BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1. Kesimpulan umum Dari penelitian ini, diperoleh kesimpulanbahwa partai politik masih kekurangan kader partai yang berkualitas, karena pemahaman elite partai politik yang keliru tentang makna pendidikan politik. Mereka menganggap bahwa kualitas partisipasi politik masyarakat ditentukan oleh tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dalam perolehan suara.Manusia akan bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna sesuatu tersebut bagi mereka. Ia menyusun makna melalui tindakan gabungan antara satu sama lain. Disamping itu elite politik masih menggunakan money politics sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, karena mereka melihat budaya masyarakat yang pragmatis, yang melihat segala sesuatu dari materi. 2. Kesimpulan khusus Pendidikan politik memiliki arti penting bagi partai politik namun partai politik belum melaksanakan pendidikan politik sesuai dengan yang diharapkan. Partai politik perlu membenahi pendidikan politik untuk elite-elite politiknya. Pendidikan politik yang diberikan kepada elite politik atau kader partai masih berbentuk indoktrinasi. Kader partai hanya menerima ideologi partai, visi misi partai serta program dan kepentingan partai politik tanpa daya kritisi dari masingmasing elite politik.Mereka dituntut loyalitas terhadap partai politik, dan dikenakan sanksi pencabutan keanggotaan legislatif bagi elite politik yang tidak loyal terhadap partai politiknya.Pendidikan politik sangat berbeda dengan propaganda yang membuat orang terlena dan dungu serta indoktrinasi yang membuat orang kaku, berpandangan sempit, dan fanatik.Para elite politik masih menganggap bahwa pendidikan politik bagi masyarakat adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya memilih sehingga mereka hanya bertumpu pada kegiatan kampanye-kempanye politik. Padahal pendidikan politik bagi masyarakat Rizwan Martiadi, 2015 PANDANGAN ELITE POLITIK TENTANG MAKNA PENDIDIKAN POLITIK Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
adalah bagaimana agar masyarakat melek politik. Media Reses yang seharusnya sebagai salah satu media pendidikan politik, selain untuk sosialisasi programprogram pemerintah dan penyerapan aspirasi rakyat hanya digunakan untuk manuver politik yaitu kampanye pribadi. Partai politik masih kekurangan kader-kader yang berkualitas baik secara pengetahuan, pengalaman, keterampilan maupun moral. Selain itu masih ada eliteelite politik yang belum mendapatkan pendidikan kader, belum berpengalaman dalam politik, belum terjun ketengah masyarakat namun ia berhasil duduk di parlemen. Belum ada elite politik yang dapat dijadikan contoh dalam kehidupan berpolitik. Mereka lebih banyak mengedepankan realita daripada idealisme. Sangat jarang perdebatan tentang kepentingan rakyat di parlemen. Mayoritas elite politik berorientasi kepada kekuasaan, kepentingan pribadinya dan golongan (partai politik). Interaksi yang mereka lakukan lebih bernuansa pencitraan. Bagaimana membuat dirinya baik dimata konstituen dan partai politik. Sehingga mereka akan terpilih di periode berikutnya. Konstruksi Pendidikan politik bagi elite politik yang diselenggarakan partai politik masih belum memadai. Pendidikan politik berjalan secara beragam. Akhirnya
keberagaman
itu
menyebabkan
terjadinyamissperception
atau
kesenjangan persepsi tentang pendidikan politik antara politisi dan masyarakat. Sehingga konstruksi pendidikan politik bagi elite politik perlu dibenahi, agar mereka dapat bertanggung jawab dengan tugas dan fungsinya baik sebagai legislatif maupun eksekutif. Sementara itu konstruksi pendidikan politik bagi masyarakat harus memberikan pendidikan politik yang sebenarnya kepada masyarakat. Mereka harus menkonstruksi pendidikan politik bagi masyarakat agar masyarakat melek politik. Sehingga tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 dapat tercapai. B. Implikasi Jika kondisi ini tidak segera dibenahi akan berdampak pada meningkatnya angka golongan putih (golput) di kalangan masyarakat, karena mereka jenuh
Rizwan Martiadi, 2015 PANDANGAN ELITE POLITIK TENTANG MAKNA PENDIDIKAN POLITIK Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
dengan janji-janji politik serta transaksi-transaksi politik yang tidak ditepati oleh elite-elite politik. Bagi masyarakat yang tidak melek politik akan beranggapan bahwa politik itu adalah bagi-bagi uang, money politics adalah hal yang biasa dan wajar dilakukan, masyarakat dapat beranggapan bahwa praktik money politics adalah simbiosis mutualisme, win win solution, take and give yang dilakukan oleh elite politik setiap lima tahun sekali. C. Saran 1) Kepada pemerintah pusat dan DPR sebaiknya dikaji kembali tentang sistem pemilihan umum proporsional terbuka, agar tidak menimbulkan konflik di internal partai politik. 2) Kepada anggota DPRD provinsi Jawa Barat agar tidak menggunakan praktik money politics dalam kegiatan kampanye. Gunakanlah sosialisasi program partai didalam meraih simpati masyarakat. Manfaatkan media Reses sebagai media pendidikan politik yang sebenarnya kepada masyarakat. Keberhasilan pendidikan politik adalah masyarakat melek terhadap politik. Jangan terpaku pada kampanye politik dan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. 3) Kepada semua Partai politik agar melakukan a) Re-Ideologisasi Pancasila. Walaupun sekarang Partai politik tidak menganut asas tunggal lagi, karena Pancasila adalah ideologi dan dasar negara walaupun tidak berbicara azas tunggal, semua Partai politik harus berpijak pada Pancasila yang sesuai dengan pembukaan UUD NRI 1945 dan UUD NRI 1945. b) Re-konseptualisasi, mengkonsep ulang apa yang dimaksud pendidikan politik. Pendidikan politik bukanlah semata-mata kampanye politik, tetapi harus diartikan sebagai upaya yang terencana dan sistematis dalam rangka masyarakat yang melek politik. c) Re-Instrumenisasi, bagaimana struktur partai politik itu dibangun. Elite-elite partai politik harus mendapatkan pendidikan politik secara Rizwan Martiadi, 2015 PANDANGAN ELITE POLITIK TENTANG MAKNA PENDIDIKAN POLITIK Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
komprehensif. Bentuk pembelajaran pendidikan politik harus diubah dari yang bernuansa indoktrinasi menjadi demokratis yang terbuka terhadap berbagai kritisi dari elite- elite politik sepanjang tidak keluar dari koridor Pancasila dan UUD NRI 1945. 4) Kepada
civitas
akademika
khususnya
Pendidikan
Kewarganegaraan
merevitalisasi pendidikan politik untuk elite politik dan masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah dan partai politik agar terwujud sinergitas untuk melakukan: a) Re-Ideologisasi mendorong, menggiring, mengajak menuntun, seluruh komponen bangsa ini, mulai individu, organisasi kemudian lembagalembaga baik pemerintah maupun swadaya masyarakat kembali ke patokan dasar yaitu ideologi Pancasila, memahami Pancasila seutuhnya tidak hanya memahami Pancasila lewat kata-katanya saja. Bukan hanya pengertian struktural bahwa Pancasila itu ada lima sila, tetapi kita harus memaknai bahwa jika kita bicara kemanusiaan maka kemanusiaan
yang
harus
berkesatuan
indonesia,
berketuhanan,
kemanusiaan
kemanusiaan
yang
mampu
yang hidup
berdemokrasi, kemanusiaan yang berkeadilan sosial, jadi sila sila itu harus ditempatkan didalam sentrumnya. b) Re-Konseptualisasi, merekonsepsi, mengkonsep ulang apa yang dimaksud pendidikan politik agar semua media pendidikan politik menjalankan pendidikan politik yang sebenarnya, tidak hanya terjebak dalam indoktrinasi, kampanye politik dan propaganda semata c) Re-Instrumenisasi, alat-alatnya ditata ulang seperti ceramah-ceramah dan pidato-pidatodari elite-elite politik maupun pejabat negara yang memberikan muatan pendidikan politik dan tidak semata terjebak dalam indoktrinasi dan kampanye politik sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan melek akan politik.Pembelajaran di kelas yang lebih variatif dan aktual sumbernya sehingga peserta didik memahami apa yang salah dari sebuah fenomena dan bagaimana Rizwan Martiadi, 2015 PANDANGAN ELITE POLITIK TENTANG MAKNA PENDIDIKAN POLITIK Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
seharusnya.Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang memberikan muatan pendidikan politik sehingga masyarakat yang demokratis dan toleransi dapat tercapai. Tayangan telivisi yang memberikan informasi yang sesungguhnya, tidak terjebak dalam propaganda semata, serta memberikan muatan pendidikan politik untuk tujuian smart and good citizen. d) Re-Praksisasi, membenahi kehidupan nyata. Akademisi PKN harus mengawal jalannya pendidikan politik di masyarakat, memberikan teladan yang baik, dan mampu menciptakan pendidikan politik yang terencana dan sistematis kepada semua lapisan masyarakat agar masyarakat sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara sehingga tidak menjadi objek politik semata. Menciptakan masyarakat yang smart and good citizen. 5) Mengingat peneliti merasa masih banyak kekurangan dalam penelitian
tesis ini, perlu peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang elite politik dan budaya politik, mengingat kedua konsep ini begitu penting dalam menambah khazanah keilmuan PKn yang belum banyak membahas tentang elite politik dan budaya politik dalam rangka upaya pembangunan politik Bangsa dan Negara Indonesia.
Rizwan Martiadi, 2015 PANDANGAN ELITE POLITIK TENTANG MAKNA PENDIDIKAN POLITIK Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
