BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dikatakan cukup ekonomis pada tahun anggaran 2010 karena berada pada rentang dibawah 100%. Sedangkan pada tahun anggaran 2011 sampai 2013 dikatakan sangat ekonomis karena berada diatas rentang 100% . 2. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dikatakan tidak efisien pada tahun anggaran 2010 hal tersebut dipicu karena Pemerintah Kabupaten Bantul kurang efisien dalam mengeluarkan biaya untuk mengelola sumber-sumber PAD, kemudian pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Bantul dikatakan sangat efisien. Kemudian pada tahun anggaran 2012-2013 Pemerintah Kabupaten Bantul dikatakan tidak efisien karena pada tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai dan kegiatankegiatan tersebut mendukung terwujudnya PAD. 3. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dikatakan sangat efektif dari tahun 2010-2013 meskipun presentase rasio efektif menunjukkan bahwa setiap tahunnya menurun namun realisasi pendapatan PAD terus meningkat dari tahun 2010-2013, hal tersebut dipicu karena pada tahun anggaran 2011 hasil pengelolaan kekayaan

49

50

daerah mengalami penurunan dan pada tahun anggaran 2010-2013 pajak dan retribusi mengalami kenaikan yang tidak signifikan. B. Keterbatasan 1. Penulis menganalisa berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010-2013. 2. Penulis hanya menganalisa berdasarkan konsep value for money yang mengacu pada 3E yaitu Ekonomis, Efisiensi, dan Efektifitas. 3. Penulis hanya mengambil data empat tahun periode yaitu tahun 20102013 dan hanya di satu daerah. C. Saran Berdasarkan hasil analisis rasio dan uji hipotesis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul serta beberapa kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang sekiranya bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan kinerja keuangannya, antara lain: 1. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengoptimalkan anggaran harus lebih hemat dan tepat sasaran. 2. Kinerja

Keuangan

Pemerintah

Kabupaten

Bantul

harus

lebih

ditingkatkan sehingga masyarakat merasakan hasil otonomi, sehingga kepentingan masyarakat bisa terpenuhi sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

Alni, Ilham. 2006. “Analisis Kinerja Keuangan Belanja dengan Pendekatan Value For Money pada Seketariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”. Skripsi Universitas Hasanudin. Bastian, Indra. 2007. “Akuntansi Sektor Publik di Indonesia”. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE, UGM. Depdagri. 1991. Kepmendagri No.690.900.327, 1996. “Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan”. Sekretariat Negara:Jakarta. Halim, Abdul, 2007.”Akuntansi Sektor Publik”: Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta Ikhlas, Saily. 2011.”Dana Alokasi Khusus dalam pembiayaan pembangunan”. http://www.bloger.sailyikhlas.com. Diakses pada 24 Oktober 2015. Pukul 11.31 Kurrohman, Taufik. 2013.”Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota DiJawa Timur”. Universitas Jember Liando, S,H., Saerang, E,P,D, dan Elim, I, 2014 .”Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money”.ISSN 2303-1174, Jurnal Emba, Vol.2 No.3 September 2014, Hal.1686-1694. Mahmudi, 2011. “Akuntansi Sektor Publik”. UII Press, Yogyakarta Mahmudi. 2005.”Manajemen Kinerja Sektor Publik”. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Mardiasmo, 2009,”Otonomi & Manajemen Keuanagan Daerah”. Yogyakarta: Andi. Mulyadi .2001. “ Scorecard Alat amanajemen Kontenporer untuk Pelipat Ganda Kinerja Keuangan Perusahaan”. Jakarta : Salemba Empat Natsir, Yunardi. 2008. “Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja”. Modus Aceh. Nazril, Naim. 2013.”Penerapan Konsep Value For Money dalam Menilai Kinerja Pelayanan pada Rumah sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar”. Skripsi Universitas Hasanudin.

51

52

Nugrahani, S,T. “Analisis Penerapan Konsep Value For Money pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta”. Akmenika UPY. Volume 1.2007. Rahmawati, Nur Indah. 2010. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)”.Skripsi.Semarang: Universitas Diponegoro. Ririn, Gurning. 2011. “Tugas Dana Alokasi Umum dan LaporanRealisasi Anggaran”. http://www.edublogs.riringurning.com. Diakses pada 24 Oktober 2015. Pukul 10.39. Saragih, Juli Panglima . 2003. “Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi”. Jakarta: Gahalia Indonesia. Sucipto, 2007. “Penilaian Kinerja Keuangan Jurnal Akuntansi. Universitas Sumatra Utara”. Medan Sugiyono, 2004. “Metodologi Penelitian Bisnis”. Bandung : Alfabeta. Sulistyowati, Diah.2011. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal”.Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Yovita, Farah Marta. 2011. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 –2010)”. Diponegoro Jurnal Of Accounting. Semarang: UNDIP

LAMPIRAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2010 S/D 2013 No A

Uraian PENDAPATAN

TA 2010 Anggaran

Realisasi

992.649.725.261,43

986.866.902.363,07

PENDAPATAN ASLI I

DAERAH

89.015.027.964,59

81.637.099.293,07

1

Pajak Daerah

16.679.578.000,00

16.541.249.955,00

2

Retribusi Daerah

14.676.656.244,00

15.978.422.097,00

7.424.770.204,59

7.424.932.057,58

50.234.023.516,00

41.692.495.183,49

681.317.264.969,00

688.676.566.702,00

47.239.427.969,00

54.598.729.702,00

Hasil Pengel, Kekayaan Daerah 3

yang dipisahkan Lain - lain Pendapatan Asli

4

Daerah yang Sah

II

DANA PERIMBANGAN

1

Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak

2

Dana Alokasi Umum

673.512.337.000,00

573.512.337.000,00

3

Dana Alokasi Khusus

60.565.500.000,00

60.565.500.000,00

222.317.432.327,84

216.553.236.368,00

17.169.480.000,00

17.169.480.000,00

42.553.623.727,84

42.558.702.674,00

18.545.631.000,00

18.395.631.000,00

144.048.697.600,00

138.429.422.694,00

LAIN - LAIN PENDAPATAN III 1

YANG SAH Pendapatan Hibah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

2

atau Pemda lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi

3

Khusus Bantuan Keuangan dari

4

Prop/Pemda Lainnya

5

Tunjangan Profesi Guru

B

BELANJA

-

-

1.053.247.416.871,00

1.012.356.847.235,49

BELANJA TIDAK I

LANGSUNG

735.371.984.095,18

725.484.515.717,49

1

Belanja Pegawai

647.887.378.069,00

640.523.590.297,00

2

Belanja Bunga

120.145.200,00

3

Belanja Subsidi

4

Belanja Hibah

18.002.523.384,00

17.408.153.945,00

5

Belanja Bantuan Sosial

33.274.662.202,00

32.612.761.782,00

1.776.309.327,84

1.776.309.327,00

30.049.820.700,00

29.751.529.000,00

4.261.145.248,34

3.346.936.800,00

317.875.432.775,82

286.872.331.518,00

54.682.993.995,00

49.299.564.106,00

-

65.234.566,49 -

Belanja Bagi Hasil kpd Pem. 6

Prop/kab/kota dan Desa Belanja Bantuan keu kpd Pem.

7

Prop, Pemda dan Pem. Bawahan

8

Belanja Tidak Terduga

II

BELANJA LANGSUNG

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang dan Jasa

122.770.033.533,82

114.323.486.938,00

3

Belanja Modal

140.422.405.247,00

123.249.280.474,00

SURPLUS ( DEFISIT)

(60.597.691.609,57)

(25.489.944.872,42)

C

PEMBIYAAN

I

PENERIMAAN DAERAH

61.043.922.609,57

61.043.922.609,57

1

Sisa Lebih Perhitungan Th Lalu

61.043.922.609,57

61.043.922.609,57

2

Transfer ke Dana Cadangan

-

-

-

-

Penerimaan Pinjaman & 3

Obligasi Penjualan aset Daerah yang

4

Dipisahkan

-

-

5

Penerimaan Piutang Daerah

-

-

II

PENGELUARAN DAERAH

1

Transfer Dana Cadangan

446.231.000,00 -

446.230.676,26 -

Penyertaan Modal (Investasi) 2

Pemerintah Daerah

281.000.000,00

281.000.000,00

115.231.000,00

115.230.676,26

50.000.000,00

50.000.000,00

60.597.691.609,57

60.597.691.933,31

Pembayaran Hutang Pokok 3

yang Jatuh Tempo

4

Pemberian Pinjaman Daerah

PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGA.TA BERKENAAN

-

35.107.747.060,89

No A

Uraian PENDAPATAN

TA 2011 Anggaran

Realisasi

1.165.047.061.158,75

1.180.547.112.432,41

115.321.898.743,75

128.896.456.173,41

PENDAPATAN ASLI I

DAERAH

1

Pajak Daerah

30.802.000.000,00

35.068.591.776,50

2

Retribusi Daerah

18.791.093.190,00

17.798.603.458,00

7.390.930.553,75

7.290.930.553,75

58.337.875.000,00

68.738.330.385,16

710.056.724.015,00

717.123.249.859,00

38.781.324.015,00

46.143.222.859,00



4

Daerah yang Sah

II

DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak & Bukan

1

Pajak

2

Dana Alokasi Umum

625.350.000.000,00

625.060.827.000,00

3

Dana Alokasi Khusus

45.925.400.000,00

45.919.200.000,00

339.658.438.400,00

334.527.406.400,00

LAIN - LAIN III 1

PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah

21.930.700.000,00

-

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2

atau Pemda lainnya

53.123.526.000,00

53.144.140.000,00

102.278.237.000,00

102.330.641.000,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi 3


4

Prop/Pemda Lainnya

20.932.086.000,00

37.648.736.000,00

5


141.403889.400,00

141.403.889.400,00

B

BELANJA

1.191.039.577.219,64

1.151.885.952.327,97

BELANJA TIDAK I

LANGSUNG

831.395.885.360,64

817.126.901.965,97

1

Belanja Pegawai

732.538.534.663,00

723.599.430.041,00

2

Belanja Bunga

120.145.200,00

51.506.911,97

3

Belanja Subsidi

-

-

4

Belanja Hibah

24.086.453.000,00

23.888.751.500,00

5


38.086.453.000,00

36.168.122.552,00

1.909.774.600,00

1.906.274.600,00

30.809.628.500,00

30.446.501.000,00

3.661.395.497,64

1.066.315.361,00

359.643.691.859,00

334.759.050.362,00

63.222.819.818,00

63.518.010.058,00


Prop/kab/kota dan Desa Belanja Bantuan keu kpd Pem. Prop, Pemda dan Pem.

7

Bawahan

8


II

BELANJA LANGSUNG

1

Belanja Pegawai

2


157.624.633.260,00

151.824.010.095,00

3

Belanja Modal

138.796.238.781,00

119.417.030.209,00

SURPLUS ( DEFISIT)

(25.992.516.060,89)

28.661.160.104,44

C

PEMBIYAAN

I

PENERIMAAN DAERAH

35.107.747.060,89

35.107.747.060,89

1


35.107.747.060,89

35.107.747.060,89

2


-

-

-

-



4

Dipisahkan

-

-

5


-

-

II

PENGELUARAN DAERAH

1


9.115.231.000,00 -

4.115.230.676,26 -


Pemerintah Daerah

9.000.000.000,00

4.000.000.000,00

115.231.000,00

115.230.676,26


yang Jatuh Tempo

4


PEMBIAYAAN NETTO

25.992.516.060,89

30.992.516.384,63

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGA.TA BERKENAAN

-

59.653.676.489,07

No A

Uraian PENDAPATAN

TA 2012 Anggaran

Realisasi

1.302.131.101.144,47

1.337.570.725.382,56

141.624.239.103,47

166.597.778.028,56

PENDAPATAN ASLI I

DAERAH

1

Pajak Daerah

39.922.684.800,00

51.768.352.231,50

2

Retribusi Daerah

19.821.987.200,00

20.595.098.751,00

8.183.669.625,92

8.184.263.102,01

73.695.897.477,55

86.050.063.944,05

878.391.333.111,00

885.352.411.354,00

47.075.299.111,00

54.036.377.354,00



4

Daerah yang Sah

II

DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak & Bukan

1

Pajak

2

Dana Alokasi Umum

768.034.584.000,00

768.034.584.000,00

3

Dana Alokasi Khusus

63.281.450.000,00

63.281.450.000,00

282.115.528.930,00

285.620.536.000,00

LAIN - LAIN III 1

PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah

5.000.000.000,00

-

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2

atau Pemda lainnya

57.631.810.000,00

64.463.325.000,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi 3

Khusus

-

-

Bantuan Keuangan dari 4

Prop/Pemda Lainnya

5


B

BELANJA

13.764.027.930,00

15.437.520.000,00

205.719.691.000,00

205.719.691.000,00

1.345.680.130.604,54

1.282.878.383.296,48

BELANJA TIDAK I

LANGSUNG

921.663.602.128,54

885.971.127.287,48

1

Belanja Pegawai

842.912.215.299,00

818.671.801.730,00

2

Belanja Bunga

120.145.200,00

37.873.282,48

3

Belanja Subsidi

-

-

4

Belanja Hibah

15.348.373.200,00

14.952.495.000,00

5


10.525.137.912,00

6.895.326.112,00

1.949.182.600,00

1.949.182.600,00

43.970.671.500,00

43.254.230.563,00

6.837.876.417,54

210.218.000,00

424.016.528.476,00

396.907.256.009,00

80.792.157.457,00

75.488.327.565,00


Prop/kab/kota dan Desa Belanja Bantuan keu kpd Pem. Prop, Pemda dan Pem.

7

Bawahan

8


II

BELANJA LANGSUNG

1

Belanja Pegawai

2


193.203.033.536,00

181.312.175.634,00

3

Belanja Modal

150.021.337.483,00

140.106.752.810,00

SURPLUS ( DEFISIT)

(43.549.029.460,07)

54.692.342.086,08

C

PEMBIYAAN

I

PENERIMAAN DAERAH

62.216.920.839,07

62.686.562.399,89

1


59.653.676.489,07

59.581.049.143,07

2


-

-

-

-

-

-



4

Dipisahkan

5


II

PENGELUARAN DAERAH

1


2.563.244.350,00

3.105.513.256,82

18.667.891.379,00

13.271.230.676,26

-

-


Pemerintah Daerah

18.552.660.379,00

13.156.000.000,00

115.231.000,00

115.230.676,26


yang Jatuh Tempo

4


PEMBIAYAAN NETTO

43.549.029.460,07

49.415.331.723,63

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGA.TA BERKENAAN

-

104.107.673.809,71

No A

Uraian PENDAPATAN

TA 2013 Anggaran

Realisasi

1.503.865.465.664,67

1.520.302.695.802,31

205.407.209.787,07

224.197.864.331,31

PENDAPATAN ASLI I

DAERAH

1

Pajak Daerah

64.487.000.000,00

83.232.017.500,20

2

Retribusi Daerah

26.671.104.494,00

27.116.286.436,00

9.508.075.667,00

9.508.075.666,16



4

Daerah yang Sah

104.741.029.626,07

104.341.484.728,95

II

DANA PERIMBANGAN

938.968.131.005,00

938.492.077.341,00

36.960.617.005,00

36.484.563.341,00

Bagi Hasil Pajak & Bukan 1

Pajak

2

Dana Alokasi Umum

854.810.634.000,000

854.810.634.000,00

3

Dana Alokasi Khusus

47.196.880.000,00

47.196.880.000,00

359.490.124.872,60

357.612.754.130,00

11.605.280.000,00

4.931.948.900,00

72.478.228.872,60

77.299.389.230,00

246.782.676.000,00

246.782.676.000,00

28.623.940.000,00

28.598.740.000,00

LAIN - LAIN PENDAPATAN III 1

YANG SAH Pendapatan Hibah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

2

atau Pemda lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi

3


4

Prop/Pemda Lainnya

5


B

BELANJA

-

-

1.570.168.261.924,38

1.387.719.170.740,07

1.038.779.837.738,38

916.215.912.462,92

934.697.924.499,00

852.127.417.397,00

51.506.900,00

24.051.602,92

BELANJA TIDAK I

LANGSUNG

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

3

Belanja Subsidi

4

Belanja Hibah

17.521.544.000,00

14.007.445.000,00

5


18.003.050.000,00

15.778.200.000,00


Prop/kab/kota dan Desa

2.069.182.600,00

-

Belanja Bantuan keu kpd Pem. Prop, Pemda dan Pem. 7

Bawahan

40.524.621.500,00

34.103.008.463,00

8


25.912.008.239,38

175.790.000,00

II

BELANJA LANGSUNG

531.388.424.186,00

471.503.258.277,15

1

Belanja Pegawai

106.224.560.325,00

94.968.987.656,00

2


228.175.726.657,00

193.264.430.146,06

3

Belanja Modal

196.988.137.204,00

183.269.840.475.09

SURPLUS ( DEFISIT)

(66.302.796.259,71)

132.583.525.062,24

C

PEMBIYAAN

I

PENERIMAAN DAERAH

113.940.333.809,71

110.873.724.177,71

1


104.107.673.809,71

104.107.673.809,71

2


-

-

-

-

-

-



4

Dipisahkan

5


II

PENGELUARAN DAERAH

1


9.832.660.000,00

6.766.050.368,00

47.637.537.500,00

39.062.286.226,26

-

-


Pemerintah Daerah

37.074.500.000,00

31.074.500.000,000

181.037.550,00

181.036.226,26

10.382.000.000,00

7.806.750.000,00

66.302.796.259.71

71.811.437.951,45


yang Jatuh Tempo

4


PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGA.TA BERKENAAN

-

204.394.963.013,69

Kegiatan – Kegiatan yang Mendukung Terwujudnya PAD

No Nama Kegiatan Pemeliharaan

2010

2011

2012

2013

Basis

1 Data PBB

267.197.875

139.317.850

-

318.090.995

52.890.000

59.416.250

68.875.800

71.772.125

3 Daerah

312.470.965

312.865.275

311.739.700

993.123.519

4 Operasi Pajak Daerah

425.797.703

307.367.850

375.572.600

376.042.800

5 Intensfikasi BPHTB

87.410.500

22.647.000

257.297.375

-

-

-

-

-

1.371.389.875

-

-

-

-

-

238.471.825

10 Telekomunikasi

-

-

54.536.375

11 Pengelolaan PBB

-

-

-

653.687.258

12 Pajak

-

-

-

21.632.550

13 Pengembangan

-

-

-

51.417.000

Peningkatan Manajemen Investasi 2 Daerah Intensifikasi

dan

Ekstenfikasi Sumber sumber

Pendapatan

Penyerahan Kewenangan 6 Pengelolaan BPHTB Penyerahan Kewenangan 7 Pengelolaan PBB Optimalisasi 8 Pendapatan Daerah Pelayanan

Pajak

9 Daerah Penilaian

52.235.705

217.499.755

Individual

Menara

Pendapatan Penetapan

dan Wajib

SIMPATDA Pengelolaan Aplikasi BPHTB

dan

PBB

14 yang Terintegrasi Penilaian

-

-

-

75.020.500

-

-

-

11.450.000

Bangunan

15 Khusus Sumber: DPPKAD kab. Bantul

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Recommend Documents