BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1
Simpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya,
maka
dengan
ini
penulis
menarik
beberapa
kesimpulan
mengenai
pengklasifikasian tenaga kerja, unsur-unsur tenaga kerja dan pelaksanaan akuntansi biaya tenaga kerja pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh, terutama yang dihubungkan dengan pelaksanaan akuntansi biaya tenaga kerja yang diterapkan di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
5.1.1 Simpulan atas Pengklasifikasian Tenaga Kerja pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Pada dasarnya Pengklasifikasian Tenaga Kerja Pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dilakukan menurut tanggung jawab pegawai terhadap tugas dan kepada atasannya dalam perusahaan, menurut pendidikan, pangkat, golongan gaji, serta lamanya masa kerja, menurut bidang-bidang tempat kerja pegawai dalam perusahaan serta menurut hubungannya dengan pelayanan jasa. Pengklasifikasian tenaga kerja ini memudahkan perusahaan dalam pengendalian dan pengalikasian biaya tenaga kerja dalam menentukan tarif layanan kebersihan. Pengklasifikasian tenaga kerja pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yaitu pengelolaan dan pelayanan kebersihan dinilai cukup baik karena sudah dilakukan pemisahan fungsi – fungsi dalam perusahaan.
5.1.2
Simpulan atas Unsur – Unsur Biaya Tenaga Kerja yang terdapat pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Unsur – unsur biaya tenaga kerja pada Perusahaan Daerah Kebersihan
Kota Bandung secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 1. Gaji, adalah balas jasa yang diterima pegawai dari perusahaan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan istri, dan tunjangan anak. 2. Penghasilan atau pendapatan, adalah penerimaan pegawai dari perusahaan yang terdiri dari gaji ditambah tunjangan jabatan, tunjangan perusahaan, tunjangan
beras,
tunjangan
operasional,
air
susu,
pembulatan,
penyesuaian masa kerja, tunjangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), tunjangan kesehatan. Tunjangan – tunjangan lainnya yang diberikan oleh perusahaan diluar penghasilan, yaitu Tunjangan Hari Raya (THR), Pakaian Dinas, dan Cuti. Pemberian gaji dan tunjangan – tunjangan tersebut didasarkan pada tingkat pendidikan pangkat, golongan, atau ruang gaji dan masa kerja pegawai. Dengan demikian Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung telah memberikan hak – hak yang sesuai kepada pegawainya baik itu berupa gaji maupun tunjangan – tunjangannya. Adanya pemberian gaji dan tunjangan – tunjangan tersebut di atas dapat memacu motivasi semangat kerja pegawai dan tentu saja dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.
5.1.3 Simpulan atas Pelaksanaan Akuntansi Biaya Tenaga Kerja pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Pelaksanaan akuntansi biaya tenaga kerja pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung meliputi pencatatan waktu kerja dan perhitungan jumlah biaya tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Bidang SDM dan Bidang Keuangan. Pemisahan fungsi ini sangat baik untuk perusahaan agar tidak terjadi penyelewengan dalam Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, adapun pelaksanaan akuntansi biaya tenaga kerja yang biasa dilakukan oleh perusahaan manufaktur seperti dibuatnya jurnal pendistribusian dimana gaji langsung diberikan ke pegawai, namun pada perusahaan jasa biasanya hal tersebut tidak
dibuat, tetapi tidak dibuatnya jurnal pendistribusian bukan merupakan suatu penyimpangan dari Prinsip Akuntansi yang berlaku di Indonesia karena dalam hal ini pelaksanaan akuntansi biaya tenaga kerja pada perusahaan jasa tidak bisa disamakan dengan perusahaan manufaktur yang jenis kegiatan perusahaannya berbeda. Oleh karena itu penggolongan tenaga kerja, dan pembebanan biaya tenaga kerja serta pencatatan dan pendistribusiannya pun sebagian diantaranya akan berbeda pula. Alasan tidak dibuatnya jurnal pendistribusian adalah berdasarkan kebijakan akuntansi menurut Direksi perusahaan bahwa jurnal pendistribusian tidak dapat diterapkan pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung yang bergerak dibidang dalam bidang jasa pengelolaan dan pelayanan kebersihan dan dalam hal ini pelaksanaan akuntansi biaya tenaga kerja tidak bisa disamakan dengan perusahaan menufaktur karena jenis kegiatan perusahaan berbeda. Oleh karena itu penggolongan tenaga kerja, pembebanan biaya tenaga kerja serta pencatatan dan pendistribusiannya sebagian diantaranya berbeda pula.
5.2
Saran Berdasarkan hasil kerja praktek, analisis dan pembahasan yang telah
penulis lakukan, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yaitu : 1.
Sebaiknya pengelolaan dalam pelaksanaan akuntansi biaya tenaga kerja di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung yang sudah baik ini tetap terjaga, seperti tidak dibuatnya jurnal pendistribusian di mana gaji langsung diberikan ke pegawai, merupakan suatu ciri prosedur atau pengelolaan dalam pelaksanaan akuntansi biaya tenaga kerja dari perusahaan jasa, sehingga hal tersebut merupakan salah satu pembeda antara prosedur perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur. Jurnal pendistribusian yang biasa dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang tidak dibuat oleh perusahaan jasa khususnya Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung yaitu :
Dr. Biaya Dalam Proses Tenaga Kerja Langsung
Rp xxx
Dr. Biaya Overhead Pabrik Sesungguhnya
Rp xxx
Dr. Biaya Pemasaran
Rp xxx
Dr. Biaya Administrasi dan Umum
Rp xxx
Cr.
Gaji dan Upah
Rp xxx
Oleh Bidang Keuangan khususnya Bidang Pembukuan, Biaya Tenaga Kerja tersebut tidak dapat didistribusikan ke dalam kelompok biaya sesuai dengan departemen – departemen yang ada seperti pada perusahaan manufaktur, Tetapi hal tersebut bukan merupakan suatu yang menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia karena pembukuan perusahaan tetap pada dasarnya merujuk pada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu berdasarkan keputusan direksi No.127 Tahun 2008 tentang “ Kebijakan akuntansi beserta nomornomor kode perkiraan pada neraca dan rugi/laba dalam mengelola administrasi keuangan pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung”. Hal ini diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh Drs. Moch. Djainudin. Dan berdasarkan kebijakan akuntansi menurut Direksi pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung tidak perlu dilakukan pendistribusian biaya tenaga kerja karena hal itu tidak dapat diterapkan, sebab disetiap perusahaan harus disesuaikan dengan kondisi kegiatan perusahaan dimana Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung bergerak dibidang jasa. Adapun jurnal pendistribusian yang penulis sarankan apabila kelak Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung akan melakukan pendistribusian gaji untuk para tenaga kerja, sebagai berikut : Dr. Biaya Yang Masih Harus Dibayar
Rp xxx
Dr. Biaya Perlengkapan dan Tata Usaha
Rp xxx
Dr. Biaya Sumber Daya Manusia
Rp xxx
Cr.
Gaji dan Upah
Rp xxx
2.
Pemberian hak-hak yang telah diberikan oleh perusahaan selama ini seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan beras dan sebagainya tetap dilaksanakan dengan baik sesuai dengan koridor dan kebijakan yang telah diatur oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung berdasarkan kinerja yang telah diberikan oleh para tenaga kerja.
