BAB V SIMPULAN DAN SARAN
Pada Bab V akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil dan pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan. Hasil dan pembahasan terdiri dari kondisi infrastruktur pada permukiman kumuh saat ini, proses pengadaan infrastruktur serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi infrastruktur pada permukiman kumuh yang berlokasi di Kecamatan Denpasar Barat. Pada bagian akhir penulis juga mengajukan beberapa saran yang sekiranya relevan terkait dengan topik penelitian yang dilakukan.
5.1
Simpulan Simpulan yang akan dipaparkan ini diperoleh dari jawaban atas rumusan
masalah yang sudah ditentukan sebelumnya pada Bab I. Hasil dari rumusan masalah tersebut terlebih dahulu dibahas pada Bab IV secara mendetail. Pada sub bahasan simpulan akan dibahas mengenai inti sari dari hasil dan pembahasan dari tiga rumusan masalah yakni, (1) kondisi infrastruktur pada permukiman kumuh saat ini, (2) proses pengadaan infrastruktur serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, (3) faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi infrastruktur pada permukiman kumuh di Kecamatan Denpasar Barat.
5.1.1 Kondisi infrastruktur pada permukiman kumuh saat ini Terdapat 4 jenis infrastruktur yang diteliti yaitu, jaringan air bersih, jaringan jalan, pengelolaan limbah, serta sarana mandi cuci kakus (MCK). Pada
135
136
pengelolaan limbah dibagi lagi menjadi 3 bagian yaitu, drainase, limbah rumah tangga, serta persampahan. Infrastruktur tersebut dijabarkan pada 3 kasus permukiman kumuh yang diambil yaitu, permukiman kumuh di Banjar Jematang, permukiman kumuh di Banjar Buana Asri, serta permukiman kumuh di Banjar Pekandelan. Kondisi infrastruktur pada kasus 1 yaitu permukiman kumuh di Banjar Jematang, Desa Dauh Puri Kauh, dapat dijabarkan sebagai berikut: a.
Jaringan jalan Terdapat 3 tipe jalan pada permukiman kasus 1 yaitu jalan lingkungan,
jalan permukiman (gang), serta jalan-jalan kecil. Jalan lingkungan memiliki lebar ±4 meter dan menggunakan material berupa aspal. Sama halnya dengan jalan lingkungan, jalan permukiman (gang) juga sudah menggunakan material aspal yang merupakan bantuan dari pemerintah. Lebar jalan permukiman adalah ±4 meter. Untuk tipe jalan ketiga, merupakan jalan kecil yang ada di tengah-tengah permukiman dengan lebar ±1-1,5 meter. Material yang digunakan ada yang berupa paving dan semen, namun ada juga yang masih berupa jalan tanah. b.
Jaringan air bersih Terdapat beberapa tipe pemanfaatan sumber air bersih pada permukiman
kumuh di lokasi ini, antara lain: (1) tipe 1, yaitu sumber air bersih yang berupa pompa air yang dapat digunakan oleh seluruh warga permukiman (komunal); (2) tipe 2, yaitu sumber air bersih berupa sumur bor yang juga digunakan bersama, namun hanya dalam lingkup penghuni kost pada satu lahan kontrakan; (3) tipe 3,
137
sumber air bersih yang digunakan secara pribadi oleh satu keluarga pada satu hunian (kontrakan). c.
Pengelolaan limbah Saluran drainase yang terdapat di tengah-tengah permukiman di sepanjang
jalan permukiman memiliki lebar ±20cm dan kedalaman ±30cm, dengan kondisi yang terbuka. Sementara saluran drainase pada jalan lingkungan terlihat cukup baik dengan lebar ± 40cm dan beberapa terlihat dengan kondisi yang tertutup. Sistem pembuangan limbah padat dan cair yang berasal dari kamar mandi dialirkan menuju septictank pada masing-masing kamar mandi umum. Limbah cair buangan dari dapur dan kamar mandi dialirkan melalui pipa-pipa menuju saluran air hujan (got). Saluran ini nantinya akan menuju ke sungai yang merupakan pembuangan terakhir. Untuk pengelolaan sampah pada lingkungan permukiman ini sebagian dilakukan secara swadaya dan sebagian dikelola oleh swasta. Namun masih banyak terlihat masyarakat yang memanfaatkan sungai yang ada dekat permukiman sebagai tempat membuang sampah. d.
Sarana MCK Terdapat tiga tipe sarana MCK di permukiman kumuh ini yaitu kamar
mandi umum/komunal, kamar mandi khusus untuk penghuni kost, serta kamar mandi pribadi.
Kondisi infrastruktur pada kasus 2 yaitu permukiman kumuh di Banjar Buana Asri, Desa Tegal Kertha, dapat dijabarkan sebagai berikut:
138
a.
Jaringan jalan Sama seperti pada kasus 1, pada permukiman kumuh ini terdapat 3 tipe
jalan yaitu jalan lingkungan, jalan permukiman (gang), serta jalan-jalan kecil. Jalan lingkungan merupakan jalan umum (Jalan Resimuka Barat) yang merupakan akses utama untuk menuju Gang VII yang merupakan jalan utama pada permukiman kumuh. Jalan tipe kedua yaitu jalan permukiman/gang yang menggunakan material berupa paving. Jalan tipe ketiga merupakan jalan kecil dengan lebar ±1 meter dan menggunakan perkerasan berupa semen yang merupakan akses bagi penghuni kost. b.
Jaringan air bersih Sumber air bersih pada permukiman kumuh di lokasi ini menggunakan
sumur bor dan sumur gali. Pada rumah kost sumber air bersih berasal dari sumur bor yang digunakan secara bersama-sama oleh pemilik kontrakan dan penghuni kost. Pada hunian dalam bentuk kontrakan, sumber air bersih yang digunakan adalah sumur gali. c.
Pengelolaan limbah Kondisi jaringan drainase pada permukiman ini memiliki lebar got hanya
20cm pada kanan dan kiri jalan. Air yang mengalir pada saluran ini berasal dari saluran drainase diluar permukiman dan dari permukiman itu sendiri. Limbah dapur dialirkan pada saluran drainase (got) yang merupakan saluran pembuangan air hujan. Sedangkan untuk limbah padat terdapat septictank pada masing-masing kamar mandi.
139
Kondisi persampahan pada setiap hunian sudah menyediakan tempat sampahnya sendiri yang diletakkan di depan rumah masing-masing di pinggir jalan yang nantinya akan dipungut oleh petugas. Selain itu terdapat juga warga yang membuang sampahnya di lahan kosong ataupun langsung ke sungai yang ada di dekat permukiman tersebut. d.
Sarana MCK Terdapat 2 jenis sarana MCK pada permukiman kumuh di Banjar Buana
Asri ini. Jenis yang pertama adalah kamar mandi komunal yang ada pada 1 blok hunian berupa kontrakan/kost, dan yang kedua adalah kamar mandi pribadi yang digunakan oleh penghuni kontrakan secara pribadi.
Kondisi infrastruktur pada kasus 3 yaitu permukiman kumuh di Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan Kelod, dapat dijabarkan sebagai berikut: a.
Jaringan jalan Terdapat 3 tipe jalan pada permukiman ini, yaitu jalan lingkungan dan jalan
permukiman/gang, serta jalan kecil pada 1 blok hunian (kost). Jalan lingkungan yaitu Jalan Kertapura adalah jalan umum yang menjadi akses utama menuju Gang Segina VI, dengan lebar ±4 meter dan material berupa aspal. Tipe jalan yang kedua adalah jalan permukiman (Gang Segina VI), dengan kondisi jaringan jalan berupa perkerasan semen dengan lebar ±4 meter. Tipe jalan ketiga adalah jalan kecil yang ada pada 1 blok hunian dalam bentuk kost dengan lebar ±1,5 meter dan perkerasan berupa material semen. Jalan ini juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan aktifitas
140
b.
Jaringan air bersih Sumber air bersih di lokasi permukiman ini menggunakan sumur bor,
sumur gali, serta ada beberapa yang sudah menggunakan PAM. Berdasarkan fungsinya, sumber air bersih yang digunakan dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu, sumber air bersih yang digunakan secara komunal serta sumber air bersih yang digunakan secara pribadi. c.
Pengelolaan limbah Saluran drainase dibuat memanjang di pinggir jalan dari jalan besar hingga
masuk ke jalan permukiman. Lebar saluran ini ±20 cm dengan kondisi sebagian terbuka pada bagian barat dan sebagian lagi ditutup menggunakan semen. Untuk sistem pembuangan limbah di permukiman kumuh ini sudah menggunakan Sanimas. Pada permukiman ini, sampah dipungut oleh petugas yang dibayar oleh warga melalui dusun atau banjar. Terdapat bak sampah umum yang terdapat di ujung jalan dekat dengan jalan besar. Selain itu terdapat juga beberapa titik yang digunakan oleh warga sebagai tempat membuang sampah secara tidak bertanggung jawab. d.
Sarana MCK Berdasarkan penggunaannya, sarana MCK dapat dibedakan menjadi 2 jenis
yaitu, kamar mandi komunal serta kamar mandi pribadi. Kamar mandi komunal terdapat pada 1 blok hunian (kost), sedangkan sarana MCK yang digunakan secara pribadi terdapat pada hunian 1 keluarga.
141
5.1.2 Proses pengadaan infrastruktur dan pihak yang terlibat didalamnya Proses pengadaan infrastruktur pada permukiman kumuh dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu, tahap pada awal perkembangan, tahap perencanaan, tahap pembiayaan, tahap pelaksanaan, tahap pengelolaan, serta tahap perbaikan. Pada masing-masing tahap terdapat pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan infrastruktur permukiman kumuh ini meliputi, pemilik lahan, warga permukiman, pihak pemerintah, pihak banjar, pihak desa, serta pihak swasta. Secara keseluruhan terdapat 2 tipe tahapan proses pengadaan infrastruktur pada permukiman kumuh, yaitu: 1. Awal perkembangan perencanaan pembiayaan pelaksanaan pengelolaan 2. Awal perkembangan pengelolaan perbaikan Tipe pertama dialami oleh kasus 1 dan kasus 3, sedangkan tipe kedua dialami oleh permukiman kumuh kasus 2. Pada kedua tipe proses pengadaan infrastruktur ini tidak semua tahapan-tahapan yang telah disebutkan sebelumnya dilalui oleh tiaptiap kasus permukiman kumuh yang diteliti. Pihak-pihak yang terlibat juga memiliki peran yang berbeda dalam setiap tahapan pada masing-masing kasus.
5.1.3 Faktor pengaruh dari kondisi infrastruktur permukiman kumuh Dalam kondisi serta proses pengadaan infrastruktur terdapat beberapa dasar pertimbangan ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi infrastruktur tersebut. Faktor-faktor tersebut yaitu, status lahan, kondisi fisik infrastruktur yang ada, hak milik lahan, potensi pada site, sumber daya manusia, serta kondisi site
142
permukiman. Keseluruhan faktor-faktor tersebut dapat digolongkan kembali menjadi 3 faktor secara makro yakni: 1.
Faktor alam, meliputi faktor potensi pada site dan kondisi site permukiman. Faktor potensi site merupakan potensi-potensi alami di sekitar permukiman yang dimanfaatkan oleh warga permukiman kumuh seperti sungai dan lahan kosong. Sementara yang dimaksud dengan kondisi site permukiman dalam hal ini adalah kemiringan site yang juga mempengaruhi dalam mambangun saluran pembuangan pada permukiman kumuh.
2.
Faktor buatan, meliputi kondisi fisik permukiman/infrastruktur yang sudah ada. Kondisi fisik permukiman dalam hal ini adalah kondisi lingkungan pada permukiman yang juga terkait dengan kondisi infrastruktur yang sudah ada sebelumnya yang dimanfaatkan oleh warga permukiman kumuh itu sendiri.
3.
Faktor sosial, meliputi status lahan, hak milik lahan, serta sumber daya manusia.
5.2
Saran Pada pokok bahasan ini akan disampaikan beberapa saran atau usulan bagi
pihak-pihak maupun masyarakat yang terlibat di dalamnya, berdasarkan atas simpulan hasil penelitian sebelumnya. 1.
Kebijakan dalam proses pengadaan infrastruktur pada permukiman perkotaan agar lebih diperjelas dan dipertegas mengenai dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dalam proses pemberian bantuan. Hal ini
143
dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan social antara permukiman satu dengan lainnya. 2.
Pemerintah agar lebih memperhatikan kondisi fisik permukiman kumuh terkait kondisi infrastruktur yang merupakan komponen penting dalam suatu permukiman, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya wabah penyakit akibat kondisi infrastruktur permukiman yang buruk.
3.
Pemilik lahan dan dan penyewa lahan (warga permukiman) dalam hal ini merupakan
pihak
yang
memiliki
peran
terpenting
yang
dapat
mempengaruhi kondisi permukiman menjadi layak huni maupun tidak. Diharapkan kepada pemilik lahan yang merupakan pihak yang berperan pada awal perkembangan permukiman tersebut untuk lebih memperhatikan dan mengelola kondisi jaringan infrastruktur pada permukiman yang berdiri diatas lahan miliknya. 4.
Untuk warga permukiman agar lebih bertanggung jawab pada proses pengelolaan jaringan infrastruktur pada hunian masing-masing serta tidak merusak lingkungan sekitar untuk dimanfaatkan agar terlihat layak huni bagi mereka maupun bagi lingkungan sekitarnya.
5.
Mempertegas aturan-aturan yang berasal dari Desa maupun Banjar berupa sanksi-sanksi permukiman.
jika
terjadi
tindakan
perusakan
lingkungan
sekitar
