93
BAB V PENUTUP
A.
Kesimpulan
1.
Kekuatan Mengikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Dilakukan Melalui Transaksi Elektronik Ditinjau dari UU Ketenagakerjaan Dikaitkan Dengan UU ITE Bagi Para Pihak Yang Membuatnya. Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) yang berbentuk kesepakatan melalui surat elektronik, tidak dapat dianggap sebagai PKWT, melainkan secara otomatis berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dalam Perkara antara Thorsten melawan Ericsson yang telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung No.828/Pdt.Sus/2012 (Pada Tingkat Pertama
Putusan
Pengadilan
Hubungan
Industrial
No.54/PHI.G/2012/PN.JKT.PST), Majelis hakim tetap menolak gugatan Pemohonan Pemohon Kasasi yaitu Thorsten, agar penawaran kerja melalui Surat Elektronik dari Ericsson yang telah diakseptasi oleh Thorsten, di mana berisi syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dapat dianggap telah sah mengikat sebagai PKWT bagi kedua belah pihak. Dalam kenyataannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara tetap berpendirian bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Thorsten dengan Ericsson ”cacat” karena tidak dibuat dalam bentuk fisik secara tertulis, sehingga ikatan antara Thorsten
94
dengan Ericsson bukanlah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melainkan otomatis menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. UU ITE juga mengatur mengenai surat elektronik, kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik, namun tetap saja terdapat pembatasan bahwa yang diberikan oleh UU ITE sendiri. Pasal 44 ayat (2) UU ITE yang mengatur tentang alat bukti, yang sebagai berikut: Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: (a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan (b) alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan
ayat
(3).jika
undang-undang
lain
mensyaratkan
bahwa
perjanjian/kontrak tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis, maka undang-undang yang lebih spesifiklah yang berlaku. Dengan demikian faktanya adalah, sekalipun UU ITE telah mengatur mengenai tanda tangan elektronik, transaksi elektronik bahkan Pasal 44 UU ITE menyatakan bahwa surat elektronik sebagai bagian dari dokumen elektronik adalah alat bukti yang bahkan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di sidang pengadilan, namun tetap tidak menjadikan surat elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat tertulis secara fisik dan ditandatangani oleh pemberi kerja dan pekerja sebagaimana diatur dalam
95
UU Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
2.
Perlindungan Hukum Dari UU ITE Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perjanjian Kerja Melalui Transaksi Elektronik. Dalam kasus ini Majelis Hakim baik di tingkat pertama maupun di tingkat kasasi di Mahkamah Agung mengadili suatu perkara perjanjian kerja yang dilakukan melalui Surat Elektronik tidak sama sekali menjadikan sebagai dasar pertimbangan hukum maupunn menyinggung keberadaan UU ITE yang mengatur secara spesifik tentang transaksi elektronik, yang Surat Elektronk adalah salah satu di dalamnya. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) tentang alat bukti juncto Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) UU ITE tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik seharusnya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memutuskan, bahwa dengan keberadaan Pasal 5 ayat (4) hasil print out dari Surat Elektronik tersebut dapat dijadikan bukti yang sah di depan pengadilan dan dianggap berkekuatan hukum sama dengan fisik Perjanjian Kerja waktu Tertentu yang ditandatangani kedua belah pihak. Bahwa Pasal 5 ayat (4) huruf (a) UU ITE yang berbunyi: ”Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk tertulis” membuat pembatasan yang
96
justru bisa merugikan para pihak yang membuat kontrak kerja terutama Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melalui Surat Elektronik. Ketentuan ini bertentangan dengan bunyi Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, di mana mensyaratkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf latin. Pertentangan undang-undang dalam mengatur mengenai syarat perjanjian dilihat dari sisi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan dari sisi perjanjian melalui transaksi elektronik (dalam hal
ini Surat
Elektronik) agar dapat dipakai sebagai bukti di pengadilan, membuat para pihak yang membuat Perjanjian Kerja Melalui Surat Elektronik menjadi penuh ketidakpastian. Hal ini jelas sangat merugikan bagi dan menjadi preseden buruk yang dapat membuat ketidakpercayaan para pihak untuk membuat perjanjian kerja melalui Surat Elektronik yang jelas tidak terlindungi kepentingan hukumnya. Padahal para pihak telah dengan itikad baik membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melalui Surat Elektronik Tersebut.
B. Saran Demi kepastian hukum bagi para pihak yang menggunakan traksaksi elektronik, terutama surat elektronik dalam membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) penulis menyarankan revisi dari Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan kepada Legislatif dan Eksekutif agar memasukkan unsur transaksi elektronik di dalamnya sehingga Perjanjian Kerja Waktu
97
Tertentu (PKWT) yang dibuat dengan cara penawaran dan penerimaan melalui Surat Elektronik pun dapat memiliki kekuatan hukum sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sah dan mengikat bagi para pihak dan tidak otomatis berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) seperti saat ini. Hal tersebut akan membawa dampak positif bagi para pengguna jasa transaksi elektronik yang karena keterbatasan jarak dan waktu harus memilih menggunakan Surat Elektronik untuk mengatasi kendala tersebut.
