BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Tenaga kerja telah menjadi salah satu modal utama dan menduduki peranan yang sangat penting untuk memajukan pembangunan nasional Indonesia. Tanpa didukung tenaga kerja yang handal dan berkualitas, pembangunan nasional Indonesia tidak dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang dikandung dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Berbicara tentang pembangunan nasional maka hal itu erat kaitannya terhadap berbagai bidang kehidupan yang bersinggungan dengan aspek hubungan sosial, ekonomi dan budaya yang harus taat dengan hukum. Tatanan hubungan tersebut menciptakan sebuah hak dan kewajiban yang berlandaskan nilai dan norma yang berkembang pada masyarakat itu sendiri, tetapi haruslah sesuai dengan roh yang terkandung dalam budaya kehidupan berlandaskan masyarakat Pancasila. Secara garis besarnya, tujuan utama dari pembangunan masyarakat ini ialah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera kepada seluruh rakyat termasuk didalamnya tenaga kerja. Dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 secara tegas menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak demi mensejahterakan
Universitas Sumatera Utara
kehidupannya sebagai warga negara yang dilindungi oleh negara. Dalam rangka mencapai kesejahteraan penghidupan yang layak tersebut maka setiap orang haruslah memiliki pekerjaan dan bekerja sesuai dengan keinginan dan kemampuannya, yang kemudian memperoleh upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun upah tersebut belumlah dapat menjadi tolak ukur penghidupan yang layak tanpa pemberian jaminan sosial oleh negara. Kehadiran UndangUndangNomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta peraturan pelaksanaannya telah menunjukkan era baru bagi perlindungan tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang
berdampak
kepada
peningkatan
produktivitas
kerja
secara
nasional.UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 menegaskan bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan hak bagi setiap tenaga kerja dan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan (Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 ayat1). Pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja juga diatur dalam UndangUndang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja/buruh berhak untuk mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja. Program jaminan sosial memberikan perlindungan dasar, untuk menjaga serta meningkatkan harkat dan martabat harga diri tenaga kerja dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual. Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari
Universitas Sumatera Utara
terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal
dunia,
yang
mengakibatkan
berkurangnya
atau
terputusnya
penghasilan tenaga kerja dan/ atau membutuhkan perawatan medis. 1 Hampir secara universal jaminan sosial dapat diterima sebagai program pengetasan kemiskinan maupun pencegah kemiskinan, sehingga tidak kurang dari 145 negara memiliki sekurang-kurangnya satu dari program jaminan sosial, bahkan betapa pentingnya program ini hingga kategori jaminan sosial tersebut juga dicantumkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB (1948). Dalam arti luas, istilah “jaminan sosial” atau “social security” mencakup berbagai instrumen publik yang memberikan kemanfaatan tunai (cash benefit) atau kemanfaatan kebutuhan (in kind benefits) atau kedua-duanya, dalam hal 2 : 1. Pertama, kemampuan bekerja/berpenghasilan seseorang. a. Terhenti selama-lamanya, karena hari tua, cacat tetap total, atau meninggal dunia. b. Terganggu, oleh ketidakmampuan bekerja sementara, cacat tetap sebagian. c. Dibebani biaya, seperti perawatan sakit, kehamilam dan persalinan. 2. Kedua, memerlukan pelayanan medis bagi diri dan keluarganya.
1
Agusmidah, Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, USU Press,Medan, 2010, hal. 115. 2 Sentanoe Kertonegoro, Prinsip dan Praktek Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PT. Jamsostek (Persero), Jakarta, 2007, hal. 4.
Universitas Sumatera Utara
3. Ketiga, memelihara anak-anak. Saat ini terdapat 4 (empat) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia yakni, PT. Jamsostek (Persero), PT. Taspen (Persero), PT. Askes (Persero) , dan PT. Asabri (Persero). Kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri, wajib disertakan sebagai anggota Taspen dan Asabri yang perlindungannya meliputi program kesehatan dan pensiun,sedangkan para pekerja atau pegawai di sektor lainnya seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan milik swasta nasional atau asing diwajibkan dalam program Jamsostek. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah mempercayakan PT. Jamsostek (Persero) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang berplat merah untuk menjadi badan pelaksana program jaminan sosial di Indonesia yang harus berusaha dan bermitra bersama dengan berbagai pihak antara lain; pemerintah pusat dan daerah maupun organisasi pengusaha dan pekerja serta berbagai pihak lainnya untuk meningkatkan serta memperluas jaringan perlindungan dan pelayanan terhadap tenaga kerja peserta program Jamsostek sehingga kehadirannya dapat mendukung visinya menjadi lembaga penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja terpercaya yang unggul dalam pelayanan dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh peserta dan keluarganya. Pengaturan sistem penyelenggaran jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja secara tegas dinyatakan pada Pasal 3 Ayat (1) yaitu :
Universitas Sumatera Utara
“Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.” Mekanisme asuransi yang dilaksanakan dalam program Jamsostek adalah Asuransi sosial (social insurance), dengan menggunakan metode risiko hubungan kerja dimana kemanfaatan atau jaminannya didasarkan atas masa kerja atau kepesertaan dalam sistem ini. Jaminan tersebut bisa berupa santunan tunai, baik dalam jumlah uang tertentu atau didasarkan presentase penghasilan, berupa pelayanan (medis) atau kemanfaatan lain (obat-obatan). Pembiayaannya berasal dari iuran oleh tenaga kerja, pengusaha atau keduanya yang dikelola oleh badan publik. 3 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar total upah paling sedikit Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per bulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Kategori perusahaan diatas termasuk yayasan, badan, lembaga ilmiah serta badan usaha lainnya dengan nama apapun yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan tenaga kerja. Dengan demikian berarti pengaturan perlindungan ini diberlakukan terhadap tenaga kerja yang memiliki hubungan kerja dengan unsur adanya perintah, upah dan pekerjaan yang akan dilaksanakan bersifat mengikat. Sedangkan payung hukum jaminan sosial Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3
Ibid, hal. 8.
Universitas Sumatera Utara
Republik
Indonesia
Nomor
:
Per-24/MEN/VI/2006
tentang
Pedoman
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Diluar Hubungan Kerja. Tenaga kerja di luar hubungan kerja merupakan setiap tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa dibantu orang lain, berusaha pada usaha-usaha ekonomi informal berskala mikro modal kecil, tempat usaha yang tidak tetap, kelangsungan usaha tidak terjamin, jam kerja tidak teratur tetapi menghasilkan barang atau jasa sebagaimana lazimnya tenaga kerja lainnya. Jumlah Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) di Indonesia seperti pedagang kaki lima, nelayan, tukang becak dan petani serta pekerja lainnya sangatlah besar, dan mereka juga membutuhkan jaminan sosial terhadap diri dan keluarga, namun memiliki keterbatasan untuk membayar iuran karena penghasilan yang tidak teratur dan sangatlah bergantung pada penghasilan harian sehingga mereka mendapatkan kesulitan dalam hal pembiayaan jaminan sosial. Di sisi lain, urusan pendaftaran kepesertaan Jamsostek secara umum bagi tenaga kerja sektor formal telah ditangani langsung oleh personalia perusahaan atau langsung pengusaha itu sendiri kepada badan penyelenggara, namun bagi Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) memiliki keterbatasan dalam urusan pendaftaran maupun pembayaran iuran Jamsostek seperti mendaftar, mengurus dan membayar iuran sendiri langsung ke PT. Jamsostek (Persero) sehingga diperlukan penanggung jawab wadah/kelompok yang bekerjasama dengan PT. Jamsostek (Persero) sesuai lokasi kantor cabang dan tempat tinggal tenaga kerja.
Universitas Sumatera Utara
Dalam penanganan Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) antara wadah dan badan penyelenggara diperlukan adanya suatu Perjanjian Kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam memberikan perlindungan jaminan sosial itu sendiri yang tentunya harus memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana yang diamanahkan dalam KUHPerdata. Tujuan perjanjian kerjasama tersebut untuk memudahkan segala urusan PT. Jamsostek (Persero) dengan Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TKLHK) dalam hal administrasi pendaftaran, pembayaran iuran dan pengajuan jaminan/santunan program jaminan sosial tenaga kerja dan wadah tersebut mendapatkan imbalan jasa berupa uang. Berdasarkan pengamatan lapangan bahwa pada saat ini sudah berlangsung beberapa perjanjian kerjasama antara wadah Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) dengan PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan selaku badan penyelenggara, dimana penulis merasa tertarik untuk mendalaminya dengan melakukan penelitian menyusun skripsi dengan judul, “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG
MEDAN
DENGAN
WADAH
TENAGA
KERJA
LUAR
HUBUNGAN KERJA (TK-LHK) BINAAN KANTOR PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG MEDAN”.
Universitas Sumatera Utara
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, hal yang ditinjau pada penulisan ini adalah berupa tinjauan yuridis dari perjanjian kerjasama, yaitu perjanjian kerjasama antara PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan dengan wadah Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) yang menjadi binaan kantor PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan, oleh karena itu penulis merumuskan masalah antara lain yaitu: 1. Bagaimana bentuk hak dan kewajiban PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan dan wadah Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) binaan kantor PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan ? 2. Sejauh mana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan dengan wadah Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) binaan kantor PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan saat ini ? 3. Apakah
pernah
terjadi
penyimpangan
perjanjian
kerjasama
(Wanprestasi) antara PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan dengan wadah Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) binaan kantor PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan dan seperti apa bentuk serta bagaimana kasus penyelesaiannya ? 4. Bagaimana bentuk pengakhiran perjanjian kerjasama antara PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan dengan wadah Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) binaan kantor PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan ?
Universitas Sumatera Utara
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini ialah: 1. Mengetahui
bentuk
hak
dan
kewajiban
dalam
perjanjian
kerjasamaantara PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan dan wadah Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) binaan kantor PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan. 2. Memaparkan sejauh mana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan dengan wadah Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) binaan kantor PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan. 3. Menganalisa bentuk potensi penyimpangan kerjasama antara PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan dengan wadah Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) binaan kantor PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan dan seperti apa penyelesaiannya. 4. Mempelajari proses pengakhiran suatu perjanjian kerjasama antara PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan dengan wadah Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) binaan kantor PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan.
D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini terbagi atas 2 (dua) yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :
Universitas Sumatera Utara
1. Secara Teoritis Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan di bidang hukum perjanjian yaitu perjanjian kerjasama dan memperkaya khasanah kepustakaan serta menjadi bahan pertimbangan bagi para akademisi untuk membuat penelitian lanjutan. 2. Secara Praktis Memberikan masukan kepada PT. Jamsostek (Persero) maupun wadah Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) mengenai hasil penelitian perjanjian kerjasama yang dilakukan agar terjadinya keselasaran dan keefektifan pada perjanjian kerjasama tersebut.
E. Metode Penelitian Metode yang diterapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitan. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur kegiatannya, mulai dari pemburuan data sampai ke penyimpulan suatu kebenaran yang diperoleh dalam penelitian itu. 4 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahanpermasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Didalam 4
Tampil Anshari, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hal. 15.
Universitas Sumatera Utara
melakukan penelitan hukum, seorang peneliti seyogianya selalu mengkaitkannya, dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum. Arti- arti tersebut, merupakan pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh masyarakat, terhadap gejala yang dinamakan hukum, yang kemudian dijadikan suatu pegangan. 5 Didalam melakukan penelitian hukum ini haruslah menyajikan dan mengumpulkan suatu data yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 1. Jenis penelitian Sesuai dengan permasalahan penelitian ini maka penulis melakukan jenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu melakukan pendekatan dengan mempelajari serta menganalisis data sekunder berupa peraturan-peraturan hukum atau bahan-bahan hukum tertulis yang bisa diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya yang mengenai permasalahan penelitian ini, serta menggunakan pendekatan penelitan terhadap hukum tidak tertulis atau data primer yaitu dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung dari sumbernya. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian dilapangan. 6
2. Sumber Bahan Hukum 5
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitan Hukum, UI-Press,Jakarta,1984, hal. 43. Ibrahim Jonny, Teori dan Metodologi Penelitan Normatif, Bayu Media Publishing, Cetakan ketiga, Malang, 2007, hal. 39. 6
Universitas Sumatera Utara
Sumber bahan hukum ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan tersier, yaitu : 2.1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi acuan masyarakat untuk mentaati hukum itu yang bersifat mengikat, bahanbahan hukum yang mengikat didalam penelitian ini yaitu : a) Undang Undang Dasar Tahun 1945. b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. c) UndangUndangNomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. d) UndangUndang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. e) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada PT. Jamsostek (Persero) selaku perusahaan Badan Usaha Milik Negara. f) Peraturan
Pemerintah
Nomor
14
Tahun
1993
tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. g) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Diluar Hubungan Kerja (TK-LHK).
Universitas Sumatera Utara
h) Ikatan Kerja Sama (IKS) Antara PT. Jamsostek (Persero) dengan Wadah Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TK-LHK) tentang Pelaksanaan Kepesertaan Jamsostek Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja. 2.2. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan tulisan-tulisan oleh ahli hukum, dalam penelitian ini tulisan-tulisan karya ilmiah yang dipakai yaitu diantaranya buku-buku karya ilmiah tentang perjanjian, tenaga kerja, Jamsostek, dan sebagainya. 2.3. Bahan Hukum Tersier Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum. 3. Teknik Pengumpulan Data Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris yang teknik pengumpulan datanya menggunakan 2 (dua) cara, yaitu : 3.1. Penelitian Kepustakaan (library research) Penelitian ini menggunakan data-data kepustakaan yaitu berupa bacaan-bacaan hukum atau bahan hukum tertulis yang berupa data sekunder seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian,
Universitas Sumatera Utara
laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya yang mengenai permasalahan penelitian ini. 3.2. Penelitian Lapangan (field research) Pada penelitian ini sang peneliti langsung terjun kelapangan tempat dimana penelitian ini berlangsung yaitu PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan. Penelitian lapangan ini merupakan bahan yang berupa tidak tertulis (data primer) yaitu seperti wawancara. Jadi peneliti melakukan wawancara kepada pegawai PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan untuk mendapatkan informasi tentang penelitan ini langsung dari sumbernya secara akurat. 4. Analisis Data Penelitian ini menggunakan analisis kualitatifyaitu tidak berdasarkan pada angka-angka (pengukuran) tetapi pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan yang diuraikan melalui kalimat, jadi disini memusatkan
perhatiannya
pada
prinsip-prinsip
umum
yang
mendasari
perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau polapola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai polapola yang berlaku. 7
7
Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 2007, hal. 20.
Universitas Sumatera Utara
F. Keaslian Penulisan Penulis menulis judul tentang “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG MEDAN DENGAN WADAH TENAGA KERJA LUAR HUBUNGAN KERJA (TK-LHK) BINAAN KANTOR PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG MEDAN”. Penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir serta syarat agar dapat memperoleh gelar kesarjanaan di FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. Penulis telah melakukan proses pemeriksaaan pada bagian administrasi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan setelah hasil pemeriksaan tersebut belum ada satu pun penulis yang melakukan penulisan penelitan mengenai judul diatas. Penulis melakukan penulisan ini dengan asli berdasarkan diri sendiri dengan tidak melakukan plagiat atau menjimplak dari hasil penelitian orang lain, apabila terbukti maka penulis siap untuk mempertanggungjawabkannya kedepan nanti.
G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini yaitu menjelaskan tentang runtutan mengenai pembahasan yang dilakukan setiap babnya, penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang ditelaah lebih mendalam menjadi lebih kecil lagi (sub bab), yaitu dapat dilihat sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
BAB I
:
PENDAHULUAN Bab I tentang pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, keaslian penulisan dan sistematikan penulisan.
BAB II
:
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN Bab II terdiri dari pengertian perjanjian pada umumnya, hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian, bagaimana sahnya suatu perjanjian dan berakhirnya suatu perjanjian.
BAB III
:
PROGRAM TENAGA KERJA LUAR HUBUNGAN KERJA (TK-LHK) JAMSOSTEK SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN Bab III terdiri dari definisi program Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TK-LHK), latar belakang perjanjian kerjasama, prosedur pembuatan perjanjian kerjasama, pembinaan serta pengendalian wadah Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TK-LHK).
BAB IV
:
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) DENGAN WADAH TENAGA KERJA LUAR HUBUNGAN KERJA (TK-LHK) BINAAN KANTOR PT JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG MEDAN Bab IV terdiri dari hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama, pelaksanaan perjanjian kerjasama, bentuk penyimpangan perjanjian kerjasama serta penyelesaiannya, berakhirnya perjanjian kerjasama.
Universitas Sumatera Utara
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab V terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis tentang penelitian ini.
Universitas Sumatera Utara
