105
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa pendaftaran tanah secara mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong , maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pelayanan penyelesaian sengketa pendaftaran tanah melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong
belum berjalan dengan baik.
Mediasi yang dilaksanakan belum mengikuti seluruh prosedur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 sehingga belum
sempurna. Beberapa kegiatan yang ditentukan dalam
Peraturan tersebut tidak dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa secara mediasi oleh kantor pertanahan seperti cek lokasi, gelar internal, dan pembuatan risalah pengolahan data. 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong penyelesaian
sengketa
pendaftaran
tanah
memberikan pelayanan melalui
mediasi
tetapi
masyarakat masih enggan dan kurang tertarik menggunakan jasa pelayanan tersebut. Kendala-kendala yang menyebabkan hal ini adalah: a. Internal Para Pihak Penyelesaian melalui mediasi dipengaruhi oleh adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi yang akan muncul dari pemahaman masyarakat mengenai kelebihan mediasi. Saat
106
ini masyarakat Kabupaten Tabalong masih belum banyak yang mengetahui adanya layanan penyelesaian sengketa melalu mediasi dan belum paham mengenai kelebihan dari mediasi. Kurangnya itikad baik dari masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi selain dipengaruhi oleh ketidaktahuan masyarakat juga karena adanya kekhawatiran mengenai netralitas mediator dari kantor pertanahan. b. Regulasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tidak disertai dengan pertunjuk teknis pelaksanaan yang lebih rinci mengenai prosedur mediasi dan belum memuat mengenai mekanisme pelaksanaan mediasi, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai tim pengolah dan tim mediator, belum ada pengaturan mengenai tindak lanjut hasil mediasi, belum ada pengaturan mengenai jangka waktu pelaksanaan mediasi, serta belum mengatur mengenai biaya mediasi. c. Sumber Daya Manusia Jumlah sumber daya manusia di kantor pertanahan masih belum memadai sehingga menjadi kendala dalam kegiatan sosialiasi layanan mediasi. Sosialisasi semakin sulit dilakukan karena luas wilayah kabupaten yang luas dan ketiadaan anggaran dari pemerintah. Jumlah sumber daya manusia yang dapat berperan sebagai mediator juga sangat kurang. Untuk saat ini hanya kepala seksi sengketa konflik dan perkara yang selalu menjadi mediator dalam proses mediasi di kantor pertanahan.
107
3. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menaikan rasa ketertarikan masyarakat untuk menggunakan jalur mediasi adalah adalah sebagai berikut : a. Peningkatan sosialisasi Peningkatan sosialisasi yang
dilakukan oleh Kantor Pertanahan,
terkait penyelesaian sengketa secara mediasi sebagai salah satu layanan pertanahan yang disediakan oleh Kantor pertanahan, adalah dengan mengenalkan website, radio, ataupun dengan pamflet yang dapat disebar dengan bantuan LARASITA untuk menghemat biaya, waktu dan sumber daya manusia. b. Peningkatan kualitas pelayanan Kurang maksimalnya pelayanan terhadap aduan sengketa ataupun layanan lainnya, disebabkan jumlah pekerja di dalam kantor pertanahan yang masih kurang. Oleh karena itu Pemerintah, dalam hal ini khususnya Kantor Pertanahan diharapkan menambah jumlah staff, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal. c. Peningkatan Kualitas Mediator Pelatihan dilakukan untuk menambah pengetahuan dan memperbaiki kualitas seorang mediator. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPN yang memiliki program kerjasama pelatihan mediator dengan lembaga mediasi yang telah diakreditasi oleh Mahkaham Agung atau dengan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Peningkatan kualitas keahlian mediator
108
sebaiknya diimbangi dengan kenaikan kuantitas mediator pertanahan. Upaya yang dilakukan adalah menambah jumlah quota peserta pelatihan sehingga kepemilikan sertifikat mediator akan semakin merata di setiap Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. d. Peninjauan Kembali Regulasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 sebaiknya
memuat
tentang
mekanisme
pelaksanaan
mediasi,
kualifikasi mediator dan jangka waktu pelaksanaan mediasi supaya lebih jelas dan pasti lamanya waktu yang diperlukan dalam melaksanakan upaya penyelesaian melalui mediasi.
Ketentuan
mengenai format kesepakatan sebaiknya juga dimasukan dalam peraturan supaya keseragaman bentuk kesepakatan untuk seluruh Indonesia, serta biaya mediasi perlu ditentukan agar proses dapat berjalan maksimal. B . Saran 1. Perumusan regulasi mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan harus segera dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, baik dalam bentuk penyempurnaan peraturan, surat edaran atau petunjuk teknis, karena setelah dikaji lebih lanjut meskipun mediasi cukup potensial dalam menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi, namun Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan
109
Kasus Pertanahan belum cukup memadai sebagai payung hukum pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan. 2. Terkait dengan sengketa di mana Badan Pertanahan Nasional RI sebagai para pihak atau mempunyai kepentingan sehingga tidak bisa menjadi mediator yang netral seperti halnya sengketa karena penerbitan sertipikat ganda, hendaknya mediasi dilakukan oleh Struktur Badan Pertanahan Nasional RI yang berada di atasnya sebagai bagian dari supervisi, bahkan jika dimungkinkan mediasi dilakukan oleh mediator professional. 3. Mediator yang menangani sengketa dan konflik pertanahan di Badan Pertanahan Nasional RI harus menguasai Hukum Pertanahan sebagai salah satu kompetensinya dan juga harus mempunyai kompetensi sebagai mediator professional yang dibuktikan dengan mendapat sertifikat dari Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Pusat Pendidikan dan Latihan BPN RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional harus merumuskan kurikulum pembelajaran yang bisa mencakup semua kompetensi tersebut. 4. Diklat Mediasi yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPN RI bekerjasama dengan Lembaga Mediasi yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung setiap tahun harus selalu diselenggarakan dan disempurnakan kurikululum pembelajarannya agar mediator professional di BPN RI semakin banyak sekaligus menguasai hukum pertanahan.Diklat
110
tersebut dilakukan dengan melakukan rotasi pegawai agar keahlian mediasi dapat merata.
