89
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Daari analisis terhadap ap permasalahan yang dirumuska k n sebelumnya Dari dirumuskan dapa patt diberikan ke kesi simp mpulan ssebagai eb bag agaii bberikut erik er ikut ut : dapat kesimpulan 1. Nega gara ra sebagai seb e agai lem mba baga tertinggi yangg memiliki m miliki kewenangan me kew ewen enangan m enguasai 1. Negara lembaga menguasai dari negar araa mengakui dan menghormati hak-hak m asyaraaka katt hu hukum ad aadat. at. dari negara masyarakat Pengakuan tertinggi sampai Peng gakuan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang g tert tin ingg ggii samp pai kepada Negara Kesatuan ke Peraturan Daerah yakni, Undang-Undang Dasar Neg egaraa Ke Kesa atuan n Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tah hun 1960 19660 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor Undang-Unddang Nom omoor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undangg Nomor Nomor 4411 Tahun 1999 tentang K Kehutanan, ehut hutan anan,, Undang-Undang Unddang-Undang Nomor 21 Tahun 22001 Un 0011 00 Menteeri N eg gara tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Peraturan Menteri Negara Agra Ag rari ria/ a/Ba Bada dan n Pe Pert rtan anah ahan an Nas asio iona nall No Nomo morr 5 Ta Tahu hunn 19 1999 99 ttentang entang en Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun Pedo Pe doma man Pe Pen nyelesaian M asalah H ak Ulayat Ma M syar arak akat at H ukuum Adat. uk Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Masyarakat Hukum Peraturran Daerah h Khusus Provinsi Papua yakni sebagai Adapun beberapa Peraturan amanat dari Undang-Und Undang-Undang Otonomi dang Oton nomi Khusus maka dibentuk lembaga alui ke ebijakan Majelis Rakyat Papua diusulkan Majelis Rakyat Papua, mela melalui kebijakan erd rdasus Provinsi Papua yang secara khusus pembentukan Perdasi dan Pe Perdasus melindungi hak-hak dasar orang asli Papua. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya membentuk Yayasan Bina Adat Walesi yang didirikan oleh masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya dengan di pimpin oleh
90
ketua adat atau kepala suku adat. Tujuan dari pembentukan Yayasan Bina Adat Walesi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yakni menyangkut melalui penyelesaian perkaraa m elalui l jalur hukum huk ukum adat. Kebijakan pemerintah Kabupaten Ja Jayawijaya Provinsi Papua mengenai mengen nai keberadaan hak ulayat masy syaarakat hukum adat adaat dan dan hak hak perorangan pero pe rora r ngan warga m asyarakat hukum masyarakat masyarakat dituangkan adat, dituangk gkan an ddalam alam bentuk peta bbatas-batas atas at as-b -bat a as wilayah yyang ang diakui sebagai wilayah seba baga gaii wi w layaah adat. Adapun kebijakan standar sta tand n ar operasi ope pera rasi si prosedur prosedu dur yang dikeluarkan investor dike di keluarrka kan pemerintah bahwa apabila pengusaha aatau t u in ta inve vest stor or maupun mau upu p n pemerintah pem merintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dalam am menggunakan men engg ggunakan an tanah ulayat untuk kepentingan umum harus ada perijinan dari ta daari masyarakat mas asya yarrakat hukum adat. hutan 2. Adapun beberapa kendala dalam pengakuan hak ulayat atas hu utan adat ad ddii Jayawijaya Provinsi Kabupaten Ja Jaya yawi wija jaya ya P rovinsi Papua, a, yyakni akni ak ni : perundang-undangan a. Kendala dari segi perunda danng--un u dangan Terdapat kendala-kendala dalam penerapan pperundanganerun er unda dang ngaanundangan hutan UUPA und dangan n tterkait erka er kait hak ak uulayat laya la yatt at atas hut tan aadat, dat, yyakni da ak knii UUP UPA A yang memberikan terhadap masyarakat memb mber erik ikan pembatasan pembatasaan terhad dap hak ulayat ma masy syarakat at hhukum ukum adat, uk Kehutanan Undang-Undang Kehu utanan yang g merupakan Undang-Undang Sektoral telah mengesampingkan mengesampingkaan hak-hakk dasar masyarakat hukum adat tanpa merujuk pada Undang-Undang Undang-Un Undang ng Hak Asasi Manusia yang memberikan perlindungan hukum
terhadap terh r adap hak asasi setiap manusia dalam
bertindak. Padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat namun tidak ada perubahan pasal dalam
91
Undang-Undang Kehutanan yang mengesampingkan hak-hak dasar masyarakat hukum adat. Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi memberikan Provinsi Papua telah tellah memberika k n pe pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat masyarak kat
hukum
adat
namun
dalam m
pelaksanaanya
belum
se epenuhnya menjawa ab ke kebu b tu tuha hann ma masy yarakat hukum m adat menyangkut sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat perlindungan Peraturan Menteri perlindung gan hak hak ulayat atas hutan adat. ada dat. t. P eraturan Men enteri Negara Agraria masyarakat hukum Agra Ag rari ria yang ng ddapat apat melindungi hak-hak k da dasar ma masy yar arak a at huk kum u adat justruu memberikan ciri-ciri terkait eksistensi dan ju dan a pelaksanaan pel elak aksa sana n an hak ulayat atas hutan adat oleh masyarakat hukum ada adat. Perdasi ul d t. P erda er d si dan an Perdasus yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Papua Papuua belum be sepenuhnya melindungi hak-hak dasar masyarakat hhukum u um adat. uk ada datt. Yayasan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua membentuk membenttuk Yay ayasan an Walesi mengatur Bina Adatt Wa Wale lesi si akan aka kan tetapi belum um ada ada pperaturan erat er aturan yang me eng ngatur serta ser erta ta belum ada peraturan daerah daerrah kkhusus husus terkait perlindungan hak ulayat hu ulayaat atas ataas at Jayawijaya Provinsi hutan adat yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Jayawij ijay aya Pr Prov ovin insi Papua. P apua. b. Kendala b Kend dal alaa teori Pemerintah ppusat usat baik legislatif, legislatif, eksekutif maupun yudikatif peraturan maupun dalam penerapan peratu t ran ma aupun kebijakan lebih mengedepankan teori kekuasaan negara. Hall tersebut telah mengesampingkan teori partisipasi,teori partisipasi teori sisi kebijakan, kebijak kan a teori pelaksanaan sehingga pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua tidak mendapatkan ruang yang
92
memadai
sehingga
dapat
menimbulkan
adanya
dualisme
kepemimpinan. operasional c. Kendala operasiona nall Ku Kurangnya pemahaman masyarakat at hukum adat Kabupaten Ja ayawijaya Provinsi Papua Paapu pua terhadap terh te rhad adap ap peraturan per erun u dang-undangan Jayawijaya perundang-undangan tingkat pusat pusa sat hingga hin hi ngga tingkat daerahh mengakibatkan meng ngak akib ibatkan tidak terlaksananya te penerapan pene pe nera rapan
pe perundang-undangan
dengan denga gann
baik, ba aik ik,
ssehingga ehinggaa
dapat
menimbulkan kepemimpinan. kurangnya m nim me mbulkan konflik menyangkut dualisme kepe emi m mpin nan an.. ku kurang gnya sosialisasi terkait permasalahan so
hak ulayat, belu belum sepenuhnya lum se sepe penuhnyya
terlaksana kegiatan pemetaan batas-batas wilayah, perbedaan perbeda d an n beberapa beb eber e apa Kabupaten lembaga-lembaga adat non pemerintah dan pemerintahh Kabupate tenn peraturan Jayawijaya Provinsi Papua mengakibatkan pelaksanaan n pera aturaan perundang-undangan dengan perundang g-un unda dang ngan an belum terlaksana terlaks ksan anaa de deng ngan an baik. 3.
Upaya mengatasi kendala-kendala hutan kendal alaa-ke kenndala pengakuan hak ulayat atas hu huta tann adat, yakni : Upaya Mengatasi Segi Perundang-Undangan a. U paya Me Meng ngat atasi Kendala Kend ndal alaa Da Dari ri S egi Perund ndan angg Unddangan Berdasarkan analisis terhadap Berdasarkan an nal a isis ter rhadap berbagai ai kkebijakan ebijjakan eb an hhukum ukum dari tingkat tingkat pusat sampaii pada ting gkat daerah menyangkut pengakuan masyarakat hukum terhadap hak-hak masy yarakat hu ukum adat termasuk hak ulayat, perlu diupayakan perubahan tterhadap e haadap UUPA oleh pihak yang memiliki er pemerintah Rakyat. kewenangan yakni pemerin ntah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Perubahan ini merujuk kepada pengakuan hak ulayat yang secara jelas sudah diatur dalam UUD 1945 dan UUPA maupun beberapa peraturan
93
lainnya akan tetapi dalam pelaksanaannya pengakuan tersebut belum berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan. Maka diupayakan agar pasal-pasal adanya perubahan tterkait erka er kait pasal-pas sal yyang ang telah mengesampingkan hakmasyarakat bersangkutan hak masy syaarakat hukum adat yang bersangku kuta tan yakni Pasal 3 UUPA se ert rta adanya pasal yan a g se seca ara kkhusus husu hu sus mengatur men engenai pengakuan serta yang secara mengenai masyarakat hak ulayatt m asya as yarakat hukum adat. Mengatasi b. Upaya Upay Up ayaa Meng ngat ataasi Kendala Teori Upaya dalam mengatasi kendala teoret teoretis tis dengan denga gann penerapan p neraapa pe p n desentralisasi asimetris dalam rangka menjawab berbagai persoalan de ber erbagaai pe persoala an maka yang dihadapi. Menyangkut upaya mengatasi kendala te tteoretis orret etis is m aka teori harus terlaksananya teori partisipasi, teori kebijakan, dan teor ori Jayawijaya pelaksanaan yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Jayawi wijaya ya mengupayakan keterlibatan dalam Provinsi Papua Pap apua ua m e gupayakan ag en agar ar aadanya dany da ya keterlib bat ataan dal lam kebijakan-kebijakan mengeluarkan kebijakan-k -keb e ij ijaakan dari tingkat Pusat. c. Upaya Mengatasi Kendala Oprasional Dibentuknya Yayasan Bina Walesi Kabupaten Dibe Di bent ntuknya k Yaya Ya yasa sann Bi Bin na Adat Wa Wale lesi si K abupaten b JJayawijaya ayaw ay awijaya Provinsi pemerintah Provinsi/Kabupaten Prov vin insi si Papua sebagai sebag gai a kerjasama kerjaasama pemerinta tahh Provin insi si/K /Kabupaten hukum dengan masyarakat hu ukum adat uuntuk ntuk memberikan pemahaman kepada masyarakat
hukum
adat
dikeluarkan
pemerintahh
mengenai m engenai
pusat pu usat
peraturan-peraturan
maupun
pemerintah
yang
Kabupaten
Jayawijaya Provinsi Papua. Papua Persoalan yang
diupayakan pemerintah dengan memberikan
sosialisasi agar masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi
94
Papua dapat memahami maksud dari aturan-aturan hukum tertulis dan maksud dari pemetaan. Tujuan dari pemetaan ini juga agar pemerintah wilayah menjadi bisa mendorong w ilayah adatt me il m njadi satu kesatuan wilayah pemerintahan pemerintah ahan supaya tidak ada dualisme kkepemimpinan epemimpinan yang samaep sa ama mempunyai pen nga garu ruhh (k (kep epal ala di distrik, kepala ka amp m ung atau kepala sama pengaruh (kepala kampung suku). B. Saran Dari D arii kesimpulan-kesimpulan di atas, maka ddapat apat ddiberikan ap iber ib erik ikan ssaran a an ar sebagai seb bagai berikut : 1. Perlunya penegasan pemerintah Provinsi Papua dan an ppemerintah emer em erin i tahh penerapan peraturan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dalam penerapa an peratura rann dilindungi daerah agar hak-hak k dasar masyarakat hukum adat dilin ndungii oleh h hukum dann pemerintah. peme pe meri rint ntah ah. 2. Pemerintah kewenangan
Dewan memiliki pusat dan De Dew wan Perwakilan Rakyat yang mem mil ilik iki merancang
dan
merevisi
Undang-Undang, Undang-Und ndan ang,,
hharus arus ar
mengupayakan pasal-pasal terkait Undangmengup pay ayak akan an revisii terhadap terh te rhad adap ap pasal-p pas asal al terk kait it ddalam alam U ndangnd Undang Peraturan Pokok-Pokok Unda dang ng Nomor 5 Tahun Tah hun 1960 tentang tentang Peratura rann Dasar Po Pok kok-Pokok yang mengesampingkan mengesampingkaan hak-hak dasar masyarakat hukum adat seperti memiliki dalam Pasal 3 UUPA yang me emiliki pembatasan serta adanya pasal khusus mengatur terkait yang secara khusu us m engatur mengenai pengakuan hak ulayat atas hutan adat masyarakatt hukum adat, adat mengubah pasal-pasal terkait yang telah
mendapatkan
putusan
Mahkamah
Konstitusi
yang
mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat dalam Undang-
95
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan undang-Undang Sektoral
dan juga revisi terhadap Undang-Undang
Otonomi Nomor 21 Tahun 22001 0011 tentang Ot 00 Oton onomi Khusus Bagi Provinsi Papua hak-hak yang belum bellum benar-benar melindungi hak-ha hakk dasar dari masyarakat hu ukum adat. hukum 33.. Perlunya penerapan pen ner eraapan asas desentralisasi desentrallisasi si asimetris asi sim metris agar ada ada d kesesuai peraturan tingkat pe pera ratu turran perundang-undangan peeru rund ndang-undangan dari tingka katt pu ppusat satt hingga hing hi nggga tingkat at daerah karena ka k rena na pada hakikatnya asas desentralisasi asimetris asimetrris merupakan merupak a an daerah. Pemerintah ppedelegasian edelegasian kewenangan dari tingkat pusat kepada dae erah. P emerintaah em mengeluarkan Peraturan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua harus mengeluark rkan Pe Pera ratturan masyarakat Daerah Khusus yang dapat melindungi hak-hak dasar masyarak kat hukum adat tidak terjadi dualisme kepemimpinan.
96
DAFTAR PUSTAKA Buku : Abdul Gaffar Kar Karim, arim im, 2003, Kompleksitas Persoalan Perrso soalan Otonomi Daerah di Indonesia, Indoneesi sia, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yo Yogyakarta. Sy 1983, Pasang Pasa s ng SSurut urut ur ut Otonomi Oto ono nomi m Daerah, Orasi Ora rasi Dies Natalies Ateng Syafrudin, Band Ba ndu ung. UNPAR, Bandung. Ba Mana nan, n 199 993, Perjalanan Perjjal alan anan an Historis His isto tori ris Pasall 18 UUD UUD 1945, UNISKA, U ISKA, UN Bagir Manan, 1993, Jaka Ja kart rta. Jakarta. Co Cobb bban an Alfred, Alfreed, 1969, The Nation State And Nation Self-Detemination, Self lf-D - etem min nat atiion, Ed dit i ion Cobban Edition (Lo ondong : Collins Fotana Library). (Londong Da D dang ng Juliantara, 2004, Pembaharuan Kabupaten Arah Rea ealisaasi O tonom to mi Dadang Realisasi Otonomi Daerah Pembaharuan, Yogyakarta. Hari ri Surpriyanto, 2014, Rancangan Undang-Undang Pertana ahan dditinjau itin it i ja au Pertanahan Pengem mbangan da dann dari aspek bisnis dan investasi dalam semangat Pengembangan naasional pada padaa Pembangunan Indonesia, (disampaikan dalam seminar nasional tanggal 13 mei 2014), Yogyakarta. Ha Hars r ono, Boedi, 20 2003 03, Hu H kum Agrariaa Indonesia, Indo In done nesia, Cetakan Ke Kesembil lan an,, Harsono, 2003, Hukum Kesembilan, Djam amba bata tan n, JJakarta. akar ak arta ta. Djambatan, Hasim Purba, Syafruddin Kalo, Mu M hammad Yamin dkk, 2006, Se eng ngke ketta Muhammad Sengketa Pertanahan dan Alternative Pemecahan, Cv Cahaya Ilmu, Cetakan Cetaaka Ce kann 1, Meda Me dan n. Medan. Ho H ogerwerf. A. 11983, 983 98 3, Ilmu Pemerintahan, Pem mer erin inta taha han, Penerb rbit it:E :Erl rlangga, Jakar rta ta. Hoogerwerf. Penerbit:Erlangga, Jakarta. John Pieris, John s, 22007, 007, Pembat tasan Kon onstitusional Kekuasaan Keku Ke kuas a aan Presiden Preesiden RI, Pr Pembatasan Konstitusional Pelangi Cendekia, Jaka karta. Jakarta. Miriam Budiarjo, 1987, Dasa ar-Dasar Ilm mu Politik, PT Gramedia, Jakarta. Dasar-Dasar Ilmu Mohammad Jamin, 2014, P eradilann Adat (Pergeseran Politik Hukum, Peradilan Perspektif Undang-Und dang O tonomi Khusus Papua), Graha Ilmu, Undang-Undang Otonomi Cetakan 1, Yogyakarta. Muhamad Musa’ad Musa’ad, 2004 2004, Menguak Tabir Otonomi Khusus Papua Papua, ITB ITB, Bandung. Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Cetakan ke delapan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Samudra Wibawa, 1994, Kebijakan Publik, Intermedia, Jakarta.
97
Soehino, 1986, Ilmu Negara, Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta. Soekamto, 1975, Masyarakat Hukum Adat di Jawa dan Madura, Dalam Laporan Penelitian Tentang Integrasi Hak Ulayat Ke Dalam Yuridiksi Mad adura, JJilid ilid il id II, II,, FH UGM, Yogyakarta. UUPA di Jawa dan Madura, to, 1980, Penelitian Hukum Nor rma m tif, f Rajawali Press, 2001, Soerjono Soekant Soekanto, Normatif, Jakartaa. Jakarta. Soerojo o W ignjodipoero, 198 983, 3, Pengantar P ng Pe ngan anta t r Da Dan Asas-Asas Hukum H kum Adat, PT Hu Wignjodipoero, 1983, gung gu ng, Jaka artaa. Gunung A Agung, Jakarta. So Kerraf af,, 1997, 1997 97, Hukum Huku kum m Ko Kodr drat at ddan a Teori an ri Hakk P ribadi, Kanesius, Sony Keraf, Kodrat Pribadi, Yogy Yo gyaakarta. Yogyakarta. Su Suja jamt mto o, 1984, 198 84, Otonomi Daerah yang nyata dan bert rtan a ggun ungj gjaw awab, Ghalia Gh Sujamto, bertanggungjawab, Indo donesia, Jakarta. Indonesia, W. Ria W awan Tjandra, 2002, Hukum Administrasi Negara, Universitas Univer Un ersi sita tas At A ma Riawan Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. W. Riawan Tjandra dan Budi Darsono K, 2009, Legislative Drafting, Drrafting ng, Teori Teorri ayaa dan praktek pembuatan peraturan daerah, Universitas Atma Jay Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. Undan Un ng-Undang : Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negaraa R Republik epub ubli likk Indonesia Tahun 1945. Unda Un dang ng-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangg Peraturan Dasar ar P okok ok ok-P -Pok okok Undang-Undang Pokok-Pokok Agra Ag rari riaa (L (Lem emba bara rann Ne Nega g ra R epub ep ubli likk In Indo done nesi siaa Ta Tahu hunn 19 1960 60 N omor Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor amba am bah han Lemb bar aran an N egara Repu eg p bl blik ik Indonesia Ind ndonesia Nom mor 22043). 043). 104, T Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Unda Un dang g-Und ndan ang Nomor 399 Tahun 1999 tentangg Ha H k As Asas asii Manusia Undang-Undang Hak Asasi epublikk Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, (Lembaran Negara R Republik epublik Indonesia Nomor 3886). Tambahan Lembarann Negara Re Republik 999 tentang Kehutanan (Lembaran Undang-Undang Nomor 411 Tahun 11999 Indoone n sia Tahun Taahun 1999 Nomor 167). Negara Republik Indonesia hun 2001 Jo Nomor 35 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 21 Tah Tahun Proovinsi Papua (Lembaran Negara Republik Pr Otonomi Khusus Bagi Provinsi I d i T h 2001 N Indonesia Tahun Nomor 135) 135). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).
98
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masal alah ah H ak kU laya la yatt masyarakat Hukum Adat. Masalah Hak Ulayat Peraturan Daerah h K husus Provinsi Papua Nomor Nom mor o 3 Tahun 2008 tentang Khusus Pelaks ksaanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Raky Ra k at Papua (Lembaran Pelaksanaan Daerah Provinsi Pa Da apua Tahun 2008 Nomor 3). Papua Peratu turan Daerah ah P rovinsi Kh ro Khus usus us P rovi ro vins nsii Papua Papu Pa pua Nomor 4 Tahun 2008 Peraturan Provinsi Khusus Provinsi tentang Pe Pela laks ksanaan Tugas dan We ewe wena nang Majelis Rakyat Rak akyat Papua Pelaksanaan Wewenang (Lem (L embaran Daer erah ah P rovinsi i i Papua P pu Pa puaa Ta Tahun 2008 N omor 4). om (Lembaran Daerah Provinsi Nomor Peraatu tura ran n D aerrah Khusus Provinsi Papua Nomor 118 8 Ta Tahu hunn 2008 ttentang entang Peraturan Daerah Tahun Pere rek konomian Berbasis Kerakyatan (Lembaran (Lembar aran a Daerah Dae aera rahh Prov vinsi Perekonomian Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 18). Pa Peratu Pe uran Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun Tahuun 20 008 ttentang entang en g Peraturan 2008 Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua Papuua (Lembaran (Lem (L mba b rann Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21). Perraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 20 2008 tenta ang Peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Masyarrakaat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 2008 Nomor Nomo or 22). Daer erah ah K husuus Pr Prov ovin insi Pap apua ua N omor 223 3 Ta Tahu hun 2008 tentang H ak Peraturan Da Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor Tahun Hak Ulayat Masyarakat Hukum Hukuum Adat dan Hak Perorangan Warga Hu Warg Wa rga Masyarakat Hukum Adatt Atas Tanah (Lembaran Daerah Pr Prov ovin insi Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23).
Jurn rnal al : Jurnal Djohermansyah Djohan, Desentralisasi Deseentralisasii Asimetris Aceh, Jurnal Sekertariat RI No 15, Februari 2010. Kamus : Mulyono. Anton. M.,dkk (penyusun), (peny yus u un)), 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bala lai P ustaka Departemen P dan K, Jakarta. Edisi Kedua, Penerbit Balai Pustaka
Wawancara : Wawancara dengan Ketua Majelis Rakyat Papua Pdt. Hofni Simbiak. S.Th (Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 Pukul 10:00 WIT).
99
Wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Bapak, Yunus Matuan, S.Hut.,M.Si (Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 pukul 09:30 WIT). Wawancara dengan Kepalaa Ya Yayasan Bi Bina na Adat Bapak, Walesi Laurens Lany (Pada hari sen enin in tanggal 13 April 20 015 Pu P kul 18:00 WIT). senin 2015 Pukul
