak tersedianya bahan makanan  Terlaksananya penanganan dan air bersih kebutuhan akan makanan pokok  Belum tersedianya posko dapur  Terpenuhi kebutuhan pangan bagi umum Warga yang terluka, yang tidak  Bellum tersedianya alat2 masak bisa mengolah bahan makanan, yang memadai lansia, Anak balita dan ibu hamil  Belum tersedianya tenaga yang serta yang mengalami trauma mengolah bahan makanan serta pengungsi lainnya  Tercukupinya jatah makan dan minum bagi relawan maupun petugas penanganan bencana

KEGIATAN

PELAKU

WAKTU PELAKSANAAN

 Mendirikan Tenda  Berkoordinasi Dengan instansi Terkait  Mendirikan MCK Darurat dan Air Bersih  Penerangan Posko  Penyediaan Sarana Info Dan Komunikasi  Pengelolaan Sampah

 Relawan Tangguh Bencana Kelurahan Taas  Karang Taruna  Pemerintah Kelurahan  Tokoh Masyarakat  Pala, RT  TIPP kelurahan  LKM

Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 2 Jam Pasca Kejadian

Berkoordinasi dengan Dinsos Membuat tim pemasak makanan Berkoordinasi dengan bagian logistik Membuat tim penyalur/distribusi makanan  Membuar dapur umum Pengadaan alat2 masak  Membuat data warga yg mengungsi (jumlah Warga)

 Relawan Tanggap Bencana Kelurahan  PKK Kelurahan  Pemerintah Kelurahan  Tokoh Masyarakat

Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian

   

Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian 1x2 Jam

Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian Max. 1x24 Jam Pasca Kejadian

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai rencana tindak lanjut di kelurahan : 1. Rencana Kontinjensi ini disusun bersama oleh Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah serta komunitas masyarakat Kelurahan yang terkait. 2. Perlu dialokasikan dana tak terduga di masing-masing sektor untuk membiayai hal-hal yang tak terduga diluar perkiraan sebelumnya. 3. Perlu adanya penganggaran dana cadangan atau buffer stock kelurahan untuk kesiapsiagaan bencana yang datang dengan tidak terduga. 4. Perlunya meningkatkan kesiapsiagaan pada masa yang akan datang dengan dilakukan kegiatan : 

pendataan dan pemuktahiran data daerah rawan bencana;



mengadakan sosialisasi dan simulasi bencana sekaligus praktek penanganannya, diutamakan pada masyarakat daerah rawan bencana;



mengembangkan dan memfasilitasi informasi dan komunikasi pusat pengendalian operasi (crisis center)



melengkapi dan memperbaiki peralatan bencana



membuat rencana kontinjensi untuk jenis bencana lain yang mungkin terjadi



meninjau rencana Kontinjensi secara berkala sesuai kondisi dan potensi sumberdaya desa



menyiapkan jalur evakuasi dan tanda-tanda/simbol daerah rawan bencana

5. Penyusunan Rencana Kontinjensi Kelurahan ini disepakati dan akan ditandatangani oleh seluruh elemen masyarakat yang terlibat dan disahkan melalui Peraturan Kepala Kelurahan 6. Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemutakhiran Rencana Kontinjensi ini dilakukan oleh Forum PRB (Penanggulangan Resiko Bencana / TIPP) 7. Pembentukan Tim Relawan Tanggap Bencana.

ATURAN BERSAMA KELURAHAN TAAS 1. DILARANG MEMBUANG SAMPAH SEMBARANG TEMPAT, DI SEPANJANG ALIRAN SUNGAI DAN SALURAN /

TIM TANGGUH BENCANA KELURAHAN TAAS KETUA :

Drs. WELLY AKAY

SEKRETARIS :

SITI W. DAHLAN, SE. Ak.

BENDAHARA :

VERA TRIBUDAYA

GOT. 2. DILARANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI LOKASI RAWAN LONGSOR. 3. BAGI MASYARAKAT YANG TINGGAL DEKAT DENGAN LOKASI RAWAN LONGSOR, DIWAJIBKAN UNTUK MENANAM POHON SEBAGAI PENAHAN TANAH. 4. BAGI MASYARAKAT YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI DAERAH RAWAN LONGSOR, DIHIMBAU UNTUK

TIM SIAGA BENCANA

PINDAH KE LOKASI YANG LEBIH AMAN.

TIM TANGGAP DARURAT BENCANA

ENDANG S. PARI

SINYO TUMBEL

OLTIANUS SALANTI

SAHABAT JANIS

5. PEMERINTAH KELURAHAN TIDAK AKAN MELAYANI SURAT KETERANGAN UNTUK PEMBUATAN SURAT IMB YANG BERLOKASI DI DAERAH RAWAN LONGSOR DAN ATAU DI DAERAH SEMPADAN SUNGAI. 6. DILARANG MENEBANG POHON SEMBARANGAN, TERLEBIH DI DAERAH RAWAN LONGSOR.

MANTJE KARAMOY

JEFRY O. MOGONTA

7. APABILA TERJADI BENCANA, MASYARAKAT WAJIB MELAPORKAN KEJADIAN TERSEBUT KEPADA APARAT

JACKY MOKORISA

WEMPIE MONAREK

PEMERINTAH SETEMPAT DAN TIM TANGGUH BENCANA. 8. TIM TANGGUH BENCANA KELURAHAN TAAS MELAKSANAKAN TUGASNYA APABILA TERJADI BENCANA DI KELURAHAN TAAS. 9. TIM TANGGUH BENCANA BERSAMA APARAT KELURAHAN WAJIB MENSOSIALISASIKAN ATURAN BERSAMA INI KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN TAAS. 10. Aturan lainnya akan disesuaikan berikut, sesuai situasi dan kondisi yang ada.

Ttd, PEMERINTAH KEL. TAAS - LKM MAWAR - TIPP

TIM LOGISTIK

TIM REHABABILITASI & REKONSTRUKSI

JANE TOOY

STIRY PILANDER

JENNI

JOEL WAWOH

MEITY POLI

ALTJE JANIS

KARSUM TAHA

SUPARDI

TINA PARI

JOHN TOGAS