175
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Melihat berbagai data dari lapangan dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam mendorong perkembangan UMKM mebel di kabupaten Pati. Hal pertama yang dapat dilihat adalah kewenengan pengelolaan UMKM di kabupaten Pati di lakasanakan oleh 2 (dua) dinas, dinas Koperasi dan UMKM, serta dinas Perindustrian dan Perdagangan, kondisi ini menunjukan bahwa pamerintah kabupaten Pati sangat peduli terhadap perkembangan UMKM. Pembagian kewenangan ini membuat kebijakan pengembangan UMKM semakin banyak dan beragam walaupun tidak ada kebijakan khusus UMKM mebel. Peran pemerintah kabupeten Pati terhadap perkembangan UMKM mebel diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan program. Dimana kebijkan dan program tersebut dikelompokan kedalam empat indikator peran pemerintah, yaitu penyediaan infrastruktur fisik dan ekonomi, perlindungan usaha, pelatihan serta penyediaan modal. Secara keseluruhan peran penyedian infrastruktur fisik dan ekonomi dapat dirasakan oleh pemilik UMKM mebel, salah satunya ketersedian akses
176
jalan memadai yang mendukung mobilitas barang, atau program promosi yang mengundang pemilik UMKM mebel untuk ikut serta dalam expo atau event lainnya di berbagai daerah. Walaupun di beberapa program, seperti program kemitraan peran pemerintah belum dirasakan oleh pemilik UMKM mebel.
Kemudian untuk perlindungan usaha, peran
pemerintah cukup minim hanya memberikan kemudahan bidang perizinan, pajak 1% dan program sertifikasi tanah khusus untuk pemilik UMKM. Bahkan tidak ada kebijakan perlindungan yang spesifik seperti HAKI atau Perda tentang perlindungan UMKM, tetapi peran tersebut dapat dirasakan oleh pemilik UMKM mebel secara langsung. Selanjutnya dalam pemberian pelatihan dan bantuan peralatan pemerintah terlihat kurang maksimal, banyak pelatihan yang belum dikhusukan kepada UMKM mebel, ditambah dengan banyak masalah terjadi dalam proses pemberian pelatihan. Walaupun dalam 1 (satu) tahun ada sekitar 7 (tujuh) pelatihan yang bisa diikuti oleh UMKM mebel. Permodalan, peran pemerintah sudah maksimal terbukti dengan adanya bantuan permodalan dalam bentuk dana bergulir, dana hibah, KUR dan bantuan dari berbagai BUMN yang jumlahnya mencapai puluhan miliar. Hanya saja akses pemanfaatnya belum maksimal, pemilik UMKM mebel cederung memilih program KUR karena dianggap lebih praktis. Tentunya berbagai peran yang dilakukan oleh
177
pemerintah kabupaten Pati dapat disnergikan dengan kebijakan diatasnya, baik provinsi dan nasional, sehingga dapat berdampak pada perkembangan UMKM mebel di kabupaten Pati. Dampak paling jelas dari adanya peran pemerintah terhadap UMKM mebel adalah meningkatnya jumlah UMKM mebel dalam 4 (empat) tahun terakhir, di tahun 2010 sebanyak 142, meningkat menjadi 184 UMKM di tahun 2013. Selanjutnya adanya peningkatan jumlah tenga kerja di beberapa UMKM mebel, walaupun setiap tahun peningkatannya tidak signifikan. Kemudian untuk hal yang lebih detail, beberapa UMKM mebel jumlah aset yang dimiliki mengalami peningkatan, terutama berupa alat-alat produkasi, omset bertambah dan keberagaman produksi. Tentu melihat berbagai peran peran pemerintah untuk mendorong UMKM mebel berkembang, yang kemudian diikuti dengan berbagai dampak yang muncul, semakin menjelaskan bahwa perkembangan UMKM mebel di kabupaten Pati tidak bisa dilepasakan oleh adanya peran pemerintah. Walaupun pemerintah bukan faktor tunggal, masih ada
faktor-faktor
lain
yang
ikut
beperan
dalam
mendorong
perkembangan UMKM mebel di Kabupaten Pati. Sehingga pemerintah bisa bersinergi dengan semua pihak, karena pemerintah dengan
178
sumberdaya yang terbatas tidak mungkin dapat bekerja sendirian untuk mendorong perkembangan UMKM mebel. B. Saran Peran
pemerintah
kabupaten
Pati
dalam
mendorong
perkambangan UMKM mebel melalui dinas Koperasi dan UMKM, serta dinas Perindustrian dan Perdagangan dari hasil temuan di lapangan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Berikut beberapa saran yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan: 1. Optimalisasi pemberian pelatihan dan peralatan, agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Mekanisme pemberian pelatihan perlu diperbaiki, tidak hanya melalui undangan, tetapi informasi pelatihan disampaikan secara terbuka agar semua UMKM berpeluang memperoleh pelatihan. 2. Menciptakan kemitraan dengan sesama UMKM atau perusahaan yang lebih besar. Hal ini tentu dapat menghindari persaingan tidak sehat, para pemilik UMKM bisa saling betukar informasi. Selain itu pemerintah harus mampu membantu memitrakan UMKM dengan perusahaan yang lebih besar agar UMKMUMKM mampu berkembang dan menjadi supporting. Terlebih di kabupaten Pati terdapat 5 (lima) perusahaan mebel yang berorientasi ekspor
179
3. Mengoptimalkan CSR swasta dan BUMN untuk membantu mendorong perkembangan UMKM. Agar berbagai program untuk mendorong perkembangan UMKM semakin banyak dan hal ini sangat dibutuhkan mengingat beberapa UMKM mebel belum tersentuh peran pemerintah. Selain itu, optimalisasi CSR dari BUMN dan swasta sangat membantu pemerintah untuk membinan UMKM, karena dengan sumber daya yang terbatas tidak mungkin dapat menyentuh seluruh UMKM. 4. Membuat media informasi, agar informasi yang berkaitan dengan UMKM, seperti informasi bahan baku, info pelatihan, bantuan kredit, informasi pasar dan informasi lainnya dapat diakses oleh pemilik informasi,
UMKM. baik
Pemerintah melalui
harus
website,
menyediakan selebaran
media
(pamflet),
televise/radio daerah atau media sosial (Facebook/Twitter) agar informasi dapat diakses dengan mudah dan selalui diperbarui. 5. Penyediaan bahan baku, dengan cara mengoptimalisi peran dari Perhutani untuk menyediakan bahan baku kayu. Karena selama ini kayu yang dihasilkan Perhutani kualitasnya cukup baik, tetap harganya sangat mahal. 6. Mengoptimaliasi promosi usaha via online, pemilik UMKM mebel harus bisa memanfaatkan promosi via online, tidak hanya promosi melalui expo/pameran yang diadakan pemerintah.
180
Karena jangkauan promosi secara online tidak terbatas, sangat luas dan lebih memudahkan konsumen, serta promosi via online biayanya cukup murah. 7. Meningkatkan manajemen di dalam perusahaan, pemilik UMKM harus bisa membuat perencanaan, baik keuangan maupun rencana usaha. Mampu berinovasi menciptakan produk-produk baru dan mampu menjaga dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. 8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan dinas Koperasi dan UMKM serta dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan cara melakukan pendidikan, pembinaan melalui diklat-diklat, agar para pegawai siap menjalankan tupoksinya dan siap terjun ke lapangan dalam memberi pendampingan terhadapa UMKM. 9. Konsolidasi antara dinas Koperasi dan UMKM serta dinas Perindustrian dan Perdagangan. Secara kelembagaan dan tupoksi memiliki
perberdaan,
tetapi
kedua
dinas
ini
memiliki
kewenangan untuk membina UMKM. Hal ini membuat kedua lembaga ini selalu berkoordinasi, menyusun program bersama agar tidak terjadi ovelaping. Tetapi apabila sulit terwujud, kedua dinas ini dapat membuat 1 (satu) program besar, seperti pengembangan kluster UMKM, atau event-event UMKM yang
181
bersifat rutin, agar kedua dinas ini terlihat “rukun” dalam membina UMKM di kabupaten Pati. Tentu berbagai saran diatas diharapkan dapat membantu memperbaiki sistem pembinaan UMKM untuk lebih mendorong perkembangan UMKM mebel di kabupaten Pati. Walaupun diakui cukup sulit untuk mejadikan UMKM mebel ikon kabupaten Pati, tetapi setidaknya UMKM mebel dapat berkembang, mencukupi permintaan konsumen di tingkat lokal serta berjaya di kabupaten sendiri.
