BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Sebagai bab terakhir sekaligus menjawab rumusan masalah dalam penelitian tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Substansi konsep ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto adalah suatu konsep ekonomi dengan perspektif Indonesia yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan sosial, mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dan berlaku adil bagi seluruh rakyat. Sebagai upaya mengimplementasikan kedaulatan negara (rakyat) di bidang ekonomi. Pendekatan yang terlalu berat pada faktor-faktor ekonomi dan pertumbuhan saja tidak akan mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya. Rumusan Mubyarto adalah sebuah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, mengandung prinsip-prinsip pemanfaatan hak milik yang merupakan anjuran atau norma-norma perilaku manusia sebagai berikut : 1) Memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. 2) Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 3) Adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. 4) Tidak menggunakan hak milik pribadi untuk usaha-usaha yang bersifat memeras orang lain, untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan untuk kehidupan yang bersifat mewah, atau
142
143
perbuatan- perbuatan lain yang bertentangan dengan dan merugikan kepentingan umum. Konsep ekonomi kerakyatan lebih mendekati ilmu ekonomi kelembagaan (social economics). Ekonomi sosial kelembagaan relevan dengan cita-cita ekonomi kekeluargaan yang diamanatkan pasal 33 UUD 1945 berikut penjelasannya (sebelum amandeman). Ekonomi kekeluargaan adalah ekonomi yang demokratis, dimana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran orangperorang. Cara melaksanakan ekonomi yang demikian adalah melalui sistem ekonomi koperasi, ekonomi berdasar kerjasama bukan ekonomi berdasar persaingan bebas. 2. Posisi ekonomi kerakyatan dalam filsafat sosial adalah adalah sebagai sebuah bentuk teori kritis yang mengkritik teori ekonomi neoklasik (mainstream economics) yang digunakan sebagai landasan ekonomi Indonesia. Mubyarto dengan tegas mengemukakan bahwa sistem ekonomi mainstream tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Teori ekonomi neoklasik (mainstream economics) bukan hanya tidak mampu mendistribusikan kue ekonomi secara merata, namun teori tersebut secara konseptual memang tidak bersifat mendukung terhadap gagasan keadilan sosial. 3. Kontribusi
konsep
ekonomi
kerakyatan
Mubyarto
bagi
pembangunan
kesejahteraan sosial di Indonesia adalah prinsip pemerataan dan keberpihakan pada mayoritas masyarakat. Dalam konteks demokrasi ekonomi, kesejahteraan sosial Indonesia berdasar pada hak sosial rakyat. Hak sosial rakyat menunjuk bahwa tiap-tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang
144
layak bagi kemanusiaan. Ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal ala barat, tetapi ada nuansa moral
dan kebersamaannya,
sebagai refleksi tanggung jawab sosial. Bagi Mubyarto ada keterkaitan antara kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Kesejahteraan sosial adalah sarana meteriil yang harus dipenuhi untuk mencapai rasa aman dan tenteram yang disebut keadilan sosial. Sedangkan keadilan sosial merupakan tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar kesejahteraan sosial.
B. Saran Kehidupan berbangsa dan bernegara terkait dengan kesejahteraan sosial warga negara di era yang semakin mengglobal ini menghadapi tantangan yang sering tidak terduga. Untuk itu peneliti mempunyai saran-saran : 1. Bagi penelitian sejenis masih terbuka lebar tema-tema yang dapat dikembangkan lebih lanjut seperti Ekonomi Kerakyatan dalam perspektif pengelolaan Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia. 2. Bagi Fakultas Filsafat dan Universitas Gadjah Mada perlu lebih intensif mengembangkan penelitian-penelitian dalam perspektif ke-Indonesiaan, sehingga tidak menelan mentah-mentah konsep-konsep dari luar negeri terutama dari Barat. Mengingat konsep-konsep tersebut terlahir dari budaya yang berbeda dengan masyarakat Indonesia. Sehingga konsep-konsep tersebut perlu disesuaikan dengan kultur dan kepribadian bangsa Indonesia, untuk menyesuaikan dengan kepridian bangsa tentu harus berlandaskan pada ideologi Pancasila.
145
3. Bagi para pengambil kebjakan dan masyarakat pada umumnya untuk tidak terlalu silau dengan angka-angka statistik dan data-data pertumbuhan yang bersifat kuantitatif. Perlu daya kritis dalam membaca dan menterjemahkan data-data maupun fakta-fakta, sehingga dapat mengetahui dalam perspektif realitas (yang senyatanya) dan idealitas (yang seharusnya).
146
DAFTAR PUSTAKA
Abimanyu, Anggito, 2000, Ekonomi Indonesia Baru, Kajian dan Alternatif Solusi menuju Pemulihan, Jakarta: Elex Media Komputindo Adi,
Isbandi Rukminto, 2002, Pemikiran-pemikiran dalam Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI.
Pembangunan
Alfian, 1991, "Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik", dalam Oetojo Oesman dan Alfian (.ed), Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berba-gai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, Jakarta: BP7 Pusat. Asri, Herlina, 2010, Pemberdayaan Masyarakat Menjadi Esensi Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial, dalam Pembangunan Sosial; Wacana, Implementasi dan Pengalaman Empirik, Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan data dan Informasi (P3DI) – Sekretariat Jenderal DPR RI. Asshiddiqie, Jimly, 2010, Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Asy arie, Musa. 2001, Keluar dari Krisis Multi Dimensi, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam. Bagus, Lorens, 2005, Kamus Filsafat, Jakarta : PT. Gramedia. Bakker, Anton dan Charris Z., Ahmad, 1990, Metodologi Penelitian Filsafat, Yogyakarta: Kanisius. Baswir, Revrisond, 1997, Agenda Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA. Beck, Robert N., 1967, Perspective in Social Philosophy, New York: Holt, Rinehart and Winston Inc. Bertens, Kees.2000, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Boediono (editor Mubyarto), 1981, Masalah Pengendalian Ekonomi Makrodalam Ekonomi Pancasila, Yogyakarta: BPFE. __________ , 1988, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta ; BPFE. Budiman, A., 1989, Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia, Jakarta : PT Gramedia. Dumairy dan Nogroho, Tarli, 2014, Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Eatwell, Roger dan Anthony Wright, 2001, Yogyakarta: Jendela.
Ideologi Politik Kontemporer,
Fink, Hans, 2003, Filsafat Sosial dari Feodalisme hingga Pasar Bebas, Terjemahan Sigit Djatmiko, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
147
Friedrich, Carl Joachim , 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Nuansa dan Nusamedia. Ginting, Lowryanta, 2003, Prinsip Keadilan dan Feminisme: Tinjauan Kritis Terhadap Keadilan Menurut Pandangan Para Filosof, dalam Jurnal Tata Negara, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Haryono dan Mubyarto, 1998, Mendampingi Perkembangan Ekonomi Rakyat, Yogyakarta: Aditya Media. Hatta, Muhammad, 1958, Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan Keekonomi dan Bank, Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka. ______________, 2011, Untuk Negeriku (Sebuah Otobiografi): BukittinggiRotterdam Lewat Betawi, Jakarta: Kompas. Humah, Darsis, 2003, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Tata Negara: Prinsip Keadilan dan Feminisme, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kattsoff, Louis O., 2004, Pengantar Filsafat, Yogyakarta: Tiara Wacana. Kaelan, 2002, Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Paradigma. Kuncoro, Mudrajad, 2000, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. ________, 2001, Sistem Ekonomi Pancasila: Antara Mitos dan Realitas, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 16, No. 1. Kementrian Sosial RI, 2008, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Teks 9 Januari 2008, h. 34 dapat diunduh di URL : http://www.dniks.org/newsletter/NA-ruu-kesos-20080109.pdf. Latif, Yudi, 2009, Requiem Dini,Krisis Kapitalieme dan Krisis Demokrasi dalam majalah PRISMA edisi Senjakala Kapitalisme, Jakarta : LP3ES. ________, 2011, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Manuel, B. Day, Jr., 1994, "The Social Dimension of Human Existence", Contemporary Social Philosophy, Quenzon City: JMC-Press.
in
Marcuse, Herbert, 2000, Manusia Satu Dimensi, Yogyakarta: Bentang Budaya. Marshall, Alfred, 1948, Principles of Economic, New York: The MacMillan Company. Mubyarto, 1979, Gagasan dan Metoda Berfikir Tokoh-tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya bagi Kemanusiaan, Yogyakarta: BPFE. ________ (.ed), 1981, Teori Ekonomi dan Penerapannya di Asia, Jakarta: PT. Gramedia. Mubyarto, 1987, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, Jakarta: LP3ES.
148
________, 1988, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, Jakarta: LP3ES. ________, 1993, Konperensi Mexico tentang Pembangunan Sosial dan Kemiskinan, Makalah untuk seminar bulanan P3PK UGM, Yogyakarta 4 Oktober 2003. ________ , 1998, Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta: Aditya Media. _________ , 2000, Ekonomi Kerakyatan, Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika. _________ , 2000, Membangun Sistem Ekonomi, Yogyakarta: BPFE. ________, 2002, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat & Peranan Ilmu-ilmu Sosial, Yogyakarta: Yayasan Agro-Ekonomika. _______ , 2003, Ekonomi Pancasila Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM, Yogyakarta: PUSTEP UGM. ________, 2004, Belajar Ilmu Ekonomi, Yogyakarta : Aditya Media. _______ , 2004, Ekonomi Pancasila Evaluasi Dua tahun PUSTEP UGM, Yogyakarta: PUSTEP UGM. _______, 2004, Ekonomi Pasar Populis, Yogyakarta: Aditya Media. ________, 2004, Gagasan Besar Ekonomi & Kemajuan Kemanusiaan, Yogyakarta: Aditya Media. ________ (.ed), 2004, Pancasila Dasar Negara, UGM, & Jati Diri Bangsa, Yogyakarta: PUSTEP UGM ________, 2004,Teknokrat dan Ekonomi Pancasila, Yogyakarta: Aditya Media. ________, 2004, Teori Ekonomi dan Kemiskinan, Yogyakarta: Aditya Media. _______ , 2005, Ekonomi Terjajah, Yogyakarta: Pustep-UGM. _______ (.ed), 2005, Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional, Yogyakarta: PUSTEP UGM. Mulyono, Suyadi, 1983, Filsafat Sosial (seri I), Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM. Mutiullah, 2013, Pemikiran Ali Syari’ati Tentang Revolusi dalam Perspektif Filsafat Sosial dan Relevansinya dengan Perubahan Sosial di Indonesia, Yogyakarta: Disertasi pada Program Doktoral Fakultas Filsafat UGM. Nasution, R, 2012, Hakikat Koperasi Menurut Mohammad Hatta dalam Perspektif Filsafat Pancasila: Relevansinya bagi Peningkatan Kesejahteraan di Indonesia, Yogyakarta: Disertasi pada Program Doktoral Fakultas Filsafat UGM. Noer, Deliar, 1997, Pemikiran Politik Di Negeri Barat, Bandung: Pustaka Mizan. Notonagoro, 1983, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Jakarta: Bina Aksara. Nugroho, Tarli, 2011, Ekonomi Pancasila Refleksi Setelah Tiga Dekade, makalah pada diskusi “Membangun Paradigma Ilmu Pancasila”, Jumat, 1 April 2011, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM.
149
___________ ,2013, Manusia Mubyarto dalam Seri Dokumentasi: Arsip Karangan Mubyarto (1983-1994) , Yogyakarta: Mubyato Institute. Plato, 1974, Republic, translated by G.M.A Grube, Indianapolis: Hackett Publisher. Popper, Karl R., 2002, Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Putri, Vegitya Ramadhani, 2012, Denizenship: Kontestasi dan Hibridasi Ideologi di Indonesia,Yogyakarta: Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM. Priyono, Herry, 2006 , Adam Smith dan Munculnya Ekonomi: Dari Filsafat Moral ke Ilmu Ekonomi, dalam DISKURSUS, volume 6 no. 1 April 2007 halaman 120, Jakarta: STF Driyarkara. Rachbini, Didik J., 1994, Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia, Jakarta: LP3ES. Rahardjo, M. Dawam, 2004, Ekonomi Pancasila: Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur, Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan PUSTEP UGM. ________________, 2004, Ekonomi Pancasila dalam Tinjauan Filsafat Ilmu, Makalah dalam Seminar Bulanan ke-12, Pusat Studi Ekonomi Pancasila, 6 Januari 2004. Rawls, John, 2006, Teori Keadilan : Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Salim, Emil, 1965, Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia, Jakarta: Leknas-MIPI. (iii + 94 hal.). _________ , 1965, Politik dan Ekonomi Pantjasila, dalam WidjojoNitisastro, dkk., Masalah-masalah Ekonomi dan Faktor-faktor IPOLSOS(Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional), halaman 81-97. __________ , 1979, Ekonomi Pancasila, artikel dalam Prisma, edisi Mei 1979. Seda, Frans, 1992, Simfoni Tiada Henti, Ekonomi Politik Masyarakat Indonesia, Jakarta: Grasindo. Sepandji, H.R.E. Kosasih Taruna, 2000, Konstitusi dan Kelembagaan Negara, Bandung: Penerbit Universal. Siswanto, Dwi, 2004, Sosialitas Dalam Perspektif Filsafat Sosial, artikel dalam Jurnal Filsafat edisi April 2004, jilid 36 Nomor 1 halaman 67-78, Yogyakarta: Yayasan Pembina Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. ___________ , 2008, Orientasi Pemikiran Filsafat Sosial, Yogyakarta: Penerbit Lima. Soetrisno, 1982, Welfare State dan Welfare society dalam Ekonomi Pancasila, Yogyakarta: BPFE. Soule, George, 1994, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka: Dari Aristoteles hingga Keynes(penerjemah Gilarso), Yogyakarta: Kanisius.
150
Suharto, Edi, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama. Sumodiningrat, Gunawan, 2001, Respondi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi: Studi Empiris pada Kebijakan dan Program Pembangunan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Jakarta: PerPod. Sunoto, 1985, Filsafat Sosial dan Politik Pancasila,Yogyakarta: Andi Offset Suseno, Frans M., 2001, Kuasa dan Moral, Jakarta: Gramedia. Supartiningsih, 2008, Multikulturalisme Dalam Yogyakarta; Fakultas Filsafat UGM.
Perspektif
Filsafat
Sosial,
Stewart, Robert M., 1986, Reading in Social and Political Philosophy, Oxford: Oxford University Press. Swasono, Sri Edi, 2001, Mengapa Pasal 33 Digusur?, artikel opini Republika, 30 Mei 2001. ______________ , 2006, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire, Orasi politik, 7 Februari 2005. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa. Sjahrir, 1987, Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi, Jakarta: LP3ES. Wisnu, Dinna, 2012, Politik Sistim Jaminan Sosial, Menciptakan Rasa Aman Dalam Ekonomi Pasar, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Data : -
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=2 3¬ab=1.
-
www.dpr.go.id.
-
https://id.wikipedia.org/wiki/John_Kenneth_Galbraith.
-
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economicsciences/laureates/1974/myrdal-facts.html.
-
http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/reducing-inequality-inindonesia
