BAB V SIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini akan dibahas mengenai simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang direkomendasikan. 5.1 Simpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: 1. Perencanaan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Senggigi Perencanaan Kawasan Wisata Senggigi dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, berkoordinasi dengan PU dan BAPPEDA setelah mengadakan dengar pendapat dengan masyarakat Senggigi. Perencanaan ini belum keseluruhan melibatkan masyarakat disekitar, karena ada masyarakat yang merasa tidak mengetahui tentang perencanaan kawasan. Salah satu hasil perencanaan kawasan selain bidang fisik adalah bidang non fisik, dengan menghasilkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berasal dari masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengelola Kawasan Wisata Senggigi. Perencanaan ini belum menghasilkan sinergi yang baik antara pihak pemerintah masyarakat dan swasta, karena dari pihak swasta belum ada lembaga yang khusus mengurusi bidang pariwisata.
99
100
2. Pelaksanaan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Senggigi: Pelaksana perencanaan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Senggigi adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dibantu oleh Pokdarwis yang mewakili masyarakat. Tapi keberadaan Pokdarwis ini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena masyarakat masih menginginkan adanya lembaga khusus yang mengelola pariwisata. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan masih kurang karena belum menyadari status desa sebagai daerah wisata serta keaktifan dalam kelembagaan masih rendah.
3. Pengendalian dalam pengelolaan Kawasan Wisata Senggigi, yaitu: Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam menegakan aturan pada Kawasan Wisata Senggigi dirasa sangat kurang oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari banyak pedagang yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya, tetapi tidak ada tindakan lebih lanjut dari pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah tingkat kabupaten, desa maupun dusun.
5.2 Saran Saran-saran dibuat berdasarkan pengelolaan kawasan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat kepada pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. 1. Perencanaan a. Pihak pemerintah: 1) Dalam membuat keputusan hendaknya dapat mengakomodir kehendak masyarakat, agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.
101
2) Mengadakan pertemuan yang insentif dalam membahas pariwisata pada kawasan dengan pihak swasta dan masyarakat. b. Pihak swasta: 1) Membuat suatu lembaga swasta yang dapat menghubungkan antara pihak swasta dengan lembaga masyarakat dan pemerintah. c. Pihak Masyarakat: 1) Ikut serta dalam rapat desa dan aktif dalam mengeluarkan pendapat untuk kemajuan desa. 2) Berpartisipasi dalam lembaga masyarakat yang khusus mengelola pariwisata. 2. Pelaksanaan a. Pihak pemerintah: 1) Sosialisasi mengenai pariwisata lebih diintensifkan dan merata pada semua lapisan masyarakat. 2) Dapat menyerap aspirasi masyarakat dan melaksanakan aspirasi tersebut b. Pihak Swasta: 1) Dapat membuka lapangan kerja sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat pada kawasan dengan kuota tertentu sesuai kesepakatan dengan desa dan dusun. 2) Mengikuti pertemuan yang menbahas pengelolaan Kawasan Wisata Senggigi, baik yang diadakan oleh pemerintah ataupun masyarakat.
102
c. Pihak Masyarakat: 1) Ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan yang menyangkut pariwisata, baik itu dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat. 2) Menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 3) Ikut serta dalam kelembagaan yang telah dibentuk oleh pemerintah (Pokdarwis).
3. Pengendalian a. Pihak Pemerintah: 1) Lebih tegas dalam menegakan peraturan yang telah ditetapkan pada kawasan. 2) Mengadakan pelatihan untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ketrampilan, sehingga masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam pariwisata 3) Mengawasi kerja Pokdarwis dan memberikan arahan serta nasehat demi kemajuan Pokdarwis. b.
Pihak Swasta: 1) Turut mengawasi kinerja masyarakat dan pemerintah agar sesuai dengan aturan yang telah disepakati. 2) Melaporkan kepada pemerintah apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak swasta lainnya.
103
c. Pihak Masyarakat: 1) Mengawasi kinerja pokdarwis agar sesuai dengan rencana awal terbentuknya. 2) Mengawasi dan melaporkan kepada pemerintah apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya atau oleh pihak swasta.
