BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
6.1 Kesimpulan Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 1. Tingkat implementasi Advice Planning di wilayah penelitian dapat dikategorikan rendah. Rendahnya tingkat implementasi AP tersebut disebabkan oleh belum seluruh komponen pada produk ketentuan Advice Planning terlaksana di lapangan. Masih terdapat beberapa komponen yang belum disediakan pada kawasan perumahan, terutama komponen yang terdapat dalam aspek ketentuan teknis peruntukan ruang seperti ruang terbuka hijau dan infrastruktur pengolahan limbah. Dari 16 komponen ketentuan AP yang digunakan, baru 5 komponen AP yang mempunyai implementasi tinggi ditandai dengan besarnya kesesuaian antara ketentuan AP yang dikeluarkan pemerintah dengan praktek pembangunan di kawasan perumahan yang disediakan oleh pengembang. Kalaupun ada yang telah terimplementasi hanya sebatas pada ketentuan peraturan zonasi yang diatur pada AP seperti peruntukan lokasi perumahan, fungsi bangunan yang dapat dibangun dan koefisien lantai bangunan yang secara umum telah diketahui dan mudah dilaksanakan oleh pengembang. Alasannya adalah a) rendahnya pemahaman pengembang terhadap fungsi AP, b) rendahnya komitmen pengembang dalam penyediaan standar minimal perumahan, c) rendahnya komitmen pemerintah dalam mengendalikan kualitas pembangunan perumahan.
180
181
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Advice Planning di wilayah penelitian yang diperoleh dari hasil uji antara delapan variabel bebas prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, daya tanggap, efisiensi dan efektifitas, profesionalisme dan kompetensi, dan komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup) dengan tingkat implementasi Advice Planning sebagai variabel terikat adalah faktor prinsip daya tanggap, komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup dan akuntabilitas yang secara bersama-sama mempunyai pengaruh nilai terbesar terhadap pencapaian nilai tingkat implementasi AP. Sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun kedelapan faktor good governance yang ada memberikan nilai positif pada tingkat implementasi AP, namun hanya tiga faktor prinsip good governance yang paling berpengaruh pada tingkat implementasi AP sebagai instrumen pengendalian pembangunan yaitu faktor prinsip daya tanggap,
komitmen
terhadap
perlindungan
lingkungan
hidup
dan
akuntabilitas. •
Terdapat perbedaan pencapaian prinsip good governance antara tingkat implementasi tinggi dan rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pencapaian prinsip good governance, maka semakin tinggi tingkat implementasi Advice Planning, sehingga tingkat deviasi pun semakin rendah. Rata-rata pencapaian prinsip good governance pada tingkat implementasi tinggi lebih besar daripada tingkat
implementasi
rendah.
Penyebabnya
adalah
perbedaan
182
pencapaian yang sangat besar pada pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. •
Adanya faktor eksternal yaitu kondisi ekonomi pengembang yang dapat mempengaruhi tingkat implementasi AP. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaruh faktor harga lahan sebagai dalah satu aspek faktor produksi perumahan yang akan mempengaruhi pengembang perumahan dalam melakukan pembangunan fasilitas perumahan yang secara minimal ditetapkan oleh pemerintah, karena berhubungan dengan pembiayaan pembangunan yang akan dikeluarkan pengembang perumahan.
3. Good governance dalam pengendalian pembangunan khususnya Advice Planning belum tercapai. Hal ini disebabkan oleh masih terdapatnya kelemahan dalam kriteria pencapaian prinsip good governance, selain itu pencapaian setiap prinsip good governance yang satu dengan lainnya juga saling terkait. Pencapaian beberapa prinsip tertentu juga mendorong pencapaian prinsip lainnya, hal ini dibuktikan dengan pengujian antar variabel bebas yang menunjukkan adanya hubungan antara variabel prinsip good governance tersebut. Walaupun ada beberapa prinsip good governance yang telah tercapai seperti prinsip akuntabilitas, supremasi hukum dan komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup, akan tetapi hal ini tidak diikuti dengan pencapaian prinsip good governance lainnya terutama prinsip daya tanggap, transparansi dan partisipasi, sehingga pencapaian good governance kurang maksimal. Sehingga dalam rangka menciptakan alat
183
pengendalian pembangunan yang baik dan implementatif, pelaksanaan setiap prinsip good governance tersebut tidak dapat berdiri sendiri namun harus diikuti dengan penerapan prinsip lainnya. Walaupun tetap ada prinsip yang pencapaiannya lebih diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang lebih besar.
6.2 Rekomendasi Adapun rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah dan pengembang terkait dengan penelitian yang dilakukan antara lain : A. Rekomendasi Umum 1. Untuk konteks pengendalian pembangunan perlunya pengolahan prinsip yang digunakan secara lebih lanjut agar dapat menunjukkan pemanfaatannya dalam kepentingan pencapaian pengendalian pembangunan lahan selain untuk pencapaian good governance sendiri. 2. Perlunya
pelaksanaan
sosialisasi
mengenai
peraturan
dan
prosedur
administrasi maupun teknis yang menyangkut proses penerbitan Advice Planning. 3. Perlunya penyediaan informasi yang jelas dan memadai kepada pengembang dan disampaikan dengan baik sehingga mudah diakses oleh pengembang, disertai dengan pemaparan yang jelas terhadap fungsi dan tujuan penerbitan Advice Planning secara lebih konkrit dan dampak yang dapat ditimbulkan apabila tidak dilaksanakan oleh pengembang, sehingga pengembang lebih memahami substansi dan pentingnya penerbitan Advice Planning bagi pembangunan.
184
B. Rekomendasi Khusus 1. Dalam rangka meningkatkan aspek daya tanggap dan akuntabilitas yang menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi AP, maka dilakukan adopsi teknologi dan mengoptimalkan penggunaan internet melalui pemanfaatan website pelayanan, sehingga penerbitan pelayanan telah menerapkan egovernance dalam mengatur penyediaan layanan pengaduan dan dalam rangka pelibatan partisipasi pengembang dalam melakukan rencana pengkavlingan, sekaligus untuk meningkatkan daya tanggap pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. 2. Perlu adanya mekanisme yang mengatur lebih tegas mengenai pengenaan sanksi, pemberian insentif dan disinsentif bagi pihak yang melanggar maupun yang taat terhadap pelaksanaan di lapangan sehingga bentuk penyimpangan yang terjadi dapat diminimalkan. Selain itu, perlu adanya mekanisme evaluasi yang dilakukan secara kontinu dengan melibatkan tim evaluasi yang berasal dari dinas terkait dan masyarakat sebagai pengawas eksternal terhadap Advice Planning yang telah diterbitkan untuk meningkatkan kualitas produk Advice Planning sehingga lebih akuntabel. 3. Perlu adanya penetapan kebijakan tentang batasan yang jelas terkait dengan klasifikasi pengembang yang wajib dan tidak dalam menyediakan standar minimal yang ditetapkan dalam pembangunan perumahan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan perkotaan dalam upaya meningkatkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup.
185
4. Bagi penelitian selanjutnya perlu melakukan pendekatan non-formal kepada narasumber maupun responden yang dijadikan sampel dalam penelitian, sehingga jawaban yang diberikan terutama dalam menjawab pertanyaan kuesioner dapat lebih mencerminkan jawaban setiap indikator yang ada. 5. Saran untuk penelitian selanjutnya yang memungkinkan untuk perlu dilihat bukan saja faktor-faktor dari prinsip good governance, akan tetapi lebih mengkaji secara lebih dalam terkait dengan faktor-faktor lainnya yang turut mempengaruhi implementasi pengendalian pembangunan lahan, seperti karakteristik pengembang dan perumahan. Selain itu, perlunya pengkajian dampak pelaksanaan Advice Planning bagi masyarakat dan lingkup wilayah yang lebih luas seperti kabupaten.
