BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan kesimpulan yang dikemukakan dalam bab penutup ini, bukan merupakan ikhtisar dari keseluruhan tulisan, tetapi merupakan penegasan dari permasalahan yang diangkat. Berdasarkan telaah yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, maka istih}sa>n sebagai metode pembaruan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
Metode Istih}sa>n dalam menemukan hukum adalah berpindah dari satu hukum kepada hukum yang lain, karena ada dalil yang membolehkan perpindahan itu. Perpindahan tersebut itulah yang dianggap paling baik oleh Fuqaha yang memakai metode Istih}sa>n, artinya itulah yang dianggap paling banyak mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Atau berpindah dari suatu ketentuan hukum kepada ketentuan hukum lain, meninggalkan suatu ketentuan hukum yang umum kepada ketentuan hukum yang lebih khusus. Cara perpindahan metode istih}sa>n dari satu hukum ke hukum yang lain, untuk menemukan hukum mana yang dianggap paling banyak mendatangkan
kemaslahatan
bagi
umat,
harus
ditopang/bersandar/bersanad kepada suatu dalil syara’, hal ini terdapat dua cara, yaitu dengan cara qiya>s dan cara istisna>iy. Cara qiya>s adalah
( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net306
berpindah dari qiya>s ja>li> kepada qiya>s kha>fi>. Sedangkan cara istisna>iy adalah perpindah karena ada nas}, ijma’, al-mas}lah}at ‘urf, darurat, raf al-haraj wa al-masya>qqah (menolak kesukaran dan kesulitan) yang menjadi dasar perpindahan itu. 2. Penerapan Istih}sa>n sebagai metode pada pembaruan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam banyak digunakan ulama terdapat pada bidang perkawinan, yaitu (1) Perceraian harus di lakukan di muka sidang pengadilan (2) Poligami perlu izin dari pengadilan agama (3) Pembatasan umur nikah bagi pria dan wanita (4) Harta bersama diatur secara baik (dibagi dua) jika terjadi perceraian (5) Ditetapkan ketentuan nikah wanita hamil (6) Perkawinan beda agama dilarang. Pada bidang kewarisan, yaitu di kenal adanya (1) Wasiat wajibah dalam pembagian waris (2) Ahli waris pengganti (3) Perjanjian harta bawaan yang tidak termasuk harta waris. Sedang pada bidang wakaf, yaitu (1) Harta wakaf dapat dialihfungsikan kepada yang lebih bermanfaat (2) Dikenal adanya wakaf produktif 3. Metode istih}sa>n sebagai salah satu metode ijtihad mempunyai prospek kedepan terutama penggunaannya pada pembaruan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, tetap mendapat tempat dalam masyarakat Islam, karena Hukum Islam, lebih khusus KHI merupakan suatu kebutuhan masyarakat Islam
dalam
melaksanakan
ajaran
agamanya.
Maka
diperlukan
penyempurnaan-penyempurnaan, yang kurang perlu dilengkapi dengan baik, seperti yang menyangkut kekuatan hukum dan materinya. Ditambah lagi perkembangan masyarakat Islam dewasa ini, akibat kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, telah berpengaruh di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk di bidang hukum Islam, menyebabkan banyak hal-hal baru yang belum ada dalam KHI perlu mendapatkan pengaturan dalam KHI, yang menyangkut bidang perkawinan, perwakafan, zakat, ekonomi syariah, dan bidang lain perlu dimasukkan dalam kompilasi, seperti bayi tabung dan inseminasi buatan, bank asi, bank sperma dan lain-lain. Hal-hal yang baru yang merupakan prospek dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut : 1. Bidang Perkawinan a. Kawin hamil bagi wanita yang hamil sebelum nikah, yaitu nikah laki-laki lain yang bukan dia menghamilinya; b. Nikah yang ijab qabulnya dilakukan melalui telepon c. Nikah dibawah tangan/nikah sirri 2. Bidang Perwakafan Di antara wakaf yang perlu mendapatkan pengaturan dalam KHI adalah wakaf benda bergerak yang dikenal dengan istilah cash waqf. Cash waqf diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik obyek wakafnya, yaitu uang, lebih tegasnya adalah wakaf uang. Wakaf uang telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004, namun dalam KHI belum diatur secara rinci wakaf uang tersebut. 3. Bidang Pengelolaan Zakat
Zakat merupakan dana potensial, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda,
sejak
pengumpulan,
pendistribusian,
pengawasan,
pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat. Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik sesuai dengan petunjuk agama, demikian juga hikmah zakat akan dirasakan oleh umat manusia, apabila kegiatan ibadah zakat tersebut ditangani, dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya (amanah). Dengan demikian untuk terlaksananya ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, agar tercapai nilai ibadah yang benar, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional. Sehubungan
dengan
pengelolaan
zakat
pemerintah
telah
mengeluarkan undang-undang RI. No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk terlaksananya undang-undang tersebut telah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999, mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. Sekalipun telah ada Undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat,
namun
undang-undang
tersebut
masih
terdapat
kekurangan-kekurangan di antaranya : Harta yang wajib di zakati perlu diperluas yang meliputi logam mulia selain emas dan perak, umpama platina, batu permata (intan). Demikian juga sanksi bagi muzakki agar mempunyai daya paksa, maka perlu
penyempurnaan dengan mencantumkan sanksi bagi muzakki, yang enggan membayar zakat. 4. Ekonomi syariah Ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang berdasarkan dengan al-Qur’an, dan hadis serta ijtihad para ulama dalam melakukan aktivitas ekonomi, yang meliputi; (a) bank syariah (b) asuransi syariah (c) reasuransi syariah (d) reksa dana syariah (e) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah (f) sekuritas syariah (g) pembiayaan syariah (h) pegadaian syariah (i) dana pensiun lembaga keuangan syariah (j) lembaga keuangan mikro syariah dan (k) bisnis syariah. 5. Bayi tabung dan inseminasi buatan, bank sperma, bank Asi. Bayi tabung dan inseminasi buatan boleh dilakukan apabila sperma dan ovun istri dipertemukan, apabila hal tersebut diperlukan, sementara jika dilakukan berlainan antara sperma suami dan ovun istri, hukumnya haram. Demikian juga mengenai bank sperma juga diharamkan hukumnya karena dapat mengacaukan nasab anak-anak yang dilahirkan melalui pemanfaatan bank sperma. Sedang bank asi boleh dilakukan asal benar-benar diperlukan oleh orang yang bersangkutan dan status hukumnya dipersamakan dengan donor darah.
B. Implikasi Penelitian 1. Untuk lebih eksisnya KHI, maka diharapkan kepada umat Islam melakukan langkah kongkrit dalam meningkatkan status hukumnya dari status Inpres menjadi Undang-Undang, khususnya pemerintah agar mengambil perhatian
yang serius sebagaimana ketika KHI akan disusun sebagai salah satu buku hukum yang dipedomani di pengadilan Agama oleh para hakim bagi kepentingan umat Islam di Indonesia. Status Inpres dilihat dari urutan-urutan hukum atau perundang-undangan di Indonesia kedudukannya sangat rendah. Karena itu bisa saja pada suatu waktu KHI tidak diberlakukan di Indonesia, hal itu suatu kerugian bagi umat Islam. Sekalipun sekarang sudah ada langkah-langkah dilakukan, tetapi belum nampak hasilnya. Karena itu, upaya hendaknya terus dilakukan jangan berhenti ditengah jalan tanpa hasil. 2. Umat Islam perlu mengambil langkah-langkah kongkrit agar masalah baru muncul sekarang yang ada kaitannya dengan hukum Islam, khususnya yang ada hubungannya dengan wewenang Peradilan Agama segera dimasukkan dalam KHI, untuk dipedomani bagi umat Islam di Indonesia agar umat Islam mempunyai pedoman dan kepastian hukum dalam menjalankan agamanya.
Hukum
Islam
dapat
merialisasi
dan
memelihara
kemaslahatan-kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan sekaligus memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak. Karena itu, dalam pembangunan hukum di Indonesia sebagai bagian dari pembangunan nasional yang sedang dipacu sekarang ini, kiranya pemerintah dan bangsa Indonesia dapat mengambil materi-materi hukum Islam dalam merumuskan ketentuan-ketentuan hukum, baik dalam menyusun ketentuan hukum baru yang belum pernah ada maupun dalam
menggantikan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan bangsa Indonesia, khususnya bagi umat Islam. 3. Metode istih}sa>n sebagai salah satu bagian dari metode ijtihad dapat digunakan dalam pembaruan hukum Islam pada umumnya dan pembaruan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam pada khususnya, demikian juga pada kasus-kasus hukum tertentu, apabila terjadi penerapan hukum yang dihasilkan oleh metode-metode ijtihad yang lainnya dianggap tidak mampu merealisasikan tujuan syari’at. Pembaruan hukum Islam adalah gerakan ijtihad menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Hukum Islam harus dikembangkan seiring dengan perkembangan kemajuan yang dicapai masyarakat Islam, agar hukum Islam dapat dipedomani oleh umatnya sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, sehingga hukum Islam selalu aktual tidak ketinggalan zaman. Oleh karena itu pembaruan hukum Islam merupakan suatu keharusan atau tuntutan dari hukum Islam itu sendiri dalam merealisasikan kemaslahatan umat untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak.
