127
BAB V PENUTUP
1.
Kesimpulan
1.1 Peranan Perwakilan ORI DIY dalam Menangani Laporan Masyarakat Mengenai Perbuatan Maladministrasi Di Wilayah DIY dalam Rangka Pengawasan Pelayanan Publik
Peranan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia DI. Yogyakarta dalam penyelesaian laporan maladministrasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bersifat pasif dan aktif. Selain itu, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia DI. Yogyakarta juga melaksanakan Survey Kepatuhan pemerintah daerah sebagai upaya pengawasan publik dan pencegahan maladministrasi.
Lembaga Ombudsman Yogyakarta dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai beberapa perbedaan dalam menjalankan pengawasannya. LO DIY selain melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan publik oleh instansi daerah juga diberi tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pengusaha swasta. Sedangkan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta lebih fokus melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi daerah.
128
1.2 Kendala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam
Menangani
Laporan
Masyarakat
Terhadap
Perbuatan Maladministrasi Di Wilayah D.I Yogyakarta
a. Kendala Internal yaitu terkait keterbatasan sumber daya manusia di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia DI. Yogyakarta terkait kewenangan penyelesaian laporan. b. Kendala Eksternal 1) Terlapor yang tidak bisa diajak bekerjasama 2) Harapan pelapor yang terlalu besar kepada Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia DI. Yogyakarta
1.3 Upaya Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Mengatasi Kendala
a.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala internal yaitu penambahan Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi formasi pegawai pengelolaan keuangan atau kesekretariatan. Selain itu, rencana kedepan akan ada penambahan alokasi asisten di setiap perwakilan.
b.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala eksternal 1) Terlapor yang tidak bisa diajak bekerjasama 1. Mengadakan pertemuan langsung dengan Terlapor 2. Menjaga hubungan baik dengan instansi di daerah. 2) Upaya untuk mengatasi harapan pelapor yang terlalu besar kepada Perwakilan ORI DIY
129
1. Memberikan pemahaman kepada Pelapor tentang batasan-batasan dalam penyelesaian laporan maladministrasi. 2. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat saat penyelesaian laporan maladministrasi 3. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. 2. Saran 2.1 Bagi Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia DI. Yogyakarta 1) Luasnya area pengawasan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia DI. Yogyakarta, banyaknya laporan yang masuk dan banyaknya tahapan yang harus dilakukan untuk penyelesaian laporan maladministrasi yang dilaporkan oleh masyarakat membutuhkan pembagian tugas dan pengadministrasian yang optimal. Pengadministrasian yang optimal maksudnya adalah laporan yang masuk pada tahun sekian apa saja, pada tahun sekian laporan mana saja yang sudah selesai mana yang belum selsai serta siapa asisten yang menangani. Hal ini bertujuan agar jangan sampai terjadi penumpukan laporan dan tindak lanjut laporan. Selain itu, hal ini dimaksudkan agar asisten Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia DI. Yogyakarta tidak lupa mana saja laporan yang menjadi tanggungjawabnya serta dapat membuat prioritas mana saja laporan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga setiap tahun, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia DI. Yogyakarta dapat membuat evaluasi terhadap kinerja dan peranan Perwakilan Ombudsman Republik
130
Indonesia DI. Yogyakarta dalam menangani laporan maladministrasi di DI. Yogyakarta dan aeera lain yang menjadi kewenangannya. 2) Hendaknya Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia DI. Yogyakarta menggalakan terus program Sahabat Ombudsman di daerah-daerah dan bekerjasama dengan berbaai pihak misal LSM, Karang Taruna dan lainlain. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat paham fungsi, tugas dan wewenang Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia DI. Yogyakarta secara lebih dekat karena sosialisasi dilaksanakan oleh bagian masyarakat itu sendiri. 3) Apabila
penambahan
Asisten
Perwakilan
Ombudsman
Republik
Indonesia DI. Yogyakarta tidak dapat dilaksanakan, maka hendaknya dibuat perwakilan di daerah Jawa Tengah bagian selatan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah jangkauan dari penyelesaian laporan dan pengawasan dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia DI. Yogyakarta., sehingga saat melaksanakn tugasnya Asisten Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia DI. Yogyakarta akan lebih cepat. 2.2 Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik 1) Penyelenggara pelayanan publik hendaknya dapat bekerjasama dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia DI. Yogyakarta baik itu dalam penyelesaian laporan maladministrasi maupun dalam kegiatan lain yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan segala porses penyelsaian laporan dan perbaikan pelayanan publik kepada masyrakat.
131
2) Penyelenggara pelayanan publik hendaknya patuh terhadap komponenkomponen yang harus ada dalam pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. 3) Pengawasan internal berupa pengawasan melekat atau pengawasan oleh atasan langsung di lingkungan instansi penyelenggara pelayanan publik harus ditegaskan. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah pencegahan maladministrasi di lingkungan instansinya. 2.3 Bagi Masyarakat 1) Hendaknya masyarakat jangan takut dalam melaporkan tindakan maladministrasi yang ditemukannya. Baik masyarakat berperan sebagai pengguna pelayanan publik ataupun petugas penyelenggara pelayanan publik yang menemukan tindakan maladministrasi di lingkungannya bekerja. 2) Hendaknya Ombudsman
masyarakat
mengerti
dengan
Republik
Indonesia
DI.
kemampuan
Yogyakarta
Perwakilan
dalam
proses
penyelesaian maladministrasi. Segala penyelesaian proses maladministrasi membutuhkan proses yang bertahap.
