BAB V PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH IDAH BAGI MANTAN ISTRI YANG DITALAK RAJ‘I DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA A. Jumlah Putusan Hakim tentang Cerai Talak yang Memuat Ketentuan Nafkah Idah di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Hasil dokumentasi dari bagian kepaniteraan (meja III) yang didapatkan penulis terdiri dari 22 perkara cerai talak. Dalam 22 putusan itu memuat tentang kewajiban membayar nafkah idah. Untuk lebih jelasnya dapat penulis uraikan sebagaimana tabel berikut: Tabel 8 Jumlah Putusan Cerai Talak yang Memuat Ketentuan Nafkah Idah Berdasarkan Nomor Putusan (2008-2013) Tahun Jumlah Perkara Putusan
Nomor Putusan
Keterangan
1
2008
5
1. Nomor: 1/Pdt.G/2008/PA.Plk 2. Nomor: 2/Pdt.G/2008/PA.Plk 3. Nomor: 100/Pdt.G/2008/PA.Plk 4. Nomor: 129/Pdt.G/2008/PA.Plk 5. Nomor: 141/Pdt.G/2008/PA.Plk
1. 2. Subjek I 3. 4. Subjek II 5. Subjek III
2
2009
2
1. Nomor: 101/Pdt.G/2009/PA.Plk 2. Nomor: 164/Pdt.G/2009/PA.Plk
1. 2. -
3
2010
6
1. Nomor: 26/Pdt.G/2010/PA.Plk 2. Nomor: 54/Pdt.G/2010/PA.Plk 3. Nomor: 103/Pdt.G/2010/PA.Plk 4. Nomor: 137/Pdt.G/2010/PA.Plk 5. Nomor: 174/Pdt.G/2010/PA.Plk 6. Nomor: 239/Pdt.G/2010/PA.Plk
1. 2. Subjek IV 3. 4. 5. 6. -
4
2011
4
1. Nomor: 15/Pdt.G/2011/PA.Plk 2. Nomor: 29/Pdt.G/2011/PA.Plk 3. Nomor: 114/Pdt.G/2011/PA.Plk 4. Nomor: 270/Pdt.G/2011/PA.Plk
1.2.3.4.-
64
65
5
2012
4
1. Nomor: 51/Pdt.G/2012/PA.Plk 2. Nomor:83/Pdt.G/2012/PA.Plk 3. Nomor: 276/Pdt.G/2012/PA.Plk 4. Nomor: 283/Pdt.G/2012/PA.Plk
1.Subjek V 2.3.4.-
6
2013
1
1. Nomor: 87/Pdt.G/2013/PA.Plk
1.-
Jumlah
22 Putusan Cerai Talak 2008-2013
Sumber: Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, Tahun 2013. Dari 22 putusan tersebut ada 5 putusan yang penulis jadikan sebagai objek penelitian, yaitu: Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2008/PA.Plk, Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2008/PA.Plk, Putusan Nomor: 141/Pdt.G/2008/PA.Plk, Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2010/PA.Plk, dan Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2012/PA.Plk. Alasan penulis hanya mengambil 5 putusan dari 22 putusan yang ada untuk dijadikan objek penelitian adalah dikarenakan minimnya para pihak yang berperkara cerai talak pada tahun 2008-2013 yang masih bertempat tinggal sama sebagaimana yang dicantumkan dalam isi putusan perkara mereka, sehingga penulis kesulitan untuk melacak keberadaan mereka kini. Selain itu, juga dikarenakan hanya sedikit mantan pasangan suami istri yang bisa dimintai keterangan dari kedua belah pihak, dengan alasan tidak diketahui keberadaan salah satu pihaknya dan juga ada beberapa mantan pasangan suami istri yang tidak berkenan untuk dimintai keterangannya. Oleh karena itu, dengan pertimbangan alasan sebagaimana yang telah disebutkan maka penulis hanya mengambil 5 sample putusan untuk dijadikan sebagai objek penelitian.
66
1. Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Nafkah Idah bagi Mantan Istri yang Ditalak Raj‘i di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya a.
Kasus I (Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2008/PA.Plk) 1) Identitas Istri Nama
: SH
Umur
: 30 Tahun
Pendidikan
: SMA
Pekerjaan
: Pedagang
Alamat
: Jl. Sakan Palangka Raya
2) Identitas Suami Nama
: SR
Umur
: 45 Tahun
Pendidikan
: SMA
Pekerjaan
: Pedagang
Alamat
: Jl. Pilau Palangka Raya
3) Uraian Kasus SH adalah seorang istri yang diceraikan oleh suaminya yaitu SR pada tahun 2008 di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan status talak satu (talak raj‘i). Sebelumnya SH dan SR telah berumah tangga kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak. Sesuai dengan isi putusan hakim atas perkara cerai talak antara SR dan SH, SR wajib memberikan nafkah idah sebesar Rp 1.500.000 untuk tiga bulan kepada SH.
67
Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan SH tentang pelaksanaan kewajiban nafkah dalam masa idah, SH mengungkapkan: kalonya masalah itu abah pang yang meurusnya semalam, olehnya ulun pas dicerai tu pas ulun garing lawas kada kawa bejalan parak setengah tahunan. Jadi sempat sekali aja rasanya mehadiri sidang, habis tu abah ae lagi yang mewakili. Tapi mun kada salah rasanya sudah pang semuanya dibayarnya termasuk nafkah idah tu. Iya ae sudah jua ae dibayarnya di Pengadilan pas ikrar talak. Artinya: Kalau masalah itu ayah yang mengurusnya kemaren, karena pada saat diceraikan itu saya sedang sakit tidak bisa berjalan selama hampir setengah tahun. Jadi hanya sempat satu kali saja mengahadiri sidang, setelah itu ayah yang mewakili. Tapi kalau tidak salah rasanya sudah semua ia bayar termasuk nafkah idah. Iya memang sudah ia bayar di Pengadilan pada saat ikrar talak.95 Selanjutnya
penulis
mewawancarai
SR
tentang
pendapatnya mengenai putusan hakim atas perkara cerai talaknya dan pelaksanan kewajiban nafkah tersebut, SR mengungkapkan: Oh masalah itu kah. Nafkah idahlah, sudah semalam dibayar. Membayarnya langsung sekaligus gasan tiga bulan di Pengadilan pas sesudah ikrar talak. Setuju aja dengan putusan tu semalam makanya dilaksanakan aja. Artinya: Oh masalah itu ya. Nafkah idah ya, sudah kemaren dibayar. Membayarnya langsung sekaligus untuk tiga bulan di Pengadilan setelah ikrar talak. Setuju saja putusan tersebut sehingga dilaksanakan saja. 96 Dari hasil wawancara di atas, maka sudah memiliki kepastian hukum. Diketahui bahwa SR telah melaksanakan 95
Wawancara dengan SH di toko SH, 23 Mei 2013. Wawancara dengan SR di toko SR, 26 Mei 2013.
96
68
putusan tersebut, yaitu dengan memberikan nafkah idah kepada SH di Pengadilan Agama sesudah ikrar talak diucapkan.
b. Kasus II (Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2008/PA.Plk) 1) Identitas Istri Nama
: FT
Umur
: 27 Tahun
Pendidikan
: SLTA
Pekerjaan
: Swasta
Alamat
: Jl. RTA Milono Palangka Raya
2) Identitas Suami Nama
: NN
Umur
: 27 Tahun
Pendidikan
: D1
Pekerjaan
: Pegawai SPBU
Alamat
: Jl. H. Ikap Palangka Raya
3) Uraian Kasus FT adalah seorang istri yang diceraikan oleh suaminya yaitu NN pada tahun 2009 di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dengan status talak satu (talak raj‘i). Sebelumnya FT dan NN telah berumah tangga kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak. Sesuai dengan isi putusan hakim atas perkara cerai talak antara NN dan FT, NN wajib memberikan nafkah idah sebesar Rp 1.500.000 untuk tiga bulan kepada FT.
69
Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan FT tentang pelaksanan kewajiban nafkah idah tersebut, FT mengungkapkan: Nafkah idah sudah diberikan kemaren tu waktu di PA (Pengadilan Agama). Memang mintanya dibayar sebelum ikrar talak diucapkan pang, sama-sama jua dengan mut’ah. Jadi, kalo ga salah dia ada minta tunda sidang ikrar talak melalui pengacaranya kemaren tu, karena duitnya belum cukup katanya. Kan dia belum bisa mengucapkan ikrar talak kalau belum membayar nafkah idah dan mut’ah. Artinya: Nafkah idah sudah diberikan kemaren itu waktu di PA (Pengadilan Agama). Memang dia (FT) meminta dibayarkan nafkah idahnya sebelum ikrar talak diucapkan, bersamasama dengan mut’ah. Jadi, kalau tidak salah dia ada minta tunda sidang ikrar talak melalui pengacaranya kemaren itu, karena katanya uangnya belum cukup. Kan dia belum bisa mengucapkan ikrar talak kalau belum membayar nafkah idah dan mut’ah.97 Selanjutnya penulis mewawancarai NN tentang pendapatnya mengenai putusan hakim atas perkara cerai talaknya serta realisasi pelaksanan kewajiban nafkah tersebut, NN mengungkapkan: Nafkah idah tu yang gasan tiga bulan tu lah? Oh iih, sudah dibayar semalam tu. Olehnya sudah lumayan lawas ne pang jadi aku kada tapi ingat lagi. Kalo kada salah sekitar sejuta lima ratus pang diputus akan hakim, biasa ae semalam waktu diputus akan hakim seitu. Membayarnya semalam sekaligus langsung seitu pas sebelum ikrar talak. Memang inya yang minta sebelum ikrar tu, makanya semalam sempat minta tunda sidang lewat pengacaraku, olehnya duitnya belum cukup, kan selain nafkah idah semalam tu inya ada jua minta mut’ah. Jadi lewat pengacaraku, aku minta ae tunda sidang ikrar talaknya dulu. Artinya: Nafkah idah itu yang untuk tiga bulan itu ya? Oh iya, sudah dibayar kemaren. Karena sudah lumayan lama sehingga saya tidak terlalu ingat lagi. Kalau tidak salah sekitar satu juta 97
Wawancara dengan FT di tempat kediamannya, 30 Juni 2013.
70
lima ratus diputuskan oleh hakim, biasa saja ketika diputusakn hakim seperti itu. Membayarnya langsung sekaligus sejumlah tersebut pada saat sebelum ikrar talak, oleh karena itu kemaren sempat minta tunda sidang memlalui pengacara saya, karena uangnya belum cukup, kan selain nafkah idah kemaren dia (mantan istri) juga minta mut’ah. Jadi melalui pengacara saya, saya meminta sidang ikrar talaknya ditunda dahulu. 98 Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa NN telah melaksanakan kewajiban memberikan nafkah idah kepada FT pada saat sebelum ikrar talak dijatuhkan. NN mengaku menyetujui putusan hakim atas perkara cerai talak mereka terkait kewajibannya harus memberikan nafkah idah kepada mantan istrinya (FT). c. Kasus III (Putusan Nomor: 141/Pdt.G/2008/PA.Plk) 1) Identitas Istri Nama
: NA
Umur
: 36 Tahun
Pendidikan
: DIII
Pekerjaan
: Pedagang
Alamat
: Jl. Krakatau Palangka Raya
2) Identitas Suami
98
Nama
: AH
Umur
: 41 Tahun
Pendidikan
: SPP (SLTA)
Pekerjaan
: Pedagang
Alamat
: Jl. Agung Palangka Raya
Wawancara dengan NN di tempat kediamannya, 5 Juli 2013.
71
3) Uraian Kasus NA adalah seorang istri yang diceraikan oleh suaminya yaitu AH pada tahun 2009 di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dengan status talak satu (talak raj‘i). Sebelumnya NA dan AH telah berumah tangga kurang lebih 13 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak. Sesuai dengan isi putusan hakim atas perkara cerai talak antara AH dan NA, AH wajib memberikan nafkah idah untuk tiga bulan sebesar Rp 900.000 kepada NA. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan NA tentang realisasi pelaksanan kewajiban nafkah idah tersebut, dan NA mengungkapkan sebagai berikut: Sudah diberikan nafkah idah itu kemaren sebelum ikrar talak. Bayarnya ya waktu di pengadilan itu, kalo ga salah sembilan, iya sembilan ratus ribu. Memang sebelumnya saya mintanya lebih dari itu, tapi katanya ga mampu kalo segitu. Jadi saya bilang aja semampu dianya berapa. Artinya: Sudah diberikan nafkah idah itu kemaren sebelum ikrar talak. Bayarnya di pengadilan sebelum ikrar talak, kalau tidak salah sembilan, iya sembilan ratus ribu. Memang sebelumnya saya meminta lebih dari itu, tapi kata dia, dia tidak mampu kalau sebesar itu. Jadi saya katakan saja sesuai kemampuan dia berapa.99 Selanjutnya penulis mewawancarai AH tentang pendapatnya mengenai putusan hakim atas perkara cerai talaknya serta realisasi pelaksanan kewajiban nafkah tersebut, AH mengungkapkan: Ya wajar ajalah diputuskan begitu, makanya kemaren dikasih aja biaya nafkah idahnya. Dia kan menawarkan 99
Wawancara dengan NA di tempat kediamannya, 2 Mei 2013.
72
berapa mampunya, ya saya mampunya segitu ya saya kasih aja segitu sembilan ratus ribu buat tiga bulan. Bayarnya ya di Pengadilan waktu sidang terakhir waktu ikrar talak itu. Artinya: Ya wajar saja diputuskan seperti itu, oleh karena itu kemaren diberikan saja biaya nafkah idahnya. Dia menawarkan berapa kemampuan saya, ya karena karena kemampuan saya sembilan ratus ribu, jadi saya berikan sebesar itu untuk tiga bulan.Bayarnya di Pengadilan waktu sidang terakhir ketika ikrar talak itu.100 Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa AH mengaku menyetujui putusan hakim atas perkara cerai talak mereka terkait kewajibannya harus memberikan nafkah idah kepada NA tersebut. Pada realisasinya diketahui bahwa AH telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah idah kepada NA. Nafkah tersebut dibayarkan langsung pada saat sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. d. Kasus IV (Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2010/PA.Plk) 1) Identitas Istri
100
Nama
: MH
Umur
: 41 Tahun
Pendidikan
: SMA
Pekerjaan
: IRT
Alamat
: Jl. Virgo Palangka Raya
Wawancara dengan AH di tempat kediamannya, 5 Juni 2013.
73
2) Identitas Suami Nama
: ZY
Umur
: 40 Tahun
Pendidikan
: S1
Pekerjaan
: Wiraswasta
Alamat
: Tidak Diketahui
3) Uraian Kasus MH adalah seorang istri yang diceraikan oleh suaminya yaitu ZY pada tahun 2010 di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan status talak satu (talak raj‘i). Sebelumnya SH dan SR telah berumah tangga kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak. Sesuai dengan isi putusan hakim atas perkara cerai talak antara ZY dan MH, ZY wajib memberikan nafkah idah untuk tiga bulan sebesar Rp 4.500.000 kepada MH. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan MH tentang realisasi pelaksanan kewajiban nafkah tersebut, MH mengungkapkan: Ga ada dikasihnya apa-apa, pokoknya semua yang ada di putusan itu ga ada dikasihnya sama sekali, ya sekedar formalitas ja jadinya. Seharusnya kan walaupun tanpa adanya putusan itu inya kan memang wajib ngasih nafkah idah, tapi ini ga ada sama sekali. Semua harta kami tu dikuasai olehnya, bahkan seandainya rumah ini lain atas nama orang tuaku mungkin sudah diambilnya jua. Jangankan ngasih nafkah, dengan anak-anakanya juga engga peduli, menengok juga ga pernah. Alasannya ya karena memang inya itu laki-laki yang kada bertanggung jawab itu aja alasannya. Artinya: Tidak ada diberikannya apa-apa, pokoknya semua yang ada di putusan itu tidak ada diberikan olehnya sama sekali, ya sekedar
74
formalitas saja jadinya. Seharusnya kan walaupun tanpa adanya putusan itu dia memang wajib memberikan nafkah idah, tapi ini tidak ada sama sekali. Semua harta kami itu dikuasai oleh dia, bahkan seandainya rumah ini bukan atas nama orang tua saya mungkin sudah dia ambil juga. Jangankan memberikan nafkah, dengan anak-anakanya juga dia tidak perduli, menengok juga tidak pernah. Alasannya ya karena memang dia itu laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu saja alasannya.101 Ketika penulis menanyakan keberadaan ZY kepada MH, MH mengaku tidak mengetahuinya karena memang sejak resmi bercerai di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya tidak pernah berhubungan sama sekali. Sehingga penulis tidak bisa meminta konfirmasi dari ZY. Namun demikian,
sebagai bahan perbandingan penulis
juga
mewawancarai BY, yaitu anak tiri ZY (anak MH dengan suaminya terdahulu). Selanjutnya BY mengungkapkan: Jangankan nafkah idah, nafkah biasa aja dia ga pernah ngasih ke ibu saya. Kan sebelumnya sekitar satu tahunan sebelum ada panggilan dari pengadilan, ibu saya sama lakilaki itu udah pisah rumah. Jadi selama itu dia ga pernah ngasih uang sama sekali. Waktu adik saya sakit aja dia ga peduli sama sekali, nengok aja ngga. Namanya orang ga bertanggung jawab itu ya begitulah mba, terlalu sibuk sama simpanannya. Selama ini yang membiayai adik-adik saya itu ya saya sama ibu saya aja. Artinya: “Jangankan nafkah idah, nafkah biasa saja dia tidak pernah memberikan kepada ibu saya. Kan sebelumnya sekitar satu tahun sebelum ada panggilan dari pengadilan, ibu saya sama laki-laki itu sudah pisah rumah. Jadi selama itu dia tidak pernah memberi uang sama sekali. Waktu adik saya sakit saja dia tidak peduli sama sekali, bahkan menengok pun tidak. Namanya orang tidak bertanggung jawab itu ya begitulah mba, terlalu sibuk sama simpanannya. Selama ini
101
Wawancara dengan MH di tempat kediamannya, 2 Juli 2013.
75
yang membiayai adik-adik saya itu ya saya sama ibu saya saja.102 Dari hasil wawancara penulis dengan MH dan juga BY dapat dipastikan bahwa baik ZY tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Putusan Hakim Nomor 54/Pdt.G/2010/PA.Plk yang mewajibkannya untuk memberikan nafkah idah kepada MH. Penulis tidak dapat meminta konfirmasi dari ZY terkait permasalahan tersebut karena sampai berakhirnya penelitian ini ZY tidak diketahui keberadaannya.
e.
Kasus V (Perkara Nomor: 51/Pdt.G/2012/PA.Plk) 1) Identitas Istri Nama
: IR
Umur
: 24 Tahun
Pendidikan
: S1
Pekerjaan
: Guru Honorer
Alamat
: Jl. G.Obos Palangka Raya
2) Identitas Suami
102
Nama
: RF
Umur
: 25 Tahun
Pendidikan
: SMA
Pekerjaan
: Pegawai Swasta
Alamat
: Jl. Garuda Palangka Raya
Wawancara dengan BY di tempat kediamannya, 5 Juli 2013.
76
3) Uraian Kasus IR adalah seorang istri yang diceraikan oleh suaminya yaitu RF pada tahun 2012 di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dengan status talak satu (talak raj‘i). Sebelumnya IR dan RF telah berumah tangga kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak. Sesuai dengan isi putusan hakim atas perkara cerai talak antara RF dan IR, RF wajib memberikan nafkah idah untuk tiga bulan sebesar Rp 1.500.000 kepada IR. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan IR mengenai realisasi pelaksanaan kewajiban nafkah idahnya dari mantan suaminya yaitu RF. IR mengungkapkan: Sudah, sudah dibayarnya nafkah idah tu. Tapi aku kada ingat nah berapa yo, emm tunggu dulu lah melihat akan. Oh iya, sejuta lima ratus gasan tiga bulan. Sudah dibayarnya di Pengadilan pas sidang terakhir, sidang ikrar talak. Artinya: Sudah, sudah dia bayar nafkah idah itu. Saya lupa berapa ya, emm tunggu dulu saya lihatkan. Oh iya, satu juta lima ratus untuk tiga bulan. Sudah dia bayar di Pengadilan saat sidang terakhir, sidang ikrar talak.103 Selanjutnya penulis juga mewawancarai RF (mantan suami IR) tentang pendapatnya mengenai Putusan Hakim Nomor 51/Pdt.G/2012/PA.Plk atas perkara cerai talaknya dan realisasi pelaksanaan kewajiban nafkah tersebut. RF mengungkapkan:
103
Wawancara dengan RI di tempat kediamannya, 22 Juni 2013.
77
Nafkah idah gasan mantan istriku sudah kuberikan. Sepakat aja pang masalah nafkah tu, kan sebelum putusan tu memang ditanyai hakim kemampuanku berapa. Ya kemampuanku sesuai isi putusan tu pang dah. Semalam bayarnya di pengadilan. Jumlahnya satu juta lima ratus untuk tiga bulan selama masa idah. Artinya: Nafkah idah untuk mantan istri saya sudah saya berikan. Setuju saja masalah nafkah itu, kan sebelum putusan itu memang ditanya oleh hakim kemampuan saya berapa. Ya kemampuan saya sesuai isi putusan itu. Semalam bayarnya di pengadilan. Jumlahnya satu juta lima ratus untuk tiga bulan selama masa idah. 104 Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa RF menyetujui putusan hakim atas perkara cerai talak mereka terkait kewajibannya Kemudian
harus memberikan nafkah idah kepada IR.
pada
realisasinya
diketahui
bahwa
RF
telah
melaksanakan putusan tersebut yaitu dengan memberikan nafkah idah kepada IR pada saat ikrar talak dijatuhkan. 2. Alasan Para Mantan Suami Melaksanakan atau Tidak Melaksanakan Putusan Hakim tentang Nafkah Idah bagi Mantan Istri yang Ditalak Raj‘i di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Ada beberapa faktor yang menjadi alasan para mantan suami melaksanakan putusan hakim tentang nafkah idah bagi mantan istri yang ditalak raj‘i di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Begitu pula halnya bagi suami yang tidak melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu, penulis juga mewawancarai para subjek penelitian terkait alasan mereka
104
Wawancara dengan RF di tempat kediamannya, 24 Juni 2013.
78
melaksanakan putusan tersebut. Dalam hal ini SR sebagai mantan suami SH mengatakan bahwa: Olehnya pas tebarungan duitnya ada haja lawan kada handak panjang tu nah masalahnya imbahnya kena tu, jadi langsung ae dibayar akan nafkah idahnya semalam. Jadi alasan melaksanakan oleh memang ada duitnya tu pang, jakanya kadada duitnya mungkin ae kalo bisa menawar-nawar jumlahnya (nafkah idah). Artinya: “Karena kebetulan uangnya ada dan tidak mau panjang permasalahan sesudahnya nanti, jadi langsung saja dibayarkan nafkah idahnya kemaren. Jadi alasan melaksanakannya karena memang uangnya ada, seandainya tidak ada mungkin saja bisa menegosisasikan jumlahnya (nafkah idah).105 Lain halnya dengan SR, NN sebagai mantan suami FT berkomentar sebagai berikut: Alasan melaksanakannya tu olehnya wajar aja soalnya kan itu memang haknya untuk dapat nafkah idah. Makanya semalam selain nafkah yang sesuai putusan hakim tu bulan pertama tu kuberi jua duit nafkah soalnya kan anak umpat inya. Tapi sempat sebulan ja pang soalnya habis tu anak diserahkannya ke aku, jadi aku ae lagi meurusnya sampai sekarang. Artinya: Alasan melaksanakannya itu karena wajar saja kan itu memang haknya (mantan istri) untuk mendapatkan nafkah idah. Sehingga selain nafkah yang sesuai putusan hakim itu ketika bulan pertama (masa idah) saya berikan juga uang nafkah karena anak ikut dia. Tetapi hanya sempat satu bulan saja karena setelah itu anak ia serahkan kepada saya, jadi saya yang mengurusnya hingga sekarang.106 Seirama dengan alasan NN, AH mantan suami NA juga berasalan sebagai berikut:
105
Wawancara dengan “SR di toko SR, 26 Mei 2013. Wawancara dengan SR di toko SR, 5 Juli 2013.
106
79
Ya karena itu memang haknya dia kan untuk dapat nafkah idah. Dalam agama kan juga diperintahkan untuk memberikan nafkah selama masa idah.107 Sedangkan ZY mantan suami MH, sebagaimana keterangan dari MH dan BY bahwa tidak memberikan nafkah idah kepada MH tidak bisa dimintai konfirmasi serta keterangannya. Sampai saat berakhirnya penelitian ini ZY tidak diketahui lagi keberadaannya. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara penulis kepada MH maupun BY dapat diketahui bahwa sejak kurang lebih satu tahun terakhir ZY dan MH sudah pisah tempat tinggal dan sejak itu pula ZY tidak memberikan nafkah apapun kepadan MH. Secara terpisah penulis juga berhasil menggali keterangan dari RF sebagai mantan suami IR, ia beralasan sebagai berikut: Kami kemaren cerainya baik-baik aja pang dan karena merasa itu memang haknya jadi kuberikan inya nafkah untuk masa idah. Lawan jua kan memang sudah diputuskan oleh hakim, jadi memang sudah seharusnya dilaksanakan. Selain itu karena anak kami diasuh oleh mantan istriku itu jadi kasian kalo kada diberi nafkah. Artinya: Kami kemaren cerainya secara baik-baik dan karena merasa itu memang haknya jadi saya berikan dia nafkah untuk masa idah. Dan karena memang telah diputuskan oleh hakim, jadi memang sudah seharusnya dilaksanakan. Selain itu kareana anak kami diasuh oleh mantan istri saya itu, jadi kasihan kalau ia tidak diberi nafkah. 108
107
Wawancara dengan AH di tempat kediamannya , 5 Juni 2013. Wawancara dengan RF di tempat kediamannya , 24 Juni 2013.
108
80
B. Pelaksanaan dan atau Tidak Melaksanakan Putusan Hakim serta Alasan Mantan Suami Melaksanakan dan atau Tidak Melaksanakan Putusan Hakim terhadap Cerai Talak Pada sub pembahasan ini, berisi tentang analisis dan pembahasan dari hasil penelitian penulis yaitu wawancara dengan para mantan istri dan mantan suami yang telah melakukan cerai talak raj‘i di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Penelitian ini mengulas tentang gambaran pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah idah bagi mantan istri yang ditalak raj‘i di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Adapun tujuan dari analisis ini yaitu untuk menjawab dari rumusan masalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Nafkah Idah bagi Mantan Istri yang Ditalak Raj‘i di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Hasil analisis penulis terhadap pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah idah bagi mantan istri yang ditalak raj‘i di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya akan diuraikan sebagai berikut: Berdasarkan hukum Islam seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak satu yaitu talak raj‘i masih berkewajiban memberikan nafkah selama masa idah mantan istrinya tersebut berlangsung. Hal ini dikarenakan dalam talak raj‘i mantan suami masih memiliki hak rujuk terhadap mantan istrinya yaitu sesuai dengan firman allah SWT:
81
109
...
Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) itu hanya dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...110 Sedangkan ketentuan mengenai idah dalam hukum Islam tercantum dalam surah At-Thalaq ayat 1 yang bunyinya: 111 Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.112 Selanjutnya juga tercantum dalam surah yang sama yaitu pada ayat 6 yang berbunyi:
109
Al-Baqarah [2]: 229. Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, Surabaya: UD. Mekar Surabaya, 2000, h. 55. 111 At-Thalaq [65]: 1. 112 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, Surabaya: UD. Mekar Surabaya, 2000, h. 945. 110
82
113 Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 114 Selain terdapat dalam ayat Alquran, ketentuan memberikan nafkah idah pada masa idah juga tercantum pula dalam hadis Nabi Muhammad SAW:
َﺳ َ ﻌِ ﻴﺪٍ ﻗَﺎلَ ﺣ َﺣﺪﱠ ﺛَـَﻨَﺪﱠ ﺛﺎـَﻨَﳎَُ ﺎﻟِﺪٌ ﻗَﺎلَ ﺣ َ ﺪﱠ ﺛـَﻨَﺎ ﻋَ ﺎﻣِ ﺮ ٌ ﻗَﺎلَ ﻗَﺪِ ﻣ ْ ﺖ ُ اﻟْﻤ َ ﺪِ ﻳﻨَﺔ ْﺖنﱠ زَو ْﺟ َ ﻬ َ ﺎ ﻃَﻠﱠﻘَﻬ َ ﺎ ﻋَ ﻠَﻰ ﻋَ ﻬ ْ ﺪِ ر َ ﺳ ُ ﻮلِ اﻟﻠﱠﻪِ ﺻ َ ﻠﱠﻰ ََﺘْﲏـَِﻴ أ َ ﻗـَﻴ ْﺲٍ ﻓَﺤ َ ﺪﱠ ﺛـ ﻓَ ﺄَﺗ ِ اﻟﻠﱠﻪُ ﻓـَ ﺒـﻋََﻠَﻴ ْ ﻪِ و َ ﺳ َ ﻠﱠﻢ َ ﰲ ِ ﺳ َ ﺮِﻳﱠﺔٍ ﻗَﺎﻟَﺖ ْ ﻓـَﻘَ ﺎلَ ﱄ َ ﻠﱠﻰﻠﱠﻢ َ اﻟﻠﱠﻪِ وﺻََﺳ ِﻋَ ﻠَﻴ ْ ﻪ ُاﻟﻠﱠﻪُ ﻮل ُ ﻪُ ر َ ﺳ
ْ ﺪﱠارِ ﻓـَﻘُ ﻠْﺖ ُ إِ نﱠ ﱄ ِأَﺧ ﻧُـَﻔَﻘَ ﺔً و َ ﺳ ُ ﻜْﲎ َ ﺣ َ ﱴﱠ ﳛَ ِ ﻞﱠ اﻷ ْ َﺟ َ ﻞ ُ ﻗَﺎلَ ﻻَ ﻗَﺎﻟَﺖ
ِﻧًﺎ ﻃَﻠﱠﻘَﲏِ و َ إِنﱠ أَﺧ َ ﺎﻩ ُ أَﺧ ْ ﺮ َ ﺟ َ ﲏ َ ﻓُﻼَ و ِﻋَنﱠﻠَﻴ ْ ﻪ ِْﺖُُ إ ـَﻘُ ﻠاﻟﻠﱠﻪ اﻟﻠﱠﻪِﻠﱠﻢﺻَ َ ﻓﻠﱠﻰ َ ﺄَﺗـَ ﻴ ْﺖ ُ ر َ ﺳ ُ ﻮلَ ﺳ
َاﻟﺴ ﻣ َ ﺎ ﻟَﻚَ و َ ﻻِ ﺑـ ْ ﻨَﺔِ آلِ ﻗـَﻴ ْﺲٍ ﻗَﺎلَ ﻳ َ ﺎ ر َ ﺳ ُ ﻮل ََﲏ ِـَﻘَ ﺎل ﺔَ ﻓَ ﺄَر ْﺳ َ ﻞو ََ ﻣإَِﻟَﻴﻨ ْـَ ﻌﻪِ ﻓ 113
At-Thalaq [65]: 6. Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, h. 946.
114
83
َ ﻠﱠﻰُ ﻮاﻟﻠﱠﻪ ُ ﻋَ ﻠَﻴ ْ ﻪِ و َ ﺳ َ ﻠﱠﻢ ﺎلَ ﺻرََ ﺳ ِاﻟﻠﱠﻪ َإِنﱠ أَﺧِ ﻲ ﻃَﻠﱠﻘَﻬ َ ﺎ ﺛَﻼَ ﺛًﺎ ﲨَ ِ ﻴﻌ ً ﺎ ﻗَﺎﻟَﺖ ْلُﻓـَﻘ
ﻨَﺔَﻠْﻤ َ ﺮ ْ أَةِ ﻋَ ﻠَﻰ زَو ْﺟ ِ ﻬ َ ﺎ ﻣ َ ﺎ ﻛَ ﺎﻧَﺖ ْ ﻟَﻪُ ﻋَ ﻠَﻴـ ْ ﻬ َ ﺎ ِْﲎﺑـ َْ ﻟ َ ٍ إِﳕﱠ َﺎ اﻟﻨـﱠﻔَﻘَﺔُ و اﻟﺴﱡﻳ َﻜﺎ ا اﻧْﻈُﺮِي
َﻓَﺎﻧْﺰِﱄِ ِ ﻋَ ﻠَﻰ ﻓُﻼَ ﻧَﺔ ﻦ ْ ﻟَﻪُ ﻋَ ﻠَﻴـ ْ ﻬ َ ﺎ ر َﺟ ْ ﻌ َ ﺔٌ ﻓَﻼَ ﻧـَﻔَﻘَ ﺔَ و َ ﻻَ ﺳ ُ ﻜْﲎ َ ﻲاﺧ ْ ﺮ ُﺟ َﻠَﻰ اﺑ ْ ﻦِ أُمﱢ ﻣ َ ﻜْﺘُﻮم ٍ ﻓَﺈِ ﻧﱠﻪ ُ أَﻋْﻤ َ ﻰ ﻻَ ﻳـ َ ﺮ َ اكِ ﰒُﱠ ﻻ ﻗَﺎلَ إ َثُ إِ ﻟَﻴـ ْ ﻬ َ ﺎ اﻧْﺰِﱄﰒُﱠِ ﻋ
ِﻓَﺨ َ ﻄَﺒ َﲏِ ر َﺟ ُ ﻞ ٌ ﻣِ ﻦ ْ ﻗـُﺮ َ ﻳ ْﺶٍ ﻓَ ﺄَﺗـَﻴ ْﺖ ُ ر َ ﺳ ُ ﻮلَ اﻟﻠﱠﻪ َْﻜِﺤ ُ ﻚِ ﻗَﺎﻟَﺖ ْ ﺗـ
ُ اﻟﻠﱠﻪُ ﺗـَ ﻨْﻜِﺤِ ﲔَ ﻣ َ ﻦ ْ ﻫُ ﻮ َ أَﺣ َ ﺐﱡ إِﱄَﱠ ﻣِ ﻨْﻪُ ﻓـَﻘُ ﻠْﺖ َﺎلَﻰ أَﻻ ﺻ َ ﻠﱠ َأَﺳ ْ ﺘَ ﺄْﻣِ ﺮ ُ ﻩ ُ ﻓـَﻘ ٍَ ﺄَﻧْﻜِﺤ ْ ﲏ ِ ﻣ َ ﻦ ْ أَﺣ ْ ﺒ َ ﺒ ْﺖ َ ﻗَﺎﻟَﺖ ْ ﻓَ ﺄَﻧْﻜَﺤ َ ﲏِ أُﺳ َ ﺎﻣ َ ﺔَ ﺑ ْﻦ َ زَ ﻳ ْﺪ Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Mujalid berkata, telah menceritakan kepada kami Amir dia berkata, "Saat memasuki Madinah, aku menemui Fatimah binti Qais dia mengatakan kepadaku bahwa suaminya telah menceraikannya pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusnya (suami) pada suatu ekspedisi." Fatimah berkata, "Kemudian saudaranya berkata kepadaku, "Keluarlah dari rumah." Aku pun berkata, "Sesungguhnya aku memiliki hak untuk dinafkahi dan tempat tinggal hingga selesai masanya." Dia (saudaranya) Berkata, "Tidak bisa." Lalu aku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku sampaikan kepada beliau, "Sesungguhnya fulan menceraikan aku dan saudaranya mengeluarkan aku dari rumahnya, ia menghalangiku untuk bertempat tinggal dan tidak memberiku nafkah?" Kemudian beliau mengirim seseorang menemuinya, beliau bersabda: "Apa urusanmu dengan anak perempuan keluarga Qais?" dia menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku telah mentalaknya tiga kali sekaligus." Fatimah berkata, "Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Lihatlah hai anak perempuan keluarga Qais, hanyasanya tempat tinggal dan nafkah itu untuk isteri yang ditalak suaminya namun ia masih bisa rujuk kepadanya, apabila ditalak yang tidak bisa rujuk lagi maka tidak ada nafkah dan tempat tinggal, oleh karena itu keluarlah dan tinggallah di rumah fulanah." Kemudian beliau berkata -ini ditujukan kepada wanita tersebut-: "Tinggallah di rumah Ibnu Ummi Maktum karena sesungguhnya ia buta dan tidak melihatmu, lalu janganlah menikah hingga aku menikahkanmu." Fatimah berkata, "Lalu datanglah seorang Quraisy untuk melamarku, kemudian aku mendatangi Rasulullah
84
shallallahu 'alaihi wasallam menanyakan hal itu, beliau bersabda: "Tidakkah kamu menikahi orang yang lebih aku cintai daripadanya?" aku menjawab, "Baik ya Rasulullah, nikahkan aku dengan siapapun yang tuan cintai." Fatimah melanjutkan, "Lalu beliau menikahkanku dengan Usamah bin Zaid."115 Selain HR Imam Ahmad Nomor 25851, HR. Imam Ahmad Nomor 26074 dalam kutubuttis’ah juga berisi ketentuan tentang nafkah idah talak raj‘i, yang bunyinya sebagai berikut:
زَوأَنﱠْﺟ َ ﻬ َ ﺎ ٍﺑِﻨْﺖﻗُـَﻴ ْﺲ ُﻓَﺎﻃِ ﻤ َ ﺔ ِﻗَﺎلَﺪﱠ ﺛـَﺘْﲏ َ ﳎَُ ﺎﻟِﺪٍ اﻟﻋَﺸﻦِﱠﻌ ْﱯ ِ ﱢ ﺣ ْ َﻨَﺎ ﻴ ْ ﻢ ٌﻋَﻦ َﺣ َ ﻫﺪﱠُﺛـ ﺸ َ ﻋَُوﻠَﻴَْﺳﻪَِ ﻠﱠﻢ إِﱃَﺳ ُ ﻮلِاﻟﻠﱠﻪِﺻ َ ﻠﱠﻰاﻟﻠﱠﻪ َ ْﲎ َاﻟﻨـﱠﻔَﻘَﺔِر َ اﻟﺴﱡ ﻜو ِ ﺎﺻ َ ﻤ َ ﺘْﻪ ُﰲ َﻓَﺨﺎَ ﺘﱠﺔ ﻘَﻬ اَﻟْﺒ ﻃَﻠﱠ ْﲎ َاﻟﻨـﱠﻔَﻘَﺔُﻋَ ﻠَﻰ َ اﻟﺴﱡ ﻜو آلِ ﻴ ْﺲٍإِﳕﱠ َﺎ َﺑِﻨْﺖ َ ﻗـ ـَﻔَ ﻘَو َﺔً ﻗَﺎلَﻳ َ ﺎ َﳚَْ ْﻌ َ ﻞﺳ ُْ ﻜْﲎوََ ﻧﻻ َﺖ ْـَﻠَﻢ ﻗَﺎﻟ ﻓ ٌﻣ َ ﻦ ْﻛَ ﺎﻧَﺖ ْﻟرَﻪَُﺟﻌَْ ﺔ Artinya: Telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Mujalid dari Asy Sya'bi dia berkata, telah menceritakan kepadaku Fatimah binti Qais bahwa suaminya telah menceraikannya dengan talak tiga, maka dia mengadukannya kepada Rasulullah SAW dalam permasalahan tempat tinggal dan nafkah, dia berkata, "Dia tidak memberikan tempat tinggal dan nafkah untukku?" Beliau lalu bersabda: "Wahai keluarga Qais, hanyasanya tempat tinggal dan nafkah itu untuk seseorang yang diceraikan dengan talak raj'i (talak yang bisa dirujuk lagi)."116 Berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 229, QS At-Thalaq ayat 1 dan 6, serta hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ahmad Nomor 25851 dan 26074 dalam kutubuttis’ah tentang Fatimah binti Qais, jumhur ulama sepakat bahwa mantan istri yang ditalak raj‘i berhak mendapatkan nafkah idah. Nafkah idah yang dimaksud ialah berupa uang (biaya hidup), pakaian dan juga tempat tinggal dari mantan suaminya selama ia berada dalam 115
HR. Imam Ahmad dalam program Kutubuttis’ah Nomor Hadis: 25851. HR. Imam Ahmad dalam program Kutubuttis’ah Nomor Hadis: 26074.
116
85
masa idah. Namun demikian, putusan hakim hanya memuat tentang ketentuan nafkah idah berupa sejumlah uang dan tidak menentukan mantan suami untuk memberikan nafkah idah berupa pakaian maupun tempat tinggal. Kewajiban suami terkait masalah nafkah di masa idah ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 butir c yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.117 Pasal 41 butir c menjadi dasar adanya putusan pengadilan yang memuat ketentuan tentang nafkah. Selain tercantum dalam ayat Alquran dan juga hadis Nabi serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan tentang kewajiban memberikan nafkah idah juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) yaitu: (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Hal dimaksud juga dipertegas dalam Pasal 149 KHI sebagai berikut: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 117
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 butir c. Lihat R. Subekti dan Tjitrosudibio (pent.), Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Cet. 40, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, h. 550.
86
1) memberi mut‘ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul. 2) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba‘in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; 3) melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila qabla addukhul; 4) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.118 Serta berdasarkan ketentuan dalam KHI pada Pasal 152 yang bunyinya: “Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.”119 Berdasarkan hasil penelitian penulis dari lima subjek penelitian yang penulis jadikan sebagai sample penelitian, hanya ada satu yang tidak melaksanakan putusan hakim tentang kewajiban memberikan nafkah idah kepada mantan istri yang ditalak raj‘i di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Subjek yang telah mengabaikan putusan hakim atas perkara yang dimaksud ialah ZY, sedangkan empat subjek lainnya yang berinisial SY, NN, AH, dan juga RF telah melaksanakan putusan hakim atas kewajiban mereka untuk memberikan nafkah idah kepada mantan istri mereka masing-masing. Diketahui pula dari hasil wawancara penulis kepada mereka bahwa para subjek penelitian membayar nafkah idah kepada mantan istrinya langsung di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya yaitu pada saat sidang ikrar talak dilangsungkan, sebesar ketentuan isi putusan hakim atas perkara cerai talak mereka masing-masing.
118 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149. Lihat Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tanpa tempat penerbit, 1999, h. 69. 119 Ibid., h. 70.
87
Tidak ada ketentuan mutlak dari pihak Pengadilan Agama Kota Palangka Raya bahwa pembayaran nafkah idah harus dilaksanakan di dalam Pengadilan (saat sidang ikrar talak dilangsungkan). Pada dasarnya pelaksanaan putusan hakim tersebut ialah di luar pengadilan yaitu sejak putusan tersebut dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkrah)120. Sebuah putusan dapat dinyatakan inkrah apabila empat belas hari sejak putusan hakim dijatuhkan dan selama jangka waktu tersebut tidak ada upaya hukum apapun yang dilakukan dari masing-masing pihak maka putusan tersebut dianggap telah disetujui oleh para pihak sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkrah). Artinya sudah tidak ada peluang usaha hukum yang dapat mengubah keputusan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:
ِﳚَُ ﻮ ْ زُ ﻧـَﻘْﻀِ ﻰ ﺣ ُ ﻜْﻢ َ اﳊ َ ﺎ ﻛِﻢِ ﺑـ َ ﻌ ْ ﺪَ اﳊْ ُ ﻜْﻢ Artinya: Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tetap).121 Pelaksanaan nafkah idah tersebut sesuai hasil penelitian ini adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara (mantan suami dan mantan istri), apakah hendak dibayar di Pengadilan atau pun di luar Pengadilan. Berdasarkan hasil dokumentasi penulis, penulis 120
Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap (in kracht van gewijsde, irrefutable), tidak dapat diganggu gugat. Artinya yaitu sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu karena tenggang waktu yang ditentukan UndangUndang telah habis. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat mengikat (bindende kracht, binding force). Jadi, apa yang diputus oleh pengadilan dianggap benar dan para pihak yang berperkara wajib mematuhi dan memenuhi isi putusan tersebut. Lihat Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 8, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, h. 174-175. 121 H.A Djazuli, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000, h. 155.
88
mendapati sebuah kasus di mana pihak mantan istri dalam gugatan rekonvensinya122 meminta agar nafkah idahnya dibayarkan pada saat sebelum sidang ikrar talak dilangsungkan. FT di dalam tuntutan rekonvensinya terhadap mantan suaminya yaitu NN meminta kepada majelis hakim agar nafkah idahnya dibayarkan sebelum
tergugat
rekonvensi (NN) mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dan hakim mengabulkan permohonan penggungat rekonvensi (FT). Menurut hemat penulis, permohonan tersebut FT di atas dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya pengabaian oleh mantan suami terhadap putusan hakim tentang nafkah idah. Ketika nafkah idah tidak ditentukan untuk dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak dijatuhkan, maka hal tersebut akan membuka peluang akan terjadinya pengabaian terhadap putusan hakim tentang nafkah idah. Sebagaimana contoh kasus yang dialami oleh MH yang tidak diberikan nafkah idah oleh mantan suaminya yaitu ZY. Hal ini bisa saja terjadi karena mantan suami merasa tidak lagi diawasi oleh pihak Pengadilan atas pelaksanaan putusan nafkah idah tersebut. Hal itu bisa juga dikarenakan ZY tidak lagi
122 Rekonvensi atau gugatan balik diatur dalam hukum acara perdata. Rekonvensi (rekonventie, reconvention) adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat berhubung penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap tergugat. Sifatnya insidental saja karena tidak setiap gugatan penggugat dapat dibalas dengan rekonvensi oleh tergugat. Tergugat baru dapat melakukan rekonvensi apabila secara kebetulan penggugat juga pernah melakukan wanprestasi terhadap terugat. Tujuan rekonvensi adalah untuk menetralisasi atau mengimbangi gugatan penggugat. Rekonvensi yang diajukan tergugat sebenarnya adalah jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat atas perkara yang sedang diperiksa di mukasidang pengadilan. Itulah sebabnya rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat, naik secara tertulis maupun secara lisan. Lihat Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 8, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, h. 112-113.
89
menganggap penting karena tujuan utamanya untuk bercerai telah dikabulkan sehingga tidak lagi mengindahkan permasalahan-permasalahan lainnya yang masih menjadi kewajibannya. Berkaitan dengan adanya kemungkinan di atas, penulis berpendapat bahwa hal tersebut dapat membawa kemudaratan bagi pihak istri karena tidak adanya jaminan bahwa mantan suaminya akan melaksanakan kewajibannya sesuai putusan hakim. Oleh karena itu apabila mantan istri menginginkan tercapainya pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah idahnya dan menutup kemungkinan terjadinya pengabaian atas hal tersebut, maka hal yang dapat ia lakukan ialah mengajukan permohonan kepada majelis hakim dalam gugatan rekonvensinya agar menetapkan pembayaran nafkah idah oleh mantan suami ialah pada saat ikrar talak dijatuhkan. Keharusan menghilangkan kemudaratan sesuai dengan salah satu kaidah ushu>l fikih sebagai berikut:
ُاﻟﻀَ ﺮ َ ر ُ ﻳـ ُ ﺰ َال Artinya: Kemudaratan harus dihilangkan123 2. Alasan Para Mantan Suami Melaksanakan atau Tidak Melaksanakan Putusan Hakim tentang Nafkah Idah bagi Mantan Istri yang Ditalak Raj‘i di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Hasil analisis penulis terhadap alasan para mantan suami melaksanaan atau tidak melaksanakan putusan hakim tentang nafkah idah
123
Muclis Usman, Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, h. 67.
90
bagi mantan istri yang ditalak raj‘i di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya akan diuraikan sebagai berikut: Para mantan suami yang menjadi subjek penelitian ini memiliki alasan yang berbeda-beda dalam melaksanakan putusan hakim tentang nafkah idah bagi mantan istrinya. Pada kasus pertama yaitu SR mengatakan bahwa alasan ia melaksanakan putusan tersebut ialah karena ia merasa mampu secara ekonomi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah At-Thalaq ayat 7 yaitu: 124 Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.125 Alasan SY melaksanakan putusan hakim tentang nafkah idah dikarenakan ia merasa mampu secara ekonomi adalah sudah sesuai dengan QS At-Thalaq ayat 7. Sebagaimana maksud QS At-Thalaq ayat 7 ialah bahwa hendaklah seseorang yang mampu (memiliki banyak rezeki) memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya sesuai kemampuannya dan konteks ini yang dimaksud ialah mantan suami memberikan nafkah idah 124
At-Thalaq [65]: 7. Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, Surabaya: UD. Mekar Surabaya, 2000, h. 946. 125
91
kepada mantan istrinya. Dinyatakan pula dalam QS At-Thalaq ayat 7 ini bahwa kadar nafkahnya ialah sesuai dengan kemampuan si pemberi (mantan
suami)
yaitu
sesuai dengan pertimbangan
hakim atas
kemampuannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam isi putusan. 126 Pada kasus kedua NN mengaku melaksanakan Putusan Hakim Nomor 129/Pdt.G/2008/PA.Plk atas perkara yang dimaksud dengan alasan menunaikan hak mantan istrinya, dan juga karena faktor adanya anak yang pada awal mulanya diasuh oleh mantan istrinya. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 41 dalam KHI bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 2) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba‘in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.127 Alasan NN memberikan nafkah idah juga karena faktor adanya anak yang diasuh oleh mantan istrinya (FT). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 41 butir a dan b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anakanak, Pengadilan memberi keputusan. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut
126 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 303. 127 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 ayat (2). Lihat Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tanpa tempat penerbit, 1999, h. 28.
92
pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.128 Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Butir a dan b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diketahui bahwa setelah perceraian bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka serta bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Jadi, alasan FT memberikan nafkah idah kepada FT karena adanya anak sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut. Pada kasus ketiga AH juga beralasan yang sama dengan NN yaitu untuk menunaikan hak mantan istrinya untuk mendapatkan nafkah idah dan juga ia menambahkan bahwa hal tersebut juga merupakan perintah agama Islam. Sebagaimana dalam QS At-Thalaq ayat
7 yang
memerintahkan kepada seorang suami untuk memberikan nafkah idah kepada mantan istrinya sesuai dengan kemampuan si pemberi (mantan suami). Dalam hal ini kemampuan suami telah dimuat dalam isi Putusan Hakim Nomor 141/Pdt.G/2008/PA.Plk dalam putusan cerai talak antara AH dan NA karena putusan tersebut adalah hasil pertimbangan hakim atas kemampuan AH. Pada kasus keempat yaitu subjek yang bernama ZY diketahui berdasarkan wawancara penulis kepada mantan istrinya (MH) dan juga anaknya yang bernama BY bahwa, ZY tidak memberikan nafkah idah kepada MH. Diketahui pula bahwa sejak kurang lebih satu tahun terakhir 128
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 butir a dan b. Lihat R. Subekti dan Tjitrosudibio (pent.), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Cet. 40, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, h. 550.
93
ZY dan MH sudah pisah tempat tinggal dan sejak itu pula ZY tidak memberikan nafkah apapun kepada MH. Jadi, diketahui secara pasti bahwa alasan ZY tidak melaksanakan putusan hakim terkait kewajiban memberikan nafkah idah kepada MH karena kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh ZY. Hal itu juga dikarenakan hubungan antara ZY dan MH sudah tidak harmonis semenjak setahun sebelum mereka resmi bercerai dan hingga sekarang. Islam menganggap penelantaran ekonomi, dalam konteks ini yaitu pengabaian Putusan Hakim Nomor 54/Pdt.G/2010/PA.Plk tentang nafkah idah yang dilakukan oleh ZY kepada MH ialah sebagai bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan syara’. Hal itu dikarenakan ia telah melalaikan tugasnya untuk memberikan nafkah idah. Atas lalainya ZY melaksanakan tugas tersebut dapat mengakibatkan kemudharatan kepada mantan istrinya (MH) karena tidak menutup kemungkinan hari-hari yang dilalui setelah terjadinya perceraian akan terasa berat dan belum ada penyesuaian kebutuhan dalam hal ekonomi. Ketika nafkah idahnya tidak dibayarkan dikhawatirkan ia menjadi terlantar dan mengalami kesulitan untuk membiayai hidupnya. Seseorang
diwajibkan
bertanggung
jawab
terhadap
segala
perbuatannya yang telah mengakibatkan mudharat atas dirinya atau pun diri orang lain.129 Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yaitu:
َ ﻻَﺿَ ﺮ َ ر َ و َ ﻻَﺿِ ﺮ َ ار 129
Satria Effendi dan M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 144-145
94
Artinya: Tidak boleh membuat kemudharatan (kerusakan) pada diri sendiri serta kemudharatan (kerusakan) pada diri orang lain.130 Apabila mantan suami tidak melaksanakan putusan hakim tentang kewajiban memberikan nafkah idah kepada mantan istrinya yang ditalak raj‘i, maka mantan istri sebagai penggugat rekonvensi dapat membuat surat permohonan eksekusi131 kepada Pengadilan Agama Kota Palangka Raya agar dapat melaksanakan proses eksekusi. Ketua Pengadilan hanya memerintahkan panitera dan juru sita untuk melaksanakan putusan pengadilan apabila ada permohonan pelaksanaan putusan dari pihak yang menang perkara. Hal ini dikarenakan oleh sifat perkara perdata yang lebih banyak menyangkut kepentingan pribadi pihak-pihak yang berperkara.132 Selama tidak ada permohonan pelaksanaan putusan maka selama itu pula Ketua Pengadilan Agama Kota Palangka Raya tidak akan memerintahkan panitera dan juru sita untuk melaksanakan suatu putusan. Walaupun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah), tetap saja tidak bisa dilaksanakan. Jadi, inisiatif untuk melaksanakan putusan pengadilan (putusan hakim) ada pada pihak yang memenangkan perkara,
130
Muclis Usman, Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, h. 132. 131 Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dikesekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membaya sejumlahr uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. Lihat Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2006, h. 313. 132
Ibid., h. 162.
95
yaitu pihak yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.133 Apabila ada permohonan pelaksanaan putusan dari pihak yang memenangkan perkara, baik permohonan secara tertulis maupun lisan, maka Ketua Pengadilan akan memanggil pihak yang kalah perkara, untuk diperingatkan agar melaksanakan putusan tersebut dalam waktu delapan hari setelah peringatan tersebut disampaikan. Jika dalam waktu delapan hari itu telah lewat dan ternyata pihak yang kalah perkara tersebut belum juga melaksanakan putusan, atau jika orang yang kalah perkara tersebut sesudah dipanggil secara patut tidak juga datang menghadap, maka barulah Ketua Pengadilan memerintahkan panitera dan juru sita untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut.134 Barang siapa yang menentang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap panitera dan juru sita yang diperintahkan Ketua Pengadilan untuk melaksanakan putusan, maka dapat dihukum pidana menurut Pasal 212 Kitab UndangUndang Hukum Pidana yaitu: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang meaksanakan tugas yang sah, atau orang yang waktu itu menurut kewajiban undang-undang atau atas perintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.135
133
Ibid., h. 162-163. Ibid., h. 163. 135 Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 212. Lihat Solahuddin (pengh.), Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Cet. 1, Jakarta: Visimedia, 2007, h. 74. 134
96
Kasus
kelima
yaitu
subjek
yang
bernama
RF
beralasan
melaksanakan Putusan Hakim Nomor 51/Pdt.G/2012/PA.Plk untuk memberikan nafkah idah kepada mantan istrinya. Hal itu dilaksanakan dikarenakan adanya rasa kesadaran untuk melaksanakan isi putusan tersebut karena adanya rasa kemanusiaan serta didukung oleh faktor adanya anak. Pembiayaan setelah perceraian diatur dalam Pasal 1 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Pemberian nafkah idah kepada istri apabila dilakukan secara ikhlas akan dinilai sebagai sedekah sebagaimana nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:
ٍ َ ﻳ َ ﺰِﻳ ْﺪَ اﻻﱠﻧْﺼ َ ﺎرِيﱠ ﻋَﻦ ْ ﻣأ ََﰊﺴِ ْ ﻌ ُ ﻮد:ﻗَﺎلَْﻦ َﺎﺑِﺖ ٍاﻟﻠﱠﻪِ ﺑ َﻋَِ ﺒﺛْ ﺪ يﱢ ُ ﺑ ْ ﻦ ﻋَﺪِْﺖ ﻋَﻦ ْﲰَ ِ ﻌ ُ ﱠﱯ ِ ﱢ ﺻ َ ﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪ : َﺎل ـَﻘَِ اﻟﻨ اﻟﻠﱠﻪ ُ ﻋَ ﻠَﻴ ْ ﻪِ و َ ﺳ َ ﻠﱠﻢ َ ﻓﻋَ ﻦ : ُ َﻰ ـَﻘَُﻠﻠْﺖ ﺎرِيﱢﱢ ﻓﺻ ِ َﻧْﺼ َاﻟﻨﱠﱯ ِاﻷﻋَ ﻦ ْ ﻫُْﻮﻠَِ ﻪِﳛَْ– ﺘَﺴِ ﺒـ ُ ﻬ َ ﺎﻛَ–ﺎﻧَﺖ ﻠِﻢ ُ ﻧـَﻔَﻘَ ﺔً ﻋَ وﻠَﻰَ أَﻫ: َْﻗَﺎل ـْﻔَﻖ َﻠﱠﻢاﻟَْﻤ ُ ﺴ َ إِذَاوأَﻧَ ﺳ ِﻋَ ﻠَﻴ ْ ﻪ . ًﻟَﻪ ُ ﺻ َ ﺪَ ﻗَﺔ Artinya: Dari Adi bin Tsabit, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al-Anshari, dari Abu Mas'ud Al-Anshari, aku berkata: “Dari Nabi SAW?” Dia berkata: “Dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Apabila seorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya, maka hal itu menjadi sedekah baginya”. 136
136
Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalami, Fathul Baari 26: Shahih Bukhari, Terj. Amiruddin, Jil. 26, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 526.
97
Kalimat “kepada keluarganya” dapat diartikan istri dan kerabat, dan mungkin juga khusus kepada istri, lalu diikutkan apa yang selainnya, dengan alasan mereka lebih utama untuk diberi nafkah, sebab jika pahala didapatkan pada perkara yang wajib, maka keberadaannya pada sesuatu yang tidak wajib tentu lebih utama. Ath-Thabari mengatakan bahwa infak kepada keluarga adalah wajib, dan yang melakukannya mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Tidak ada pertentangan antara statusnya yang wajib dan penamaannya sebagai sedekah. Bahkan nafkah kepada keluarga lebih utama daripada sedekah sunah.
137
Menurut hemat penulis,
permasalahan memberi nafkah idah kepada mantan istri dapat dikaitkan dengan hadis di atas karena status mantan istri pada masa idah talak raj‘i yaitu masih menjadi tanggungan oleh mantan suaminya karena adanya hak rujuk di masa idah. Maka dari itu, mantan suami wajib memberikan nafkah idah dan akan mendapatkan pahala sedekah apabila ia meniatkannya demikian.
137
Ibid., h. 531.
