107
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa : 1. Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi dilakukan dengan berbagai cara, yaitu : a.
Menghimbau, menyarankan serta mendorong para pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat) untuk menempuh jalan perdamaian yang dapat ditempuh melalui mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan.
b.
Melaksanakan kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Kaukus ini dapat dilakukan untuk menggali permasalahan yang belum terungkap antara para pihak dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan.
c.
Mengadakan pendekatan/hubungan personal dan kerjasama dalam tataran dinas dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta, yang berkaitan dengan pokok sengketa. Kerjasama tersebut dalam hal berupa bantuan dari instansi lain untuk menjadi narasumber dalam pelaksanaan mediasi, karena dalam menghadapi perkara yang kompleks, tekadang mediator memerlukan bantuan agar dapat melaksanakan mediasi dengan optimal dan dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Instansi-instansi tersebut antara lain Badan Penyelesaian Sengketa
107
108
Konsumen (BPSK) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Keseluruhan
upaya
Pengadilan
Negeri
Yogyakarta
dalam
menyelesaikan sengketa melalui mediasi tersebut pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja kurang optimal, mengingat pihak pengadilan/hakim mediator tidak dapat memaksakan kepada para pihak untuk selalu mendukung proses mediasi, khususnya memaksa para pihak prinsipal yakni Penggugat maupun Tergugat untuk menghadiri pertemuanpertemuan mediasi. 2. Dalam mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi, Pengadilan Negeri Yogyakarta banyak menghadapi berbagai macam kendala, dan kendala-kendala yang acapkali ditemui dalam pelaksanaan mediasi yaitu : a. Kurangnya iktikad baik para pihak untuk melaksanakan mediasi b. Tidak adanya mekanisme atau peraturan yang tegas yang dapat memaksa para pihak baik Penggugat atau Tergugat untuk menghadiri pertemuan mediasi pada waktu yang telah ditentukan c. Peran kuasa hukum, pengacara atau advokat yang tidak selalu mendukung pelaksanaan mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah 3. Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak selalu dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian (mencapai titik temu) antara kedua belah pihak yang bersengketa.
109
Hal yang menentukan berhasil tidaknya mediasi ialah tercapai atau tidaknya suatu kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dalam mediasi. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan, maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikukuhkan ke dalam suatu akta perdamaian oleh Ketua Majelis Hakim. Namun jika tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, maka perkara tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim melalui proses litigasi. Pengadilan Negeri Yogyakarta banyak menangani berbagai jenis perkara, dan sebagian besar perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi ialah perkara tentang wanprestasi. Dalam perkara-perkara wanprestasi, sebagian besar para pihak dapat mencapai titik temu dan kata sepakat sehingga mediasi dinyatakan berhasil. Hasil mediasi tersebut dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan para pihak karena kesepakatan tersebut dibuat oleh para pihak sendiri. B. Saran Berdasarkan deskripsi serta hasil penelitian, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut : 1. Agar mediasi dapat berjalan secara efektif, pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta perlu mencari dan menemukan cara yang tepat untuk mendorong agar para pihak yang berperkara merasa dan percaya bahwa
lembaga
mediasi
sangat
penting
dalam
membantu
menyelesaikan perkara melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan.
110
2. Keberadaan lembaga-lembaga mediasi perlu didorong untuk tetap terus berkembang dan diberdayakan agar dapat mengatasi berbagai permasalahan
yang
semakin
kompleks
dalam
masyarakat, baik di wilayah lokal maupun nasional.
kehidupan
di
111
DAFTAR PUSTAKA Buku-buku : Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta:Sinar Grafika. Burhan Bungin. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2005. Metodologi Penelitian. Jakarta:PT Bumi Aksara. Depdiknas. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-3). Jakarta:Balai Pustaka. Depdiknas. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-4). Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama. Lexy J. Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:PT Remaja Rosdakarya. Mahkamah Agung Republik Indonesia, JICA, dan IICT. 2008. Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Jakarta: MA RI, JICA, dan IICT. Mahkamah Agung Republik Indonesia, JICA, dan IICT. 2008. Buku Tanya Jawab Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahuun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Jakarta: MA RI, JICA, dan IICT. Nurnaningsih Amriani. 2012. Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan). Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. Nur Rasaid. 1996. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. R. Soeroso. 2006. Tata Cara dan Proses Persidangan. Jakarta:Sinar Grafika. Sri Hartini. 2008. Diktat Hukum Acara Perdata Indonesia. UNY. Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi keenam). Liberty:Yogyakarta. Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta.
112
Susanti Adi Nugroho. 2009. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT Telaga Ilmu Indonesia. Syahrizal Abbas. 2011. Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana. Takdir Rahmadi. 2011. Mediasi (Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat). Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. W.J.S. Poerwadarminta. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Yahya Harahap. 2008. Hukum Acara Perdata tentang (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan). Jakarta:Sinar Grafika.
Peraturan Perundangan : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang No. 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Internet : Ika. (2012). Penyelesaian Sengketa dengan Mediasi di Indonesia Rendah. Diakses dari http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=5170. pada tanggal 5 Maret 2013. Statistik perkara perdata-gugatan tahun 2011, 2012, dan 2013. Diakses dari http://pn-yogyakota.go.id/pnyk/statistik-perkara/perdata/gugatan/1865statistik-perkara-gugatan-2012.html. pada tanggal 20 Maret 2013.
