BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan analisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit Wajar Dengan Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat oleh BPK RI berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti baik berupa laporan hasil pemeriksaan BPK, surat kabar, berita, selebaran, hasil penelitian sebelumnya yang telah di croscek dengan informan kunci dan informan utama yakni mereka selaku yang terlibat langsung dalam pemeriksaan dan pihak yang mengetahui banyak informasi tentang pemeriksaan LKPP dan mengacu pada refensi dan teori yang ada, maka dapat diperoleh kesimpulan secara umum bahwa pemeriksaan LKPP tahun 2009 - 2013 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian karena hal-hal sebagai berikut ; 1. Terdapat ketidaksesuaian dengan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagaimana telah diuraikan dalam identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini. Hal yang menjadi perhatian utama sehubungan dengan kesesuaian dengan SAP yaitu, berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, bahwa 5 tahun sejak Pemerintah menyusun laporan keuangan, Pemerintah diwajibkan menyusun laporan keuangan berbasis akrual, namun Pemerintah selalu mengulur-ulur waktu, sehingga akhirnya dikeluarkan PP 71 tahun 2010, yang antara lain berisi bahwa Pemerintah baru mulai menyusun laporan keuangan berbasis akrual pada tahun 2015.

92

http://digilib.mercubuana.ac.id/

93

2. Berkaitan dengan kecukupan pengungkapan pada LKPP, berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan merujuk pada laporan yang ada, hasil temuan BPK tidak terlalu berpengaruh terhadap pemberian opini. Pengungkapan dalam laporan keuangan tercermin dalam catatan laporan keuangan. Pemerintah telah mengungkapkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam LKPP namun masih ada hal-hal yang belum diungkapkan. Contohnya (1) adanya pungutan atau PNBP dari Perguruan Tinggi di luar mekanisme APBN, (2) Penggunaan aset negara oleh kegiatan koperasi dan yayasan belum diidentifikasi dan diungkapkan dalam LKPP 2009. Faktor kecukupan pengungkapan dalam pemeriksaan LKPP 2009 - 2013 tidak terlalu dominan mempengaruhi pemberian opini pada LKPP. 3. Terdapat ketidakpatuhan Pemerintah terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan LKPP yang berpengaruh pada pemberian opini BPK, hal ini tercermin pada hasil temuan BPK dalam resume temuan yang berkaitan dengan kepatuhan sebagimana dalam pembahasan, Contohnya adalah penggunaan anggaran tidak sesuai dengan klasifikasinya, ketidakkonsistenan Pemerintah dalam menggunakan tarif pajak Migas dan sebagainya. 4. Terdapat ketidakefektifan dalam sistem pengendalian intern dalam pengelolaan LKPP. Permasalahan yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern, dari hasil pemeriksaan LKPP 2009 – 2013, BPK menemukan lemahnya kontrol berkaitan dengan sistem pengendalian intern. Contoh : Permasalahan SAL bertahun - tahun selalu menjadi kualifikasi, yaitu perbedaan antara fisik dan catatan, pemerintah tidak dapat menjelaskan.


94

5. Tidak terdapat pembatasan ruang lingkup dalam proses pemeriksaan LKPP. Pembatasan lingkup pemeriksaan LKPP tahun 2009-2013 berdasarkan hasil penelitian dan telah dikonfirmasi dengan informan BPK dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan terutama berkaitan dengan penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara (MPN). Menurut informan BPK Bapak Hasby Ashidiqi, bahwa pembatasan lingkup pemeriksaan dapat dilakukan atau dibatasi oleh orang atau pembatasan oleh sistem atau sistemnya tidak dapat diperiksa. Salah satu kendala dalam pemeriksaan LKPP terutama mendapatkan data berkaitan dengan perpajakan (informan Bapak Pranoto), hal ini karena adanya pembatasan terkait dengan kerahasiaan data perpajakan sesuai Ketentuan UndangUndang Perpajakan (KUP), artinya perlu ada proses permohonan dsb. 6. Terdapat pertimbangan lain berupa tindak lanjut dan materialitas, namun tindak lanjut tersebut perlu adanya penetapan peraturan pemerintah dan perlu waktu penyelesaian yang relatif lama tergantung pada rekomendasi yang diberikan. BPK harus memantau tindak lanjut Pemerintah pusat atas hasil pemeriksaan LKPP dan LKKL tahun sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan rekomendasi. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-Undangan. Hal ini bertujuan untuk memantau kemungkinan adanya kesalahan yang berulang dan keyakinan BPK atas saldo awal atau perkiraan pada neraca yang diperiksa. Pertimbangan lain dalam pemeriksaan LKPP yaitu pertimbangan tingkat materialitas dan salah saji dalam pelaporan LKPP. Pertimbangan lain audit akan mempengaruhi penerimaan opini,


95

sehubungan dengan belum selesainya seluruh tindak lanjut yang dilakukan pemerintah.

B. Saran - Saran Sebagaimana hasil kesimpulan pada penelitian ini maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut : 1.Diperlukan SDM yang kompeten dibidangnya yang dimulai dari perekrutan awal sampai dengan finalisasi penerimaan pegawai harus benar-benar selektif dan bebas dari KKN. SDM merupakan sumber daya yang sangat fital dalam implementasi di lapangan dan pengaruhnya sangat besar, karena sebaik apapun aturan atau Undangundang dibuat, jika tabiat pelaksana memiliki moral yang kurang baik maka aturan tersebut tidak ada manfaatnya. 2.Diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan-peraturan atau Undang-undang yang mudah dipahami seluruh pengelola dan pengguna anggaran dengan cara sosialisasi melalui pelatihan-pelatihan yang memadahi, serta aturan hukum yang tegas bagi pengelola keuangan negara, sehingga jika terjadi penyimpangan, dapat diperkarakan. 3.Diperlukan adanya

sistem pengendalaian

intern

yang dapat

mendeteksi

penyimpangan-penyimpangan lebih awal sehingga dapat dilakukan pencegahan, sebab sistem pengendalian intern yang baik akan membantu penanggungjawab pengguna anggaran untuk ; a) Untuk mengidentifikasi potensi kesalahan yang timbul, b) Pertimbangan faktor resiko yang berkaitan dengan salah saji yang material,


96

c) Merancang untuk melakukan pengujian system pengendalian intern, d) Merancang dalam pengujian substantive. Sehingga jika terdapat penyimpangan, selaku pengangungjawab pengguna anggaran dapat segera mengambil langkah perbaikan. 4.Diperlukan sistem berbasis IT yamg mampu mendeteksi penyimpanganpenyimpangan para pelaku pengguna anggaran baik dari aspek ketidaksesuaian SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan, SPI, pembatasan lingkup pemeriksaan, maupun pertimbangan lain audit. 5.Untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan menghindarkan pendapat pribadi dari informan dalam memberikan informasi berkaitan dengan pemberian opini atas pemeriksaan LKPP, perlu adanya pendapat lain dari para auditor yang terlibat langsung dalam pemeriksaan LKPP maupun LKKL, karena auditor yang melaksanakan pemeriksaan atau terlibat jumlahnya sekitar 700 orang. Teknik yang disarankan untuk mendapat masukan atau pendapat lain dari para auditor yang terlibat yaitu dengan teknik penyebaran questioner. Dalam hal ini peneliti menyadari akan keterbatasan waktu yang yang tersedia. 6.Di masa yang akan datang peneliti berharap ada peneliti berikutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa dengan teknik penelitian kuantitatif untuk menguji seberapa signifikan pengaruh faktor-faktor yang diidentifikasi dalam pemeriksaan LKPP seperti : sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap perundang-undangan, tingkat kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kecukupan pengungkapan serta pertimbangan lain dalam pemberian opini audit LKPP, berupa tindak lanjut dan materialitas.


BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Recommend Documents