BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan data dan hasil analisis maka penelitian ini menyimpulkan bahwa dari variabel-variabel bebas yang digunakan, yaitu anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan tingkat pertumbuhan ekonomi telah terbukti dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan. 1. Pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota se DIY dalam bidang pendidikan memberikan pengaruh berbanding lurus terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan hubungan tidak langsung antara anggaran pendidikan dan tingkat kemiskinan. Hasil dari alokasi anggaran pendidikan untuk mengurangi kemiskinan dapat terlihat setelah masyarakat yang menerima manfaat dari belanja pemerintah tersebut, lulus dari sekolah dan mendapat pekerjaan atau upah yang meningkatkan taraf hidupnya. Anggaran pendidikan yang besar juga masih berfokus pada kuantitas dan bukan kualitas pendidikan, sehingga hasil pendidikan yang dirasakan oleh masyaarakat miskin pun menjadi kurang berkualitas. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penghambat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menyebabkan produktifitas rendah. Kurang efektifnya alokasi anggaran pendidikan yang sebagian besar digunakan untuk kesejahteraan tenaga pengajar juga menyebabkan distribusi anggaran pendidikan menjadi tidak merata khususnya bagi masyarakat miskin. 2. Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan pengaruh yang lebih baik terhadap masyarakat miskin dibanding anggaran pendidikan yaitu berpengaruh negatif
76
dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini membuktikan bahwa subsidi bidang kesehatan dapat menurunkan tingkat kemiskinan karena memiliki dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Biaya kesehatan yang terjangkau, bantuan biaya kesehatan dan peningkatan wawasan kesehatan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. 3. Anggaran perlindungan sosial terbukti signifikan menurunkan kemiskinan. Jaminan sosial memiliki dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin, baik itu berupa dana atau bantuan tunai maupun berupa barang modal kerja. Bantuan yang berupa bantuan tunai seperti santunan kematian, santuan bagi lansia dan sebagainya sangat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jaminan perlindungan sosial yang diberikan dalam bentuk barang modal usaha juga telah membantu menggerakkan usaha kecil dan meningkatan pendapatan yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat. 4. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se DIY juga dapat menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi terbukti secara signifikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung.
5.2 Implikasi Kebijakan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah multi dimensi sangat membutuhkan peran pemerintah sebagai fasilitator. Keberpihakan kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi dan
77
peningkatan kualitas hidup masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia terbukti memegang peran utama dalam menanggulangi kemiskinan. 1. Kebijakan dalam bidang pendidikan sebaiknya tidak hanya berfokus pada pendidikan dasar 9 tahun, tetapi juga memperhatikan pemerataan dan kemudahan akses terhadap pendidikan menengah atas khususnya pendidikan kejuruan. Pemberian subsidi pendidikan yang berupa pembebasan biaya sekolah bulanan hendaknya diaplikasikan hingga tingkat sekolah menengah atas atau kejuruan. Sekolah kejuruan akan membekali siswa, khususnya dari masyarakat miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja, sehingga dapat memutuskan rantai kemiskinan. 2. Alokasi anggaran bidang kesehatan perlu ditingkatkan khususnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. Peningkatan kualitas layanan kesehatan antara lain subsidi kesehatan untuk penyakit berat, penyakit yang membutuhkan tindakan operasi, persalinan baik normal maupun yang memerlukan tindakan lain, serta pengoptimalan waktu layanan di puskesmas sampai dengan sore atau malam hari. Serta diperlukan peningkatan kegiatan terkait penambahan wawasan kesehatan bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjaga kesehatan secara mandiri. 3. Program perlindungan sosial menjadi salah satu harapan bagi masyarakat miskin untuk dapat memulai usaha mandiri. Penetapan sasaran program yang tepat menjadi kunci utama keberhasilan dari program ini. Selain itu, perlu adanya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memantau kondisi
78
masyarakat penerima bantuan dan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan selanjutnya. 4. Perekonomian yang sustainable menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan dan merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai dengan didukung kualitas sumber daya manusia yang memadai, hal tersebut hendaknya senantiasa menjadi fokus dari kebijakan pemerintah. 5. Dalam hal alokasi anggaran pemerintah agar lebih ditingkatkan pada proporsi belanja langsung, menjaga efektifitas dan efisiensi anggaran, ketepatan waktu dan sasaran program yang didasarkan pada hasil monitoring evaluasi program.
5.3 Keterbatasan Karena keterbatasan data yang tersedia, maka penelitian ini menggunakan data sekunder dengan periode yang relatif pendek dari tahun 2007-2012. Data pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD atau realisasi APBD dan tidak membahas mengenai program pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah kabupaten/kota tanpa melalui APBD kabupaten/kota. Analisis data kemiskinan juga menggunakan metoda analisis pada tahun berjalan, sedangkan untuk anggaran pendidikan dimungkinkan berpengaruh jangka panjang. Penelitian lebih lanjut dimungkinkan untuk meneliti dampak dari pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang.
79
5.4. Saran Beberapa saran bagi penelitian lebih lanjut adalah: 1. bila memungkinkan, periode penelitian sebaiknya diperpanjang untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat; 2. data anggaran yang lebih spesifik yaitu anggaran dari SKPD yang mengampu bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial menarik untuk diteliti dan dapat menjadi evaluasi bagi pengalokasian anggaran pada SKPD terkait; 3. analisis anggaran pendidikan terhadap tingkat kemiskinan juga dimungkinkan untuk diteliti dalam jangka panjang untuk mengetahui berapa lama investasi pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan; 4. analisis menggunakan data primer, bila tersedia, akan mendukung kualitas hasil penelitian.
80
