BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan 6.1.1. Belanja Daerah Provinsi NTT. a. Total Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2003 s/d
2006 adalah tahun 2003 dan 2004 jumlahnya sama
Rp.464.359.677.775,-
tahun
2005
meningkat
menjadi
yaitu Rp.
502.070.706.125,- dan tahu 2006 meningkat lebih besar lagi menjadi Rp. 719.871.606.100 b. Belanja Publik Belanja
Publik
Provinsi
NTT
pada
tahun
2003
Sebesar
Rp.
240.061.015.050,- meningkat menjadi Rp. 245.975.381.059,- pada tahun 2004 atau meningkat sebesar Rp. 5.914.367.009,- (2,46 %); pada tahun 2005 belanja publik menjadi Rp. 272.453.480.525,- atau meningkat sebesar Rp.26.478.099.466,- (10,76 %) dibandingkan dengan belanja publik tahun 2004. Peningkatan belanja publik yang paling tinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu dari Rp. 272.453.480.525,- pada tahun 2005 menjadi Rp. 451.944.994.625,-
tahun
2006
atau
meningkat
sebesar
Rp.
179.491.514.100,-( 65,80 % ).
1
c. Belanja Aparatur Belanja
Aparatur
Provinsi
NTT
pada
tahun
2003
Sebesar
Rp.
224.298.662.725,- meningkat menjadi Rp. 221.167.001.641,- pada tahun 2004 atau menurun sebesar Rp.3.131.661.084,-(1,40 %); pada tahun 2005 belanja aparatur menjadi Rp. 229.617.225.600,- atau meningkat sebesar Rp.8.450.223.959,- ( 3,82 %) dibandingkan dengan belanja publik tahun 2004. Peningkatan belanja publik yang paling tinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu dari Rp. 229.617.225.600,-
pada tahun 2005 menjadi Rp.
267.926.611.475,- tahun 2006 atau meningkat sebesar Rp. 38.309.385.875,( 16,68 % ). d. Rasio Belanja Daerah Provinsi NTT 1) Rasio Belanja Publik. Selama periode tahun 2003 s/d 2006, secara berturut-turut rasio belanja publik sebesar 51,70 % pada taun 2003, meningkat menjadi 52,97 % tahun 2004, meningkat lagi menjadi 54,26 % pada tahun 2005 dan rasio belanja publik yang paling besar terjadi pada tahun 2006 yaitu 62,78 %. 2) Rasio Belanja Aparatur Selama periode tahun 2003 s/d 2006, secara berturut-turut rasio belanja aparatur sebesar 48,30% pada taun 2003, menurun menjadi 47,63 % tahun 2004, menurun lagi menjadi 45,74 % pada tahun 2005 dan rasio belanja aparatur yang paling kecil terjadi pada tahun 2006 yaitu 37,22%.
2
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2003 s/d 2006, rasio belanja publik selalu lebih besar dari pada belanja aparatur. Dengan kata lain rasio belanja publik semakin meningkat sedangkan rasio ( % ) belanja aparatur semakin menurun. 6.1.2. Belanja Publik Per Sektor di Provinsi NTT a. Belanja Publik Dinas Pendidikan Belanja publik untuk Dinas Pendidikan selama periode tahun 2003 s/d 2006 mengalami peningkatan secara terus menerus. Secara berturut; tahun 2003
sebesar
Rp.12.123.313.400,-
meningkat
menjadi
Rp.12.985.261.050,- pada tahun 2004; meningkat lagi menjadi Rp. 16.024.120.700,- pada tahun 2005 ;
dan pada tahun 2006 menjadi
Rp.31.545.503.150,Rasio belanja publik untuk Dinas Pendidikan dari total belanja publik adalah: tahun 2003 sebesar 5,05 %, tahun 2004 sebesar 5,27%, tahun 2005 sebesar 5,88 % dan tahun 2006 sebesar 11,11%. Sedangkan rasio belanja publik untuk Dinas Pendidikan terhadap total belanja ( APBD ) adalah tahun: 2003 sebesar 2,61%, tahun 2004 sebesar 2,79%, tahun 2005 sebesar 3,19 % dan tahun 2006 sebesar 4,38 %. b. Belanja Publik Dinas Kesehatan Belanja publik untuk Dinas Kesehatan selama periode tahun 2003 s/d 2006 adalah sebagai berikut: tahun 2003 sebesar Rp. 9.073.475.950,tahun 2004 menurun menjadi Rp. 4.145.399.250,- tahun 2005 meningkat 3
menjadi Rp. 5.439.209.100,-
dan pada tahun 2006 menjadi Rp.
7.992.078.750,Rasio belanja publik untuk Dinas Kesehatan terhadap total belanja publik adalah: tahun 2003 sebesar 3,77%, tahun 2004 sebesar 1,68%, tahun 2005 sebesar 1,99% dan tahun 2006 sebesar 2,81%. Rasio belanja publik untuk Dinas Kesehatan terhadap total belanja (APBD) adalah tahun: 2003 sebesar 1,95 %, tahun 2004 sebesar 1,00%, tahun 2005 meningkat menjadi 1,08 % dan tahun 2006 sebesar 1,10% c. Belanja Publik Sektor Infrastruktur Total belanja publik untuk Infrastruktur selama periode tahun 2003 s/d 2006 mengalami peningkatan secara terus menerus. Secara berturut; tahun
2003
sebesar
Rp.36.226.357.000,-
meningkat
menjadi
Rp.38.920.184.275,- pada tahun 2004; meningkat lagi menjadi Rp. 50.124.817.850,-
pada tahun 2005;
dan pada tahu 2006 menjadi
Rp. 93.992.391.250,Rasio belanja publik untuk Infrastruktur terhadap total belanja publik adalah: tahun 2003 sebesar 15,09 %, tahun 2004 sebesar 15,82 %, tahun 2005 sebesar 18,39 % dan tahun 2006 sebesar 33,11 %. Sedangkan rasio belanja publik untuk Infrastruktur terhadap total belanja (APBD) adalah tahun: 2003 sebesar 7,80 %, tahun 2004 sebesar 8,33 %, tahun 2005 meningkat menjadi 9,98 % dan tahun 2006 sebesar 13,05 %.
4
6.1.3. Belanja Aparatur Per Sektor di Provinsi NTT a. Belanja Aparatur Dinas Pendidikan Total belanja Aparatur untuk Dinas Pendidikan selama periode tahun 2003 s/d 2006 adalah sebagai berikut: tahun 2003 sebesar Rp. 11.251.377.100,- tahun 2004 sebesar Rp. 12.233.660.500,- tahun 2005 sebesar
Rp.
11.631.371.100,-
dan
tahun
2006
sebesar
Rp.
13.322.290.700,Rasio belanja aparatur untuk Dinas Pendidikan terhadap total belanja aparatur adalah: tahun 2003 sebesar 5,01 %, tahun 2004 sebesar 5,53 %, tahun 2005 sebesar 5,06 % dan tahun 2006 sebesar 4,97 %. Sedangkan rasio belanja aparatur untuk Dinas Pendidikan terhadap total belanja (APBD) adalah tahun: 2003 sebesar 2,42 %, tahun 2004 sebesar 2,63 %, tahun 2005 sebesar 2,50 % dan tahun 2006 meningkat menjadi sebesar 2,87 %. b. Belanja Aparatur Dinas Kesehatan Besarnya belanja Aparatur untuk Dinas Kesehatan selama periode tahun 2003 s/d 2006 adalah sebagai berikut: tahun 2003 sebesar Rp. 8.979.071.520,- tahun 2004 sebesar Rp. 9.314.042.000,- tahun 2005 sebesar
Rp.
10.019.039.900,-
dan
tahun
2006
sebesar
Rp.
10.978.020.250,Rasio belanja aparatur untuk Dinas Kesehatan terhadap total belanja aparatur adalah: tahun 2003 sebesar 4,00 %, tahun 2004 sebesar 4,21 % 5
tahun 2005 sebesar 4,36 % dan tahun 2006 sebesar 4,09 %. Sedangkan rasio belanja aparatur untuk Dinas Kesehatan terhadap total belanja ( APBD ) adalah tahun: 2003 sebesar 1,93 %, tahun 2004 sebesar 2,00 % tahun 2005 sebesar 2,15 % dan tahun 2006 sebesar 2,36 %. c. Belanja Aparatur Sektor Infrastruktur Belanja Aparatur untuk Sektor Infrastruktur selama periode tahun 2003 s/d 2006 adalah sebagai berikut: tahun 2003 sebesar Rp. 12.803.360.000,- tahun 2004 sebesar Rp.13.681.894.400,- tahun 2005 sebesar
Rp.
20.608.982.000,-
dan
tahun
2006
sebesar
Rp.
32.437.166.500,-. Rasio belanja aparatur untuk Infrastruktur dari total belanja aparatur adalah: tahun 2003 sebesar 5,70 %, tahun 2004 sebesar 6,18 % tahun 2005 sebesar 8,97 % dan tahun 2006 sebesar 12,10 %. Sedangkan rasio belanja aparatur untuk Infrastruktur dari total belanja ( APBD ) adalah tahun: 2003 sebesar 2,75 %, tahun 2004 sebesar 2,94 %, tahun 2005 sebesar 4,43 % dan tahun 2006 sebesar 6,98 %. 6.1.4. Proporsi Belanja Publik dan Aparatur di NTT Jikalau rasio belanja publik dan aparatur di atas digabungkan maka rasio belanja daerah Provinsi NTT selama periode 2003 s/d 2006 sebagai berikut a. Secara total persentase belanja publik lebih besar dari belanja aparatur yaitu belanja publik sebesar 51,70 % - 62,78 % sedangkan belanja aparatur sebesar 48,30
- 37,220. Selain itu belanja publik mendapat 6
persentase yang meningkat setiap tahun sebaliknya belanja aparatur semakin menurun. b. Dari aspek bidang; 1).. Belanja Publik; belanja untuk infrastruktur mendapat persentase yang lebih tinggi yaitu 15,09 % pendidikan yaitu
- 33,11 % , disusul belanja dinas
beriksar antara 5,05 % - 11,11 %, dan dinas
kesehatan yaitu 3,77 – 2,81 %. 2). Belanja Aparatur; seperti belanja publik, belanja untuk infrastruktur mendapat persentase yang lebih tinggi yaitu 5,70 % - 12,10 %, disusul belanja dinas pendidikan yaitu 5,01 % - 4,97 % dan terakhir belanja untuk dinas kesehatan yaitu 4,00 % – 4,09 %. 6.2 Saran Berdasarkan kesimpulan maka saran-saran yang diajukan sebagai berikut. a. Diharapkan agar Pemerintah Daerah
NTT tetap mempertahankan alokasi
belanja publik yang sedikit lebih besar dari pada belanja aparatur. b. Diharapkan belanja publik untuk dinas pendidikan mendapat porsi yang cukup tinggi karena kemajuan daerah tergantung pada kualitas sumberdaya manusianya. c. Seperti sektor pendidikan, belanja publik untuk sektor
kesehatan juga
diharapkan mendapat alokasi APBD yang cukup tinggi untuk membangun sumberdaya manuisa yang berkualitas.
7
d. Diharapkan belanja publik untuk sektor infrastruktur tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan sektor pendidikan dan kesehatan. e. Belanja aparatur untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrstruktur yang alokasinya hampir sama, diharapakan tetap dipertahankan untuk waktu yang akan datang.
8
DAFTAR PUSTAKA Eoh, Jenny; Dkk, Analisis Pengeluaran Publik dan Penguatan Kapasitas Provinsi NTT. Program Antara NTT. Kupang. 2008; Halim Abdul,2001, Manajemen keuangan daerah, AMP YKPN Yogyakarta. Hasbula,2002, Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana kesehatan di Indonesia, Raja Grafindo Persada Jakarta. Kaho Riwu,2007, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,Raja Grafindo Persada Jakarta. Langoday, Thomas Ola, 2004, Desentralisasi Fiskal dan Prilaku Fiskal Moral Hasard Pemerintah Daerah, Jurnal Program Pasca sarjana Magister Manajeman UNWIRA Kupang. Lubis,2007, Kebijakan Publik, Mandar Maju Bandung. Pilang J. Andra.; Dkk,2003 Otonomi Daerah, Evaluasi dan Proyeksi,Trio Rimba Persada. Supriady Dedi dan Dadang Solihin,2001, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Gramedia. Undang-Undang Otonomi Daerah No.23 tahun 1992, Tenteng Kesehatan, Media Centre,2007. Undang-Undang Otonomi Daerah No.20 tahun 2003, Tenteng Sistim Pendidikan Nasional, Media Centre. Undang-Undang Otonomi Daerah No.32 tahun 2004, Fermana Bandung. Winarno Budi,2007,Kebijakan Publik, Teori dan Proses, Media Pressindo.
9
10
