BAB VII PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang dilakukan sebelumnya terhadap hasil penelitian tentang alih fungsi penggunaan lahan di lembah sungai tambah bayan untuk pembangunan MC, terdapat beberapa hal yang menjadi garis besar dalam proses alih fungsi penggunaan lahan tersebut. Beberapa hal tersebut dapat berupa teknis implementasi alih fungsi penggunaan lahan untuk pembangunan MC maupun dalam tingkatan cara pandang yang digunakan dalam proses tersebut. Dalam alih fungsi penggunaan lahan di lembah sungai Tambak Bayan, paling tidak terdapat tiga dimensi atau bidang yang menjadi penentu alih fungsi penggunaan lahan di lembah sungai Tambak Bayan, yaitu 1. Bidang Lingkungan Dalam bidang lingkungan memandang bahwa alih fungsi penggunaan lahan di lembah sungai Tambak Bayan merupakan suatu bentuk degradasi di bidang lingkungan. Dalam aspek kebijakan menjadi perhatian, namun dalam aspek implementasi menjadi kurang diperhatikan. 2. Bidang Sosial Bidang sosial memandang bahwa alih fungsi penggunaan lahan di lembah sungai Tambak bayan sebagai bentuk potensi konflik sosial. Dalam berbagai tahapan alih fungsi penggunaan lahan di lembah sungai Tambak Bayan di bidang sosial kurang mendapat perhatian, hal ini terkait 122
dengan kurangnya partisipasi warga sebagai salah satu kelompok kepentingan dalam alih fungsi penggunaan lahan di lembah sungai Tambak Bayan. 3. Bidang Ekonomi Bidang ekonomi dalam alih fungsi penggunaan lahan di lembah sungai Tambak Bayan dipandang paling banyak memberikan manfaat. Manfaat yang diterima yaitu investasi dan juga penyerapan tenaga kerja. Selain itu dalam hal lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar justru akan menghilangkan lapangan kerja yang telah ada yaitu di bidang pertanian dan budi daya ikan air tawar. Hal pertama yang menjadi perhatian dalam alih fungsi penggunaan lahan di lembah sungai Tambak Bayan yaitu bagaimana prioritas utama alih fungsi penggunaan lahan dalam bidang ekonomi. Berbagai indikator pertumbuhan ekonomi yaitu dalam hal investasi dan penyerapan tenaga kerja dijadikan sebagai aspek utama dalam proses alih fungsi penggunaan lahan di lembah sungai Tambak Bayan. Hal kedua yaitu terjadi pembiaran dan bahkan dukungan dalam hal pelanggaran perizinan penggunaan lahan. Hal ini dapat dilihat pada proses perizinan IMB MC yang keluar tanpa adanya AMDAL, di mana AMDAL merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan dokumen lingkungan. Bahkan hal tersebut disadari namun secara sengaja pihak-pihak terkait menutup mata akan penyelewengan yang terjadi.
123
Berbagai permasalahan tersebut terjadi karena beberapa faktor yang mendorong. Setidaknya terdapat empat faktor pendorong terjadinya hal tersebut, pertama yaitu faktor kekuasaan dan kepentingan para aktor yang terlibat. Kekuasaan dan kepentingan para pejabat pada tingkatan yang lebih tinggi mampu mempengaruhi para implementor. Dalam hal ini implementor tidak memiliki kekuatan dalam melakukan implementasi kebijakan ketika bertemu dengan kepentingan dari penguasa yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi. Dan faktor ketiga yaitu perilaku implementor yang memandang ekonomi sebagai prioritas. Dengan demikian maka segala bentuk pertimbangan lain kalah dengan kepentingan ekonomi dengan alasan demi peningkatan pendapatan asli daerah. Perilaku implementor yang bekerja sama dengan pengembang untuk mencari keuntungan pribadi. Tindakan seperti ini mendorong segala cara dilakukan demi keuntungan ekonomi. Faktor
ketiga
yaitu
kemampuan
implementor
dalam
mengimplementasikan kebijakan alih fungsi dan penggunaan lahan di Kabupaten Sleman. Para implementor terkendala dengan kekurangan sumber daya yang dimiliki, terutama sumber daya manusia. Dan faktor keempat terkait mekanisme pelayanan yang dibentuk pada setiap instansi juga menjadi penentu. Dari beberapa dinas terkait alih fungsi penggunaan lahan di lembah sungai Tambak Bayan, para penerima pelayanan dapat secara langsung menemui pejabat pemberi pelayanan. Dengan adanya mekanisme demikian
124
maka ada kecenderungan penerima pelayanan dan pejabat pemberi pelayanan melakukan transaksi untuk mempermudah proses perizinan.
B. Saran Pada bagian sebelumnya telah disampaikan berbagai temuan dalam penelitian terkait alih fungsi penggunaan lahan untuk pembangunan MC. Pada bagian ini akan dibahas tentang bagaimana solusi dan masukan yang ditawarkan penulis terkait berbagai permasalahan tersebut. Hal ini penting dilakukan demi perbaikan selanjutnya. Adapun beberapa hal yang menjadi saran penulis untuk perbaikan yaitu 1. Peningkatan kapasitas para implementor, karena hal ini sangat dibutuhkan dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat akan lahan yang semakin tinggi dan juga semakin berkembangnya wilayah Sleman. Peningkatan kapasitas dalam hal ini juga harus didukung dengan peningkatan kapabilitas para pelaksana. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam alih fungsi dan penggunaan lahan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini, karena masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kegiatan yang berlangsung dari alih fungsi dan penggunaan lahan. selain itu juga diperlukan mekanisme partisipasi warga sampai sejauh mana dalam proses tersebut. 3. Peningkatan Kantor Pelayanan Perizinan menjadi Badan Pelayanan Perizinan. Dengan adanya peningkatan status dari kantor menjadi badan,
125
maka pelayanan perizinan akan menjadi satu pintu, tidak perlu melalui pintu-pintu pelayanan lain yang berada pada instansi lain. Selain itu juga dengan dibentuknya badan maka diperlukan petugas penghubung pelayanan. Petugas ini berfungsi untuk menghubungkan penerima pelayanan dengan pejabat pemberi pelayanan, sehingga tidak ada pertemuan langsung antara petugas pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan.
126
