BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Dari hasil penelitian pada Bab sebelumnya dengan memperhatikan analisa data dan pembahasan terhadap variabel dan indikator yang mempengaruhi berdasarkan analisa dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1. DPRD Kabupaten Kulon Progo hingga saat ini belum menunjukkan suatu kinerja yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator akuntabilitas, responsivitas dan efektifitas. 2. Akuntabilitas, dari seberapa besar kegiatan DPRD dan kebijakannya telah sesuai dengan fungsi dan wewenangnya konsisten dengan kehendak masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat masih jauh yang diharapkan. Dilihat dari pelaksanaan fungsinya sebagai pembuat kebijakan belum mampu menjawab persoalan yang ada dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal ini disebabkan ide kebijakan hampir sebagian besar berasal dari Eksekutif. 3. Responsivitas, ditinjau dari tingkat seberapa jauh anggota DPRD tanggap dan bisa memahami kondisi yang berkembang dan apa yang menjadi prioritas untuk ditangani sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang. Tingkat responsivitas anggota DPRD dapat dikatakan baik, hal ini seringnya DPRD merespon pengaduan dan surat yang masuk atau mengadakan rapat kerja dengan Perangkat Daerah. Tingginya ekspektasi
107
masyarakat ini belum diimbangi dengan sikap responsiv dan langkah konkrit dari Lembaga Legislatif Daerah untuk menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi masyarakat tersebut. 4. Efektifitas, dilihat dari tujuan organisasi sebagai penyambung aspirasi masyarakat daerah dapat melaksanakan fungsinya serta memberikan pelayanan dari amanat fungsi yang diembannya. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat keefektifan DPRD masih rendah, yakni belum adanya action atau kebijakan DPRD dalam pelaksanaan fungsinya, khususnya dalam fungsi legislasi dan pengawasan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan, karena DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijaksanaan umum APBD serta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang ada hanya merupakan hasil rancangan (inisiatif) dari pihak Eksekutif. DPRD hanya melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan untuk diberlakukan. Pada umumnya inisiatif masing masing anggota DPRD masih minim dan secara spesifik belum memahami tentang penjabaran fungsinya dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. 5. Rendahnya kinerja DPRD Kabupaten Kulon Progo dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut : a. Kelembagaan (Organisasi) Menyangkut kelembagaan secara umum dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana yang diperoleh oleh anggota Dewan belum cukup memadai dalam penunjang pelaksanaan tugasnya menampung/
108
mengkomodir suara rakyat. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana mebeler ruangan kantor, mobilitas dan alat komunikasi di masingmasing komisi. Sedangkan menyangkut pembiayaan anggaran dan tunjangan bagi pos DPRD sudah jcukup dan ditetapkan dalam APBD Pemerintah Daerah. b. Kemampuan Sekretariat Dewan Kemampuan sebagian besar karyawan sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo masih belum tahu dan memahami sebagai fasilitator dan fungsi pelayanan yang selama ini masih dikeluhkan oleh pimpinan dan anggota Dewan. tugas pokok dan fungsinya c. Informasi Dari segi informasi maka dapat dilihat akses informasi DPRD kepada masyarakat masih sebatas informasi melalui media massa yang cendrerung belum obyektif dalam pemberitaan. Bila melalui jaringan internet jelas belum ada, sehingga belum berkualitasnya informasi yang ada. Dari segi keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi sudah cukup baik, ini memang dapat dibuktikan karena Lembaga Legislatif pernah mengadakan pertemuan-pertemuan dan dialog dalam menerima dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sedangkan dari segi intensitas dalam menyerap informasi dari masyarakat masih rendah karena DPRD dalam menyerap informasi dari masyarakat masih tergantung pada individu Dewan
109
masing-masing
dan
masih
melihat
kondisi
yang
ada
untuk
disampaikan pada pimpinanan.
B. Saran Optimalisasi peran DPRD sangat tergantung pada kinerja anggota DPRD. Alternatif solusi dan saran untuk perbaikan kedepan dapat dilakukan antara lain : 1. Dalam rangka peningkatan kinerja Lembaga Legislatif Daerah khususnya kinerja DPRD Kabupaten Kulon Progo, ditinjau dari faktor akuntabilitas, responsivitas dan efektifitasnya perlu diadakan yakni : a. Pengenalan dan orientasi terhadap pelaksanaan fungsi DPRD melalui pelatihan/kursus sehingga mereka benar-benar memahami dan mengerti terhadap fungsinya dan Peraturan Tata Tertib DPRD yang ada selaku lembaga perwakilan masyarakat daerah. Khususnya pelaksanaan fungsi peningkatan kemampuan dalam pembuatan kebijakan dan memberikan respon serta menampung aspirasi masyarakat yang berkembang. b. Anggota Legislatif dapat menyelenggarakan kerja sama dengan institusi diluar DPRD yang memungkinkan anggota Legislatif mengkaji dengan seksama masalah yang dihadapi dan kapasitas yang dimiliki. Dari proses ini diharapkan muncul semacam kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dalam kinerjanya dan sekaligus pemahaman mengenai segi-segi yang hendak ditingkatkan, khususnya peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan fungsinya.
110
2. Didalam kelembagaan (Organisasi) DPRD untuk itu kepada Pemerintah Daerah, perlu kiranya langkah yang baik dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang bagi DPRD dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, khususnya pengadaan mobiler ruangan kantor masing-masing komisi, sarana komputer dan telekomunikasi sehingga setiap anggota DPRD agar dapat meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga Legislatif daerah. 3. Berkaitan dengan kemampuan sekretariat Dewan maka perlu ditempatkan pegawai yang mempunyai kemampuan, ketrampilan dan inisiatif dalam rangka menunjang kinerja DPRD. Kapasitas sekretariat dewan perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan sumber daya melalui bimbingan tekhnis dan pelatihan-pelatihan guna mendukung Kinerja DPRD. 4. Perlu ditingkatkan pusat pelayanan informasi bagi DPRD, sehingga memudahkan anggota Dewan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas, dimana keanggotannya bisa diambil dari lembaga Perguruan Tinggi, LSM dan masyarakat non partisan yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan DPRD. 5. Menyangkut hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah , perlu kiranya diadakan pertemuan rutin secara berkala dalam menyamakan visi dan misi dalam pembangunan daerah dan menyelenggarakan kerja sama dengan institusi-institusi diluar DPRD yang memungkinkan anggota legislatif mengkaji dengan seksama masalah yang dihadapi sehingga hubungan yang ideal dalam bentuk patnership bisa diwujudkan.
