BAB V SIMPULAN DAN SARAN
V.1.
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pajak
penghasilan badan yang dilakukan oleh PT Bank MAJU, maka dengan hasil penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 1. Dalam menerapkan perencanaan pajak, PT Bank MAJU belum sepenuhnya melaksanakan perencanaan secara optimal, bahkan cenderung tidak melakukan perencanaan pajak. Hal ini terbukti dari belum dilakukannya pembukuan secara fiskal, akibatnya banyak akun-akun yang harus dikoreksi, baik koreksi positif maupun koreksi negatif. Selama ini dalam menghitung jumlah pajak terutang PT Bank MAJU hanya berdasarkan laporan keuangan komersil. Dari hasil rekonsiliasi antara laporan keuangan komersil dan laporan secara fiskal sebelum perencanaan pajak, jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar sebesar Rp 45.468.891.504, sedangkan jumlah pajak terutang yang ditanggung PT Bank MAJU berdasarkan perhitungan laporan komersil sebesar Rp 49.384.253.600. Maka artinya
PT
Bank
MAJU
mengalami
pemborosan
sumber
daya
sebesar
Rp3.915.362.096, hal ini jelas sangat merugikan perusahaan. 2. PT Bank MAJU mempunyai account representative pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana perusahaan tersebut terdaftar, jadi apabila ada kesalahan atau kekeliruan atas SPT (baik SPT Masa maupun SPT Tahunan) yang disampaikan maka akan langsung diberitahukan oleh pihak KPP.
90
3. PT Bank MAJU belum memiliki unit/divisi khusus yang menangani masalah perpajakan. padahal dari hasil evaluasi dan wawancara yang dilakukan penulis banyak terdapat masalah tentang perpajakan, diantaranya, selama ini PT Bank MAJU hanya mempunyai satu orang pegawai yang menangani perpajakan dan perusahaan tidak mengizinkan untuk menggunakan jasa konsultan pajak eksternal. Selain itu, pegawai yang menangani masalah perpajakan masih belum betul-betul tahu dan memahami tentang peraturan perpajakan, sebab masih ada pos-pos yang dianggap sebagai grey area, akibatnya dapat berpotensi kesalahan dalam melaporkan jumlah pajak terutang. Perusahaan juga sering mengalami keterlambatan dalam melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan), hal ini mengakibatkan perusahaan dikenakan sanksi administrasi. 4. Dalam hal pemakaian jasa pihak ketiga yang terkait dengan kewajiban memotong PPh Pasal 23 terhadap jasa yang digunakan, seperti jasa konsultan manajemen, jasa konsultan hukum dan jasa pemeliharaan gedung dan ruangan kantor, pihak PT Bank MAJU belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang dipakai. Hal ini terlalu beresiko apabila dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dan atau 100% dari jumlah pokok pajak sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Pajak Penghasilan. 5. PT Bank MAJU telah menanggung PPh Pasal 21 atas karyawannya sebesar pajak yang harus dibayar karyawan tersebut. Tanggungan PPh Pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk Tunjangan PPh Pasal 21, hal ini merupakan salah satu perencanaan pajak yang baik. 6. PT Bank MAJU melaporkan pendapatan atas sewa ruangan sebesar Rp 312.395.212 sebagai penghasilan yang belum dikenakan pajak, padahal berdasarkan Kep91
227/PJ./2002 penghasilan atas sewa tanah dan bangunan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final, oleh karena itu penghasilan tersebut tidak perlu dilaporkan kembali ke dalam SPT Tahunan dan merupakan koreksi negatif. 7. Terdapat beberapa biaya yang harus dikoreksi positif karena bukan merupakan pengeluaran yang dapat dijadikan biaya, seperti beban representasi pihak ketiga, beban keanggotaan olahraga, beban HUT/peresmian/perayaan serta beban lain-lain 8. Beban Kendaraan Bermotor sebesar Rp 7.531.126.070 yang didalamnya termasuk biaya perolehan serta perawatan mobil sedan yang digunakan oleh direksi hanya dapat dijadikan biaya sebesar 50% dari jumlah pengeluaran untuk perolehan dan perawatan mobil sedan tersebut sesuai ketentuan dalam Kep-220/PJ./2002. 9. Beban Representasi pihak ketiga sebesar Rp 730.625.580 tidak dapat dijadikan biaya karena tidak ada bukti nominatif didalam SPT, sebab sesuai dengan SE27/PJ.22/1986 biaya representasi dapat dibebankan apabila dibuat daftar nominatif. 10. PT Bank MAJU memberikan fasilitas berupa membership lapangan golf bagi para pejabat perusahaan. Fasilitas tersebut tidak dapat dibiayakan karena termasuk natura atau kenikmatan yang diberikan perusahaan. 11. Dari hasil perencanaan pajak yang telah dimaksimalkan, menunjukkan bahwa sebenarnya PT Bank MAJU dapat melakukan penghematan beban pajak sebesar Rp4.768.097.147.
V.2.
Saran Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap PT Bank
MAJU, maka penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan
92
dan masukan yang bermanfaat bagi PT Bank MAJU untuk menerapkan perencanaan pajak secara maksimal, antara lain: 1. PT Bank MAJU agar selalu membuat laporan keuangan fiskal yang bertujuan sebagai sarana untuk mengetahui jumlah pajak terutang dan tidak menggunakan laporan keuangan komersil dalam menghitung besarnya pajak terutang. 2. PT Bank MAJU sebaiknya merekrut pegawai yang benar-benar mengetahui dan memahami serta dapat menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Pegawai tersebut harus memiliki background akuntansi perpajakan yang baik, jika perlu pernah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan perpajakan Brevet “A, B dan C”. Perusahaan juga perlu memberikan pelatihan ataupun seminar (berkala) tentang perpajakan agar para pegawai setidaknya mengerti tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). 3. Dalam hal pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang digunakan, PT Bank MAJU tidak selalu melakukan pemotongan pajak atas jasa tersebut, hal ini dapat berpotensi dikenakan sanksi administrasi. Untuk perencanaan pajaknya, PT Bank MAJU dapat menggunakan metode gross up dalam menghitung PPh Pasal 23 yang harus disetor. 4. Untuk penghasilan yang diterima dan telah dikenakan PPh final, seperti penghasilan dari sewa ruangan ataupun sewa tanah, tidak perlu dihitung kembali ke dalam SPT Tahunan. 5. Pada beban representasi pihak ketiga perusahaan tidak membuat atau mencantumkan daftar nominatif biaya-biaya tersebut ke dalam SPT Tahunan, akibatnya beban tersebut tidak dapat dianggap sebagai biaya. Untuk selanjutnya perusahaan harus membuat atau melampirkan daftar nominatif tersebut ke dalam SPT Tahunan agar dapat diperhitungkan sebagai biaya. 93
6. Fasilitas keanggotaan olahraga bagi para pejabat yang dibebankan perusahaan tidak dapat dijadikan biaya, solusinya yaitu dengan cara memberikan tunjangan olahraga bagi para pejabat perusahaan. Dengan begitu tunjangan tersebut dapat dibiayakan dan menjadi objek PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pejabat perusahaan yang bersangkutan. 7. PT Bank MAJU agar lebih memaksimalkan perencanaan pajaknya. Sebagai bahan pertimbangan bahwa sebenarnya perusahaan dapat lebih menghemat beban pajak contohnya seperti perencanaan pajak yang telah penulis lakukan. 8. Perusahaan dapat melakukan evaluasi berkala (bulanan/triwulan) atas semua pembukuan, pemenuhan perpajakan dan pelaksanaan perencanaan pajaknya. Hal tersebut bertujuan untuk perbaikan, pembetulan dan penyesuaian yang diperlukan.
94
