82
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagi berikut : 1. Penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan telah cukup baik dilaksanakan dengan diterapkannya hukuman disiplin bagi setiap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. 2. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Kesehatan, tugas Sekretariat Badan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dalam hal ini Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha bertambah berat. 3. Dalam proses penegakan disiplin pegawai tersebut ditemukan beberapa masalah, yaitu : a. Sering terjadi rotasi dan mutasi staf maupun pejabat ynag menangani kepegawaian. Hal ini disebabkan karena pimpinan dalam salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusi Kesehatan dalam menduduki jabatannya berdasarkan proses pemilihan langsung pegawai unit kerja tersebut dengan persyaratan tertentu, sehingga ada beberapa pejabat interen maupun staf dipilih seringkali karena faktor
83
kedekatan, dan mereka sama sekali tidak memahami kepegawaian. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusi Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sebenarnya selalu melakukan bimbingan dan sosialisasi untuk penangana permasalahan kepegawaian, namun sering tidak berhasil karena yang mendapatkan bimbingan atau sosialisasi adalah staf yang tidak kompeten, dipindahkan atau promosi di tempat lain atau pensiun. Setelah selesai, mereka seringkali tidak langsung melakukan sosialisai di unit kerjanya. Akibatnya, penanganan di tahap awal menjadi salah dan lambat padahal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil permasalahan disiplin tidak boleh ditangani secara lamban karena berpotensi membuat adminitrasi keuangan menjadi kacau balau. b. Keputusan
hukuman
disiplin
disampaikan
terlambat
oleh
Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Seringkali keputusan hukuman disiplin disampaikan setelah selesai pemberkasan usulan gaji yang bersangkutan ke KPPN atau selesai pemberkasan mutasi kepegawaian, misalnya Kenaikan Pangkat. Keputusan yang telah ditetapkan berpotensi untuk dilakukan revisi berupa pembatalan kenaikan pangkat atau proses pengembalian gaji ke KPPN sehingga membuat penanganan menjadi berlarut-larut. Keputusan ini lambat penanganannya akibat prosedur birokrasi yang panjang.
84
c. Belum adanya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pejabat maupun staf yang menangani kepegawaian terutama penegakkan disiplin merasa kesulitan dalam penerapan aturan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya tentang perbedaan yang sangat prinsipil tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melanggar tindak pidana. d. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak diatur mengenai kapan berlakunya penetapan surat keputusan hukuman disiplin dan konsekuensi tentang adanya kelebihan pembayaran gaji. e. Peraturan
Pemerintah
Nomor
4
tahun
1966
tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil harus ditinjau ulang karena sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini. f. Rekomendasi jenis penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal seringkali tidak setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan efek jera atau rekomendasi yang diberikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. g. Pembuat daftar gaji tidak dapat dengan segera mengurangi besaran gaji PNS yang terlibat kasus pidana atau penyalahgunaan wewenang/jabatan karena harus mengentri surat keputusan pemberhnenian sementara sebagai
85
Pegawai Negeri terlebih dahulu ke dalam aplikasi GPP, padahal proses penerbitan surat keputusan belum dimulai. h. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan kurang cermat dalam menanggapi pelanggaran disiplin tertentu dari UPT dan Unit Utama Menurut hemat penulis, Biro Kepegawaian sebagai perpanjangan tangan Badan Kepegawaian Negara mempertimbangkan dengan lebih seksama sebelum menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS. Faktor apakah ynag mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan pelanggaran disiplin, misalnya telah memiliki akta cerai. Contoh kasus yang terjadi, seorang PNS telah memiliki akta cerai karena suami memohon kepada Ketua Majelis agar segera mengeluarkan akta cerai meskipun Majelis Hakim mengetahui pihak istri berstatus PNS yang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dan keberatan untuk dicerai. B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut : 1. Pemerintah agar : a. Segera mengeluarkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian banyak yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. b. Meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terutama dalam hal yang berkaitan dengan
86
dampak penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan Keuangan Negara. Dalam ketentuan tersebut perlu ditambahkan pasal baru yang menyebutkan secara tegas bahwa apabila usulan penjatuhan sanksi disiplin telah diajukan kepada pejabat Pembina Kepegawaian dan tidak mendapatkan tanggapan, maka usulan tersebut dinyatakan telah disetujui. 2. Kementerian Keuangan agar menyempurnakan kembali aplikasi GPP khususnya dalam hal yang berkaitan dengan jumlah besaran gaji PNS yang sedang dalam permasalahan hukum, agar tidak terjadi kelebihan pembayaran gaji. 3. Koordinasi antar kementerian perlu dilaksanakan dengan segera terkait dengan penegakan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar tindak pidana dan penyalahgunaan wewenang/jabatan. Koordinasi ini melibatkan Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Badan Narkotika Nasional. 4. Agar Menteri Kesehatan segera membuat pendelegasian kewenangan dalam hal penanganan permasalahan tindak pidana kejahatan atau penyalahgunaan wewenang. 5. Badan
Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Sumber
Daya Manusi
Kesehatan : a. Harus
tetap
melakukan
bimbingan
teknis
terkait
penyelesaian
permasalahan kepegawaian sehingga tingkat kedisplinan pegawai menjadi semakin tinggi dan suasana kerja baik di Pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis dalam kondisi yang nyaman dan kondusif sehingga tujuan untuk
87
mendapatkan tenaga kesehatan yang handal dan berdisiplin tinggi dapat terlaksana. b. Secara terus menerus harus meningkatkan koordinasi dengan unit kerja terkait serta melakukan monitoring tanpa henti agar tidak terjadi pelanggaran disiplin dan pengembalian gaji dan tunjangan kinerja kepada KPPN, akibat diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Kesehatan., c. Melakukan penyegaran dalam organisasi, seperti rotasi dan mutasi harus diagendakan secara rutin agar ada perubahan suasana dan jenis pekerjaan sehingga staf maupun pejabat menjadi bersemangat. Namun perlu diperhatikan pada saat penempatan staf atau pejabat di Direktorat tetap harus mempersyaratakan seorang PNS yang paham dengan aturan kepegawian atau berkoordinasi dengan instansi terkait agar dilakukan pelatihan bagi pejabat atau staf dalam bidang kepegawaian. 6. Agar Inspektorat Jenderal dalam memberikan rekomendasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu agar segera mengoptimalkan Auditor Kepegawaian sehingga permasalahan disiplin pegawai dapat diselesaikan dengan cepat, tepat dan akurat. 7. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan agar : a. Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat tentang penetapan hukuman disiplin sebelum menetapkan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin, sehingga tidak ada permasalahan pengembalian gaji.
88
b. Lebih cermat dan seksama dalam menelaah dan menganalisa setiap kasus pelanggaran disiplin yang diajukan oleh unit utama. Harus diperhatikan apakah memang keputusan tersebut adil bagi semua pihak dan telah sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Hal ini akan meminimalisir keberatan PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin kepada Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Badan Pertimbangan Kepegawaian. Apabila Kementerian Kesehatan digugat, maka yang pertama kali tercoreng namanya adalah Menteri selaku pejabat yang menandatangani keputusan hukuman disiplin tersebut. c. Terus melakukan Bimbingan Teknis dalam menyelesaikan permasalahan kepegawaian dengan mengundang nara sumber terkait. d. Melakukan koordinasi dengan unit utama pada saat review permasalahan kepegawaian sebagai upaya monitoring dan pengawasan terhadap penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan.
