BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
V.1
Kesimpulan Dalam
penulisan
skripsi
ini,
penulis
telah
melakukan
pengamatan,
perhitungan,dan pembahasan terhadap perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Kondur Petroleum S.A dalam hal ini withholding tax (berkaitan dengan UndangUndang Pajak Penghasilan Pasal 23/26), serta Corporate and Dividen Tax yang perhitungannya didasari oleh kegiatan lifting minyak yang dilakukan oleh perusahaan. Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan : 1.
Kondur Petroleum S.A merupakan perusahaan kontraktor yang melakukan Kontrak Bagi Hasil dengan Pertamina dalam rangka melaksanakan kegiatan eksplorasi dan pertambangan minyak bumi.
2.
Kondur Petroleum S.A mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sebagian hasil lifting minyaknya, dalam rangka memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri (Domestic Market Obligation).
3.
Aspek perpajakan Kondur Petroleum cukup berbeda dengan perusahaan pada umumnya, hal ini karena Kondur Petroleum S.A merupakan kontraktor pada Kontrak Bagi hasil dengan Pertamina. Untuk angsuran pajaknya (PPh pasal 25) Kondur Petroleum S.A perhitungannya mengikuti ketentuan yang ada di dalam Kontrak Bagi Hasil dan berdasarkan actual Lifting yang dilakukan oleh Perusahaan. Namun untuk Withholding Tax (pemotongan pajak), Kondur Petroleum S.A mengikuti ketentuan dan Undang-undang perpajakan yang berlaku. 77
4.
Kondur Petroleum S.A tidak melakukan rekonsiliasi fiskal. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam menentukan pengenaan pajaknya.
5.
Dalam SPT Masa PPh 23 untuk Masa Pajak bulan Desember tahun 2006, Kondur Petroleum S.A melakukan kesalahan dalam penghitungan PPh yang dipotong. Kesalahan tersebut yaitu pada penghitungan Penghasilan Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan, disitu terhitung jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 705.197.824, setelah dilakukan evaluasi
ternyata
jumlah
PPh
yang
seharusnya
dipotong
sejumlah
Rp.711.781.442. Akibat kurang bayar tersebut berpotensi menimbulkan adanya sanksi administrasi berupa denda 2% dari penghasilan yang kurang bayar tersebut. 6.
Dalam melakukan pemotongan PPh pasal 26 di bulan Mei terhadap Blue Sapphire Limited perusahaan jasa penerbangan luar negeri yang berkedudukan di Singapura, Kondur Petroleum S.A mengklasifikasikan penghasilan yang dipotong merupakan deviden dan dikenakan tarif sebesar 20 %. Namun bila dilihat dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Singapura tarif untuk dividen bila merupakan penyertaan langsung maka dikenakan tarif sebesar 10 %, sedangkan dividen dalam bentuk portofolio dikenakan tariff sebesar 15 %. Selain itu penghasilan yang didapat Blue Sapphire Limited digolongkan sebagai deviden, tetapi yang tercantum dalam SSP (Surat Setoran Pajak) perusahaan ini merupakan penyedia jasa penerbangan dan tidak ada indikasi kaitan langsung dalam penanaman modal mereka pada Kondur Petroleum S.A.
78
7.
Dalam Schedule 1 dan 3 (lampiran yang dicantumkan dalam penyampaian SPT) terdapat dua perbedaan nilai Total recoverable cost. Dalam schedule 1 total recoverable cost, tercantum sebesar US$ 126.779.902. Sedangkan dalam schedule 3 total recoverable cost tercantum sebesar US$ 46.052.810 dan angka tersebut dicantumkan sebagai nilai cost recoveries dalam menghitung Corporate and Dvidend Tax.
8.
Dalam melakukan perhitungan Corporate and Tax Dividend , Kondur Petroleum S.A telah sesuai mengikuti ketentuan yang terkait dalam Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract). Namun setelah penulis melakukan evaluasi dengan menghitung kembali (reperformance) dalam perhitungan Cost Recovery terdapat perbedaan dalam. Untuk tahun 2006 Kondur Petroleum S.A mencatat cost recovery sebesar US$ 46.052.810, sedangkan setelah evaluasi penulis mencatat cost
recovery
sebesar
US$
40.726.170.
Hal
tersebut
tentunya
akan
mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan, karena jumlah cost recovery yang kecil maka jumlah pajak yang dibayarkan akan semakin besar. Dalam hal ini, pajak yang dibayarkan oleh Kondur Petroleum S.A mengalami kurang bayar, tentunya akan menimbulkan potensi sanksi denda atas kurang bayar tersebut. 9.
Kondur Petroleum S.A memiliki staf pajak yang terlalu sedikit hanya berjumlah 3 orang, oleh karena transaksi yang menyangkut perpajakan cukup banyak misalnya transaksi yang menyangkut pemotongan pajak., dengan bukti potong yang sangat banyak dengan staf yang kurang jumlahnya tentunya sangat menyulitkan untuk menghitung jumlah PPh yang dipotong.
79
V.2
Saran Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan terdapat beberapa
saran yang dapat diberikan penulis kepada Kondur Petroleum S.A dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Berikut ini merupakan saran-saran yang dapat diberikan kepada Kondur Petroleum S.A, antara lain : 1.
Staf perpajakan Kondur Petroleum S.A sebaiknya harus lebih teliti dan cermat dalam melakukan perhitungan dalam melakukan pemotongan atas penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23.
2.
Dalam melakukan pemungutan PPh pasal 26, pihak Kondur Petroleum S.A sebaiknya menggunakan tax treaty atau disebut juga dengan P3B (Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda). Sehingga dapat mengetahui tarif pajak yang dapat dikenakan oleh masing-masing negara yang mempunyai kesepakatan tax treaty dengan Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan tarif pajak.
3.
Dalam melakukan perhitungan Cost Recovery, Kondur Petroleum S.A sebaiknya membuat laporan tersendiri atas biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi, pengembangan dan operasi yang telah digunakan dalam lifting minyak.
4.
Perusahaan sebaiknya menentukan atas dasar apa perhitungan cost recoveries yang telah dilakukan dengan kata lain perusahaan harus membuat formulasi yang tetap dalam mencari cost recoveries.
5.
Kondur Petroleum S.A hendaknya melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui laba setelah pajaknya. Langkah ini juga dapat membantu perusahaan untuk menghindari kesalahan dalam menentukan pengenaan pajak yang dapat 80
berakibat pada pengenaan sanksi pajak seperti yang diatur dalam UndangUndang Perpajakan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 dan 9 mengenai sanksi pajak. 6.
Kondur Petroleum S.A hendaknya menambah jumlah staf pada bagian perpajakannya, sebaiknya paling tidak perusahaan mempunyai 5 staf pajak dengan kemampuan perpajakan yang baik, untuk memaksimalkan kinerja perusahaan khususnya aspek perpjakannya. Hal tersebut hendaknya dilakukan mengingat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pajak seperti pemotongan penghasilan untuk pajak penghasilan pasal 23/26 cukup banyak jumlahnya.
7.
Dewan direksi melalui finance manager harus selalu melakukan komunikasi yang baik dengan staf perpajakannya mengenai informasi perpajakan Kondur Petroleum S.A.
8.
Kondur Petroleum S.A hendaknya selalu meningkatkan kemampuan staf perpajakannya dengan cara menyertakan staf perpajakannya dalam seminarseminar mengenai masalah perpajakan serta selalu menekankan kepada staf perpajakannya untuk mengetahui mengenai informasi tentang Undang-Undang perpajakan yang terbaru.
9.
Kondur Petroleum S.A dapat meminta bantuan konsultan perpajakan untuk membantu menyelesaikan masalah perpajakannya, apabila sangat diperlukan.
81
