BAB V PELAKSANAAN PKH DI KELURAHAN BALUMBANG JAYA
5.1
Kelembagaan PKH Pemilihan rumah tangga untuk menjadi peserta PKH dilakukan
berdasarkan kriteria BPS. Ada 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin yang nantinya berhak untuk menjadi penerima bantuan PKH, yaitu: 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. 2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. 3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester. 4. Tidak punya fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung/sungai/air hujan. 7. Bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar/minyak tanah/arang. 8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu. 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik. 12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,00/bulan (enam ratus ribu per bulan). 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, yaitu tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD. 14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Di Kelurahan Balumbang Jaya sendiri, hampir semua rumah RTSM responden memiliki ciri-ciri yang sama. Rata-rata rumah tersebut tidak memiliki teras dan pagar, beratapkan seng, dindingnya terbuat dari triplek, dan lantai
58
berupa semen. Di dalam rumah, bagian depan merupakan ruang tamu dan terdapat paling banyak dua kamar tidur. Sementara itu, pada bagian belakang rumah, terdapat dapur dan kamar mandi. Rumah-rumah tersebut berukuran sangat sederhana. Adapun kepemilikan barang elektronik, hampir seluruh RTSM responden telah dan hanya memiliki satu buah televisi. Ada tiga ketentuan utama yang harus dipenuhi oleh RTSM saat melakukan registrasi. Adapun ketentuan tersebut, yaitu (1) memiliki anak usia sekolah 6–18 tahun, tapi belum menyelesaikan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun; (2) memiliki anak usia 0–5 tahun; serta (3) terdapat ibu yang sedang hamil/nifas. Bantuan tetap per RTSM/tahun adalah 200 ribu rupiah. Dana bantuan minimum per RTSM sebesar 600 ribu rupiah dan maksimum 2,2 juta rupiah. Jika suatu RTSM mendapatkan uang komponen pendidikan SD dan SLTP masing-masing sebesar 400 ribu rupiah dan 800 ribu rupiah dengan dana tetap 200 ribu rupiah maka total bantuan PKH yang diterima adalah 2,2 juta rupiah. Dana ini akan dibagi dalam tiga kali pencairan. Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan oleh UPPKH pusat, kabupaten/kota, dan pendamping. Peran yang dijalankan oleh setiap pelaksana adalah: 1. Unit Pelaksana Pusat: merancang serta mengelola persiapan dan pelaksanaan program. Selain itu, UPPKH pusat melakukan pengawasan terhadap perkembangan di tingkat daerah dan menyediakan bantuan yang dibutuhkan. 2. Unit Pelaksana Kabupaten/Kota: melaksanakan program dan memastikan alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik. Unit ini juga mengelola serta mengawasi kinerja pendamping. 3. Pendamping: aktor kunci yang menjembatani antara para penerima manfaat (peserta PKH) dengan berbagai pihak yang terlibat di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan PKH, terdapat tim koordinasi yang membantu kelancaran program di tingkat provinsi. Ada pula PT Pos yang bertugas untuk menyampaikan informasi berupa (1) undangan pertemuan pertama kali dengan RTSM peserta, (2) pengaduan masyarakat umum tentang PKH, dan (3) bantuan ke tangan peserta (memfasilitasi tempat berlangsungnya pencairan dana). Di
59
samping itu, pihak di luar struktur yang berperan penting dalam pelaksanaan PKH, yakni lembaga pelayanan kesehatan dan pendidikan di setiap kecamatan di mana PKH dilaksanakan.
5.2
Peran Pendamping Pendamping merupakan pelaksana PKH di tingkat kecamatan, yang
memiliki peran inti sebagai perpanjangan tangan antara RTSM dengan pemerintah dalam memperoleh hak. Oleh karena itu, pendamping mendapatkan julukan ”mata dan telinga bagi program” (melihat kondisi di lapangan dan mendengarkan keluhan RTSM). Di Kelurahan Balumbang Jaya, terdapat dua orang pendamping (PA dan BI) yang membantu RTSM dalam mengakses fasilitas kesehatan serta pendidikan. PA sendiri merupakan koordinator pendamping di Kecamatan Bogor Barat. Kedua pendamping ini mengurus 93 RTSM peserta PKH di Kelurahan Balumbang Jaya yang meliputi daerah Babakan Lebak, Babakan Lio, dan Sawah Baru. Tugas-tugas persiapan program yang dilakukan oleh pendamping, antara lain: 1. Menginformasikan program kepada RTSM peserta PKH dan masyarakat umum. Para peserta dan kedua pendamping PKH berkumpul di kantor desa. Pendamping menjelaskan apa itu PKH, mengapa RTSM tersebut bisa menjadi peserta PKH, dan semua kewajiban serta hak para peserta. Selain itu, banyak anggota masyarakat Kelurahan Balumbang Jaya yang merasa tidak mampu memprotes mengapa rumah tangga mereka tidak menjadi peserta PKH. Para pendamping berkata bahwa mereka tidak ikut andil dalam mendata rumah tangga yang dianggap sebagai RTSM. Kedua pendamping hanya menerima data RTSM dan menjalankan tugas pendampingan. 2. Membagi peserta ke dalam kelompok yang terdiri atas lima belas hingga dua puluh lima orang serta memfasilitasi pemilihan ketua kelompok peserta PKH. Pemilihan ketua dilakukan melalui dinamika kelompok, salah satunya mengadakan games, untuk menemukan seorang yang aktif, mudah bergaul, dan bertanggungjawab yang pantas dijadikan sebagai mother leader. Di Babakan Lebak, Babakan Lio, dan Sawah Baru, setiap RW beranggotakan
60
lima belas hingga dua puluh orang ibu-ibu peserta PKH. Hal ini untuk memudahkan kegiatan pendampingan. 3. Membantu
peserta
dalam
mengisi
Formulir
Klarifikasi
Data
dan
menandatangani Surat Persetujuan serta mengirimkan formulir itu ke UPPKH kabupaten/kota. Hampir semua anggota setiap kelompok tidak memahami arti pertanyaanpertanyaan yang ada di dalam Formulir Klarifikasi. Hal ini mengapa kedua pendamping merasa perlu untuk menuntun para peserta. Sementara itu, Surat Persetujuan berisikan pernyataan setuju atau tidak si Ibu untuk membawa anak ke Posyandu dan/atau menyekolahkan anak. 4. Mengkoordinasi pelaksanaan kunjungan awal ke Puskesmas dan pendaftaran sekolah. Pendamping memperkenalkan peserta kepada petugas kesehatan (dokter dan/atau bidan) serta pendidikan (kepala sekolah dan guru). Pendamping akan mengecek apakah si Ibu benar-benar membawa anaknya ke Posyandu atau tidak serta apakah si Anak benar-benar sekolah atau tidak. Anak sekolah harus hadir minimal 85 persen di kelas. Pendamping juga memiliki beberapa tugas rutin. Ada lima aspek tugas rutin yang harus dilakukan pendamping, diantaranya: 1. Menerima
pemutakhiran
data
peserta
dan
mengirimkan
Formulir
Pemutakhiran itu ke UPPKH kabupaten/kota. Formulir Pemutakhiran berfungsi sebagai alat untuk mendata ulang kondisi terakhir (terbaru) RTSM peserta. Kondisi ini menyangkut apakah si Ibu sedang hamil atau tidak, apakah ada anak bayi atau balita dalam rumah tangga peserta, apakah anak usia sekolah benar-benar masih bersekolah atau tidak, dan sebagainya. Para pendamping akan mendatangi setiap RTSM peserta untuk mendampingi RTSM dalam mengisi formulir tersebut. 2. Menerima pengaduan dari ketua kelompok dan/atau peserta PKH serta menindaklanjutinya sesuai dengan kebijakan UPPKH kabupaten/kota. Prosedur pengaduan biasanya dari ketua kelompok dan/atau ibu ke pendamping. Jika tidak terselesaikan, akan diteruskan kepada koordinator pendamping bahkan UPPKH kota. Di Babakan Lebak RW 05, pernah ada
61
seorang ibu peserta PKH yang memiliki masalah kandungan sehingga beliau harus menjalani operasi sesar. Pada awalnya, Puskesmas SB tidak mau menerima karena beliau dianggap ”miskin” dan tidak sanggup membayar uang muka. Beliau mengadukan masalah ini kepada kedua pendamping. PA dan BI pun mengurus masalah ini ke Puskesmas yang bersangkutan. Akhirnya, si Ibu mendapatkan fasilitas operasi gratis. Namun, untuk obatobatan, beliau tetap harus membayar sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Adapula kasus yang dialami oleh BR yang dimintai uang pangkal, padahal sekolah tersebut termasuk ke dalam daftar sekolah yang menerima dana BOS. Sedangkan, di Babakan Lebak RW 06, masalah bersumber dari seorang kader Posyandu. Tanpa alasan yang jelas, beliau meminta uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada semua peserta RW 06. Beruntung penarikan uang hanya berlangsung sekali, karena kedua pendamping segera menyelesaikan masalah ini. 3. Mengunjungi peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen. Pada awal pelaksanaan PKH di Kelurahan Balumbang Jaya (tahun 2007), ada beberapa RTSM yang tidak menyekolahkan anaknya. Ada pula yang lebih memilih untuk menyekolahkan anak laki-laki saja. Namun, kedua masalah ini dapat teratasi dengan sanksi tegas yang diberikan oleh pendamping kepada RTSM tersebut. Akhirnya, peserta yang bermasalah itu kini dapat kembali menjadi anggota PKH (nomor barcode peserta diaktifkan kembali). 4. Melaksanakan pertemuan dengan ketua kelompok, ketua dan peserta, dan penyedia layanan kesehatan serta pendidikan masing-masing sebulan sekali, tiga bulan sekali, dan setiap bulan untuk resosialisasi program beserta kemajuan/perubahannya. Di Kelurahan Balumbang Jaya, pertemuan dengan ketua kelompok dilaksanakan setiap bulan. Pendamping akan memantau apakah anggota si Ketua telah memenuhi kewajiban atau belum serta menanyakan apakah ada keluhan atau tidak. Pendamping juga memberikan sejumlah informasi terkait PKH. Pertemuan dengan ketua dan peserta dilaksanakan setiap enam bulan. Namun, pada hari kerja, kedua pendamping sering berkunjung ke anggota, ketua, sekolah, dan Posyandu. Hal ini dilakukan guna memantau apakah
62
peserta dan pelayan pendidikan serta kesehatan benar-benar memenuhi komitmen atau tidak. 5. Mengadakan pertemuan triwulan dan tiap semester dengan seluruh pelaksana kegiatan (UPPKH daerah, pendamping, dan pelayan kesehatan serta pendidikan). Pendamping menunjukkan hasil kegiatan pendampingan. Petugas kesehatan dan pendidikan pun memberikan laporan perkembangan peserta. Hasil yang ditunjukkan oleh ketiga pihak ini dievaluasi bersama dengan UPPKH daerah. Saat
pencairan
dana,
pendamping
melakukan
pengawasan
dan
pengamatan. Persiapan yang harus dilakukan pendamping sebelum pencairan dana, yaitu: 1. Memberikan kartu peserta kepada ketua kelompok, yang kemudian dibagikan ke seluruh anggota. Kartu peserta biasanya diberikan kepada setiap ketua kelompok seminggu sebelum pencairan dana dan ketua langsung membagikannya kepada semua anggota. 2. Berkoordinasi dengan kantor pos untuk meminta jadwal pembayaran dan data peserta PKH. Hal ini terkait dengan kesiapan kantor dan petugas pos untuk membantu UPPKH kecamatan dalam melakukan pencairan dana. 3. Menginformasikan jadwal pencairan dana ke setiap ketua kelompok maksimal dua minggu sebelumnya dan memastikan pengambilan dana dilakukan oleh anggota RTSM yang namanya tercantum sebagai peserta. Di Kelurahan Balumbang Jaya, PA dan BI akan mendatangi setiap mother leader satu/dua minggu sebelum pencairan dana dan kembali lagi tiga/empat hari sebelum pencairan itu. Dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Balumbang Jaya, sejauh ini belum ada pelanggaran yang dilakukan oleh kedua pendamping. Artinya, para pendamping tersebut melaksanakan semua tugas dan kegiatan pendampingan dengan baik.
63
5.3
Ketersediaan Fasilitas/Pelayanan Kesehatan Ada beberapa alasan mengapa fasilitas atau pelayanan kesehatan sangat
dibutuhkan dalam pelaksanaan PKH. Tenaga kesehatan (dokter, bidan) dibutuhkan guna (1) membimbing peserta PKH dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan, (2) melakukan verifikasi apakah peserta telah memenuhi komitmen, dan (3) memberikan kesempatan untuk memeriksakan kesehatan. Di Kelurahan Balumbang Jaya, hanya ada satu RTSM penerima dana bantuan komponen kesehatan pada periode Februari 2009 hingga Februari 2010. Peserta ini, karena memiliki anak balita, mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terbagi ke dalam tiga kali pencairan. Bantuan tunai dibayarkan setiap tiga bulan melalui Kantor Pos Semeru. Dana tahap I diberikan, karena peserta telah menghadiri pertemuan awal. Bantuan tahap triwulan berikutnya dibayarkan, karena sudah memenuhi komitmen, yaitu mengunjungi Pemberi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan, penimbangan, dan pemberian vitamin kepada anak. Fasilitas kesehatan yang didatangi oleh peserta di Babakan Lebak RW 05 adalah Posyandu Dahlia, sedangkan RTSM yang bertempat tinggal di Babakan Lio RW 10 dan 11 masingmasing mendatangi Posyandu Anggrek dan Posyandu Cingcalo. Untuk RTSM yang bertempat tinggal di Sawah Baru RW 12, Balita diperiksa di Posyandu Cingcalo. Ada dua alasan mengapa RTSM memeriksakan anak balita di PosyanduPosyandu tersebut. Pertama, baik Posyandu Dahlia, Anggrek, maupun Cingcalo, ketiganya terletak di setiap RW. Dengan kata lain, tiap RW memang memiliki satu Posyandu. Alasan kedua adalah ketiga Posyandu mempunyai jarak yang dekat dengan rumah peserta PKH sehingga dapat diakses hanya dengan berjalan kaki.
5.4
Ketersediaan Fasilitas/Pelayanan Pendidikan Bantuan bagi yang memiliki anak usia SD dan SMP masing-masing
sebesar 400 ribu rupiah serta 800 ribu rupiah. Bantuan tunai tahap I diberikan kepada peserta, bila telah menghadiri pertemuan awal yang dikoordinasi oleh UPPKH kecamatan dan anak-anak dari RTSM peserta PKH sudah terdaftar di
64
lembaga pendidikan tertentu, namun kesulitan biaya untuk melanjutkan pendidikan. Dana triwulan berikutnya akan dibayarkan, jika anak-anak dari keluarga peserta PKH telah memenuhi komitmen, yakni 85 persen kehadiran di kelas. Di Kelurahan Balumbang Jaya, ada 54 RTSM penerima bantuan komponen pendidikan. Jumlah ini merupakan mayoritas dan disusul oleh penerima dana gabungan (pendidikan dan kesehatan). Lembaga pendidikan formal yang dapat diakses oleh anak dari RTSM peserta PKH di kelurahan ini, antara lain SDN Balungbang Jaya (Jalan Babakan Lebak RW 06), SDN 4 Dramaga (Kelurahan Balumbang Jaya), SMP Sejahtera (Jalan Babakan Lebak RW 06), SMP 1 Dramaga (Jalan Babakan Dramaga), SMP Kornita (Jalan Dramaga), dan SMPN Terbuka 1 Dramaga (Jalan Babakan Dramaga). Layaknya fasilitas kesehatan, terdapat latar belakang mengapa RTSM menyekolahkan anak di berbagai lembaga pendidikan tersebut. Lembaga pendidikan ini dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki atau menaiki angkot sebanyak satu kali.
5.5
Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) Sistem Pengaduan di Kota Bogor belum melibatkan perguruan tinggi dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pengawas. Dalam periode 2007 hingga 2010, kendala yang ditemukan di Kelurahan Balumbang Jaya adalah (1) ada RTSM yang tidak menyekolahkan anak, (2) ada peserta yang lebih mengutamakan pendidikan bagi anak laki-laki, dan (3) keluhan dari beberapa rumah tangga, karena merasa tidak diikutsertakan sebagai peserta PKH. Untuk masalah point 1 dan 2, kedua hal tersebut terjadi hanya saat awal implementasi program. Masalah ini telah berhasil diselesaikan antara pendamping dengan RTSM yang bersangkutan. Terkait dengan masalah point ke-3, penyampaian keluhan dilakukan langsung kepada kedua pendamping. Para pendamping kemudian melaporkan masalah ini ke Dinas Sosial Kota Bogor. Dinas Sosial lalu membawa keluhan ini kepada UPPKH pusat. Jawaban yang didapatkan adalah data para peserta akan diperbaharui pada tahun 2010.
65
Para pendamping dan Dinas Sosial Kota Bogor memang tidak memiliki wewenang dalam menentukan siapa saja RTSM yang berhak untuk menjadi peserta PKH. Dengan kata lain, proses penentuan (pemilihan) RTSM peserta PKH dilakukan oleh UPPKH pusat (Departemen Sosial). Departemen Sosial memetakan siapa saja RTSM yang berhak untuk menjadi peserta PKH berdasarkan hasil sensus penduduk. Data-data tersebut kemudian diberikan kepada UPPKH kota/kabupaten. Dalam penelitian ini, UPPKH kota yang dimaksud adalah Dinas Sosial Kota Bogor. Selanjutnya, Dinas Sosial tersebut menyampaikan hasil keputusan Departemen Sosial mengenai lokasi kerja pendamping di lapangan dan data RTSM peserta PKH di lokasi tersebut.
