BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis data, maka dapat ditarik simpulan. 1. Rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah di Kabupaten Bulungan disebabkan oleh 7 faktor yaitu pelaksanaan anggaran dan kemampuan kontraktor, penganggaran, komitmen organisasi, pengendalian dan pengawasan internal, kompetensi
SDM pengadaan barang/jasa, kompetensi SDM
pengelolaan keuangan, dan regulasi. Ketujuh faktor yang terbentuk mampu menjelaskan variasi sebesar 61,506 persen dari seluruh variasi yang ada, sedangkan sisanya sebesar 38,494 persen dijelaskan oleh faktor lain selain tujuh faktor tersebut. 2. Hasil
analisis
deskriptif
kualitatif
terhadap
ketujuh
faktor
tersebut
menunjukkan bahwa: a. faktor pelaksanaan anggaran dan kemampuan kontraktor Permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan anggaran dan kemampuan kontraktor antara lain penetapan APBD-P sudah mendekati akhir tahun, kebiasaan PNS atau kontraktor yang menunda pekerjaannya, kurangnya koordinasi, permasalahan administrasi pencairan dana, SKPD tidak mempedomani anggaran kas yang sudah disusunnya, kontraktor cenderung memilih termin secara sekaligus, kemampuan teknis kontraktor yang
kurang memadai, dan adanya kontraktor yang menyerahkan seluruh pekerjaan utama kepada subkontraktor. b. faktor penganggaran Permasalahan dalam penganggaran adalah terlambatnya pembahasan RKASKPD/PPKD dan penyusunan RAPBD yang berakibat pada keterlambatan penetapan APBD, serta keterlambatan penetapan pejabat yang terkait dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran di SKPD. c. faktor komitmen organisasi Beberapa masalah yang terkait dengan komitmen organisasi adalah belum adanya Analisis Standar Belanja (ASB), komitmen untuk membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan riil, keterlambatan penetapan SK Bupati tentang standarisasi satuan harga, dan komitmen meningkatkan kapasitas internet LPSE. d. faktor pengendalian dan pengawasan internal Permasalahan yang terkait dengan pengendalian dan pengawas internal antara lain kurangnya pengendalian dalam penyusunan harga satuan barang/jasa sehingga harga yang ditetapkan terlalu rendah/ terlalu tinggi, tidak membuat jadwal pengadaan yang baik, terlambatnya usulan pengadaan dari SKPD ke ULP, dan lemahnya pengawasan internal termasuk oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. e. faktor kompetensi SDM pengadaan barang/jasa Masalah yang terkait dengan kompetensi SDM PBJ adalah keterbatasan PNS yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa, keengganan untuk
87
menjadi pejabat pengadaan karena tidak seimbangnya risiko dengan imbalan yang diterima, dan terlalu berhati-hati/kurang kompeten. f. faktor kompetensi SDM pengelolaan keuangan Permasalahan dalam kompetensi SDM pengelolaan keuangan antara lain kesalahan penentuan rekening belanja, kurangnya pelatihan pengelolaan keuangan, kurangnya jumlah SDM yang memahami pengelolaan keuangan di SKPD, tidak adanya penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas dalam penyerapan anggaran belanja. g. faktor regulasi Peraturan tentang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa yang sering berubah-ubah membuat PNS perlu memahami dan menyesuaikan agar tidak salah dalam melaksanakan kegiatan, dan aturan berupa petunjuk pelaksanaan DAK dan Bantuan Provinsi terlambat diterima Pemda.
5.2 Implikasi Berdasarkan simpulan di atas, ketujuh faktor penyebab rendahnya penyerapan belanja memiliki implikasi pada kinerja pemerintah daerah, dan berakibat pada lambatnya layanan/manfaat yang diterima masyarakat serta mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Diharapkan Pemda Bulungan mampu mengevaluasi faktor-faktor tersebut agar peristiwa rendahnya serapan belanja tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut. 1. Untuk mempercepat pelaksanaan anggaran di SKPD maka:
88
a. pengguna anggaran (PA) menetapkan SK Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK, PPK, Pejabat Pengadaan, PPHP, dan Pengawas Lapangan) dan mengusulkan KPA serta Bendahara ke Bupati sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat tersebut tidak terikat tahun anggaran. PA mempercepat usulan anggota Pokja dari SKPD untuk diangkat menjadi anggota Pokja ULP, dan segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan setelah RAPDB disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD; b. pemda harus memiliki pola khusus untuk memutasi PNS pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa sehingga tidak menghambat percepatan serapan belanja, misalnya mutasi dapat dilakukan jika semua kegiatan telah selesai dipertanggungjawabkan; c. BPKAD harus meningkatkan koordinasi dengan kecamatan di wilayah calon penerima hibah, bansos dan bantuan kepada desa, serta mengadakan pelatihan membuat pertanggungjawaban dana/SPJ hibah, bansos, dan bantuan keuangan tersebut. 2. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran harus ada komitmen yang kuat dari seluruh stakeholders dan fokus menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan skala prioritas, menyusun ASB, dan menyusun anggaran secara tepat waktu dan realistis sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan menghilangkan kepentingan individu/kelompok.
89
3. Untuk perencanaan dan penganggaran belanja pegawai hendaknya TAPD meningkatkan koordinasi dengan BKD dan melibatkan SKPD dalam menentukan plafon anggaran belanja pegawai di SKPDnya. 4. PA hendaknya meningkatkan pengendalian internal agar keterlambatan pekerjaan dan kesalahan administrasi dapat diminimalisir serta kepada Inspektorat agar meningkatkan pengawasan kepada SKPD mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. 5. Untuk meningkatkan kompetensi SDM PBJ, maka Pemda Bulungan harus: a. meningkatkan alokasi anggaran penyelenggaraan pelatihan dan ujian sertifikasi ahli PBJ; b. memberikan honorarium kepada para pejabat PBJ sesuai dengan beban kerja dan resiko yang dihadapinya serta memberikan promosi jabatan sesuai dengan prestasi pejabat PBJ; c. mengevaluasi kompetensi SDM PBJ di SKPD dan di ULP. 6. Untuk meningkatkan kompetensi SDM Pengelolaan Keuangan, maka Pemda Bulungan harus: a. meningkatkan alokasi anggaran penyelenggaraan pelatihan
pengelolaan
keuangan; b. menambah tenaga akuntansi dan teknis, melalui perekrutan CPNS minimal D3 Akuntansi dan D3 Teknik, serta membuat pola reward dan punishment yang disesuaikan dengan jumlah anggaran yang dikelola setiap SKPD secara lebih proporsional. 7. Untuk memudahkan Pemda dalam mengelola APBD, maka:
90
a. regulasi dari pemerintah pusat hendaknya tidak terlalu sering berubah karena butuh waktu bagi Pemda untuk memahami dan mengaplikasikannya sehingga dapat memperlambat penyerapan belanja; b. mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) agar DAK dapat dicairkan secara sekaligus. 5.3 Keterbatasan 1. Penelitian ini fokus pada Pemerintah Kabupaten Bulungan sehingga kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini tidak dapat digeneralisasi pada pemerintah daerah se-Indonesia. 2. Responden kuesioner dalam penelitian ini berjumlah 168 orang berasal dari 29 SKPD saja atau 58 persen dari total 50 SKPD di Kabupaten Bulungan karena keterbatasan waktu penelitian. Responden wawancara terbatas pada responden yang berlokasi di dalam kota.
5.4 Saran Saran untuk peneliti berikutnya yang tertarik dengan topik penelitian sejenis antara lain sebagai berikut. 1. Menambah
jumlah
sample
dan
memperluas
penelitiannya
sehingga
kesimpulan yang diambil dapat digenarilisasi. 2. Menambah jumlah responden yang berasal dari pemerintah provinsi yang menangani transfer bantuan keuangan provinsi ke kabupaten dan responden dari Kementerian Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan yang menangani transfer Dana Alokasi Khusus (DAK).
91
