BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dalam sistem demokrasi prosedural sebagaimana diterapkan di Indonesia, tidak dapat dipungkiri salah satu implikasinya adalah akan hadir partai politik yang ingin meraih kekuasaan pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Kemenangan partai politik adalah bagian dari tujuan partai politik untuk menguasai pemerintahan. Hal demikian tidak jarang membuat partai politik dan kandidatnya melakukan berbagai cara untuk menang pemilu. Kemenangan tersebut berkaitan dengan banyaknya suara masyarakat yang diberikan pada kandidat-kandidat partai politik. Pada akhirnya, aspek tingkat elektabilitas kandidat maupun partai politik kemudian menjadi sangat penting guna memenangkan pemilu. Tingkat elektabilitas dalam pemilu merupakan suatu hal yang dipengaruhi oleh client. Kondisi demikian terjadi karena setiap suara (vote) dari client akan sangat menentukan keberhasilan kandidat dalam pemilu. Oleh sebab itu, partai politik beserta kandidatnya kemudian melakukan berbagai upaya untuk dapat mempengaruhi masyarakat sehingga memberikan suaranya dalam pemilu. Kemenangan partai politik dalam pemilu legislatif di daerah berkaitan erat dengan tiga hal utama. Pada penelitian ini, ketiga hal utama tersebut adalah strategi pemenangan pemilu yang dilakukan oleh para kandidat partai,
112
kedudukan partai peserta pemilu sebagai partai penguasa pemerintahan, serta adanya pemanfaatan hubungan patron client dalam masyarakat. Strategi yang diterapkan para individu kandidat partai untuk merupakan faktor pertama yang berpengaruh pada kemenangan partai dalam pemilu. Kedudukan para kandidat partai dalam hal ini sangat penting. Bukan hanya figur kandidat secara individual yang dapat meningkatkan elektabilitas partai dalam pemilu, tetapi juga strategi pemenangan pemilu yang dilakukan oleh para kandidat partai. Penerapan strategi yang tepat dalam berkampanye pada kenyataannya dapat membuat masyarakat bersedia memberikan suaranya dalam proses pemilu. Aspek kedua yang juga penting dalam kemenangan partai adalah kedudukan partai sebagai partai penguasa pemerintahan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa PKPI sebagai partai penguasa di Kota Bitung memenangkan pemilu pada pemilu legislatif tahun 2009. Studi kasus yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukan bahwa kemenangan para kandidat PKPI dalam pemilu legislatif Kota Bitung tahun 2009 sangat berkaitan dengan kemenangan kader PKPI dalam pilkada Kota Bitung sebelumnya. Kedudukan partai politik sebagai partai penguasa pemerintahan membuat akses sumber daya menjadi lebih mudah bagi para kandidat dari partai politik tersebut. Kondisi demikian berpengaruh pada proses distribusi sumber daya yang tentu cenderung diarahkan pada sasaran masyarakat atau daerah yang dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan elektabilitas kandidat.
113
Studi kasus yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukan bahwa terdapat tiga media utama yang digunakan dalam pemanfaatan hubungan patron client tersebut, yaitu pork barrel, vote buying, dan constituency service. Masing-masing kandidat menerapkan ketiga media tersebut secara beragam, tetapi pada dasarnya ketiganya berkaitan dengan pertukaran sumber daya antara kandidat dengan masyarakat yang ditujukan untuk kemenangan kandidat dalam pemilu. Penggunaan ketiga media tersebut juga berkaitan dengan proses distribusi sumber daya yang dilakukan para individu kandidat partai penguasa pemerintahan untuk tujuan meningkatkan elektabilitasnya. Selain kedua aspek tersebut, satu aspek yang juga dapat menjadi penentu keberhasilan partai dalam pemilu adalah penerapan politik patron client.
Eksistensi
hubungan
patron-client
dalam
masyarakat
dapat
berimplikasi positif bagi efektivitas upaya-upaya pemenangan pemilu. Hal demikian dikarenakan hubungan patron dengan client memuat unsur loyalitas di dalamnya. Oleh sebab itu, tidak jarang individu kandidat yang menjadi patron dan memiliki penguasaan atas distribusi sumber daya kemudian pilihan politiknya dapat mempengaruhi masyarakat pengikutnya sebagai client yang loyal. Hubungan yang terbentuk antara patron dengan client tersebut pada dasarnya merupakan hubungan saling menguntungkan karena melibatkan pertukaran sumber daya antara kandidat dengan masyarakat. Scott dalam melihat sebuah politik patron-client khususnya dalam proses membangun jaringan antara patron-client berdasarkan sumber daya yang dipertukarkan
114
berdasarkan materi. Hal ini tidak tergambar secara menyeluruh dari studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini, seperti pada tataran antara kandidat sebagai patron sehingga menjalin hubungan langsung dengan client-nya, serta kandidat sebagai patron yang membangun jaringan dengan patron-client yang sudah terbentuk di masyarakat, berdasarkan nilai spiritual atau kedaerahan, bukan materi. Terkait dengan pembangunan jaringan dengan patron-client yang sudah terbentuk di masyarakat, unsur broker menjadi sangat penting dalam hal ini karena broker tersebut akan menjadi perantara antara kandidat dengan masyarakat. Berdasarkan hal demikian, maka dapat dikatakan bahwa setidaknya terdapat tiga pola dalam hubungan patron client untuk pemenangan pemilu. Pertama adalah hubungan langsung kandidat dengan masyarakat di mana kandidat adalah patron dan masyarakat adalah client. Kedua hubungan kandidat dengan broker, di mana broker adalah client dari individu kandidat yang berkedudukan sebagai patron. Ketiga hubungan antara kandidat dengan masyarakat melalui broker, di mana broker adalah perantara dalam hubungan tersebut. Pada satu sisi, broker merupakan client bagi individu kandidat sebagai patron, dan pada sisi lain broker dapat bertindak sebagai patron dengan masyarakat sebagai client-nya.
B. Saran 1. Bagi Badan Pemenangan Pemilu PKPI di daerah lain, dapat menerapkan strategi yang sama dengan yang diterapkan para kandidat di Kota Bitung
115
pada pemilu tahun 2009. Hal demikian diharapkan dapat berdampak positif bagi perolehan suara PKPI di tingkat nasional secara keseluruhan mengingat hubungan patron client di tingkat daerah masih sangat kuat. 2. Bagi para stakeholders terkait, dapat melakukan kajian maupun pengawasan terkait dengan penggunaan anggaran negara bagi programprogram dengan sasaran atau tujuan tidak jelas, yang kemudian mengarah pada tujuan politik atau kepentingan pribadi kandidat untuk kampanye pemilu. 3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian mengenai penerapan politik patronase pada kemenangan partai di daerah lain. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji kemenangan PKPI di Kota Bitung dengan teori lain sehingga hasilnya dapat saling melengkapi bagi perkembangan keilmuan.
116
