BAB V KESIMPULAN Pada bab ini, akan dibahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian mengenai penyusunan RKA DPU kabupaten Wonogiri. Selain itu, bab ini juga akan membahas mengenai keterbatasan penelitian penelitian rekomendasi yang ditujukan kepada DPU kabupaten Wonogiri. 5.1 Ringkasan Otonomi daerah secara langsung maupun tidak langsung telah membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan termasuk dalam aspek perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Keberhasilan atau kegagalan program perencanaan pembangunan daerah selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satu faktor penyebab ketidakberhasilan program pembangunan pemerintah adalah buruknya perencanaan anggaran dari masing-masing daerah. Dalam konteks organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencanarencana tentang berapa biaya dan kuantitas serta sumber dana untuk membiayai program dan kegiatan. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja bisa mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam praktek, penyusunan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan strategik sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah telah menerapkan partisipasi setiap satuan kerja dalam
penyusunan anggaran masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA). Keselarasan antar dokumen-dokumen perencanaan anggaran dapat dilihat dari keselarasan implementasi penyusunan materi dalam RKA SKPD yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Ketidaksesuaian rencana anggaran dengan realisasi program sering dialami. Analisis terhadap kesenjangan anggaran dan realisasi tentu tidak sederhana, karena mencakup banyak permasalahan yang saling terkait, misal perkembangan dan proporsi alokasi belanja, kesesuaian antara pengeluaran publik dan aparatur dengan Rencana Strategis Daerah, keterlibatan masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses penyusunan APBD. Untuk menguraikan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan evaluasi penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan model logika melaui melalui pendekatan OPM&M. Model logika melalui pendekatan OPM&M merupakan salah satu model yang umum digunakan karena dipandang sebagai metoda yang efektif untuk merencanakan dan mengevaluasi suatu program karena model logika dipandang mampu menjelaskan keterkaitan antara masukan, aktivitas, hasil dan dampak dari suatu program. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penyusunan rencana kerja anggaran DPU Kabupaten Wonogiri dan apa
saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dari proses penyusunan rencana kerja anggaran DPU Kabupaten Wonogiri. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis proses penyusunan rencana kerja anggaran yang terjadi di DPU Kabupaten Wonogiri kemudian mengevaluasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dari proses penyusunan rencana kerja anggaran DPU Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dapat memberi kontribusi dan masukan bagi SKPD khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai evaluasi atas penyusunan rencana kerja anggaran dengan model logika dan dapat dijadiakan bahan referensi bagi akademisi lain yang tertarik mengenai kajian pada sektor publik. Permasalahan yang dihadapi antara lain DPU Kabupaten Wonogiri dalam proses
penyusunan
RKA
adalah
minimnya
sumber
daya
manusia,
perencanaan/penyusunan anggaran SKPD belum efektif, dan alokasi anggaran dalam SKPD belum menunjukkan eksistensinya sebagai anggaran kinerja, yang berorientasi kepada hasil. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Untuk mengetahui proses penyusunan RKA DPU Kabupaten Wonogiri sekaligus melihat faktor pendukung dan faktor penghambatnya dalam proses penyusunan RKA maka peneliti melakukan analisa terhadap dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Renstra dan RKA. Selain menganalisis dokumen peneliti
juga melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat langsung dalam proses penyusunan RKA DPU Kabupaten Wonogiri. Wawancara dialakukan dengan semistruktur dan penentuan subjek yang akan diwawancara dan lokasi penelitian menggunakan teknik expert/face analysis. Data yang telah dikumpulkan diuji kredibilatasnya dengan teknik triangulasi data. Analisis yang diguunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam dokumen perencanaan menggunakan
alur model logika. Model logika
menganalisis korelasi antar sumber, aktivitas, keluaran, hasil yang berhubungan dengan situasi khusus. Pendekatan yang digunakan dalam Model logika adalah pendekatan OPM&M yang menggunakan evaluasi dan perencanaan secara komprehensif dengan menggunakan model logika inovatif dan perluasan atau cetak biru kinerja. Selain menggunakan model logika, penelitian ini juga menggunakan pendekatan pengukuran kinerja yang lain yaitu Analisis Empat Kuadran. Analisis Empat Kuadran merupakan gabungan dua perspektif yang berbeda unuk menghasilkan kategori. Semua ukuran yang ada dapat diturunkan dari pemikiran mengenai kuatitas dan kualitas dari upaya dan dampak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan analisis tematik yang merupakan metode yang bertujuan menganalisis, mengidentifikasi, dan melaporkan pola-pola tema dalam suatu data.
5.2 Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada Bab IV antara lain: 1. Dalam analisis model logika masih terdapat pelaksanaan proses penyusunan RKA masih terdapat permasalahan yang dihadapi seperti kesenjangan sumber daya seperti kesenjangan SDM dan kesenjangan anggaran DPU Kabupaten Wonogiri. Hasil evaluasi indikator kinerja dengan analisis empat kuadran menunjukkan bahwa indikator penyusunan RKA masih berfokus pada jumlah kegiatan pelayanan. 2. Hasil analisis tematik dapat disimpulkan bahwa Penyusunan RKA sudah berdasarkan aturan yang berlaku. RKA-SKPD disusun dengan pendekatan prestasi kerja, dengan memperhatikan hubungan antara pemasukan dengan keluaran
yang
diharapkan.
Penyusunan
RKA-SKPD
mengacu
Permendagri dan kementerian dan lembaga di atasnya dan aturan turunan di bahwahnya. Penelitian ini akan memperlihatkan faktor pendukung yang harus ditingkatkan dan faktor penghambat yang harus diatasi untuk penyusunan RKA SKPD yang lebih baik.
5.3 Keterbatasan Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penelitian ini hanya dilakukan sebatas pada proses penyusunan RKA DPU Kabupaten Wonogiri 2. Penelitian ini hanya menggunakan Renstra, Renja dan RKA DPU Kabupaten Wonogiri, dan Wawancara terhadap pihak yang terkait
langsung dalam penyusunan RKA sehingga tidak dapat menilai dan mengevaluasi penyusunan indikator kinerja pada tahun mendatang. 5.4 Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian pada bagian sebelumnya maka peneliti menyarankan kepada DPU Kabupaten Wonogiri sebaiknya melakukan hal-hal berikut: 1. Rekomendasi untuk kesimpulan 1:
Pengintegrasian sistem perencanaan, manajemen kinerja dan pelaporan RKA. Sistem perencanaan dan penganggaran terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja. Agar lebih efektif, keluaran RKA sebisa mungkin ditambahkan, misal penambahannya rasio presentanse setiap program sehingga bisa berorientasi kepada masyarakat.
Untuk kegiatan yang berbeda sebaiknya menggunakan nama yang berbeda dan menggunakan indikator kinerja yang berbeda agar penilaian dan pengukuran kinerja dapat terukur dengan baik.
2. Rekomendasi untuk kesimpulan 2: Faktor pendukung dalam penyusunan RKA SKPD harus ditingkatkan dan faktor penghambat dalam proses penyusunan RKA SKPD harus segera diatasi dengan adanya bimbingan teknis atau pelatihan untuk peningkatan SDM dan penjadwalan yang lebih ketat untuk perencanaan kegiatan.
