BAB V SIMPULAN DAN SARAN
V.1.
Simpulan Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis berkenan dengan
dampak penerapan Tax Holiday (pembebasan pajak) pada penanaman modal asing di Indonesia pada bab sebelumya. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Tax Holiday memiliki pengertian kebijakan dan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada penanam modal di Indonesia berupa pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan. Fasilitas tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 130/PMK 0.11/2011 pada 15 Agustus 2011. Kehadiran Tax Holiday merupakan turunan, hierarchy dan bentuk justifikasi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 18 (5) dan PP (Peraturan Pemerintah) No.94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan Pasal 29 dan Pasal 30. b. Tujuan diberlakukannya Tax Holiday adalah dalam rangka meningkatkan nilai investasi dan memperbaiki iklim ekonomi Indonesia menuju iklim yang kondusif. Tax Holiday merupakan penerapan untuk tujuan jangka panjang dalam rangka menarik investor, khususnya peran investor asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Ekspansi industri dan pembenahan infrastruktur negara merupakan bagian dari tujuan penerapan kebijakan ini, khususnya ekspansi pada sektor industri pionir yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki 136
nilai
strategis
bagi
perekonomian
nasional.
Karena
diyakini
dengan
memaksimalkan investasi pada sektor industri tersebut menimbulkan efek domino pada sektor industri kecil dan mikro. c. Dua faktor utama Tax Holiday diberlakukan di Indonesia. Pertama Indonesia membutuhkan dukungan kebijakan fiskal untuk menarik investasi asing langsung dan yang kedua adalah faktor persaingan tingkat regional dalam menarik investasi. Dan di masa sekarang, Indonesia memiliki empat faktor yang mendukung keberlangsungan investasi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Keempat faktor tersebut adalah jumlah penduduk yang sangat besar, biaya tenaga kerja yang relatif murah, ketersediaan lahan yang lebih luas, dan masih memiliki sumber daya alam yang banyak. Maka kebijakan Tax Holiday dapat menjadi harapan dalam rangka menarik investasi asing langsung. d. Selain peningkatan investasi, keberadaan Tax Holiday juga dikarenakan rasa motivasi yang tumbuh akibat persaingan ekonomi yang semakin ketat terhadap negara-negara berkembang lainnya yang telah menerapkan kebijakan ini lebih dulu seperti Malaysia dan Thailand. e. Tujuan peningkatan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak bisa berhasil apabila hanya mengandalkan fasilitas Tax Holiday saja, karena fasilitas ini hanya berperan sebagai “pemanis” untuk menarik minat investor asing. Usaha lain yang dapat dilakukan seperti penciptaan birokrasi investasi yang lebih mudah dan sederhana, kepastian hukum yang kuat dan implementasi otonomi daerah yang harus sudah jelas serta penghindaran prektek pungutan liar (pungli).
137
f. Meskipun implikasi dari penerapan Tax Holiday belum dapat terlihat signifikansinya karena kebijakan tersebut baru saja diterapkan. Namum analisis dampak dari kebijakan ini adalah Tax Holiday diyakini merupakan pemilihan alternatif yang tepat oleh pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan infrastruktur
Indonesia
dikarenakan
faktor
lingkungan
industri
yang
menjanjikan, khususnya pada sektor industri pionir yang memberikan banyak peluang pada Tax Holiday untuk berperan dalam peningkatan investasi tersebut. Dampak tersebut diharapkan berupa pencapaian target realisasi investasi sebesar Rp 283.5 triliun di 2012 dan sampai dengan Rp 506.9 triliun di
2014,
pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7.7% di 2014, penyerapan tenaga kerja yang meningkat 4 kali lipat dari pencapaian kuartal 1 di 2012. Kemungkinan tersebut didukung dari semakin meningkatnya nilai realisasi Investasi yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya hingga kuartal 1 di tahun 2012, peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, meningkatnya kebutuhan pasokan produksi di dalam negeri, dan dimulainya pemerataan pembangunan industri diluar pulau Jawa. Peluang keberhasilan juga terlihat dari antusiasme investor dengan terdapatnya 85 perusahaan yang mengajukan fasilitas Tax Holiday. g. Pada segi pendapatan negara, potensi pendapatan melalui penerimaan pajak diduga akan memberi dampak kehilangan penerimaan pajak penghasilan badan dalam waktu yang tidak permanen. Potensi kehilangan tersebut dinilai tidak akan merugikan negara dalam jangka panjang dikarenakan Tax Holiday berpotensi memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi dunia usaha. Dengan
138
demikian, penerimaan pajak justru akan melonjak dalam jangka panjang. Pemberian pembebasan pembayaran pajak hanya pada pajak penghasilan badan saja, tidak pada pajak dalam bentuk lain. Potensi kehilangan pajak penghasilan tersebut dapat digantikan oleh peran penerimaan pajak penghasilan dalam bentuk lainnya, yaitu PPh 21, PPh 23, PPh Pasal 4 ayat (2)/ PPh Final, PBB, dan PPn. Sehingga secara teoritis, pemberian Tax Holiday di Indonesia diyakini akan memberikan keuntungan dari segi penerimaan pajak dalam jangka panjang. V.2.
Saran Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah dibahas, adapun saran yang
dapat diberikan penulis sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan Tax Holiday di Indonesia adalah sebagai berikut: a. Pemberian Tax Holiday di Indonesia baru-baru ini memang disuguhkan atas kepentingan perbaikan iklim investasi, tanpa dan dengan adanya fasilitas tersebut, Indonesia sebaiknya lebih dulu berupaya agar maksimal membenahi infrastruktur dan birokrasi dalam menarik minat investor. Pembenahan infrastruktur dilakukan dengan cara membangun konektivitas secara merata di daerah maju ataupun daerah berkembang, seperti Indonesia bagian timur, pengadaan pendukung konektivitas domestik, dan mitigasi bencana. b. Pengajuan Tax Holiday yang belum membuahkan hasil sampai dengan saat ini menandakan bahwa prosedur yang dilakukan belum sesuai dengan yang dilampirkan dalam teori, seharusnya hal ini bisa dipermudah dengan proses pertimbangan yang tidak berbelit-belit dan perencanaan yang lebih matang. Kemudian pada mekanisme perizinan dan pengajuan disarankan pemerintah
139
memberikan batasan tegas menyangkut kewenangan perizinan sehingga tidak menimbulkan konflik bagi pemerintah daerah dengan pusat, terlebih lagi dengan maraknya pungutan liar yang terjadi. Kondisi tersebut dapat membuat proyek insentif ini gagal di tengah jalan karena enggannya investor untuk berinvestasi. Pada BKPM, lebih memaksimalkan penerapan kemudahan investasi yang diberikan berupa peningkatan mutu layanan pada PTSP dan peningkatan koordinasi komunikasi antara investor (masyarakat) dengan pihak pemerintahan. c. Terdapat banyak kemajuan dalam soal regulasi pada fasilitas Tax Holiday, tetapi implementasi di lapangan masih jauh dari yang diharapkan, menurut penulis seharusnya level koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah lebih ditingkatkan dan dipererat. Selain itu penyampaian yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebaiknya lebih mudah untuk dipahami, yaitu dengan penyampaian yang sejalur dengan peraturan sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman yang berakibat keinginan pengusaha untuk berinvestasi menyurut.
Ditambah
dengan
melibatkan
banyak
pihak
terkait
dalam
mempromosikan fasilitas ini kepada negara tetangga, dengan dibantu peran Departemen Pariwisata dan Departemen Perdagangan agar pelaksanaan kebijakan yang tergolong baru ini dapat lebih dirasakan manfaatnya dalam jangka pendek. d. Dikarenakan fasilitas Tax Holiday masih tergolong baru dan belum memberi kontribusi secara signifikan, pemerintah masih memiliki waktu banyak dalam membenahi struktur dan sistem perpajakan di Indonesia agar dapat membangun iklim investasi dan bisnis yang baik serta kemungkinan kehilangan pajak yang
140
diperkirakan memang benar tidak signifikan, pembenahan dilakukan dengan cara Dirjen Pajak harus menerapkan sistem dan aturan yang mudah, transparan, tegas, dan tidak abu-abu. Hal itu diperlukan guna mencegah terjadinya polemik atau yang terburuk potensi timbulnya sarang koruptor untuk mendapat keuntungan. Selain itu, perlu dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan insentif ini pada periode berjalan guna mengetahui apakah insentif tersebut telah memberi manfaat yang signifikan dan sesuai tujuan awal.
141
