BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN VI.1
Kesimpulan Pemerintah telah berperan sebagai Koordinator, Regulator, dan
Dinamisator. Diamana Pemerintah selalu bekerja bersama dengan lembaga budaya yang lain di Kotagede serta melibatkan elemen masyarakat, institusi pendidikan dan swasta dalam upaya pengelolaan dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Kotagede. Peran Pemerintah
ebagai Koordinator
Pengelola Kawasan Cagar
Budaya Kotagede dan dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah selalu bekerja bersama dengan
lembaga budaya yang lain di Kotagede serta melibatkan
elemen masyarakat, institusi pendidikan dan swasta. Pemerintah
berperan
sebagai
regulator
yaitu
pemerintah
telah
menyiapkan arahan untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pengelolaan dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya melalui penerbitan peraturan peraturan. Pemerintah sebagai regulator, yaitu dengan mengadakan seminar dan pelatihan dasar kepada Seluruh stakeholder sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan. Pemerintah berperan sebagai dinamisator dimana pemerintah telah mengupayakan masyarakat baik perorangan maupun lembaga atau organisasi-
118
organisasi pemerhati budaya dalam berpartisipasi jika terjadi kendala-kendala dalam proses pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian untuk mendorong dan memelihara dinamika program pemerintah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu sebagai pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam optimalisasi program. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat atau stakeholder yang diberdayakan. Penataan Kotagede merupakan satu kesatuan dengan cagar budaya yang harus memperhatikan kaidah-kaidah historis arkeologis dan tidak bisa sembarangan. Dalam pelaksanaan rencana aksi masih parsial, belum optimal koordinasinya sehingga belum terpadu antar sektor; Sistem transportasi, infrastruktur dan parkir masih belum menunjukkan nuansa kota tua yang berbudaya; Penurunan produktivitas dan pemasaran industry kerajinan;
119
Pemahaman terhadap pusaka di kalangan pemangku kepentingan (stakeholders) yang masih kurang tepat mengakibatkan kerancuan dalam implementasi program; Adanya keraguan dalam hal penanganan aset pusaka yang bersinggungan dengan desa tetangga karena memiliki skala kerumitan yang lebih besar; Pendekatan berbasis desa/kelurahan selain membatasi level dan skala penanganan juga cenderung fragmented bila mengingat kawasan pusaka Kotagede yang setidaknya mencakup lima desa/kelurahan pada hakekatnya merupakan satu kesatuan entitas. Konflik Intern masyarakat menyulitkan koordinasi dan membuat kesepakatan program dan kegiatan. VI.2
Saran
Pada dasarnya seluruh program dan kegiatan guna pelestarian Kawasan Cagar Budaya Kotagede sudah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku terhadap pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, perlu dipikul berbagai pengemban sektor baik jajaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemkab Bantul dan Pemkot Yogyakarta. VI.3. Rekomendasi pelestarian 1. Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Kotagede merupakan kebutuhan yang mendesak. Makin banyaknya bangunan kuno di Kotagede yang
120
cacat, rusak atau bahkan punah, disoroti oleh pelbagai kalangan. Tujuan pelestarian adalah, agar warisan budaya bangsa itu dapat dimanfaatkan demi pemupukan jati diri bangsa dan kepentingan nasional. 2. Belum disahkannya peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan pelestarian, menjadi kendala pada proses operasionalisasi pelestarian di lapangan. Lebih lanjut, Peraturan Daerah tentang pelestarian diharapkan mengatur pula organisasi pelestarian, serta memberikan cukup sangsi dan kompensasi. 3. Usaha pelestarian pada hakekatnya melibatkan kepentingan seluruh lapisan dan golongan masyarakat kota. Pendekatan ini seyogyanya diterapkan dalam semua pangsa dan tahap pelestarian, mulai dari penelitian, pengujian kelayakan, usulan-usulan pelestarian sampai pada pelaksanaan pelestarian. 4. Upaya-upaya lebih lanjut yang dipandang cukup penting adalah:
Inventarisasi, penelitian, perencanaan serta usaha pelestarian yang lebih terpadu.
Publikasi dan diseminasi informasi yang lebih terorganisasikan
Penyusunan kriteria dan baku mutu pelestarian
121
VI.4 Strategi pelestarian Selain itu, untuk lebih memberdayakan bangunan kuno yang dilestarikan dan dalam upaya menunjang kehidupan secara sosial-ekonomi-budaya, antara lain perlu ditunjang dengan cara-cara berikut: 1. Legal Protection (perlindungan hukum) dan Penalties (hukuman) Cara ini menggunakan hukum dan peraturan untuk mengendalikan perubahan-perubahan yang terjadi pada bangunan/lingkungan bersejarah. Perangkat peraturan yang dapat digunakan dalam penelitian ini di antaranya ada dua dari lima perangkat peraturan yang ada:
Design Guidelines, merupakan pedoman untuk mengendalikan terjadinya desain dan konstruksi baru yang tidak sesuai dan merusak karakter bangunan atau lingkungan lama. Pedoman dapat berupa pengendalian terhadap ketinggian bangunan, bahan, set back, proporsi, gaya arsitektur dan lain-lain, yang pada dasarnya merupakan proposal desain yang dihasilkan dari studi terhadap
karakter
penambahan-penambahan
baru
elemen
bangunan. 2. Pinjaman dan Subsidi Dengan tersedianya pinjaman, baik dari pemerintah maupun swasta, dapat menambah peluang bagi perlindungan bangunan/lingkungan kuno. Melalui rehabilitasi dan perbaikan, nilai hak milik bangunan yang
122
mendapatkan pinjaman akan bertambah. Pinjaman dapat dikembalikan dengan bunga atas penjualan hak milik yang dijual atau diperbaiki dengan pinjaman itu. Subsidi dapat berupa pengurangan pendapatan pemerintah untuk menunjang tindakan pemeliharaan, baik dalam bentuk pemberian kredit, bantuan maupun penurunan harga. Pihak pemerintah juga harus membantu usaha pelestarian dengan menyediakan alat yang dapat memenuhi kebutuhan pihak yang terlibat dalam kegiatan konservasi dan preservasi dalam bentuk:
Bantuan langsung ataupun pemberian pinjaman dengan bunga ringan
Keringanan pajak, antara lain dengan memberikan peraturan bebas pajak pendapatan terhadap dana yang digunakan untuk kegiatan konservasi atau preservasi.
Penurunan nilai bangunan yang dipercepat; tujuan utama kebijaksanaan untuk mempercepat penurunan nilai pajak yang harus dibayar oleh pemilik bangunan yang dikonservasi.
Hak-hak kompensasi pembangunan. Untuk badan usaha atau perorangan yang mengkonservasikan bangunan, diberi hak kompensasi pembangunan pada lokasi lain. Atau lokasi sekitar yang terkena pengaruh perencanaan konservasi diberi rangsangan
123
kompensasi. Terutama bangunan baru yang terkena pengaruh pengaturan adanya bangunan lama yang akan dikonservasikan. VI.5
Penutup
Penataan KCB Kotagede diharapkan mampu menjadikan Kotagede lestari, dan kesejahteraan masyarakat terjamin.
Penataan KCB Kotagede secara terpadu diharapkan mendukung penguatan pilar-pilar keistimewaan Yogyakarta.
124
