BAB V SIMPULAN DAN SARAN
V.1
Simpulan Perencanaan pajak dilakukan sebagai usaha perusahaan didalam memenuhi
peraturan yang berlaku atas Pajak Pertambahan Nilai. Setelah penulis melakukan evaluasi terhadap penerapan perencanaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT Gema Nada Pertiwi, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu : •
PT Gema Nada Pertiwi merupakan perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak berupa produk rekaman suara, telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
•
Di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dimana pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP, dipungut dan disetor PT Gema Nada Pertiwi dengan cara penebusan Stiker Lunas PPN, menggunakan Pajak Masukan dan Surat Setoran Pajak (SSP). Cara penebusan dan penggunakan Stiker Lunas PPN yang dilakukan oleh PT Gema Nada Pertiwi diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Rekaman Suara.
•
PPN yang timbul atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak berupa produk rekaman suara, maka perusahaan mengalikan tarif 10% dengan Harga Jual Rata-rata sebagai Dasar Pengenaan Pajak, dimana Harga Jual Ratarata produk rekaman suara telah ditetapkan sesuai dengan jenis produk rekaman
80
suara yang telah diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP81 / PJ / 2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Rekaman Suara. •
Setiap produk rekaman suara yang telah dibubuhi Stiker Lunas PPN oleh PT Gema Nada Pertiwi menandakan bahwa produk tersebut adalah asli dan telah disetor atau Lunas PPN oleh perusahaan.
•
Sebagai bukti pemungutan pajak, PT Gema Nada Pertiwi menggunakan 2 (dua) jenis faktur pajak yaitu, Faktur Pajak Sederhana dan Faktur Pajak Standar.
•
Untuk setiap transaksi pembelian atau perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, PT Gema Nada Pertiwi sebagai Pengusaha Kena Pajak memperoleh Faktur Pajak Standar lembar ke-1 sebagai bukti pembayaran pajak atau sebagai bukti Pajak Masukan yang akan digunakan untuk penebusan Stiker Lunas PPN atau dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama atau masa pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya.
•
Pajak Masukan yang diperhitungkan PT Gema Nada Pertiwi untuk penebusan Stiker Lunas PPN hanya terbatas pada pembayaran PPN yang telah ditetapkan pada Pasal 7 ayat 3 – 4 KEP-81/PJ/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara.
•
Semakin besar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran maka semakin kecil pajak yang perusahaan harus bayar ke negara.
•
SPT Masa PPN adalah surat yang oleh PT Gema Nada Pertiwi digunakan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan untuk melaporkan tentang
81
Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran serta pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh perusahaan dan atau pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. •
Perusahaan telah menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan baik namun belum optimal karena ada beberapa peraturan yang belum dipenuhi, antara lain : o Perusahaan tidak menyertakan fotokopi Surat Ijin Usaha Industri Rekaman atau Surat Ijin Usaha Perdagangan pada saat mengajukan permohonan penebusan Stiker Lunas PPN, dimana akibat masalah ini, besar kemungkinan Kanwil DJP Jakarta Barat tidak dapat melakukan proses dalam memenuhi permohonan penebusan Stiker Lunas PPN perusahaan pada saat penelitian terhadap kelengkapan dokumen pendukung atas surat permohonan yang diajukan. o Faktur Pajak Standar yang dibuat perusahaan sebagai bukti penyerahan BKP dan atau JKP dan yang diperoleh perusahaan sebagai bukti perolehan BKP dan atau JKP tidak lengkap atau cacat karena ada baris yang ternyata tidak diisi, yaitu pada baris (Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijin*) tidak dicoret pada bagian yang tidak perlu sebagaimana diminta dalam catatan bagian bawah sebelah kiri. o PT Gema Nada Pertiwi mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran yang ada di Faktur Pajak Cacat. o Faktur Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tetap dilaporkan dalam SPT Masa PPN sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
82
Tentunya hal ini dapat merugikan perusahaan yang mengakibatkan pemborosan sumber daya perusahaan, seperti waktu, tenaga dan ekonomi.
V.2
Saran Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan berdasarkan evaluasi yang telah
dilakukan adalah : •
Sebagai efisiensi Pajak Keluaran berkaitan dengan penerbitan Faktur Pajak yaitu: -
Pastikan bahwa penerbitan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan, baik waktu maupun validitasnya.
-
Terbitkan Faktur Pajak keluaran pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan apabila karakteristik penjualan produknya menunjukkan bahwa piutang usaha dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu bulan. Dengan cara demikian, pelunasan PPN Keluaran ke kas negara dapat ditunda.
-
Pastikan bahwa potongan harga tercantum dalam Faktur Pajak Standar agar Dasar Pengenaan PPN-nya dapat berkurang sebesar potongan harga tersebut.
•
Sebagai efisiensi Pajak Masukan berkaitan dengan penerbitan Faktur Pajak yaitu: -
Pastikan bahwa Faktur Pajak yang diterima perusahaan telah dibuat atau diisi dengan lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar Pajak Masukan yang ada di Faktur Pajak Standar tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.
-
Untuk Faktur Pajak yang sudah terlanjur perusahaan terima dalam keadaan cacat, maka atas Faktur Pajak yang cacat tersebut perusahaan dapat meminta Faktur Pajak Standar Pengganti kepada penjual BKP atau JKP serta 83
melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN pada masa pajak dimana Fakur Pajak Standar Pengganti tersebut dilaporkan. -
Lakukan transaksi dengan pemasok yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak agar seluruh pajak masukannya dapat dikreditkan.
•
Agar perusahaan lebih teliti dan berhati-hati di dalam membuat dan menerima Faktur Pajak Standar terutama pada baris (Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijin) supaya di coret yang tidak perlu sebagaimana diminta dalam cacatan sebelah kiri bagian bawah Faktur Pajak.
•
Melakukan penelaahan pajak terhadap keseluruhan kewajiban perpajakan yang ada dan pelaksanaannya, baik dari cara penghitungan, pemungutan, penyetoran, pelunasan, maupun pelaporan untuk mengetahui apakah semua perencanaan pajak yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan selama ini telah sesuai dengan rencana dan peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari sanksi perpajakan yang dapat merugikan perusahaan.
•
Sebaiknya perusahaan melaksanakan peraturan
perpajakan yang berlaku
sehingga dapat terhindar dari sanksi perpajakan.
84