BAB V PENUTUP
Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian bagian akhir bab ini akan disampaikan beberapa saran. A. Kesimpulan 1. Pelaksanaann Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 tahun 2013 tentang Pengendalian Hotel di kota Yogyakarta sejauh ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagai pengendalian hotel. Hal ini dapat dilihat dari proses perizinan yang telah berjalan mulai dari proses pendaftaran, proses pengolahan dokumen, pengecekan kondisi lapangan sampai pengeluaran izin pembangunan hotel. Kemudian perpanjangan Moratorium hotel juga sudah sesuai dengan fakta di lapangan bahwa tingkat Okupansi Hotel di kota Yogyakarta Secara spesifik, hotel bintang hanya mampu memenuhi kamarkamarnya rata-rata 53% setiap tahunnya, dan hotel non bintang hanya rata-rata 35%. Sedangakan Nilai Okupansi yang sehat sesuai perencanaan pemerintah target nilai okupansi nya adalah 70%.
2. Hambatan-hambatam dalam Pelaksanaan perizinan pembangunan hotel yang diselenggarakan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yaitu :
77
a. Kelengkapan administrasi persyaratan, Mengenai kurang lengkapnya dokumen permohonan izin yang diajukan oleh pihak investor atau pemohon. Diantaranya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi lapangan. Dilihat dari permasalahan kurang lengkapnya dokumen izin pembangunan hotel yang diajukan oleh investor atau pemohon dapat bersumber dari pihak investor atau pemohon. Dengan demikian ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab permasalahan kelengkapan dokumen persyaratan izin pembangunan hotel yang diajukan. Pertama, pada kecermatan dari pihak investor atau pemohon dalam melengkapi dokumen persyaratan izin. Kedua, pada sosialisasi dokumen persyaratan izin pembangunan hotel. b. Kelengkapan
dokumen
kajian
lingkungan,
kajian
lingkungan
merupakan hal yang sangat prinsip dalam pembangunan sebuah hotel, karena keberadaan sebuah hotel diharapkan mendukung pelestarian lingkungan hidup yang telah ada. Pembangunan hotel diharapkan tidak memunculkan
permasalahan
baru
antara
pihak
hotel
dengan
lingkungan sekitar. c. Warga sekitar calon lokasi hotel yang belum menyetujui, Persetujuan warga sekitar calon lokasi pembangunan hotel merupakan hal yang sangat penting. Warga menolak keberadaan pembanguan hotel tentu juga mempunyai alasan dilihat dari kepentingan masyarakat. Selama ini kebijakan pemerintah lebih banyak berpihak kepada para pemodal (investor) dan kurang berpihak kepada masyarakat, sehingga sering
78
terjadi penolakan terhadap rencana pembangunan hotel dengan melakukan demo. d. Kurangnya jumlah personil Pengawas dari Dinas Perizinan untuk mengawasi kegiatan yang telah memiliki IMB. Solusi atas kendala ini adalah dengan menggunakan sampling terhadap obyek pengawasan (kegiatan pelaksanaan IMB oleh Pemilik izin) berdasarkan volume kegiatan, lokasi kegiatan, dan dampak kegiatan. Selain itu, Dinas Perizinan juga membuka sistem pengaduan dari masyarakat, sehingga masyarakat dapat turut berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan IMB. B. Saran 1. Bagi dinas perizinan a. Supaya lebih berhati-hati saat memproses permohonan perizinan dengan lebih teliti dan cermat saat proses rooting persyaratan administrasi dan teknis. Kemudian dalam bidang pengawasan yang bekerjasama dengan masyarakat supaya lebih ditingkatkan. b. Perlunya dilakukan sosialisasi terhadap perizinan pembangunan hotel kepada semua pihak, khususnya kepada para investor agar setiap pengajuan permohonan izin pembangunan hotel dilengkapi persyaratan administrasinya. 2. Bagi investor sebagai pemohon pengajuan IMB hotel : a. Mentaati
peraturan
yang
berlaku,
dan
melaksanakan
proses
pembangunan sesuai dengan perencanaan awal dan memenuhi
79
persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. 3. Bagi masyarakat Melakukan upaya pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang ada di sekitar lingkungannya. Jika ada pelanggaran atau kegiatan yang dicurigai melanggar aturan IMB atau tata ruang, diharapkan masyarakat bisa melaporkan ke Pemerintah atau instansi terkait
80
DAFTAR PUSTAKA
A Yoeti Oka, 2004, Strategi Pemasaran Hotel, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama. Effendi, Bachtiar, 2002, Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan, Yogyakarta, Uhaindo dan Offset. Fakih, Mansour, 2001, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta, Insistpres bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. Marihot Pahala Siahaa, 2008, Hukula Bangunan Gedung di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sulastiyono, Agus, 2011, Manajemen Penyelenggaraan Hotel, Bandung, Alfabeta. Suryono, Agus, 2001, Teori dan Isu Pembangunan, Jakarta, UM-Press. Trijono, Lambang, 2007, Pembangunan Sebagai Perdamaian. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta, Grasindo.
81
Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 , Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung , Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung , Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah , Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel
Kamus Pusat Bahasa Depdikbud, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesa, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka.
82
Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, (Yogyakarta), 18 oktober 2016.
Internet http://www.pemerintah.net/fungsi-pemerintah/,
diunduh
pada
hari
rabu
2
November 2016, jam 06.46 WIB. http://www.perizinan.jogjakota.go.id, Jenis Izin dan Syarat, diunduh pada hari minggu 30 oktober 2016, jam. 21.35 WIB.
83
