136
BAB V PENUTUP Keberhasilan otonomi daerah dalam era globalisasi dapat terwujud apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran dan pengoptimalan pendapatan daerah serta kesiapan pemerintah daerah dalam segala bidang. Kemampuan keuangan daerah yang sangat baik dapat terwujud apabila menyelenggara pemerintah yaitu sumber daya manusia dalam pemerintahan mampu merencanakan dan melaksanakan anggaran daerah dengan efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan melakukan pengoptimalan potensi yang ada di daerah. Kemampuan keuangan daerah yang sangat baik merupakan modal dasar dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, sehingga mampu untuk menghadapi persaingan dalam aspek keuangan. A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis, kesiapan pemerintah kabupaten Brebes dan Pemalang dari sisi keuangan daerah dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.
Kemampuan keuangan kabupaten Brebes dan Pemalang menunjukan hasil bahwa ke-dua daerah tersebut termasuk dalam kategori sangat rendah. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan daerah kabupaten Brebes mempunyai rata-rata sebesar 11,30%, dan kabupaten Pemalang sebesar 12,52%. Rata-rata rasio kemandirian kabupaten Brebes dan Pemalang tergolong dalam kategori sangat rendah kemampuan keuangannya, dengan
137
pola hubungan instruktif. Hasil perhitungan tersebut menunjukan bahwa kabupaten Brebes dan Pemalang masih sangat bergantung pada dana dari eksternal. b. Perhitungan
Derajat
Desentralisasi
Fiskal
kabupaten
Brebes
menunjukan rata-rata sebesar 7,90%, dan kabupaten Pemalang sebesar 8,69%. Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal kabupaten Brebes dan Pemalang tergolong dalam kategori sangat kurang kemampuan keuangannya. Hasil Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukan bahwa pos PAD kabupaten Brebes dan Pemalang sangat kurang kontribusinya terhadap Total Pendapatan Daerah. c. Perhitungan Indeks Kemampuan Rutin kabupaten Brebes menunjukan rata-rata sebesar 11,84%, dan kabupaten Pemalang sebesar 13,19%. Rata-rata Indeks Kemampuan Rutin kabupaten Brebes dan Pemalang tergolong dalam kategori sangat kurang kemampuan keuangan. d. Rasio Kesarasian meliputi Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja Pembangunan. Rasio Belanja Rutin kabupaten Brebes rata-ratanya sebesar 74,74%, sedangkan Rasio Belanja Pembangunan sebesar 24,22%. Rasio Belanja Rutin kabupaten Pemalang rata-ratanya sebesar 68,77%, sedangkan Rasio Belanja Pembangunan sebesar 31,23%. Rasio Belanja Rutin dari kabupaten Brebes dan Pemalang lebih mendominasi dibandingkan dengan Rasio belanja Pembangaunan. e. Rasio Pertumbuhan menunjukan bahwa di kabupaten Brebes menunjukan hasil pertumbuhan yang positif dalam pos PAD, Total
138
Pendapatan Daerah. Pertumbuhan pos Belanja Rutin menunjukan hasil yang negatif adalah pada tahun 2011 sebesar -7,99% dan tahun 2014 sebesar -12.35%, selain tahun 2011 dengan 2014 pos Belanja Rutin pertumbuhannya positif. Pertumbuhan pos Belanja Pembangunan menunjukan hasil pertumbuhan yang positif kecuali pada tahun 2012 yang nilainya negatif sebesar
-54.69%. kabupaten Pemalang
pertumbuhan dalam pos PAD, Total Pendapatan Daerah, Belanja Rutin menunjukan hasil pertubuhan yang positif meskipun dengan persentase yang berfluktuatif. Pos Belanja Pembangunan menunjukan hasil yang negatif pada tahun 2012 sebesar -12.12%, selain tahun 2012 menunjukan pertumbuhan yang positif. Rata-rata kabupaten Brebes dan Pemalang dalam pos PAD, Total Pendapatan Daerah, Belanja Rutin, dan Belanja Pembangunan menunjukan hasil yang positif. 2.
Hasil analisis yang menggunakan uji signifikansi t dengan one sample t test yang bertujuan untuk mengetahui mengenai perbedaan kemampuan keuangan dengan rata-rata kemampuan keuanganya. Hasil perhitungan menunjukan bahwa dalam pengujian Rasio Kemandirian Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan kabupaten Brebes dan Pemalang adalah benar-benar sama dengan rata-rata kemampauan keuanganya, kecuali dalam rasio pertumbuhan belanja langsung Kabupaten Brebes yang menunjukan hasil yang berbeda dengan rata-rata.
B. Saran
139
Dari hasil kesimpulan menunjukan bahwa kemampuan keuangan kabupaten Brebes dan Pemalang masih tergolong sangat kurang. Kemampuan keuangan yang sangat kurang tersebut perlu diupayakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta ASEAN Community. Pos PAD harus terus diupayakan peningkatannya baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Secara ekstensifikasi pemerintah sebaiknya mengidentifikasi potensi yang ada didaerahnya, sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari. Secara intensifikasi yaitu dengan meningkatkan dan memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah, antara lain: 1.
Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan sektor-sektor yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengoptimalan PAD dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan dari hasil pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.
2.
Menciptakan daya tarik agar investor mau menanamkan modalnya yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
Dengan
demikian diharapkan akan meningatkan PDRB, apabila PDRB meningkat maka pendapatan masyarakat meningkat pula. 3.
Menggunakan anggaran sesuai yang telah ditetapkan. Pembiayaan atas segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan jangan sampai melebihi anggaran yang ditetapkan agar tidak terjadi defisit pada APBD.
140
4.
Mengeluarkan kebijakan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian. Kebijakan yang ada diharapkan tidak memberatkan pihak manapun dan bertujuan untuk kesejahteraan bersama.
