100
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Kesimpulan merupakan pernyataan yang diambil dari gejala-gejala atau bukti-bukti yang ada. Terhadap masalah-masalah yang ada dalam rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1.
Peralihan status badan hukum yang dilakukan oleh suatu BPD seperti yang dilakukan oleh BPD DIY prosesnya secara formil didasarkan dan telah sesuai kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah. Berdasarkan apa yang dijelaskan dalam aturan tersebut, penulisan hukum ini membagi keseluruhan proses peralihan ini menjadi tiga tahapan dengan tetap merujuk kepada peraturan perundangan yang ada. Tahap pertama merupakan tahap persiapan atau tahap peralihan dimana dilakukan penyusunan proposal oleh direksi dan juga pengurusan izin prinsip oleh BPD ke Kemendagri. Tahap kedua merupakan tahapan peralihan dimana Pemda DIY selaku pemilik BPD DIY melakukan tindakan berupa penyusunan Perda sebagai dasar perubahan status badan hukum untuk kemudian dibuat akta notaris pendirian perseroan yang didaftarkan ke Kemenkumham. Tahapan ketiga merupakan tahap akhir
101
atau tahap pasca peralihan dimana pada tahap ini dilakukan pengurusan semua akibat hukum peralihan status badan hukum BPD DIY. Semua akibat hukum itu wajib dilaporkan dan mendapatkan izin dari OJK. 2.
Peralihan status badan hukum yang dilakukan oleh BPD DIY sebagai lembaga perbankan dari bentuk PD menjadi PT menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum yang terjadi akibat peralihan status badan hukum itu adalah: a) BPD DIY sebagai suatu lembaga perbankan pada saat berbentuk PD tunduk kepada UU Perusahaan Daerah. Namun setelah melakukan peralihan status badan hukum menjadi PT maka aturan hukum yang menjadi dasar operasinya kini merujuk kepada UU PT; b) Peralihan status dari PD menjadi PT turut serta merubah AD/ART perusahaan BPD DIY. Dengan demikian berubah pula tujuan perusahaan, dari yang ketika berbentuk PD memiliki tujuan
sebagai
lembaga
perbankan
yang
menunjang
pembangunan daerah di DIY menjadi suatu lembaga perbankan yang
melaksanakan
kegiatannya
untuk
mendapatkan
keuntungan pada saat berbentuk PT; c) Akibat
hukum
juga
terjadi
pada
struktur
organisasi
kepengurusan perusahaan. Dengan adanya perubahan status badan hukum, struktur organ kepengurusan BPD berubah dari
102
pada saat berbentuk PD terdiri dari Badan Pengawas, Dewan Komisaris, dan Direksi menjadi terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi; d) Bank BPD DIY dapat melakukan tugas dan fungsi bank umum seperti menjadi bank devisa dan menerima pembayaran giro setelah adanya peralihan status badan hukum dari PD menjadi PT; dan e) Wilayah operasi BPD DIY menjadi semakin luas dan dapat mendirikan kantor cabang di seluruh wilayah indonesia dengan adanya peralihan status badan hukum dari PD menjadi PT. 3.
Semenjak lahirnya UU OJK kewenangan untuk melakukan pengawasan perbankan yang semula ada pada BI kini beralih menjadi kewenangan OJK. Namun dalam proses peralihan status badan hukum yang dilakukan oleh BPD DIY dimana dalam penelitian ini terbagi atas 3 tahapan, pengawasan oleh OJK hanya bisa dilakukan pada tahapan yeng ketiga. Tahap pra-peralihan pengawasan lebih banyak dilakukan oleh Kemendagri, sedangkan pada tahap peralihan pengawasan dilakukan oleh Kemenkumhan. Dalam tahap ketiga, tahap pasca peralihan semua akibat hukum dari peralihan status badan hukum oleh suatu lembaga perbankan seperti perubahan anggaran dasar, perubahan kepemilikan, kepengurusan dan juga akibat hukum lainnya wajib diberitahukan, didaftarkan serta mendapatkan izin dari OJK.
103
B. Saran Atas kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut: 1.
Dikarenakan proses peralihan status badan hukum perbankan tidak memiliki suatu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentangnya sudah sepatutnya peralihan status badan hukum perbankan merujuk ke satu aturan yang spesifik saja. Seperti diketahui bersama hanya ada satu aturan khusus tentang peralihan status badan hukum yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah. Aturan itu hanya mengatur tentang peralihan status badan hukum yang dilakukan oleh BPD saja. Sedangkan untuk bank bentuk lainnya seperti bank umum dan BPR yang akan melakukan peralihan status badan hukum atau juga peningkatan status badan hukum tidak memiliki aturan yang jelas tentang bagaimana proses yang harus dilakukan.
2.
Berkaitan dengan peralihan status badan hukum yang dilakukan oleh BPD DIY ini akan menimbulkan berbagai macam akibat hukum secara kelembagaan perbankan, baik dalam hak maupun kewajiban terhadap nasabah. Beberapa akibat hukumnya antara lain adalah adanya perubahan struktur kepengurusan perusahaan, perubahan anggaran dasar, dan dapat dijalankannya fungsi bank umum oleh BPD DIY, karena akibat hukum tersebut akan berkaitan dengan nasib dana dari
104
banyak nasabah. Kepentingan para nasabah akan lebih terlindungi jika sebelum menjalankan akibat hukum tersebut bank dikenakan kewajiban melapor untuk kemudian dilakukan audit oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini OJK, guna menentukan apakah bank yang bersangkutan telah layak dan siap untuk menjalankannya. 3.
Sebagaimana diatur dalam UU OJK yang menyatakan bahwa kewenangan untuk melakukan pengawasan dunia perbankan menjadi kewenangan OJK, maka dari itu berkaitan dengan adanya peralihan status badan hukum yang akan dilakukan oleh suatu lembaga perbankan sudah sepatutnya merupakan kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan. Dalam pelaksanaannya peralihan status badan hukum BPD DIY lebih banyak dilakukan pengawasan oleh Kemendagri dan Kemenkumham. OJK baru dapat masuk melakukan pengawasan setelah BPD DIY selesai melakukan proses peralihan status badan hukum berupa pengurusan perizinan terhadap segala macam akibat hukumnya. Sudah seharusnya pula OJK memiliki peraturan pelaksana sendiri dalam bentuk peraturan OJK tentang peralihan status badan hukum perbankan dan tidak lagi berpijak kepada Peraturan Menteri atau Peraturan Bank Indonesia.
