BAB VI PENUTUP
6.1.
Kesimpulan Berdasarkan penjelasan pada analisis dan intepreatasi data, maka dapat disimpulkan
bahwa pengkonstruksian berita-berita kriminal di Harian Umum Timor Express belum sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 5. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman wartawan terhadap pasal 5 kode etik jurnalistik dalam pengkonstruksian tersebut. Selain itu, pelanggaran yang terjadi disebabkan juga karena alasan pribadi wartawan yang terkesan mengarah pada penghakiman oleh media. Pelanggaran yang terjadi menunjukkan bahwa wartawan belum menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran yang terdapat dalam kode etik jurnalistik sebagai pengontrol terhadap para pekerja media dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, adanya pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa wartawan belum menghormati sepenuhnya hak pribadi seorang pelaku tindakan asusila dalam pemberitaan. Dengan adanya pelanggaran terhadap pasal 5 kode etik jurnalistik di satu sisi dapat mengancam kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab, menciptakan ketidakharmonisan dalam hidup sosial dan terbentuknya sikap tidak jujur. Fenomena ini mencirikan kualitas etika berkomunikasi di ruang publik yang belum begitu etis.
6.2.
Usul Saran Dalam penelitian ini, peneliti memberikan usul saran yang terdapat di bawah ini: a) Sebagai salah satu institusi media, harian Timor Ekspress perlu memperhatikan dan meningkatkan pengetahuan wartawan tentang kode etik jurnalistik yang berlaku
khususnya pasal 5 dalam penulisan berita kriminal agar dapat melaksanakan tugas jurnalistik secara benar, sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis di ruang publik. b) Sebagai pekerja media, seorang wartawan perlu menjunjung tinggi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kode etik jurnalistik pasal 5 dengan menghormati hak pribadi seseorang melalui perlindungan terhadap pelaku kejahatan atau tindakan asusila agar dapat menjaga pelaku tersebut dari ancaman fisik pihak korban. c) Bagi para korban atau pelaku yang namanya disebutkan harian Timor Ekspress dalam penulisan berita kriminal agar dapat menggunakan hak jawabnya dengan melaporkan tindakan ini kepada Dewan Pers, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
DAFTAR PUSTAKA Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Anees. Filsafat Ilmu Komunikasi, Simbiosa Rekatama Media, Bandung,2007. Biagi, Shirley. Media/Impact; Pengantar Media Massa. Salemba Humanika, Jakarta, 2006. Burhan Bungin, H.M. Sosiologi Komunikasi Massa; Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006. Effendy, Onong Uchjana. Dinamika Komunikasi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004. Eilers, Franz-Josef. Berkomunikasi dalam Masyarakat, Nusa Indah, Ende, 2001. Eriyanto. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. LKiS, Yogyakarta, 2008. Haryatmoko. Etika Komunikasi; Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi, Kanisius, Yogyakarta, 2007. Komala, Lukiati. Ilmu Komunikasi, Widyapadjajaran, Bandung, 2009. Mufid, Muhamad. Etika dan Filsafat Komunikasi, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010. McQuail, Dennis. Teori Komunikasi Massa ,Erlangga, Jakarta, 1987. Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007. Mulyana, Dedy dan Solatun. Metode Penelitian Komunikasi;Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007. Ruslan Rosady. Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Grasindo, Kajarta, 2003. Severin, Werner J. dan James W. Tankard. Teori Komunikasi. Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa, Kencana, Jakarta, 2007. Sumadiria, Haris AS. Jurnalistik Indonesia; Menulis Berita dan Feature, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2005.
Sumber Lain : Darus, Antonius. Metode Penelitian Komunikasi. Bahan Ajar Mahasiswa Jurusan Komunikasi FISIP Unwira Kupang, 2009.
Ilmu
Gual, A. Yoseph. Pemilihan Presiden Putaran II Dalam Wacana Media Massa, (Analisis Pemberitaan Terhadap Dua Calon Presiden Pada Pemilihan Presiden Putaran II di Harian Pos Kupang dan harian Pagi Timor Expree Dengan Pendekatan Framing ), 2005.
Website : www.dewanpers.co.id
Lampiran 1 KODE ETIK JURNALISTIK Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, UUD 1945 dan Deklarasi Universal HAM PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia menyadari juga adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut professional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman professional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Penafsiran: a) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. b) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika persitiwa terjadi. c) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. d) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik Penafsiran: Cara-cara yang professional adalah: a) b) c) d)
Menunjukkan identitas diri kepada narasumber; Menghormati hak-hak privasi; Tidak menyuap Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya;
e) Rekayasa pengambilan gambar dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan gambar tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; f) Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; g) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; h) Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investasi bagi kepentingan publik. Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah Penafsiran: a) Menguji informasi berarti melakukan check dan recheck tentang kebenaran informasi itu. b) Berimbang adalah memberikan ruang dan waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional c) Opini yang menghakimi adalah interpretasi pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. d) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip yang menghakimi seseorang. Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Penafsiran: a) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. b) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk c) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. d) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. e) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran: a) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. b) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah
Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsiran: a) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. b) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan. Penafsiran: a) Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. b) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan masyarakat. c) Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. d) “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Penafsiran: a) Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. b) Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran: a) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan dan berhati-hati.
b) Kehidupan pribadi adalah segal segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan ata pemirsa. Penafsiran: a) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b) Permintaan maaf disampaikan apabila ada kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan koreksi secara proporsional. Penafsiran: a) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.
Lampiran 2
Jadwal Penelitian No
Jadwal Penelitian
Waktu Penelitian
1
Tahap Penyusunan Usulan Proposal
September 2011
2
Tahap Seminar Usulan Proposal
November 2011
3
Tahap Pengumpulan Data
November 2011
4
Tahap Analisa Data
December 2011
5
Tahap Penyusunan Laporan
December 2011
6
Tahap Konsultasi
7
Tahap Ujian Skripsi
Februari 2012 April 2012
Lampiran 3
Biaya Penelitian No
Uraian
Jumlah
1
Biaya Persiapan
Rp. 100.000,-
2
Biaya Pengumpulan Data
Rp. 300.000,-
3
Biaya Analisa Data
Rp. 300.000,-
4
Biaya Penyusunan Laporan
Rp. 500.000,-
5
Biaya Konsultasi
Rp. 200.000,-
6
Biaya Tak Terduga
Rp. 200.000,Total
Rp. 1.600.000,-
Lampiran 4
Organisasi Penelitian
I.
Pembimbing
1.
Nama
: Drs.Darus Antonius,M.Si
Jabatan : Pembimbing I Alamat : FISIP Unwira Kupang
2. Nama
: Gaudensio M. Angkasa, S.Sos
Jabatan : Pembimbing II Alamat : FISIP Unwira Kupang
II.
Peneliti
Nama
: Maria Elisabeth Klau
No Reg
: 43107009
Jabatan
: Peneliti
Alamat
: FISIP Unwira Kupang
Lampiran 6 PANDUAN WAWANCARA I.
II.
Identitas Nara Sumber Nama
: Longginus Ulan
Umur
: 28 Thn
Jenis Kelamin
: Laki - Laki
Pendidikan
: S1 Sastra Inggris
Pekerjaan
: Wartawan Harian pagi Timor Express
Alamat
: Jln. Bakti Karang, Kel. Fatululi, Kec Oebobo, Kota Kupang.
WARTAWAN HARIAN TIMOR EKSPRESS 1. Apakah anda pernah menyebutkan identitas pelaku kejahatan susila ? Ya
2. Apakah anda pernah menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan susila ? Ya 3. Bila ya, berita manakah yang anda tulis ? Kasus Pencurian dengan pelaku anak dibawah umur. Modusnya berkedok pemulung.
4. Apakah anda mengetahui kode etik jurnalistik pasal 5 ? Ya
5. Bagimana pemahaman anda terhadap pasal 5 kode etik jurnalistik dalam pelaksanaan tugas jurnalistik? Sumber berita ( dari Kepolisian) tidak mengiformasikan nama secara inisial.
6. Apakah saudara memperhatikan isi pasal 5 kode etik jurnalistik dalam pelaksanaan tugas jurnalistik selama ini? Tidak. Lewat
wawancara ini menjadi masukan penting agar
lebih
memperhatikan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik.
7. Kenyataan menunjukkan bahwa Timex menyebutkan identitas pelaku kejahatan susila pada beberapa berita kriminal. Bagaimana pendapat saudara tentang hal ini? Ya. Tapi tidak semua kasus. Kedepan akan diperhatikan. Trims 8. Kenyataan menunjukkan bahwa Timex menyebutkan identitas pelaku kejahatan anak dibawah umur pada beberapa berita kriminal. Bagaimana pendapat saudara tentang hal ini? Jawaban sama dengan pertanyaan no 7. 9. Apa alasan anda memuat berita yang menyebutkan penyebutan identitas Pelaku kejahatan susila ? -
Sumber berita menyebutkan demikian
-
Kurangnya Pemahaman Kode Etik sebagaimana diatur dalam pasal 5.
10. Apa alasan anda memuat berita yang menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan ? Jawaban sama dengan no 9.
PANDUAN WAWANCARA I.
II.
Identitas Nara Sumber Nama
: Semy R Balukh, SS
Umur
: 27 Thn
Jenis Kelamin
: Laki - Laki
Pendidikan
: S1 Sastra Inggris
Pekerjaan
: Wartawan Harian pagi Timor Express
Alamat
: Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
WARTAWAN HARIAN TIMOR EKSPRESS 1. Apakah anda pernah menyebutkan identitas pelaku kejahatan susila ? a.Ya
2. Apakah anda pernah menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan susila ? a. Ya
3. Bila ya, berita manakah yang anda tulis ? Kasus Pencurian dengan pelaku anak dibawah umur. Modusnya berkedok pemulung.
4. Apakah anda mengetahui kode etik jurnalistik pasal 5 ? a. Ya
5. Bagimana pemahaman anda terhadap pasal 5 kode etik jurnalistik dalam pelaksanaan tugas jurnalistik? Dalam penulisan berita, anak yang menjadi pelaku kriminal tidak boleh disebutkan identitas, baik nama-nama orang tua atau identitas lain yang
merujuk padanya. Hal ini dikarenakan anak di bawah umur harus dilindungi masa depannya, sesuai dengan amanat UU perlindungan anak.
6. Apakah saudara memperhatikan isi pasal 5 kode etik jurnalistik dalam pelaksanaan tugas jurnalistik selama ini? Ya. Dalam penulisan berita haus memperhatikan kode etik jurnalistik, termasuk didalamnya pasal 5 yang mengatur tentang perlindungan anak.
7. Kenyataan menunjukkan bahwa Timex menyebutkan identitas pelaku kejahatan susila pada beberapa berita kriminal. Bagaimana pendapat saudara tentang hal ini? Penulisan identitas pelaku kejahatan ditulis apabila statusnya sebagai pelaku sudah jelas yang ditentukan oleh aparat penegak hukum atau sudah ada konfirmasi langsung dengan pelaku. Pers tidak boleh menvonis seseorang sebagai pelaku sebelum ada penetapan status dari pihak berwajib.
8. Kenyataan menunjukkan bahwa Timex menyebutkan identitas pelaku kejahatan anak dibawah umur pada beberapa berita kriminal. Bagaimana pendapat saudara tentang hal ini? Memang pers sangat dilematis menentukan kapan seseorang masih disebut anak-anak. Sebab, sejauh ini terdapat pemahaman yang berbeda dari beberapa UU tentang usia anak, seperti UU Perlindungan Anak, UU Hak Asasi manusia dan KUHP serta UU lainnya.
9. Apa alasan anda memuat berita yang menyebutkan penyebutan identitas Pelaku kejahatan susila ? Identitas pelaku kejahatan ditulis jika statusnya sudah jelas yakni sebagai tersangka. Selain itu, penyebutan nama pelaku kejahatan bisa memberi efek jera bagi pelaku.
10. Apa alasan anda memuat berita yang menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan ? Jawaban sama dengan no.9.
Lampiran 7 PANDUAN WAWANCARA I.
II.
Identitas Nara Sumber Nama
: P.Hendrikus Saku Bouk, Svd
Umur
: 45 Thn
Jenis Kelamin
:Laki-Laki
Pendidikan
: S-2
Pekerjaan
: Imam – Biarawan – Misionaris dan dosen
Alamat
: Biara Souverdi BBLT Oebufu Kupang
PAKAR JURNALISTIK 1. Bagaimana pendapat anda tentang pemahaman para jurnalis terhadap pasal 5 kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistik? a. Melaksanakan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan : korupsi b. Menhormati hak asasi manusia dalam melaksanakan fungsi hak, kewajiban dan peranannya. c. Terbuka terhadap kontrol dari masyarakat. d. Pers harus ikut serta mencerdaskanmasyarakat.
2. Bagaimana pendapat anda tentang penerapan kode etik jurnalistik oleh para wartawan dalam penulisan berita kriminal selama ini? a. Wartawan mesti melindungi sumber informasi ( pelaku dan korban) b. Tidak
menyebutkan /menuliskan
nama
pelaku dan korban.
Bsa
menggunakan inisial. c. Melindungi hak pelaku dan korban kriminal terutama korban dibawah umur demi terpeliharanya keadaan psikologis, nama baik dia dan keluarga serta masa depannya.
3. Bagaimana pendapat anda dalam melihat pelanggaran yang terjadi dalam penulisan berita kriminal? a. Wartawan perlu mempelajari lagi kode etik jurnalistik. b. Wartawan perlu diminta penjelasan berkaitan dengan publisitasnya. c. Pemimpin umum, pemred, anggota redaksi serta penulis lainnya, atas nama wartwan memberikan pertanggung jawab secara hukum. d. Wartawan lebih berorientasi 4. Bagaimana pendapat anda tentang kualitas penulisan sebuah berita kriminal yang memperhatikan kode etik jurnalistik? a. Ada wartawan yang belum mampu memilah antara berita biasa dan berita kriminal sehingga sering nama pelaku kriminal dicantumkan tanpa mempertimbangkan kode etik jurnalistik b. Berita kriminal dimuat tanpa bukti yang akurat c. Journalist lebih mementingkan aktualitas berita tanpa memperhatikan akurasi dan isi beritanya
5.
Apakah pemahaman seperti ini yang menyebabkan terjadinya pula pelanggaran dalam penulisan berita kriminal? a. Ya. Wartawan seharusnya lebih berorientasi pada larisnya berita ketimbang mutu berita. b. Ya. Wartawan lebih berorientasi bisnis dan financial ketimbang memperhatikan keakuratan berita, yang penting beritanya dimuat di surat kabar dan dibaca oleh publik, tidak peduli berita itu bermutu atau tidak bermutu. Berita-berita hanya semacam tumpukan sampah liar.
Lampiran 8
PANDUAN WAWANCARA I.
II.
Identitas Nara Sumber Nama
: Johanis Sani keraf
Umur
: 21 Thn
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Pendidikan
: Mahasiswa
Pekerjaan
: Rohaniwan
Alamat
: Seminari Tinggi St. Mikhael.
PEMBACA HARIAN TIMOR EKSPRESS 1. Apakah anda membaca berita kriminal di harian Timor Ekspress? Ya. Saya membaca berita kriminal di surat kabar harian Timor Express.
2. Bagaimana pendapat anda terhadap penulisan berita kriminal di harian Timor Ekspress? Ada beberapa hal mengenai hal mengenai penulisan berita kriminal yang sudah baik dan menarik, misalnya pembunuhan, pencurian dan penipuan. Semua itu ditulis secara kronologis dan hidup. Namun ada pula yang harus diperhatikan terutama pada hal mengenai penulisan berita kriminal dan asusila. 3. Apakah anda menemukan adanya pelanggaran dalam penulisan berita kriminal, seperti: penulisan identitas korban secara lengkap dan anak yang menjadi identitas pelaku kejahatan? Ya. Saya menemukan adanya pelanggaran itu. 4. Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya pelanggaran tersebut? Tidak ada manusia yang sempurna. Kesalahan itu manusiawi, namun pihak wartawan harus betul-betul melihat kondisi pelaku dan korban. Berita haru
ditulis dengan sedikit pendeskripsian usia yang jelas agar dapat di ketahui publik dan mungkin perlu memperhatikan kondisi psikis yang diberitakan terutama pada pihak anak.
PANDUAN WAWANCARA III.
IV.
Identitas Nara Sumber Nama
: Fisensius Samara, SH.M.huk
Umur
:
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Pendidikan
: S-2
Pekerjaan
: Purek III Unika
Alamat
: BTN Kolhua
PEMBACA HARIAN TIMOR EKSPRESS 1. Apakah anda membaca berita kriminal di harian Timor Ekspress? Ya. 2. Bagaimana pendapat anda terhadap penulisan berita kriminal di harian Timor Ekspress? -
Menurut saya pemberitaanya menarik tetapi saya sangat tidak setuju kalau dalam berita kriminal ada penyebutan nama pelaku kejahatan, karena secara tidak langsung telah memberikan vonis yang bersalah kepada pelaku yang belum tentu bersalah di pengadilan.
-
Secara tidak langsung bukan saja merugikan pelaku tetapi juga merugikan keluarganya. Bisa saja keluarga pelaku dikucilkan oleh masyarakat di tempat tinggal pelaku.
3. Apakah anda menemukan adanya pelanggaran dalam penulisan berita kriminal, seperti: penulisan identitas korban secara lengkap dan anak yang menjadi identitas pelaku kejahatan? Ya. Kalau menyebutkan nama pelaku secara lengkap akan memberikan dampak psikologis, karena si anak dapat saja diganggu oleh teman-teman sepermainannya.
4. Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya pelanggaran tersebut? Menurut saya. Media massa yang bersangkutan sebenarnya dalam memuat berita harus merujuk pada aturan yang berlaku seperti kode etik jurnalistik, jangan mengikuti aturan main tersendiri, sehingga kalau ada pelaku yang merasakan dirugikan dia bisa memakai hak jawab. Pemerintah harus memberikan ssosialisasi terhadap masyarakat tentang hak pers.
PASAL 5 KODE ETIK JURNALISTIK Nama : DR.Eduardus Dosi, SVD. MSi. Umur : 55 Thn Kelamin : Laki Pendidikan : S3 Ilmu Komunikasi UI Pekerjaaan : Dosen Umwira, Kepala LPPM Unwira Alamat : SOVERDI Oebufu, Kupang 1. Pertanyaan no.1 Saya berpendapat dengan suatu anggapan bahwa para jurnalis ketika manjadi jurnalis dirinya memiliki kesadaran yang kuat tentang profesinya, maka para jurnalis tentu memiliki pemahaman tentang kode etik jurnalistik, secara istimewa pemahaman terhadap pasal 5 kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Teatapi realita menunjukkan bahwa para jurnalis ada kalanya melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga melanggar Kode Etik Jurnalistik. Tentu banyak factor dapat menyebabkan hal itu terjadi. A. Faktor Ketidaksengajaan Tingkat profesionalisme masih belum memadai, antara lain - Tingkat upaya menghindari ketidaktelitian belum memadai. - Tidak melakukan pengecekan ulang. - Tidak memakai akal sehat. - Kemampuan meramu berita kurang memadai. - Kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan. - Pemakaian data lama (out of date) yang tidak diperbarui. - Pemilihan atau pemakian kata yang kurang tepat. - Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian. - Ada juga segelintir jurnalis yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik masih terbatas. B. Faktor Kesengajaan - Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik. - Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik - Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga
sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. - Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamuflase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik. 2. Pertanyaan no. dua itu sama dengn no.1 3. Pertanyaan n0 3 : pelanggaran yang terjadi karena: - Tingkat professional taka memadai - Tingkat usaha menghindari ketidaktelitian belum memadai - Tak cek ulang - Tak gunakan akal sehat - Kemampuan mengolah tak memadai - Malas cari bahan - Pengetahuan tak memadai -keteledoran 4. Pendapat saya tentang kualitas penulisan berita criminal yang memperhatikan kode etik jurnalistik: Kualitasnya antara lain harus memenuhi hal yang mendasar dalam peliputan anak korban kejahatan misalnya kejahatan seksual. Hal mendasar dalam peliputan anak korban kejahatan seksual
ada pada UU pers Pasal 5 KEJ : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas anak yang menjadi korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan Identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Selanjutnya bias diditafssir pula bahwa : a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang, yang memudahkan orang lain untuk melacak b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun dan belum menikah. Dan Soal Privasi dalam KEJ (Kode Etik Jurnalistik)
pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik Penafsirannya : a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati b. Kehidupan pribadi adalah segala kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
5.Pertanyaan no 5 jawabannya : YA Maka perlu mempelajari kode etik jurnalist agar tetap ada kontrol dalam penulisan berita terutama pada berita-berita kriminal namun juga untuk seluruh jenis berita sebaiknya tetap memperhatikan kode etik yang berlaku, agar dalam menulis tidak hanya asal nulis, tidak cuma copypaste, plagiat dll.
