BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Dari analisis yang telah dilakukan terkait resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang guna mengatasi konflik di Sampit, melalui analisis sejumlah data terkait hal tersebut, terlihat sejumlah upaya yang telah dilakukan sejumlah pihak, mulai dari pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Aparat Keamanan, LSM hingga NGO‟s dan juga pemerintah Indonesia sendiri turut terlibat dalam proses resolusi konflik baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam menghentikan tindak kekerasan terbuka dan juga menyelesaikan akar konflik Sampit. Dalam resolusi konflik jangka pendek dengan tujuan untuk menghentikan tindak kekerasan terbuka di Sampit, peran pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah begitu signifikan. Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dengan dibantu TNI dan Polisi Kalimantan Tengah secara cepat mengevakuasi warga Madura yang berada di Sampit. Selain itu aparat keamanan juga melakukan jam malam sebagai upaya untuk menghentikan aksi kekerasan terbuka yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berseteru. Namun sayangnya, respon yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sedikit terlambat. Terutama terkait penambahan bantuan pasukan TNI dan Polri untuk membantu mengamankan situasi dan kondisi di Sampit. Lambannya bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia berdampak pada meluasnya konflik hingga ke Palangkaraya dan Pangkalan Bun.
94
Setelah konflik meluas, barulah pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan pasukan ke Kalimantan Tengah. Pemerintah Indonesia juga kemudian memfasilitasi arus pengungsian dari Kalimantan Tengah menuju Jawa Timur dengan menggunakan kapal. Dipindahkannya lokasi para pengungsi ke Jawa Timur adalah sebagai bentuk agar konflik tidak semakin meluas ke wilayah lain di Kalimantan. Konflik Sampit berlangsung selama 10 hari. Selama 10 hari ada ribuan warga Madura yang terpaksa harus meninggalkan Kalimantan Tengah dan mengungsi ke Jawa Timur, selain itu ada ratusan orang yang terpaksa kehilangan nyawa mereka. Korban jiwa yang berjatuhan, tidak memandang usia atau pun jenis kelamin namun korban jiwa yang meninggal dunia sebagian besar merupakan masyarakat Madura. Belum lagi sejumlah infrastruktur yang rusak dan habis dibakar oleh masyarakat Dayak. Setelah tindak kekerasan terbuka dapat dihentikan, resolusi konflik jangka panjang pun dilakukan dengan pemerintah Indonesia sebagai mediator dalam proses negosiasi damai antara etnis Madura dan Dayak. Proses negosiasi damai dilakukan dalam dua tingkatan yakni tingkat nasional dan juga tingkat lokal. Negosiasi damai tingkat nasional dilangsungkan di Jakarta atau pun Yogyakarta sementara negosiasi damai tingkat lokal dilangsungkan di kota-kota di Kalimantan Tengah. Negosiasi tingkat lokal, dilakukan sebagai bentuk untuk mendengarkan aspirasi serta opini penyelesaian dari warga masyarakat atau dapat dikatakan “akar rumput”. Agenda ataupun isu yang dibahas dalam negosiasi damai tingkat lokal, biasanya merupakan agenda ataupun isu yang sebelumnya telah terlebih dahulu dibahas pada tingkat Nasional.
95
Peran pemerintah Indonesia sebagai mediator dalam proses negosiasi damai antara kedua belah pihak yang berkonflik, dilakukan dengan sangat baik. Pemerintah Indonesia berhasil menemukan apa yang menjadi akar konflik dan menghasilkan poin-poin kesepakatan damai diantara kedua belah pihak. Meskipun melihat hasil dari poin-poin kesepakatan tersebut, masyarakat Dayak lah yang lebih banyak diuntungkan dibandingkan masyarakat Madura. Proses negosiasi damai antara etnis Dayak dan Madura sendiri berlangsung selama satu tahun, yakni sejak Maret 2001 hingga Februari 2002. Meskipun kemudian ada sejumlah poin dalam kesepakatan damai, seperti persoalan kembalinya pengungsi Madura ke Kalimantan Tengah yang baru akan memulai proses pemulangannya pada tahun 2004. Hasil negosiasi damai antara etnis Dayak dan Madura, memang lebih banyak merugikan masyarakat Madura. Hal ini tentu saja dipengaruhi faktor kekalahan masyarakat Madura dalam konflik Sampit. Konflik di Sampit memang memberikan sejumlah dampak terhadap pihak-pihak yang terlibat didalam konflik tersebut. Bagi etnis Dayak yang dianggap sebagai pemenang dalam konflik ini, arogansi keetnisan mereka tentu saja semakin meningkat, sebaliknya bagi etnis Madura sebagai pihak dengan jumlah korban jiwa yang begitu banyak, menjadi lebih banyak mengalah dan mengikuti saja permintaan dari masyarakat Dayak. Akan tetapi masyarakat Madura meminta agar pemerintah dapat menjamin keamanan mereka, apabila mereka kembali ke Kalimantan Tengah. Dampak lain dari konflik Sampit adalah pembenahan diri yang dilakukan oleh etnis Dayak dan juga etnis Madura. Etnis Dayak kini memilih untuk 96
melakukan adaptasi apabila mereka tidak ingin tersingkir dari pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah yang pesat. Sejak konflik di Sampit, banyak masyarakat Dayak yang kemudian menuntut ilmu setinggi-tingginya agar dapat bersaing dengan warga pendatang dalam mencari pekerjaan diperusahaan atau pun di instansi pemerintah. Sementara warga Madura membenahi diri mereka dengan menunjukkan rasa hormatnya terhadap kebudayaan etnis lokal. Warga Madura juga mengaku bahwa mereka kini lebih menjaga sikap dan ucapan mereka serta saling mengingatkan kepada sesama warga Madura agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan warga Madura secara keseluruhan. Hal ini dapat disimpulkan sebagai dampak positif dari konflik Sampit. Namun konflik Sampit tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Ada sejumlah permasalah yang timbul sebagai implikasi dari konflik tersebut, seperti masalah pengungsi, terutama terkait perasaan trauma yang dirasakan oleh para pengungsi, yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia terlalu berkonsentrasi dengan perannya sebagai mediator dalam proses negosiasi damai antara etnis Dayak dan Madura namun pemerintah Indonesia melupakan salah satu aspek penting saat terjadi konflik yakni masalah pengungsi. Tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap para pengungsi adalah dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka namun pemerintah melupakan kenyataan bahwa para pengungsi tentu saja merasakan trauma akan konflik yang terjadi secara anarkis tersebut. Masalah lain yang datang dari pengungsi adalah terkait pengembalian
97
akses terhadap sumber daya ekonomi mereka. sebelum konflik pecah, para pengungsi memiliki pekerjaan dan juga harta benda di Kalimantan Tengah namun saat mereka terpaksa pergi ke pulau Jawa untuk mengungsi tentu saja mereka harus meninggalkan pekerjaan dan juga harta bendanya dan pasca konflik, hal ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah Indonesia untuk mengembalikan akses terhadap sumber daya ekonomi kepada mereka. Masalah pengungsi yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi mereka tentu saja berkaitan dengan masalah meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Selain itu pemulihan ekonomi pasca konflik juga menjadi tantangan baru bagi pemerintah Indonesia. Sejumlah masalah baru yang muncul sebagai dampak dari konflik Sampit, tentu juga harus mendapatkan perhatian dan penanganan dari pemerintah Indonesia, jika pemerintah tidak ingin konflik serupa kembali pecah dikemudian hari. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik yang dilakukan pemerintah sangat efisien akan tetapi hanya resolusi konflik jangka pendek lah yang dapat dikatakan efektifk. Sementara resolusi konflik jangka panjang yang dilakukan pemerintah Indonesia tidaklah efektif. Pemerintah memang telah menemukan akar konflik Sampit akan tetapi kemudian muncul sejumlah permasalahan baru yang juga cukup serius dan dapat menimbulkan friksi jika tidak ditangani dengan baik. Penanganan terhadap akar konflik memang tidak dapat diselesaikan secara cepat, tentu saja ada proses untuk menyelesaikan permasalahan akar konflik.
98
Namun hingga kini dilihat dari aspek sosial, masih ada rasa curiga dan tidak percaya antara kedua etnis yang berseteru. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengungsi yang memilih bertahan dipengungsian atau kembali ke Madura. Selain itu masih banyak korban konflik Sampit yang mengaku bahwa mereka masih merasakan trauma akan konflik yang telah terjadi 12 tahun lalu tersebut. Tujuan dari resolusi konflik adalah untuk membangun kembali hubungan antara pihak-pihak yang berseteru dengan dasar rasa saling percaya. Selama rasa saling percaya antara etnis Dayak dan Madura belum terwujud secara maksimal maka dapat dikatakan resolusi konflik jangka panjang yang dilakukan pemerintah Indonesia tidaklah efektif, karena kemungkinan akan terjadinya konflik serupa dikemudian hari masih ada. Konflik yang terjadi di Sampit menunjukkan suatu dimensi baru dalam melihat suatu konflik identitas. Konflik identitas atau konflik etnis kerap kali dianggap pecah karena isu SARA antara etnis yang satu dengan etnis lainnya namun konflik Sampit menunjukkan bahwa konflik etnis pun dapat pecah dari rasa kecewa yang dirasakan masyarakat asli kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah namun ketidakberdayaan masyarakat untuk mengungkapkan rasa frustasi mereka kepada pemerintah membuat mereka mencari musuh yang terlihat dan terjangkau dalam hal ini adalah etnis Madura, yang salah satunya karena etnis Madura adalah etnis minoritas di Kalimantan Tengah. Dimensi baru dalam melihat konflik identitas ini menjadi menarik dan penting untuk digunakan dalam melihat konflik serupa yang terjadi di negara lain.
99
A. Saran Segenap upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam resolusi konflik guna mengatasi konflik Sampit, patut diapresiasi meskipun terdapat sejumlah kekurangan. Oleh karenanya untuk memperbaiki kekurangan tersebut, guna dijadikan pembelajaran bagi kita semua dalam menghadapi konflik serupa yang mungkin pecah dikemudian hari maka penulis akan memberikan beberapa saran antara lain : 1. Pemerintah Indonesia seharusnya dapat lebih responsif memberikan bantuan kepada pemerintah daerah saat konflik etnis terjadi, tidak perlu menunggu konflik meluas hingga kemudian menurunkan tambahan pasukan. 2. Aparat keamanan perlu melakukan tugasnya secara lebih aktif lagi, bukan sekedar pemberlakuan jam malam. Saat konflik etnis terjadi, terutama jika melibatkan tindak kekerasan. Aparat keamanan dapat melakukan razia senjata tajam ataupun senjata api yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat konflik selain itu tindakan tegas untuk menembak ditempat pihakpihak yang dianggap memperkeruh konflik juga dapat dilakukan tanpa harus menunggu konflik meluas. 3. Pemerintah tidak seharusnya melupakan nasib pengungsi. Bantuan kemanusiaan saja tidaklah cukup, para pengungsi juga membutuhkan trauma healing untuk dapat membantu mereka menjalani kehidupan pasca konflik.
100
4. Proses bina damai pasca konflik yakni Rehabilitasi dan Rekonsiliasi sangat penting untuk dilakukan terutama pasca konflik yang berlangsung secara anarkis seperti di Sampit. 5. Pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan NGO‟s seperti UNHCR untuk membantu mengatasi permasalah pengungsi. 6. Pemerintah Indonesia tidak boleh melupakan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai dampak dari konflik. Permasalahan ini juga harus mendapatkan perhatian lebih agar tidak timbul friksi dikemudian hari. 7. Mengikis fanatisme agama ataupun etnis dan menanamkan nilai-nilai pluralisme kepada generasi muda bangsa Indonesia. 8. Penegakan hukum secara tegas dan adil
101
