BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan dari hasil analisis terhadap implementasi Pergub DIY No. 51 tahun 2011 tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan
Bermotor
sebagai
Upaya
Memperlancar
Pengendalian
Pencemaran Udara di Kota Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Implementasi atau penerapan Pergub tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, karena belum adanya lembaga swasta di Kota Yogyakarta yang mengajukan dirinya untuk menjadi lembaga uji emisi. Dalam hal ini untuk sementara yang berwenang melakukan uji emisi dilakukan oleh UPTPKB sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Pergub DIY No. 51 Tahun 2011, selama lembaga swasta belum terbentuk maka pengujian emisi dilaksanakan oleh UPTPKB sebagai Lembaga yang berwenang. UPTPKB akan menerima permintaan masyarakat yang ingin melakukan pengujian emisi terhadap kendaraan bermotornya. Namun, jumlah masyarakat yang sadar akan pentingnya melakukan pengujian emisi terhadap kendaraannya hanya sedikit. 2. Berikut ini adalah beberapa kendala/hambatan dalam pelaksanaan Pergub DIY No. 51 Tahun 2011,yaitu: a) Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan akan pentingnya pengujian emisi kendaraan bermotor tepat pada waktunya;
84
Banyak faktor yang menyebabkan pemilik kendaraan tidak mengetahui tentang uji emisi, salah satunya dimana sifat masyarakat kita yang cenderung konsumtif, yang tidak terlalu memperdulikan dalam perawatan berkala terhadap kendaraan yang mereka miliki. b) Kurangnya minat pihak swasta untuk berperan serta dalam melakukan uji emisi; Hal ini tidak menciptakan peluang usaha yang dapat menghasilkan keuntungan pasti bagi pihak swasta, karena peminat atau warga masyarakat yang sadar untuk melakukan uji emisi terhadap kendaraan pribadi miliknya masih kurang sehingga membuat pihak swasta ragu-ragu untuk terlibat. c) Alat uji emisi yang mahal; Ini merupakan salah satu faktor dari mengapa pihak swasta raguragu untuk terlibat. Alat uji emisi ini merupakan modal, jika perusahaan telah mengeluarkan modal yang besar dan tidak mendapatkan keuntungan maka perusahaan tersebut akan rugi. d) Memiliki tempat yang cukup luas untuk menampung kendaraan; Tempat yang luas juga termasuk dalam modal dan persyaratan yang harus dipenuhi, banyak bengkel/Lembaga swasta yang tidak memiliki lahan yang luas untuk menampung jumlah kendaraan yang akan melakukan uji emisi, kalaupun ada lahan tersebut pasti sudah dipergunakan untuk perbaikan kendaraan.
85
e) Kurangnya tenaga ahli yang profesional; Kurangnya tenaga ahli yang profesional dimana tenaga ahli tersebut mengetahui tentang cara melakukan uji emisi terhadap kendaraan bermotor tersebut serta batasan baku mutu yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mengatasi hal tersebut BLH Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi disertai dengan melakukan pemantauan uji emisi terhadap sebagian kendaraan milik masyarakat dengan melakukan Uji Petik (Spotcheck) yang dilaksanakan berdasarkan koordinasi dengan sekolahsekolah dan dinas-dinas terkait di Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan dengan harapan agar terciptanya kesadaraan dari para pemilik kendaraan untuk rutin merawat kendaraannya dan selalu melakukan uji emisi .kendaraannya secara berkala. Solusi lainnya adalah dilaksanakannya wajib uji emisi untuk perpanjangan STNK, yang telah diusulkan oleh pemerintah pusat sejak Januari 2014 melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kementrian dalam Negeri, dan telah mengirim surat imbauan kepada seluruh kepala daerah provinsi di Indonesia, termasuk DIY. Namun hal ini menimbulkan kendala baru dimana harus menunggu Surat Keputusan Bersama (SKB) yang akan menjadi dasar hukum untuk mensyaratkan sertifikat lolos uji emisi saat perpanjangan STNK.
86
Dari beberapa solusi diatas tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan satu persatu, melainkan harus adanya keselarasan dimana semua Peraturan-peraturan terkait pelaksanaan dan kewajiban uji emisi harus dilaksanakan secara berdampingan maka akan sangat efektif dan menimbulkan dampak yang lebih baik dan signifikan untuk penekanan polusi udara khususnya pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Hal ini juga harus diberlakukan secara adil dan merata diseluruh Indonesia, agar tidak terjadinya kecemburuan sosial serta perilaku masyarakat yang menghindar dari hukum dimana masyarakat menghindari membeli kendaraan di daerah yang diberlakukan kewajiban uji emisi. B. Saran Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penerapan pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor sebagai upaya pengendalian pencemaran udara di Kota Yogyakarta : a) Penegakan aturan emisi gas buang kendaraan bermotor; b) Ruang Terbuka Hijau Kota dan penghijauan pada zona rawan polusi dan penghijauan taman kota; c) Pemantauan udara hendaknya dilakukan secara rutin yang mewakili kondisi musim kemarau hujan dan musim; d) Melaksanakan pengukuran kualitas udara ambien dan uji emisi kendaraan bermotor dan industri untuk mengetahui kualitas udara
87
ambien Kota Yogyakarta dan membuat pemodelan matematik pola penyebaran pencemaran udara; e) Melibatkan
berbagai
instansi-instansi
serta
partisipasi
dari
masyarakat dalam pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor f) Meningkatkan
pembinaan
serta
sosialisasi
kepada
masyarakat
dengan menanamkan kesadaran akan dampak negatif yang
dapat
diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor yang berlebihan agar meningkatkan kesadaran untuk mematuhi peraturan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang berlaku di Kota Yogyakarta di dalam diri pemilik kendaraan bermotor dengan cara melakukan uji emisi kendaraan bermotor sebagai upaya pengendalian pencemaran udara. g) Meningkatkan sosialisasi kepada lembaga swasta mengenai lembaga pengujian emisi swasta agar penekanan dan minimalisasi pencemaran udara akibat dari kendaraan bermotor dapat ditekan dengan lebih efektif. h) Pengawasan terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor harus dilakukan lebih instensif, melalui BLH sendiri maupun melibatkan pihak swasta sehingga dapat meminimalisasi pencemaran udara yang terjadi. i) Mengajukan kepada Menteri Terkait tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) agar dapat dilaksanakannya wajib uji emisi sebagai syarat perpanjangan STNK.
88
