BAB VI BIDANG POLITIK

BAB VI BIDANG POLITIK

BAB VI BIDANG POLITIK

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia sudah berhasil membangun proses politik yang relatif solid berupa pelaksanaan pemilu demokratis yang teratur, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden langsung. Pada tahun 2012 mendatang, pembangunan demokrasi Indonesia perlu memberikan tekanan lebih besar pada demokrasi yang substansial terutama dalam pemenuhan hak-hak politik dan kebebasan sipil warga masyarakat. Di bidang hubungan luar negeri, pendekatan all-direction foreign policy menjadi panduan dalam penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas aktif, yakni memajukan hubungan dan kerjasama yang baik dengan semua negara dalam semangat a million friends, zero enemy. Penajaman pendekatan ini terus dilakukan dengan fokus menempatkan Indonesia untuk menjadi jembatan (bridge builder) atas berbagai kepentingan dan posisi sebagai wujud kontribusi Indonesia bagi ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Peran Indonesia juga diarahkan untuk menjadi bagian dari solusi (part of the solution) bagi permasalahan global.

6.1. Subbidang Politik Dalam Negeri dan Komunikasi KERANGKA PIKIR SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

6.1.1. Kondisi Umum Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2009 menunjukkan perkembangan demokrasi Indonesia ke arah yang positif. Jaminan kebebasan sipil menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan jaminan terhadap hak-hak politik dan kinerja institusi demokrasi dalam melaksanakan akuntabilitasnya.

RKP 2012

II.6-1

GAMBAR 6.1 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2007 DAN 2009

Sumber: Hasil Survei IDI 2009, UNDP dan Bappenas

Politik nasional ditandai dengan dinamika hubungan politik yang intens antara DPR dan Presiden. DPR yang terbentuk oleh 9 (sembilan) parpol pemenang pemilu telah menunjukkan sikap sangat kritis dalam mengontrol kinerja Pemerintah dan kabinet yang dibentuk presiden. Sikap kritis ini berakumulasi menjadi persaingan kepentingan politik yang cukup ketat mengingat tidak ada parpol dominan yang memiliki mayoritas mutlak di DPR. Parpol pemenang Pemilu 2009 hanya menguasai 26% suara di DPR, diikuti oleh Golkar dan PDIP masing-masing 19% dan 17%. GAMBAR 6.2 KOMPOSISI PARPOL KOALISI DAN OPOSISI DI DPR-RI

Sumber: dpr.go.id dan KPU

Lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) semakin memperlihatkan kinerja dalam mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan keputusan MK II.6-2

RKP 2012

yang mengabulkan permohonan judicial review atas pasal 184 ayat (4) UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengenai Hak Menyatakan Pendapat DPR. MK berpendapat bahwa persyaratan kehadiran ¾ dari anggota DPR dalam rapat paripurna, dan persetujuan ¾ dari anggota DPR yang hadir mempertegas prasyarat sah menjadi Hak Menyatakan Pendapat DPR bertentangan dengan UUD 1945. Angka ¾ kemudian diturunkan menjadi 2/3 baik dalam hal kehadiran maupun persetujuan anggota DPR untuk dapat meloloskan secara formal Hak Menyatakan Pendapat berkaitan dengan satu permasalahan kenegaraan tertentu. Pemerintah telah menempatkan posisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai mitra dalam proses pembangunan nasional. Bahkan, dalam upaya memelihara dan meningkatkan nasionalisme dan internalisasi nilai-nilai demokrasi, Pemerintah telah bekerja sama dengan lebih dari ratusan organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama melaksanakan pendidikan kebangsaan dan cinta tanah air. Pemerintah juga telah melakukan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas OMS Indonesia. Di samping itu, Pemerintah terus memberikan dukungan fasilitasi peningkatan peran partai politik (parpol) melalui fasilitasi bantuan keuangan untuk parpol yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. Berkenaan dengan lembaga penyelenggara pemilu, revisi terhadap UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu ditandai dengan perdebatan politik pro dan kontra mengenai komposisi keanggotaan KPU yang berasal dari parpol. Mayoritas DPR pro untuk memasukkan wakil parpol, sedangkan masyarakat terutama kalangan OMS pro-demokrasi dan banyak akademisi menghendaki adanya independensi dalam keanggotaan KPU. Pemerintah sedang mengkaji secara seksama opsi-opsi terbaik yang terkait dengan perdebatan mengenai komposisi keanggotaan KPU dari parpol ini. Pada tahun 2010, DPR dan Pemerintah sudah menyelesaikan revisi UU No.2 Tahun 2008 tentang Parpol menjadi UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Paket undang-undang politik lainnya yang sedang menunggu giliran untuk dibahas dan direvisi bersama antara Pemerintah dan DPR pada 2012 adalah UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan UU No 27 Tahun 2008 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Salah satu isu paling mengemuka berkaitan dengan revisi perundangundangan politik adalah persoalan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang saat ini adalah 2,5%. Besaran ambang batas ini menentukan lolos tidaknya sebuah parpol untuk duduk di DPR. Ada parpol yang mengusulkan perubahan tertinggi menjadi 5%, ada yang menjadi 4%, menjadi 3%, ada juga yang ingin status quo saja. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur berbagai hal baru yang belum diatur dalam undang-undang lama, antara lain tentang penggunaan bantuan keuangan kepada parpol dari sumber keuangan negara terutama diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Parpol juga wajib melaporkan penggunaan bantuan keuangan dari sumber keuangan negara. Perubahan penting lain adalah menyangkut batas sumbangan perusahaan kepada parpol, yang sebelumnya Rp 4 miliar menjadi paling banyak Rp 7,5 miliar. Pada tahun 2010 telah dijadualkan 246 pemilukada, termasuk 2 pemilukada yang dipercepat dari tahun 2011. Namun dalam pelaksanaannya hanya 224 yang telah RKP 2012

II.6-3

dilaksanakan, dan 22 pemilukada ditunda pelaksanaannya dikarenakan masalah keterbatasan anggaran. Dari 224 yang telah dilaksanakan tersebut, sebanyak 212 pemilukada telah ditetapkan kepala daerahnya, sebanyak 12 pemilukada akan diselesaikan pada tahun 2011 karena adanya pemungutan suara putaran kedua atau pemungutan atau penghitungan suara ulang berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah mengusulkan dan mendukung sepenuhnya revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk mengatur pemilukada ke dalam rezim undangundang tersendiri, terpisah dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan memasukkan pemilu kada menjadi rezim tersendiri, akan ada transformasi pemahaman bahwa pemilu merupakan proses independen yang bebas dari pengaruh pemerintah dan birokrasi daerah. Peran pemerintah pusat dan daerah hanya memberikan fasilitasi dukungan proses penyiapan penyelenggaraannya. Pada tahun 2010 dan awal tahun 2011 konflik kekerasan yang dilatarbelakangi politik dan ajaran agama masih sering terjadi, termasuk pembakaran rumah ibadah dan tindakan kekerasan antar kelompok agama. Konflik berdimensi SARA berpotensi menciptakan ancaman terhadap konsolidasi demokrasi Indonesia. Peristiwa penyerangan dan pembunuhan dalam konflik antar agama dalam kasus jamaah Ahmadiyah di Pandeglang Banten awal Februari 2011, pembakaran gereja Kristen di Temanggung, dan Pondok Pesantren di Pasuruan yang beraliran Syi’ah meninggalkan trauma dalam hubungan antar penganut agama di negeri ini. Pemerintah telah menegaskan bahwa hukum mesti ditegakkan terhadap setiap pelaku tindak pidana pembunuhan dan kekerasan kepada warganegara lain apapun alasannya. Stabilitas sosial dan politik di tanah air tidak hanya terganggu oleh adanya dan masih berpotensinya konflik SARA, tetapi juga adanya ancaman radikalisasi yang dapat berujung pada tindakan terorisme. Dalam merespon hal tersebut, Pemerintah pada pertengahan 2010 telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Perpres No. 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan sinergitas upaya pencegahan dan penindakan terhadap terorisme. Di samping itu, Pemerintah juga terus berusaha mendorong berfungsinya forumforum publik yang sudah ada untuk memelihara kebersamaan dan mengantisipasi ancaman konflik antar kelompok masyarakat, antara lain melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam merespon situasi sosial politik dalam masyarakat, upaya represif dan pelaksanaan forum-forum dialog saja tentu tidaklah memadai. Pemerintah sejak tahun 2010 telah merintis dan memfasilitasi berdirinya Pusat Pendidikan Kebangsaan, yang merupakan kerjasama multistakeholders antara pemerintah, dan lembaga pendidikan tinggi. Fungsi Pusat Pendidikan Kebangsaan tersebut tidak hanya dijadikan tempat pembelajaran dalam bentuk pelatihan , tetapi juga menjadi tempat melakukan komunikasi dan dialog, serta wadah komunikasi yang dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Di bidang komunikasi dan informasi, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah berlaku efektif pada tahun 2010 telah memberikan batasan-batasan penting mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh II.6-4

RKP 2012

pemerintah, masyarakat, dan lembaga/badan publik lainnya dalam kaitannya dengan hakhak masyarakat untuk mendapatkan akses atas sumber-sumber informasi publik yang strategis. Dalam melaksanakan amanah UU KIP tersebut, Pemerintah telah menetapkan PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/2008 tentang KIP pada 23 Agustus 2010. PP tersebut mengatur antara lain kebijakan badan publik dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan/diminta oleh pemohon informasi, termasuk pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualiannya. Di samping itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) sesuai amanat UU KIP telah menghasilkan Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selanjutnya, sebagai upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah dan masyarakatnya, pada tahun 2010 telah dilakukan pembangunan dan penguatan media center di 60 daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan, penyebarluasan, dan penyerapan informasi publik berbasis teknologi informasi. Pembangunan media center tidak hanya dilakukan dengan pemberian perangkat elektronik kepada lembaga/instansi pemerintah di daerah, tetapi juga diberikan kepada organisasi masyarakat sipil yang terkait dengan fungsi penyebaran informasi publik seperti telah dilakukan Kemkominfo pada tahun 2010 kepada Muslimat Nahdlatul Utama, Kwartir Nasional Pramuka dan NCB Library Yayasan Nurani. GAMBAR 6.3 JUMLAH PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN MEDIA CENTER 2007-2010

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2010

Media tradisional sebagai saluran komunikasi memiliki potensi kuat dalam menciptakan harmonisasi dan juga sebagai wahana transformasi berbagai nilai, termasuk nilai pembangunan dan perubahan. Sampai dengan tahun 2010 terdapat 1.551 media tradisional di tanah air, yang persebarannya tidak merata di seluruh provinsi.

RKP 2012

II.6-5

GAMBAR 6.4 SEBARAN JUMLAH MEDIA TRADISIONAL PER PROVINSI 2010

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2010

Selain itu, upaya lain untuk meningkatkan komunikasi antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan dan/atau kendala penyebaran informasi publik di wilayah-wilayah terpencil dan terdepan, Pemerintah terus memfasilitasi peningkatan kualitas media komunitas dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Kondisi sebaran Kelompok Informasi Masyarakat setiap provinsi adalah sebagai berikut: GAMBAR 6.5 SEBARAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2009

II.6-6

RKP 2012

6.1.2. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2012 Terdapat beberapa permasalahan dalam upaya menjaga proses konsolidasi demokrasi di Indonesia ke depan. Pertama, pola hubungan eksekutif dan legislatif saat ini yang telah mengundang pertanyaan berbagai kalangan terutama terkait dengan efektifitas sistem pemerintahan presidensiil. Permasalahan ini berpotensi menimbulkan ekses-ekses yang kurang menguntungkan bagi proses konsolidasi demokrasi Indonesia terutama untuk lebih meningkatkan kualitas demokrasi yang lebih substansial. Kedua, lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk MK dan KPK, masih berpotensi menghadapi adanya intervensi berbagai kepentingan politik, baik dari perseorangan maupun kelompok kepentingan. Pada 2012 diharapkan dapat dibangun konsensus antara lembaga-lembaga penyelenggara negara, antara lain melalui instrumen perundanganundangan yang akan direvisi, untuk terus menjaga independensi lembaga penegak hukum agar bersih dari pengaruh kepentingan politik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ketiga, dalam mendorong proses konsolidasi demokrasi di Indonesia peran partai politik dan masyarakat sipil Indonesia sangatlah menentukan. Pemerintah harus bermitra dengan keduanya. Peran pemerintah adalah sebagai fasilitator, motivator dan regulator. Namun demikian, perkembangan ke depan menunjukkan bahwa partai politik masih akan dipertanyakan kredibilitasnya dalam melaksanakan agregrasi politik, komunikasi politik, artikulasi politik, dan pendidikan politik kepada masyarakat dan menghasilkan kader para pemimpin politik Indonesia. Bantuan keuangan untuk parpol, paling tidak, perlu dipastikan dapat dimanfaatkan secara efektif dalam kaitannya dengan pendidikan politik oleh parpol untuk masyarakat sebagai wujud akuntabilitas parpol pada publik. Persoalan yang sama dihadapi juga oleh masyarakat sipil Indonesia. Walaupun berbagai upaya program pembangunan untuk meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia telah dilakukan dan akan terus dilakukan untuk tahun-tahun selanjutnya, OMS Indonesia masih menghadapi persoalan keberlanjutan perannya dalam mendorong proses konsolidasi demokrasi. Permasalahan keberlanjutan tersebut antara lain disumbang pula oleh adanya permasalahan belum direvisinya UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah usang dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemerintah masih menunggu draf yang diajukan oleh DPR untuk dibahas bersama. Perundang-undangan yang baru seharusnya mengandung substansi mengenai hak-hak masyarakat dalam mengawasi pembuatan kebijakan yang bersifat aspiratif dan partisipatif. Keempat, permasalahan urgen dalam Pemilu tahun 2009 dan pemilu kepala daerah (pemilukada) adalah belum akuratnya daftar pemilih tetap dan politik uang (money politics). Penyelesaian kedua permasalahan tersebut akan memberikan jaminan hak memilih dan dipilih bagi setiap individu masyarakat. Ketersediaan daftar pemilih tetap yang akurat membawa konsekuensi dibutuhkannya pendanaan yang besar. Oleh karena itu, penting kiranya bagi KPU dan pemerintah untuk berkoordinasi terutama untuk memanfaatkan data hasil pelaksanaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan ElectronicKTP (e-KTP). Koordinasi tersebut sangatlah penting untuk memastikan efektifitas penggunaan dana APBN. Permasalahan lain adalah krisis kepercayaan dan legitimasi pelaksanaan pemilukada karena banyak sekali gugatan atas hasil-hasil pemilukada dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permasalahan tersebut memberikan indikasi bahwa baik Bawaslu pada tingkat pusat maupun Panwaslu di daerah perlu terus ditingkatkan RKP 2012

II.6-7

kapasitasnya dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan kepemiluan, baik secara kuantitas dan kualitas para petugas pengawasan maupun dalam hal kerjasama dengan masyarakat sipil. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana-dana penyelenggaraan pemilukada, meskipun persoalan pendanaan juga berasal dari tersendatnya penyediaan anggaran oleh incumbent pemilukada, yang tidak jarang berimplikasi pada penundaan jadwal pemilukada. Semua permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh rendahnya etika dan ketaatan pada proses demokrasi, dan kurang tegasnya penegakan hukum. Persoalan kurang akomodatifnya peraturan perundangan bagi demokrasi di daerah turut menyumbang kurang efektif dan efisiennya pemilukada. Pemerintah perlu meyakinkan berbagai pihak bahwa pemisahan rezim pemilukada dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus menjadi jalan masuk yang strategis untuk meningkatkan kualitas pemilukada, sehingga akhirnya akan meningkatkan proses konsolidasi demokrasi di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Permasalahan lain dalam peningkatan kapasitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu adalah memastikan seluruh peraturan perundangan terkait dengan pemilu dapat diselesaikan sesuai jadual yang telah ditetapkan agar tidak mengulang kesalahan yang sama pada penyiapan penyelenggaraan Pemilu 2014. Terlambatnya penyelesaian peraturan perundangan akan membawa konsekuensi lambatnya penyiapan tahapan Pemilu 2014. Pemerintah dan DPR harus memiliki komitmen bersama agar semua paket perundang-undangan bidang politik diselesaikan tepat waktu. Permasalahan lain yang menyangkut pemilu dan pemilukada adalah memastikan masyarakat dapat memahami makna dilaksanakannya pemilu/pemilukada tersebut. Pemilu/pemilukada tidak hanya mengunjungi tempat pemungutan suara dan memahami tata cara pemungutan suara, tetapi secara lebih substansial rakyat yang mendatangi TPS tersebut antara lain mengetahui benar siapa yang akan dipilih, serta memahami konsekuensinya apabila tidak ikut memberikan suara dalam pemilu/pemilukada tersebut. Dengan demikian, menjadi tantangan yang berat bagi KPU dan pemangku kepentingan yang lain untuk melaksanakan pendidikan pemilih dengan metoda dan pendekatan yang tepat, yang pada akhirnya dapat menghasilkan suatu output demokrasi substansial. Kelima, Pemerintah menghadapi tantangan untuk terus memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait upaya menjaga nilai-nilai pluralisme atau kemajemukan bangsa, termasuk komitmen melindungi kebebasan beragama, keyakinan politik, latar belakang etnis dan sosial budaya dalam masyarakat. Kerukunan beragama sangat penting untuk menjaga persatuan kita sebagai bangsa yang besar. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen lebih tegas untuk melindungi keamanan dan hak-hak kaum minoritas. Tantangan lainnya adalah memastikan agar penyelesaian masalah dalam masyarakat tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Penyelesaian dengan dialog dan mengambil tindakan hukum harus menjadi panglima. Di samping itu, pendidikan politik dengan pendekatan yang tepat dan berimplikasi positif dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat akan menjadi tantangan yang menentukan terciptanya stabilitas sosial politik dalam masyarakat itu sendiri. Pusat Pendidikan Kebangsaan yang diharapkan berjalan sejak 2011, dapat menjadi instrumen penting dalam melakukan proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi ke dalam jiwa para penerus bangsa. Bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi bangsa yang terbuka pada perubahan, toleran

II.6-8

RKP 2012

pada perbedaan, dan bertanggung jawab menjaga persatuan bangsa dalam wadah NKRI, serta memegang teguh Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Penyelesaian konflik yang sering berujung pada tindakan kekerasan yang terjadi selama ini di tanah air disebabkan pula oleh ketiadaan peraturan perundangan yang dapat memberikan arah dan koridor penyelesaian konflik dalam masyarakat. Negara perlu menyiapkan payung hukum yang lebih kuat dalam mengatasi konflik komunal berdimensi SARA. Rancangan undang-undang yang sedang disiapkan pada tahun 2012 mendatang adalah RUU Penanggulangan Konflik Sosial, yang diperlukan sebagai instrumen hukum yang komprehensif dalam rangka menghadapi berbagai konflik sosial yang bersifat vertikal maupun horizontal yang disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan SARA. Disamping itu, tantangan dalam perumusan RUU tersebut adalah memastikan bahwa RUU tersebut memasukkan materi perspektif keadilan gender, perspektif korban kekerasan, serta dapat mengenali kekerasan berbasis gender (Gender Base Violance) untuk dapat menjamin keadilan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Adanya kekerasan-kekerasan yang terus terjadi akibat konflik antarkelompok dalam kasus kelompok jama’ah Ahmadiyah telah menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dari pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No 3 tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep- 033/A/JA/6/2006, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jama’ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Bahkan, selain itu, dengan adanya sejumlah kekerasan antarkelompok tidak hanya dalam kasus Ahmadiyah, tetapi juga adanya aksi serangan yang terjadi terhadap gereja Kristen di Temanggung dan Pondok Pesantren di Pasuruan yang beraliran Syi’ah telah meragukan efektivitas forum-forum dialog yang telah dibentuk oleh pemerintah selama ini, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Pada tahun 2012 mendatang, selain pengungkapan, penegakan hukum, dan pemberantasan jaringan terorisme, tantangan berat lainnya adalah memaksimalkan peran masyarakat sipil, termasuk organisasi keagamaan, dalam upaya memberikan keyakinan bahwa terorisme adalah ancaman bagi semua warganegara. Terorisme adalah musuh yang harus dihadapi secara bersama-sama demi keselamatan kehidupan bangsa berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Terorisme yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain secara kekerasan harus dilawan dan dikalahkan. BNPT perlu berada di depan untuk melakukan koordinasi melawan teror ini. Keenam, berkenaan dengan peran perempuan dalam politik, pendidikan politik yang dilaksanakan setiap tahunnya perlu tepat sasaran dan dapat meningkatkan perannya dalam lembaga legislatif untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang tidak bias gender dan tetap pro pada kepentingan kelompok marjinal lainnya. Di samping itu, tantangan lain dalam pendidikan politik adalah memastikan pelaksanaannya menggunakan metode dan pendekatan yang tepat, dan sensitif gender. Di samping itu, pendidikan politik yang sensitif gender perlu diberikan tidak saja pada anggota parlemen perempuan, tetapi juga untuk anggota parlemen laki-laki. Ketujuh, permasalahan dalam informasi dan komunikasi tahun 2012 masih akan terkait dengan belum optimalnya kualitas, kuantitas dan efektifitas penyediaan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi publik terutama di daerah terpencil, RKP 2012

II.6-9

perbatasan dan daerah pasca konflik. Hal ini dapat dilihat dengan masih terbatasnya fasilitas dan akses terhadap informasi publik yang dapat disediakan di daerah-daerah tersebut. Atau dengan kata lain, masih adanya kesenjangan informasi di dalam masyarakat. Komposisi penduduk di Indonesia yang tinggal di perdesaan sebesar 80%, sedangkan yang tinggal di perkotaan hanya sebesar 20%, tetapi komposisi konsumsi media modern menunjukkan angka sebaliknya, 80% dikonsumsi masyarakat perkotaan dan sisanya 20% dikonsumsi masyarakat perdesaan. Ketimpangan ini menunjukkan pula masih rendahnya peran media tradisional dan media komunitas lainnya dalam penyebaran informasi publik. Persoalan hubungan pusat dan daerah dalam merajut informasi dapat terlihat dengan adanya ketimpangan informasi di dalam masyarakat tersebut. Selain itu, target efektifitas pelaksanaan UU KIP menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri yang perlu mendapatkan respon segera. Dengan 22 badan publik yang telah melaksanakan UU KIP menunjukkan adanya persoalan pemahaman terhadap UU KIP, lemahnya penegakan hukum UU KIP, dan rendahnya kesiapan badan publik dalam konteks penyediaan suprastuktur dan infrastruktur informasi dan komunikasi publik berbasis teknologi informasi. Di samping itu, masih terbatasnya kesadaran masyarakat atas hak informasi publik merupakan tantangan yang perlu direspon segera, tidak saja di tingkat nasional, tetapi juga oleh pemerintah daerah. Terkait dengan media tradisional, permasalahannya adalah pada efektifitas peran media tradisional dalam menyebarkan informasi publik dan menjadi saluran komunikasi dalam masyarakat. Selama ini, media tradisional seringkali diposisikan hanya sebagai tontonan semata, dan sifatnya yang eksklusif dan lingkupnya lokal yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu. Ciri khas lain adalah media tradisional apabila terlalu dipaksakan berfungsi sebagai media penyebaran informasi aktual, maka akan kehilangan karakteristik utamanya sebagai sumber adat bagi masyarakat, sehingga cenderung hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu dalam jumlah yang terbatas. Efektifitas peran media centre menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Mencermati pengguna media center, mayoritas adalah pelajar, mahasiswa dan wartawan dengan rentang usia antara 15-45 tahun. Hal tersebut menunjukkan masih terbatasnya jangkauan akses masyarakat terhadap media centre yang telah dibangun tersebut. Permasalahan tersebut menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meluaskan jangkauan akses masih terbatas. Dengan permasalahan tersebut di atas, pada tahun 2012 sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi;

2.

Meningkatnya iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat;

3.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyebaran dan pemanfaatan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas.

6.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2012 Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, prioritas bidang politik adalah pelembagaan demokrasi yang dilakukan melalui strategi: II.6-10

RKP 2012

(1) peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi; (2) peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat; serta (3) peningkatan peran informasi dan komunikasi. Berdasarkan strategi di atas, maka untuk mencapai sasaran pada tahun 2012, arah kebijakan adalah sebagai berikut: a.

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga penyelenggara negara melalui fokus pelaksanaan kebijakan sebagai berikut : (i)

Fasilitasi penuntasan dan penyelesaian inisiatif DPR atas perubahan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; serta perubahan atas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Seharusnya paket perundangundangan politik sudah dapat diselesaikan pada tahun 2011, sehingga memberi ruang yang cukup bagi pelaksanaan pentahapan pemilu secara tuntas.

(ii)

Fasilitasi penyusunan draf RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.

(iii) Penguatan koordinasi lembaga negara dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. (iv) Fasilitasi penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu kepala daerah tahun 2012, dengan mengantisipasi yang lebih baik atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang terkait pemilukada. (v)

Penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu nasional dan pemilu kepala daerah, terutama mempersiapkan secara lebih baik daftar pemilih tetap dan pelaksanaan pengawasan secara berkualitas dan efektif.

(vi) Penguatan dialog dengan organisasi masyarakat sipil dan penyiapan pembentukan democracy facility untuk mendukung keberlanjutan OMS. (vii) Pelaksanaan fasilitasi penguatan organisasi masyarakat sipil dan partai politik dalam proses pengambilan keputusan. (viii) Perbaikan mekanisme perumusan kebijakan pemerintah yang partisipatif dan efektif. b.

Menjaga dan menciptakan iklim politik yang dapat menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat, serta berkembangnya demokrasi secara berkelanjutan, melalui fokus pelaksanaan kebijakan sebagai berikut: (i)

Melanjutkan pelaksanaan pendidikan pemilih, pendidikan kebangsaan dan cinta tanah air, serta pendidikan kewarganegaraan berdasarkan empat pilar bangsa dan sensitif gender.

(ii)

Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas kemampuan perempuan dalam lembaga perwakilan yang sensitif gender.

(iii) Pemantapan disain dan konsolidasi berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan pusat pendidikan politik dan kebangsaan. RKP 2012

II.6-11

(iv) Pemantapan kerjasama dalam upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan terorisme dengan OMS, termasuk ormas keagamaan. (v) c.

Penguatan efektifitas forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi dan penyelesaian konflik.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyebaran dan pemanfaatan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas, melalui: (i)

Percepatan pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

(ii)

Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah bidang informasi dan komunikasi yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah.

(iii) Peningkatan kualitas isi informasi publik, pengefektifan strategi penyebaran informasi publik, dan peningkatan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat luas. (iv) Peningkatan kualitas dan efektifitas media center terutama di daerah pasca konflik, perbatasan/terluar dan daerah/pulau terpencil. (v)

Peningkatan peran dan revitalisasi media tradisional dan peningkatan kapasitas media komunitas dalam penyebaran informasi publik.

6.2. Subbidang Politik Luar Negeri KERANGKA PIKIR SUB BIDANG POLITIK LUAR NEGERI FOKUS Peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerjasama ASEAN Peran Indonesia dalam menjaga dan menciptakan perdamaian dunia melalui penguatan pendekatan multilateralisme Pelaksanaan diplomasi perbatasan Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI Peningkatan citra Indonesia di dunia internasional dalam pemajuan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan perlindungan budaya

PRIORITAS BIDANG SASARAN

PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

PENINGKATAN KUALITAS DIPLOMASI INDONESIA

Peningkatan kerjasama bilateral dan regional di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, budaya dan pariwisata, serta pembangunan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta kawasan Amerika dan Eropa Peningkatan kerjasama multilateral di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, budaya dan pariwisata, serta pembangunan Peningkatan dukungan bagi Indonesia dari negara-negara di kawasan Selatan

II.6-12

RKP 2012

6.2.1. Kondisi Umum 6.2.1.1. Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN Di tingkat regional ASEAN, peran dan kepemimpinan Indonesia khususnya dalam implementasi Piagam ASEAN dan Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 telah ditunjukkan dengan penilaian score card Cetak Biru ASEAN pilar ekonomi untuk yang mencapai angka 85,15%. Indonesia antara lain telah menerapkan Indonesian National Single Window (INSW) sejak tahun 2010. Di pilar sosial budaya, Indonesia ikut membidani terbentuknya ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) yang mulai berlaku sejak 24 Desember 2009. Kemudian, sebagai bagian penting dalam persetujuan tersebut, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) yang akan mulai beroperasi pada tahun 2011, pada saat Keketuaan Indonesia di ASEAN. Di pilar politik dan keamanan, dalam merespon sengketa antara Thailand dan Kamboja tentang Kuil Preah Vihear pada tanggal 4-6 Februari 2011, Indonesia dalam kapasitas sebagai Ketua ASEAN telah berinisiatif mengundang para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN untuk membahas konflik tersebut tanggal 22 Februari 2011 di Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen Kamboja dan Thailand untuk menghindari kontak senjata, dan ditindaklanjuti undangan dari kedua negara kepada Indonesia untuk mengirimkan tim yang bertugas memantau komitmen kedua negara tersebut. Tim akan memberikan laporan kepada kedua negara melalui Indonesia sebagai Ketua ASEAN. Pada pertemuan KTT ke 17 ASEAN di Hanoi tanggal 28 Oktober 2010, Rencana Induk Konektivitas ASEAN atau Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) telah diadopsi oleh para Kepala Negara ASEAN. Sebagai salah satu tindak lanjutnya, pada tahun 2010 ASEAN dan beberapa Mitra Wicara telah mensahkan Joint Declaration dan Plan of Action serta Indicative List of Activities untuk meningkatkan kerjasama di bidang politik-keamanan, ekonomi dan sosial-budaya yang akan mendukung implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity. Terkait dengan regional architecture, Indonesia memunculkan konsep dynamic equilibrium yang mengedepankan sentralitas ASEAN, namun tetap menjalin hubungan yang erat dengan aktor-aktor besar di kawasan. Posisi ini memberi nilai lebih bagi peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Untuk mendukung hal tersebut, Indonesia mengintensifkan hubungan dengan berbagai negara mitra wicara, diantaranya dengan Amerika Serikat, Kanada, Rusia dan Jepang. Dalam rangka mendorong terbentuknya Komunitas ASEAN pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai kegiatan di dalam negeri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ASEAN, diantaranya melalui sosialisasi serta penyelenggaraan berbagai acara seni dan budaya yang dapat meningkatkan people to people contact di ASEAN. Peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN akan ditunjukkan secara lebih nyata ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2011. Kinerjanya yang positif akan dapat dapat dilihat dari kepemimpinannya untuk mendorong secara signifikan pelaksanaan cetak biru untuk tiga pilar dan prakarsa lainnya bagi terwujudnya komunitas ASEAN 2015.

RKP 2012

II.6-13

6.2.1.2. Peran Indonesia dalam Menjaga Keamanan Nasional dan Menciptakan Perdamaian Dunia Sejalan dengan kepentingan nasional, Indonesia telah berhasil membawa isu bentukbentuk kejahatan terorganisir yang baru untuk dapat dibahas pada High Level Segment Konferensi Para Pihak ke-5 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) pada tanggal 18-22 Oktober 2010. Inisiatif Indonesia tersebut didukung oleh PBB melalui United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Adapun bentuk kejahatan yang terorganisir baru tersebut adalah penebangan ilegal (illegal logging), kejahatan lingkungan (environmental crimes), penjualan organ manusia, penjualan properti budaya dan counterfeiting of medicine products. Dalam isu terorisme, Pemerintah Indonesia mengembangkan kegiatan dialog lintas agama sebagai upaya proaktif untuk mengedepankan sikap toleransi dan saling memahami antar sesama umat beragama dan antar peradaban. Kegiatan dialog lintas agama tersebut telah dilaksanakan di tingkat multilateral melalui Alliance of Civilization/AoC dan NonAlligned Movement/NAM Interfaith Dialogue; pada tingkat regional melalui Asia Pacific Interfaith Dialogue/RIFD dan ASEM Interfaith Dialogue; serta di tingkat bilateral dengan 14 negara, yaitu Austria, Amerika Serikat, Belanda, Bulgaria, Ceko, Hungaria, Inggris, Jerman, Kanada, Lebanon, Rusia dan Tahta Suci, dan Spanyol pada akhir tahun 2010. Dalam hal pengelolaan Selat Malaka, selama tahun 2010 Indonesia telah menjadi tuan rumah serangkaian pertemuan yang membahas pengelolaan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura serta berbagai masalah kelautan dan kemaritiman di lingkungan ASEAN. Indonesia secara bersamaan juga menjadi pemimpin di dalam ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Maritime Security (ARF ISM-MS) guna memfasilitasi pembahasan lebih lanjut dan mengidentifikasi secara khusus isu-isu keamanan maritim. Sedangkan di bidang hukum laut internasional, peran Indonesia terlihat dengan terpilihnya wakil Indonesia sebagai Presiden Pertemuan ke-20 negara-negara Pihak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (20th Meeting of the States Parties to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea – SPLOS) bulan Juni 2010. Dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, Indonesia berperan aktif menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan Eropa Tengah dan Timur, seperti konflik Nagorno-Karabakh, Abkhasia dan Ossetia Selatan, Transnistria dan Pernyataan Kemerdekaan Sepihak (Unilateral Declaration of Independence) Kosovo. Peran Indonesia terutama ditunjukkan dalam proses-proses perundingan di tingkat multilateral dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam isu perlucutan senjata, Indonesia menjadi juru runding utama mewakili negara-negara Gerakan Non Blok (GNB) dalam berbagai perundingan mengenai isu-isu perlucutan senjata dengan kelompok-kelompok lain di luar GNB. Dalam pertemuan Nuclear Security Summit di Amerika Serikat pada tanggal 12-13 April 2010, Indonesia menekankan beberapa pandangan dasar mengenai isu keamanan nuklir pada khususnya serta isu perlucutan senjata dan non-proliferasi senjata nuklir pada umumnya.

II.6-14

RKP 2012

6.2.1.3. Diplomasi Perbatasan yang Terkoordinasi untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Darat, Laut, dan Udara Indonesia serta Menjaga Kekayaan Sumber Daya Alam Nasional Dalam perundingan penetapan delimitasi batas maritim RI-Malaysia di tahun 2010, telah dilakukan 17 (tujuh belas) kali perundingan untuk membahas segmen-segmen yang meliputi Selat Malaka untuk Laut Wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Laut China Selatan untuk ZEE, dan Laut Sulawesi untuk Laut Wilayah, ZEE dan Landas Kontinen (LK). Pada tahun 2010 yang lalu, telah disepakati rekomendasi garis batas sepanjang 12,8 nautical miles batas Laut Wilayah di Laut Sulawesi. Dalam penyelesaian Batas Laut Segmen Barat Selat Singapura, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura tahun 2009. Kedua negara juga telah melakukan pertukaran instrumen ratifikasi (exchange of instrument of ratification) dari Perjanjian tersebut pada bulan Agustus 2010 sebagai tanda berlaku efektifnya Perjanjian dimaksud. Dengan selesainya batas laut wilayah pada segmen barat (Tuas - P. Nipa) ini, maka masih terdapat segmen timur 1 dan timur 2 yang perlu dirundingkan. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Batas Landas Kontinen Indonesia-Vietnam melalui Undang-Undang No. 18 tahun 2007. Pada bulan Mei dan Oktober 2010 telah diselenggarakan perundingan batas ZEE antara kedua negara, dimana dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak telah menyampaikan posisinya atas penetapan batas maritim ZEE di wilayah kedua negara. Dalam hal perundingan dengan Palau, pada bulan April dan bulan Oktober 2010, Indonesia telah melakukan perundingan untuk menetapkan batas ZEE dan LK. Indonesia telah menyampaikan proposal garis batas ZEE antara Indonesia dan Palau yang dikonstruksikan secara proposional dengan mempertimbangkan kondisi dan konfigurasi geografis wilayah delimitasi sesuai dengan UNCLOS 1982. Sedangkan dalam hal perundingan perbatasan dengan Thailand, pada bulan Agustus 2010 Indonesia melakukan penjajagan perundingan delimitasi batas maritim RI–Thailand. Namun Thailand menyatakan belum siap berunding mengingat kondisi nasional dan perundingan yang sedang dihadapi oleh Thailand dengan Myanmar, Laos dan Kamboja. 6.2.1.4. Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri Dalam upaya memberikan perlindungan khususnya tenaga kerja Indonesia di luar negeri, hingga tahun 2010, Indonesia telah menandatangani 19 perjanjian ketenagakerjaan dengan beberapa negara tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI). Pemerintah RI juga melakukan negosiasi pembuatan perjanjian bilateral di bidang ketenagakerjaan antara lain dengan Libya, Kuwait dan New Zealand. Di samping itu, Indonesia telah mengamandemen Memorandum of Understanding mengenai domestic workers tahun 2006 antara Indonesia dengan Malaysia yang perubahannya telah disepakati dan dituangkan ke dalam Letter of Intent dan ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2010. Perubahan tersebut meliputi pemberian 1 (satu) hari libur dalam seminggu, penetapan starting point gaji RKP 2012

II.6-15

penatalaksana rumah tangga, yang akan disebutkan dalam kontrak kerja, penyimpanan paspor oleh penatalaksana rumah tangga, dan jumlah biaya penempatan TKI (cost structure). Dalam hal Mandatory Consular Notification (MCN), Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan Mandatory Consular Notification (MCN) dengan Australia. Pada 10 Maret 2010, telah ditandatangani Arrangement between the Government of Australia and the Governmnet of the Republic of Indonesia on Consular Notification and Assistance. Melalui MCN tersebut, diharapkan penanganan permasalahan WNI di Australia maupun sebaliknya, dapat ditangani secara cepat. TABEL 6.1 STATISTIK PELAYANAN PERLINDUNGAN WNI DAN BHI (1 JAN – 10 DESEMBER 2010) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kasus WNI/TKI Bermasalah di Luar Negeri Wilayah Afrika Wilayah Eropa Wilayah Amerika Wilayah Pasifik Wilayah Asia – kecuali Malaysia Malaysia Timur Tengah – kecuali Arab Saudi Arab Saudi TOTAL KASUS

Jumlah

Persentase

101 67 37 93 3.113 2.066 6.345 4.242 16.064

0.63 % 0.42 % 0.23 % 0.58 % 19.38 % 12.86 % 39.50 % 26.41 % 100%

Sumber : Direktorat Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, 2010. Untuk kasus-kasus WNI/TKI bermasalah di wilayah Afrika, Eropa, Amerika dan Pasifik, umumnya adalah kasus ABK dan overstayers.

Selama tahun 2010, Kementerian Luar Negeri telah menangani 16.064 kasus, dimana sebanyak 15.766 (95%) telah selesai, sementara 1.696 kasus masih dalam proses. Kasuskasus besar yang ditangani sepanjang tahun 2010, diantaranya adalah pembebasan 12 WNI relawan Gaza yang menjadi tahanan tentara Israel yang ditangkap pada saat penyerangan terhadap kapal Mavi Marmara pada tanggal 31 Mei 2010. 6.2.1.5. Peran Indonesia dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya Dalam isu demokrasi, Indonesia memiliki kredibilitas yang diperhitungkan dalam kancah internasional. Sebagai upaya pemajuan demokrasi di kawasan, Indonesia telah menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) III pada 9-10 Desember 2010 yang dihadiri oleh 44 negara peserta serta 24 negara dan 3 organisasi internasional sebagai observer. Pada tahun 2010, sebagai bagian dari Comprehensive Partnership Indonesia dan Amerika Serikat telah diselenggarakan pula pertemuan Working Group on Democracy and Civil Society (WGDCS) di Washington D.C. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton menyampaikan bahwa walaupun Amerika Serikat (AS) memiliki pengalaman yang II.6-16

RKP 2012

luas dalam demokrasi, keberhasilan Indonesia memajukan demokrasi dalam waktu yang sangat singkat perlu memperoleh apresiasi yang tinggi. Di tingkat ASEAN, Indonesia telah menjadi prime mover dalam memajukan agenda HAM regional dan pembahasan pembentukan Badan HAM ASEAN. Komitmen Indonesia di bidang HAM lebih dipertegas dengan penanda-tanganan Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa oleh Menteri Luar Negeri RI pada tanggal 27 September 2010 dalam kesempatan Treaty Event Sidang Majelis Umum PBB. Dalam isu lingkungan, khususnya perubahan iklim, Indonesia bersama-sama dengan Norwegia telah memimpin pertemuan Oslo Climate and Forest Conference. Kepemimpinan tersebut merupakan wujud apresiasi masyarakat Internasional terhadap Indonesia. Pada tanggal 22 September 2010, Indonesia dan Norwegia menyelenggarakan High Level Event on REDD. Pada pertemuan REDD tersebut, langkah konkret Indonesia untuk mengurangi deforestasi dan emisi karbon melalui kemitraan dengan Norwegia mendapatkan pengakuan dan menjadi model bagi negara lainnya. Dalam isu perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPT-EBT) atau Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRTKF), pemerintah Indonesia berusaha menyamakan persepsi para pemangku kepentingan (stake holders) di tingkat nasional mengenai pentingnya instrumen hukum untuk melindungi SDGPT-EBT, serta untuk meluruskan distorsi yang terjadi di masyarakat. Sedangkan, pada tingkat internasional, Indonesia bersama negara sepaham lainnya (likeminded countries/LMCs), yang pada umumnya kaya SDGPT-EBT telah mengupayakan penyelesaian pembentukan international legally binding instrument untuk melindungi SDGPT-EBT dalam kerangka Intergovernmental Committee - Genetic Resources and Traditional Knowledge (IGC-GRTK) pada forum World Intellectual Property Organization (WIPO). 6.2.1.6. Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa Di kawasan Asia Pasifik, sebagai tindaklanjut kerjasama kemitraan Indonesia Jepang, pada tanggal 21 Januari 2010 telah disepakati Plan of Action Deklarasi Kemitraan Strategis RI-Cina yang memberikan arah pengembangan kerjasama bilateral di pilar politik, ekonomi dan sosial budaya, serta sekaligus merupakan roadmap pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bawah kemitraan strategis tersebut di masa depan. Pada tanggal 17 Mei 2010 telah diselenggarakan pertemuan Leaders’ Retreat antara Presiden RI dan PM Singapura di Singapura dan telah menghasilkan pembentukan 6 (enam) working groups kerja sama ekonomi yaitu di bidang: (i) kerja sama ekonomi di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan kawasan ekonomi khusus lainnya; (ii) investasi; (iii) perhubungan udara; (iv) pariwisata; (v) tenaga kerja; dan (vi) agribisnis, pembentukan working group di bidang keamanan guna meningkatkan kerja sama bilateral penanggulangan terorisme. Sebagai upaya untuk meningkatkan kontak bisnis antara RI dengan Kamboja dan Mynamar, selama tahun 2010 telah diselenggarakan temu Bisnis masing-masing kedua negara, pelaksanaan Trade Expo di Indonesia, dan penyelenggaraan Indonesia Trade and Tourism Promotion 2010 di Kamboja. RKP 2012

II.6-17

Untuk kawasan Afrika, Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan 40 negara dari 46 negara sub Sahara Afrika dan memiliki 17 Perwakilan, termasuk Perwakilan RI di Maputo yang baru diresmikan pada 29 Desember 2010 oleh Menteri Luar Negeri RI. Perwakilan RI di kawasan Sub-Sahara Afrika telah secara aktif melakukan kegiatan promosi ekonomi dan pariwisata, serta memfasilitasi kunjungan usaha dan misi dagang pengusaha negara-negara Afrika ke Indonesia. Di dalam negeri juga dilakukan sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai peluang pasar Afrika kepada pengusaha dan pelaku bisnis di berbagai daerah. Di tingkat bilateral, terjadi peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang ditandai dengan penandatanganan RI-US Comprehensive Partnership oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Barack Obama. Selain itu telah disepakati pula Plan of Action (PoA) for RI-US Comprehensive Partnership yang merupakan cetak biru panduan prioritas kerja sama kedua negara di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, serta sosial budaya dan pendidikan. Sebagai tindak lanjut Comprehensive Partnership and Cooperation Agreement yang ditandatangani pada tahun 2009, Indonesia-UE menandatangai MoU Multiannual Indicative Programme (MIP) periode 2011-2013 sebesar 200 juta Euro di Brussel, 7 Desember 2010. MIP tersebut memfokuskan kemitraan RI-UE pada bidang pendidikan, perdagangan dan investasi, perubahan iklim dan penegakan hukum, dengan melibatkan partisipasi aktif kementerian/institusi terkait, berdasarkan kesepakatan Jakarta Commitment dan mengikuti prinsip-prinsip Aid Effectiveness dari Paris Declaration. Di tingkat regional, Indonesia aktif berperan dalam Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Di kawasan Amerika Latin, Indonesia berperan aktif dalam pengorganisasian Forum for East Asia and Latin America Countries (FEALAC) dengan menjadi Koordinator Regional (Regional Coordinators) wilayah Asia untuk periode 2010 – 2011 menggantikan Jepang. Jabatan Koordinator memiliki nilai strategis karena Indonesia dapat lebih leluasa untuk memasukkan program kerja nasional ke dalam inisiatif dan kerjasama FEALAC. Dalam kerangka Asia Europe Meeting (ASEM), Indonesia telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 2nd ASEM Development Conference di Yogyakarta pada tahun 2010. Konferensi tersebut membahas overview pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang anggota ASEM, tantangan kohesi sosial, dan peran masa depan bantuan pembangunan Uni Eropa untuk Asia. Konferensi ini menghasilkan “Yogyakarta Statement” yang merupakan berisi rekomendasi kerjasama pembangunan antara Asia dan Eropa di masa mendatang. 6.2.1.7. Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi Pada tahun 2010, Indonesia telah menandatangani lebih dari 40 perjanjian mengenai berbagai bidang kerjasama dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa. Sebagian besar terkait dengan upaya peningkatan kerjasama di bidang ekonomi dan pembangunan. Dalam bidang ekonomi, setelah 5 (lima) tahun diadakan negosiasi, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS telah menandatangani Investment Support Agreement – Overseas Private Investment Cooperation (ISA-OPIC) di Washington D.C. pada 13 April 2010.

II.6-18

RKP 2012

ISA OPIC merupakan suatu persetujuan yang disusun guna memberikan jaminan bagi investor AS di Indonesia apabila terjadi kerugian. Dalam upaya perluasan pasar non tradisional, kawasan Eropa Tengah dan Timur dipandang sebagai kawasan yang potensial untuk menyerap ekspor non-migas Indonesia serta sebagai sumber alternatif bagi penguatan kapasitas nasional di bidang pertahanan, termasuk revitalisasi industri strategis. Untuk memperkuat kinerja ekspor Indonesia ke kawasan ini, Indonesia berpartisipasi dalam berbagai pameran dagang dan pariwisata. Untuk mendukung peningkatan kerja sama terutama di bidang ekonomi di Eropa Tengah dan Timur, pada tahun 2010 telah dibuka 2 (dua) perwakilan diplomatik RI di Bosnia Herzegovina dan Croatia. Hal lain, sejumlah persetujuan bilateral telah disepakati dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur yaitu antara lain: persetujuan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas dengan Bulgaria, Slovakia; Kerjasama di bidang Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Pemuda dengan Slovakia; serta kerjasama ekonomi dengan Bulgaria. Di Forum G-20, Indonesia telah memainkan peran aktif untuk mendorong reformasi tata kelola ekonomi dunia sebagai upaya untuk menangani krisis ekonomi global. Pada pertemuan Sherpa G20 di Paris Januari 2011, Indonesia menyampaikan sikap dan pendapat agar perundingan Doha dapat segera diselesaikan. Sebelumnya, pada Emerging Market Economies Meeting, Indonesia menyampaikan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah pertemuan Emerging Market Economies Meeting pada tahun 2011. 6.2.1.8. Peran Serta Indonesia dalam Kerja sama Selatan-Selatan Dalam melaksanakan kerja sama KSS selama ini, Indonesia telah menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar/workshop internasional yang diikuti lebih dari 35 negara di kawasan Asia, Afrika, Pasifik dan Timur Tengah. Sektor-sektor unggulan bantuan teknis Indonesia adalah pertanian dan alat pertanian, kehutanan, business incubator, pengembangan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, energi terbarukan dengan micro hydro power, pemberdayaan perempuan, disaster risk management, good governance, demokratisasi dan pembuatan film TV dokumenter. Disamping itu, untuk pemulihan kehidupan rakyat Palestina, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan pelatihan kepada 1000 warga Palestina. Indonesia bekerjasama dengan Jepang telah merintis pembentukan fact finding mission untuk melakukan penjajagan pemberian program peningkatan kapasitas di Palestina untuk bidang pertanian, kesehatan dan UKM. Selama tahun 2010, upaya-upaya penguatan kerjasama teknik juga dilakukan secara bilateral dengan mengupayakan perjanjian dengan negara-negara maju dan berkembang, antara lain Amerika Serikat, Brazil, Argentina, Brazil, Peru, Portugal, Perancis, Jerman, dan Swiss. Selain itu telah berhasil dilakukan kerjasama dengan berbagai organisasi internasional dalam pembiayaan berbagai pelatihan melalui triangular cooperation, seperti Colombo Plan dan Non-Aligned Movement Centre. Agar KSS terintegrasi dan didukung semua instansi, maka pada tahun 2010, pemerintah Indonesia telah menyusun Grand Design dan Cetak Biru Kerjasama SelatanSelatan yang diharapkan dapat memberi arah bagi pelaksanaan KSS lima tahun ke depan, dan pembangunan data base kontribusi Indonesia dalam kerangka KSS. RKP 2012

II.6-19

6.2.2. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2012 Perkembangan dinamika situasi global dalam dekade terakhir ditandai oleh berbagai tantangan dan ancaman yang bersifat multidimensional dan kompleks. Disamping isu-isu yang bersifat tradisional, munculnya isu-isu non-tradisional dan fenomena perkembangan geopolitik serta geoekonomi, baik di tingkat global maupun regional, merupakan tantangan yang harus dihadapi dan disikapi oleh Indonesia. 6.2.2.1. Peran dan Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Permasalahan yang masih akan dihadapi pada tahun 2012 mendatang dalam rangka melaksanakan Piagam ASEAN dan Cetak Biru ASEAN adalah masalah bilateral yang mengganjal antara negara-negara anggota ASEAN dengan Indonesia, misalnya seperti isu pekerja migran. Malaysia menentang konsep legally binding dan standar perlindungan bagi pekerja migran ilegal berdasarkan hak asasi manusia. Perbedaan pendapat dengan Indonesia tersebut telah menyebabkan belum adanya kemajuan yang signifikan dalam pembahasan instrumen penyelesaian persoalan pekerja migran. Begitu pun dengan persoalan penyelesaian batas wilayah dengan negara tetangga Indonesia. Tantangan dalam peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN adalah mengikis gerakan elitis dalam mewujudkan komunitas ASEAN. Dorongan untuk melibatkan semua stakeholder termasuk pelibatan masyarakat sipil dan pihak swasta bagi seluruh negaranegara anggota ASEAN dan pendekatan people to people contact menjadi upaya yang perlu dilakukan oleh Indonesia. Perbedaan di antara negara anggota ASEAN dalam sistem politik, ekonomi dan prioritas pembangunan, dan sosial budaya merupakan kendala dalam perwujudan komunitas ASEAN secara partisipatif. Peran dan kepemimpinan Indonesia Indonesia untuk tetap konsisten melaksanakan semua amanah cetak biru ketiga pilar akan menjadi contoh kinerja bagi negara anggota lainnya. Misalnya tantangan bagi Indonesia untuk tetap mendorong penguatan ASEAN Intergovenmental Commission on Human Rights (AICHR) dan pembentukan Komnas HAM di negara-negara anggota ASEAN yang selama ini belum memiliki Komnas HAM. Sampai saat ini, hanya Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand yang telah memiliki lembaga Komnas HAM. Di dalam negeri, permasalahannya terletak pada terbatasnya koordinasi, komunikasi, sosialisasi dan sinergitas para pemangku kepentingan mengenai komunitas ASEAN. Dalam mendukung pelaksanaan konektivitas ASEAN, para pelaku industri Indonesia, seperti maskapai penerbangan, perkapalan, kargo, travel, dan industri manufaktur, sebaiknya perlu didorong menjadi pemain regional. Di sisi lain, konektivitas ASEAN akan menimbulkan ancaman jika ternyata pelaku-pelaku usaha domestik tidak memiliki daya saing yang cukup untuk bersaing dengan pemain-pemain dari Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara Asia lainnya. Di samping itu, terwujudnya Komunitas ASEAN pada tahun 2015 masih terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang perwujudan komunitas ASEAN.

II.6-20

RKP 2012

6.2.2.2. Peran Indonesia dalam Menjaga Keamanan Nasional dan Menciptakan Perdamaian Dunia Salah satu permasalahan mendatang yang masih akan dihadapi Indonesia adalah imigran gelap dan penyelundupan manusia ke Indonesia. Indonesia menjadi negara transit sebelum meneruskan perjalanan ke negara tujuan seperti Australia, Selandia Baru dan negara-negara maju lainnya. Keberadaan mereka di Indonesia mengindikasikan masih belum terjaganya secara optimal keamanan nasional Indonesia. Selain itu, terorisme dan munculnya beragam bentuk dan semakin luasnya jaringan kejahatan masih akan tetap menjadi ancaman nyata yang harus diwaspadai. Terkait dengan reformasi Dewan Keamanan PBB (DK-PBB), Indonesia perlu terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong terlaksananya reformasi DK-PBB. Walaupun hal tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan di tengah kuatnya pengaruh negara-negara yang menjadi anggota tetap DK PBB, namun konsistensi peran Indonesia dalam hal ini akan membuat Indonesia dilihat sebagai perwakilan negara berkembang yang berani mengambil sikap di dunia internasional. 6.2.2.3. Diplomasi Perbatasan yang Terkoordinasi untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Darat, Laut, dan Udara Indonesia serta Menjaga Kekayaan Sumber Daya Alam Nasional Isu perbatasan hingga saat ini masih menjadi tantangan bagi Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta km2. Tantangan tersebut diantaranya adalah klaim delimitasi laut oleh negara lain, penamaan pulau-pulau kecil, pencemaran dan penambangan pasir, degradasi lingkungan pesisir, dan kejahatan transnasional (transnational crime) seperti terorisme, human trafficking, kegiatan lintas batas secara ilegal, perompakan, illegal logging, illegal fishing, serta illegal trading. Diplomasi perbatasan selama ini menghadapi permasalahan utama berupa masih adanya perbedaan pandangan dan kepentingan dalam penggunaan dasar penetapan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan, sehingga dapat membawa konsekuensi berlarutnya proses perundingan perbatasan. Selain permasalahan tersebut, Indonesia juga belum memiliki kebijakan maritim (ocean policy) yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai landasan kebijakan dalam setiap penanganan isu maritim, termasuk di antaranya perundingan masalah perbatasan laut dan pengelolaan kawasan laut. 6.2.2.4. Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang bersumber dari 3 faktor, yaitu faktor individu, pemerintah Indonesia, maupun negara penempatan. Permasalahan yang muncul dari faktor individu adalah kepentingan keuntungan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran, proses rekrutmen dan pelatihan serta penempatan TKI di luar negeri yang tidak sesuai dengan regulasi, rendahnya kemampuan adaptasi TKI, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, dan rendahnya kesadaran TKI sehingga mudah dieksploitasi. RKP 2012

II.6-21

Permasalahan juga muncul dari faktor pemerintah Indonesia, antara lain masih tumpang tindihnya regulasi, belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait, tidak optimalnya penegakan hukum, dan perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan peraturan. Semua hal ini turut melemahkan posisi tawar Indonesia dengan negara penempatan. Di lain pihak, faktor negara penempatan juga dapat menjadi sumber permasalahan. Beberapa negara penempatan belum mempunyai peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan yang memadai, dan beberapa negara lainnya beranggapan bahwa pekerja rumah tangga merupakan bagian dari keluarga atau merupakan masalah perseorangan, bukan masalah pemerintah atau negara. Selain permasalahan yang berasal dari faktor individu, pemerintah Indonesia, maupun negara penempatan, terdapat pula permasalahan lain dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI antara lain belum adanya Mandatory Consular Notifications (MCN) antara Indonesia dengan negara-negara yang memiliki konsentrasi WNI/TKI tinggi, misalnya dengan Malaysia dan Arab Saudi. Indonesia baru memiliki MCN dengan Australia. Di samping itu, Pemerintah Indonesia menghadapi keterbatasan penampungan, tidak memadainya bantuan dan advokasi hukum, serta keterbatasan fasilitasi pemulangan. 6.2.2.5. Peran Indonesia dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya Dalam isu demokrasi, Pemerintah Indonesia diharapkan bisa berbagai pengalaman berdemokrasi dengan negara-negara anggota ASEAN mengingat pemajuan demokrasi menjadi amanah Cetak Biru ASEAN Bidang Politik dan Keamanan. Dalam isu HAM, permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya beberapa pelanggaran di lingkup domestik serta tumbuhnya radikalisme keagamaan yang menjadi batu kerikil dalam upaya pencapaian kepentingan Indonesia di lingkup internasional. Dalam isu perubahan iklim, Indonesia perlu selalu konsisten dengan peran aktif dan konstruktif untuk mendorong negara-negara agar lebih fleksibel dalam mengupayakan kompromi, dengan tidak mengorbankan kepentingan nasional, khususnya kepentingan negara berkembang. Hal ini penting untuk mendorong keberhasilan mencapai legally binding outcome, seperti yang dimandatkan oleh Bali Action Plan. Dalam isu Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPT-EBT)/Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRTKF), persoalan yang dihadapi adalah adanya upaya dari pihak asing untuk mengklaim kepemilikan SDGPTEBT maupun mengeksploitasi pemanfaatannya secara komersial tanpa adanya pembagian keuntungan, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia atas SDGPTEBT, serta belum adanya instrumen hukum nasional maupun internasional yang mengikat. Selain itu, pada level masyarakat sendiri terdapat distorsi tentang makna HKI dan GRTKF, dimana masyarakat ingin masalah warisan seni dan budaya masuk dalam logika HKI, sedangkan seni dan budaya tidak dapat dimasukkan sebagai HKI.

II.6-22

RKP 2012

6.2.2.6. Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa Dalam mengembangkan kemitraan strategis terutama perluasan terhadap pasar non tradisional, permasalahannya pada kurangnya promosi produk ekspor potensi pariwisata Indonesia; belum adanya jalur penerbangan langsung yang menghubungkan kota-kota di Indonesia dengan negara-negara Asia Selatan dan Tengah yang mengakibatkan biaya perjalanan maupun pengiriman menjadi relatif mahal; serta belum tuntasnya penanganan masalah illegal migrants dari Bangladesh dan Srilanka yang ada di Indonesia, dan atau yang menggunakan Indonesia sebagai transit country. Komunikasi, koordinasi, dan kerja sama secara terintegrasi di antara instansi pemerintah terkait untuk merespon berbagai permasalahan tersebut menjadi kunci peluang pengembangan kemitraan strategis dimaksud. Di samping itu, dalam mengembangkan kerjasama dengan kawasan Afrika, diperlukan penguatan peran perwakilan RI di Afrika untuk menangkap berbagai peluang pasar non tradisonal Indonesia. Selain itu, penguatan peran perwakilan menjadi keniscayaan mengingat keterbatasan jumlah perwakilan Indonesia di kawasan Afrika. Di tingkat domestik, kendala perluasan pasar non tradisional di Afrika disebabkan oleh adanya beberapa persepsi yang kurang tepat tentang Afrika sebagai daerah yang kurang menarik, identik dengan peperangan, kelaparan dan penyakit menular. Dalam tataran bilateral, Indonesia perlu menindaklanjuti Comprehensive Partnership antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Comprehensive Partnership and Cooperation Agreement yang telah ditandatangani dengan pihak Uni Eropa. Di kawasan Amerika Latin, sebagai salah satu pendiri Forum for East Asia and Latin America Countries (FEALAC), Indonesia perlu lebih memanfaatkan secara maksimal potensi kawasan Amerika Latin. Oleh karena itu, FEALAC dapat menjadi salah satu entry point untuk menjalin kerjasama politik dan ekonomi dengan negara-negara Amerika Latin. 6.2.2.7. Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi Di bidang ekonomi, selain di tingkat bilateral dan regional, diplomasi ekonomi Indonesia menghadapi tantangan untuk mempromosikan produk-produk Indonesia agar tetap mendapat tempat bagi negara-negara tujuan pasar tradisional Indonesia. Tantangan ini tidak mudah mengingat adanya perubahan kebijakan negara-negara pasar tradisional Indonesia dalam merespon krisis ekonomi dunia yang lebih berorientasi pada ekspor. Perubahan kebijakan-kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya permintaan atas produk-produk Indonesia di negara-negara tersebut. Seiring dengan hal tersebut, pemberlakuan kebijakan yang bersifat proteksionis oleh negara-negara maju yang selama ini menjadi pangsa pasar tradisional negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, telah mendorong diterapkannya strategi diversifikasi pasar ke arah negara mitra dagang nontradisional. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah menyosialisasikan kawasan yang dinilai memiliki potensi cukup besar bagi pengembangan pasar dan peningkatan ekspor nasional seperti negara-negara di kawasan Asia Tengah, Kawasan Afrika, Kawasan Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karibia, Kawasan Eropa Timur dan Eropa Tengah, Kawasan Timur Tengah, serta kawasan Amerika Selatan.

RKP 2012

II.6-23

Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi adalah pemanfaatan potensi Samudera Hindia yang merupakan kawasan laut terbesar ketiga di dunia yang kaya dengan sumber daya alam (gas, ikan, udang, mineral, dll), memiliki potensi pariwisata, serta merupakan rute pelayaran laut mayoritas yang menghubungkan benua Afrika, Asia dan Eropa. Bahkan 40% dari produksi minyak dunia dihasilkan dari pertambangan minyak lepas pantai (offshore) di Samudera Hindia. Dalam kaitan tersebut, keikutsertaan Indonesia dalam Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC) menjanjikan masa depan yang cukup cerah. Dalam perkembangannya, IOR-ARC dihadapkan pada kurangnya antusiasme negara-negara anggota terhadap berbagai proyek yang ditawarkan, dan kendala pendanaan karena mayoritas negara anggota adalah negara-negara berkembang. Selain itu, IOR-ARC belum begitu dikenal, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Salah satu penyebabnya adalah karena lambatnya perkembangan IOR-ARC sehingga gaungnya kurang begitu terdengar. Potensi yang dimiliki IOR ARC kiranya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Dalam diplomasi ekonomi di tingkat multilateral, Indonesia akan turut berpartisipasi lebih aktif untuk memajukan peranan PBB dalam mengatasi krisis global, mendorong penyelesaian tercapainya hasil perundingan Doha yang berdimensi pembangunan, seimbang dan lebih adil. Melalui forum G-20, Indonesia akan terus menyuarakan concern negara-negara berkembang dalam upaya penyelesaian krisis global. Peran Indonesia di ASEAN selama masa keketuaan pada tahun 2011 dapat diteruskan dengan mendorong koordinasi posisi bersama ASEAN di forum G20. Dalam konteks domestik, Indonesia juga perlu terus mendorong koordinasi lebih erat untuk membentuk posisi Indonesia yang solid mengingat telah terjadi proliferasi isu yang dibahas dalam G20, dimana saat ini G20 juga membahas isu-isu non keuangan seperti food security, energy, commodity price volatility, development, dan employment. Indonesia, yang perannya semakin besar di G-20, diharapkan dapat meningkatkan peran kepemimpinan dan menampilkan konsep-konsep pemikiran baru tidak saja dalam agenda-agenda G-20 tetapi juga dalam mengarahkan guliran proses reformasi PBB yang saat ini sedang berlangsung. Meskipun demikian, Indonesia diharapkan tidak hanya terfokus untuk “menjembatani” negara-negara lain di dalam G-20. Indonesia juga perlu menentukan seperti apa Indonesia bisa lebih berkontribusi dalam upaya global untuk memecahkan persoalan global. Peluang Indonesia untuk memainkan peran dalam G-20 akan lebih besar jika Indonesia bekerjasama dengan negara Asia Timur lainnya yang menjadi anggota G-20. 6.2.2.8. Peran Serta Indonesia dalam Kerja sama Selatan-Selatan Permasalahan dalam pengembangan KSS pada tahun 2012 adalah melaksanakan secara konsisten, dan sinergis grand design dan cetak biru KSS Indonesia. Pemutakhiran data dan berbagi data melalui sistem informasi akan menunjang sinergitas pelaksanaan KSS Indonesia. Terbatasnya data dan informasi akan menyebabkan promosi KSS Indonesia menjadi terbatas. Kemampuan dan kapasitas entitas yang kuat yang dapat melakukan koordinasi secara terpadu dan sinergi antar berbagai kepentingan akan menjadi motor penggerak II.6-24

RKP 2012

percepatan KSS Indonesia. Negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Turki telah memiliki entitas tersebut. Berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan tersebut di atas dan dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, pada tahun 2012 sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya pemahaman publik untuk mewujudkan Komunitas ASEAN 2015, serta meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan ASEAN.

2.

Meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia, serta mendorong reformasi DK PBB;

3.

Terselesaikannya secara bertahap permasalahan perbatasan;

4.

Terlindunginya WNI di luar negeri dan terselesaikannya kasus WNI bermasalah di luar negeri.

5.

Meningkatnya peran Indonesia di dunia internasional dalam pemajuan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan perlindungan budaya;

6.

Meningkatnya akses terhadap pasar non tradisional dan meningkatnya kerja sama bilateral dan regional di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata khususnya di kawasan Afrika, Eropa Tengah dan Timur;

7.

Meningkatnya diplomasi ekonomi untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang dalam forum multilateral;

8.

Terlaksananya Grand Design KSS dan terlembaganya pengelolaan KSS

6.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2012 Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014, Strategi Pembangunan bidang Hubungan Luar Negeri adalah (a) peningkatan peran Indonesia di ASEAN dan dorongan bagi perwujudan komunitas ASEAN; (b) Peningkatan peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan perdamaian dunia; (c) Peningkatan diplomasi perbatasan; (d) Peningkatan peran Indonesia dalam pemajuan demokrasi dan isu HAM, dan lingkungan; (e) Peningkatan diplomasi ekonomi dan fasilitasi perluasan pasar non tradisional; (f) Perlindungan terhadap WNI dan BHI; (g) peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan. Adapun arah kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pemahaman publik tentang pemanfaatan konektivitas ASEAN untuk mewujudkan Komunitas ASEAN 2015, serta meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan ASEAN. 2. Meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan perdamaian dunia, serta menjaga konsistensi sikap Indonesia dalam mendorong reformasi DK PBB; 3. Meningkatkan diplomasi perbatasan dan menindaklanjuti hasil-hasil perundingan perbatasan, dan melakukan koordinasi untuk mendorong penyelesaian ocean policy.

RKP 2012

II.6-25

4. Meningkatkan diplomasi terkait perjanjian ketenagakerjaan, dan pemberian fasilitasi penampungan, pemulangan, dan bantuan hukum bagi WNI/BHI di luar negeri, serta penguatan citizen service; 5. Meningkatkan peran Indonesia melalui pemajuan demokrasi dengan penyelenggaraan Bali Democracy Forum, memperkuat dialog di tingkat internasional dalam pembahasan isu HAM, mendorong pelaksanaan komitmen di tingkat domestik dan internasional terkait climate change, serta mempercepat terbentuknya rezim internasional yang dapat memberikan perlindungan kekayaan budaya Indonesia. 6. Meningkatkan upaya fasilitasi perluasan pasar non tradisional termasuk upaya promosi khusunya di kawasan Asia Selatan, Afrika, Eropa Tengah dan Timur, serta menindaklanjuti berbagai kemitraan/kerjasama yang telah disepakati dengan berbagai negara. 7. Meningkatkan peran Indonesia dalam diplomasi ekonomi melalui forum regional dan multilateral seperti WTO, APEC, G-20, G-33, dan forum IOR-ARC; 8. Melaksanakan Grand Design KSS dan mendorong adanya entitas yang mengelola Kerja sama Selatan-Selatan (KSS).

II.6-26

RKP 2012