BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK BENCANA
4.1
TAHAPAN PENANGGULANGAN DAMPAK BENCANA
Upaya penanggulangan dampak bencana dilakukan melalui pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan kondisi masyarakat di wilayah Kabupaten Alor. Upaya penanggulangan dampak bencana tersebut dilakukan secara sistematis, menyeluruh, efisien dalam penggunaan sumberdaya dan efektif dalam memberikan bantuan kepada kelompok korban. Upaya penanggulangan dan pemulihan tersebut dilakukan dengan pendekatan secara utuh dan terpadu melalui tiga tahapan, yaitu tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pelaksanaan penanggulangan dampak bencana, yaitu: 1. Tahap Tanggap Darurat Tahap ini telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Bakornas PBP, Propinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Alor, serta LSM dan masyarakat baik lokal maupun internasional juga beberapa instansi terkait di pusat. Tahap ini bertujuan membantu masyarakat yang terkena bencana langsung untuk segera dipenuhi kebutuhan dasarnya yang paling minimal. Sasaran utama dari tahap tanggap darurat ini adalah penyelamatan dan pertolongan kemanusiaan. Dalam tahap tanggap darurat ini, diupayakan pula penyelesaian tempat penampungan sementara yang layak, serta pengaturan dan pembagian logistik yang cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana. 2. Tahap Rehabilitasi Tahap ini bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi bangunan ibadah, bangunan sekolah, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang memadai. Dalam tahap rehabilitasi ini, juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek psikologis melalui penanganan trauma korban bencana. 3. Tahap Rekonstruksi Tahap ini bertujuan membangun kembali kawasan Alor dengan melibatkan semua masyarakat, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Pembangunan prasarana dan sarana haruslah dimulai dari sejak selesainya penyesuaian tata ruang (apabila diperlukan) di tingkat kabupaten terutama di
IV - 1
wilayah rawan gempa (daerah patahan aktif). Sasaran utama dari tahap ini adalah terbangunnya kembali masyarakat dan kawasan di wilayah Alor.
4.2 UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM TAHAP TANGGAP DARURAT Sejak terjadi bencana alam gempa bumi pada tanggal 12 November 2004, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah penanggulangan dengan memobilisasi sumber daya nasional dan daerah untuk upaya-upaya yang biasa dilakukan dalam penanganan darurat. Dalam rangka mengkoordinasikan pengendalian dan penanggulangan bencana dan segala upaya tanggap darurat, pada tahap awal Gubernur NTT dan Bupati Alor secara langsung mengkoordinasikan dan mengendalikan penanggulangan bencana dengan pembentukan dan pelayanan posko Satlak PBP di Alor. Secara operasional, pada tahap tanggap darurat ini diarahkan pada kegiatan: (1) Penanganan korban bencana termasuk mengubur korban meninggal dan menangani korban yang luka-luka. (2) Penanganan pengungsi (3) Pemberian bantuan darurat (4) Pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersih (5) Penyiapan penampungan sementara (6) Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum sementara serta memperbaiki sarana dan prasarana dasar agar mampu memberikan pelayanan yang memadai untuk para korban; Kegiatan tanggap darurat yang telah dilakukan di Alor adalah pelaksanaan Kerja Bakti terpadu yang melibatkan 750 orang personil dari TNI AD, Polri, Pol PP, Linmas, PNS, Pramuka dan organisasi pemuda pada 36 Desa/Kelurahan dalam wilayah di 4 Kecamatan yaitu Alor Timur Laut, Alor Selatan, Alor Tengah Utara dan Teluk Mutiara. Kegiatan ini berhasil membangun 86 buah rumah sangat darurat serta melakukan pembersihan puing-puing bangunan yang rusak total maupun berat pada wilayah-wilayah tersebut. Selain itu sebagian bantuan dapat diidentifikasikan seperti tercantum dalam tabel Lampiran II.1 dan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Sosial dapat dilihat dalam tabel Lampiran II. 2. Pelaksanaan pelayanan medis terhadap korban dilakukan sebagian besar melalui posko kesehatan. Selain itu, di RSUD Kalabahi terdapat jumlah pasien yang dilayani adalah sebanyak 27 orang, terdiri dari 10 orang dinyatakan sembuh, 3 orang meninggal dan 14 orang dipulangkan dengan status rawat jalan. Di samping itu juga diadakan dapur umum di Posko Satlak PBP dan Kecamatan Alor Timur Laut.
IV - 2
Kemudian, sebagai salah satu upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi kekurangan air bersih akibat adanya kerusakan jaringan air bersih, Satlak memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dilakukan dengan mobil tanki yang setiap hari mendistribusikan air bersih kepada masyarakat.
4.3 UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM TAHAP REHABILITASI Pemerintah melalui Departemen PU mengupayakan secara simultan kegiatan rehabilitasi melanjutkan tahap tanggap darurat untuk segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak melalui program penanggulangan bencana alam Alor tahun 2004. Kegiatan tersebut didanai melalui Dana Cadangan Umum Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1305/KM3-43/SKOR/2004 kepada Bupati Alor sebesar Rp.6,58 miliar dan Nomor 1306/KM3-43/SKOR/2004 kepada Gubernur NTT sebesar Rp53,42 miliar, pada tanggal 21 Desember 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin (SKOR) tahun 2004 untuk keperluan bantuan dana penanggulangan bencana alam gempa bumi di Kabupaten Alor, sehingga total dana dari Pemerintah Pusat adalah Rp.60 miliar. Proses asistensi Lembaran Kerja (LK) dari Dinas Kimpraswil Propinsi NTT ke Departemen PU dan Ditjen Anggaran Keuangan dilaksanakan sejak tanggal 13 sampai dengan 20 Desember 2004. Dana SKOR tahun 2004 tersebut disalurkan melalui Rekening Khusus (RK) pada tanggal 24 Desember 2004 untuk kegiatan sebagai berikut: (1) pembangunan/rehabilitasi perumahan tipe 36 tanpa dinding dan pintu/jendela (bangunan fondasi, lantai, atap dan struktur); (2) rehabilitasi prasarana dan sarana air bersih; (3) pembangunan/rehabilitasi prasarana/sarana irigasi; (4) pembangunan/ rehabilitasi jalan dan jembatan; (5) pembangunan/rehabilitasi sekolah, pasar, perkantoran, rumah ibadah serta sarana kesehatan dan lainnya. Laporan pelaksanaan secara rinci terdapat di lampiran II. Dalam rangka pengendalian program penanggulangan bencana alam gempa bumi di Kabupaten Alor dibentuk Tim Bidang PU berjenjang sebagai berikut: 1. Pengendali Program Bidang PU Tingkat Pusat melalui Keputusan Menteri PU Nomor 24/KPTS/M/2005 dengan Pedoman Pelaksanaannya. 2. Pelaksana Program Tingkat Propinsi melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur. 3. Satgas untuk Koordinasi Pelaksanaan dan Supervisi Kegiatan Fisik Tingkat Kabupaten melalui Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi NTT Nomor KPW/TU05.01/360/19/KPTS/XII/2004 tanggal 24 Desember 2004. Secara lebih rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahap rehabilitasi adalah sebagai berikut:
IV - 3
4.3.1 Bidang Sosial Budaya (1)
Sub Bidang Agama
Dalam pembangunan sarana ibadah telah dialokasikan dana sebesar Rp.580.000.000,- untuk membantu 39 rumah ibadah di Alor. Perincian jumlah bantuan per unit Rp. 14.871.795 dengan sebaran lokasi berada di 6 wilayah kecamatan antara lain Kecamatan Alor Timur, Alor Timur Laut, Alor Selatan, Alor Tengah Utara, Teluk Mutiara, Alor Barat Daya. Secara rinci rumah ibadah yang di bangun terdapat di lampiran II. 4. (2)
Sub Bidang Kesehatan
Pada tahun 2004 Departemen Kesehatan mengalokasikan dana rehabilitasi sarana kesehatan bantuan bencana alam untuk merehabilitasi 5 puskesmas, 2 puskesmas pembantu, 1 rumah dokter dan 1 rumah dinas paramedis dengan total anggaran Rp.1,6 miliar termasuk penyediaan peralatan kesehatan dengan dana Rp.1,0 miliar. Selain itu Dinas Kimpraswil Kabupaten Alor melalui dana SKOR Bupati juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp.2,1 miliar untuk membangun 9 unit sarana kesehatan yang terdiri dari 6 puskesmas dan 3 puskesmas pembantu. Sedang Dinas PU melalui SKOR Gubernur, telah pula membangun 5 Puskesmas. Secara rinci bangunan puskesmas yang dibangun/direhabilitasi terdapat dalam tabel Lampiran II.5. (3)
Sub Bidang Pendidikan
Di bidang pendidikan, berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menjaga agar proses belajar mengajar dapat tetap berjalan dengan membantu penyediaan sarana dan prasarana termasuk rehabilitasi fasilitas pendidikan. Pada tahun 2004, Departemen Pendidikan Nasional telah mengalokasikan dana untuk merehabilitasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Alor yang meliputi 8 SD/MI dan 1 SMP dengan total anggaran sebesar Rp.1,33 miliar. Selain itu telah dialokasikan pula sebesar Rp.1,195 miliar melalui dana SKOR Bupati yang digunakan untuk membangun 10 unit SD dan 3 unit SMP yang tersebar di kecamatan Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Daya, Alor Barat Laut, dan Pantar. Pemerintah pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum juga mengalokasikan dana sebesar Rp.8,4 miliar untuk membangun 28 unit bangunan sekolah tahan gempa (3 ruang per sekolah) dengan rincian 15 sekolah dikelola oleh pemerintah Provinsi (Rp 4,5 miliar) dan 13 sekolah dikelola oleh pemerintah Kabupaten Alor (Rp. 3,9 miliar). Sekolah-sekolah tersebut tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Barat Daya, Alor Tengah Utara, Alor Timur Laut, Alor Selatan. Secara rinci nama-nama sekolah yang dibangun/direhabilitasi terdapat dalam Tabel Lampiran II.6
IV - 4
Dalam rangka menjalankan upaya tanggap-darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Alor secara sistematis dan menyeluruh, pemerintah melakukan koordinasi penanganan dengan pembentukan Satgas Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Sektor ke PU-an oleh Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui SK No. Kpw/TU/05.01/360/19/XII/KPTS/2004 tanggal 24 Desember 2004.
4.3.2 Bidang Infrastruktur (1)
Sub Bidang Transportasi (i) Prasarana Jalan. Dalam aspek transportasi, pada pelaksanaan tahap tanggap darurat kegiatan yang dilakukan adalah memperbaiki prasarana jalan dan menfungsikan kembali ruas jalan nasional, propinsi dan kabupaten pada ruas jalan, sbb: Jenis kerusakan jalan yang terjadi pada umumnya berupa longsoran tebing yang menutup badan jalan, terjadi patahan/penurunan badan jalan, retaknya tembok penahan badan jalan. Kerusakan pada jembatan selain adanya jembatan yang runtuh, juga secara umum terjadi kerusakan pada abutmem, pasangan penahan oprit dan pada stuktur jembatan lainnya. Rincian kerusakan prasarana jalan pada ruas jalan nasional, propinsi dan kabupaten antara lain sebagai berikut: • Ruas Jalan Nasional : . Jalan Kalabahi-Taramana-Lantoka-Maritaing . 13 buah jembatan • Ruas Jalan Propinsi . Jalan Watatuku (Sp.Moru)-Mataraben . Satu buah jembatan • Ruas Jalan Kabupaten . Jalan Taraman – Alata . Jalan Likuatang – Atimelang . Jalan Bukapiting – Apui . Jalan Mebung – Mainang . Jalan Mainang – Apui . Jalan Tulta – Mali Dari kerusakan di atas telah dilakukan upaya tanggap darurat dan rehabilitasi untuk memfungsikan kembali ruas jalan tersebut seperti tersebut dalam lampiran II.7.
IV - 5
(ii) Transportasi Laut. Pada bidang transportasi laut terjadi kerusakan ringan di dermaga perintis Kalabahi. Namun demikian gempa juga menyebabkan kerusakan pada beberapa fasilitas Pelabuhan Maritaing yang berlokasi 34 km dari pusat gempa. Kerusakan terjadi pada fasilitas terminal, causeway dan trestle. Sampai saat ini kedua prasarana transportasi laut tersebut sudah bisa digunakan dengan baik namun pada fasilitas yang mengalami kerusakan akan dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2006. (iii) Transportasi Udara. Pada kegiatan tanggap darurat telah dilakukan upaya rehabilitasi landasan pacu di Bandar Udara Mali Kabupaten Alor yang mengalami kerusakan ringan Landasan pacu mengalami keretakan sepanjang 1.400 m dan penurunan permukaan sedalam 40 cm. Bagian sisi landas pacu dan gedung terminal juga mengalami keretakan. Bandar Udara Mali saat ini sudah dapat digunakan kembali untuk pendaratan pesawat. Fasilitas yang masih mengalami kerusakan direncanakan akan diperbaiki pada tahun 2005 – 2006.
(2) Sub Bidang Sumber Daya Air Kerusakan pada prasarana sumber daya air akibat gempa bumi umumnya terjadi pada bendung, pintu air, saluran pasangan batu yang pecah, dan bangunan air yang pecah/retak. Kerusakan tersebut tersebar pada tujuh Daerah Irigasi sebagai berikut : • • • • • • •
Daerah Irigasi Waisika Daerah Irigasi Bukapiting Daerah Irigasi Kamot Daerah Irigasi Benlelang Daerah Irigasi Pailelang I Daerah Irigasi Pailelang II Daerah Irigasi Padang Panjang
Selain kerusakan pada prasarana irigasi terjadi kerusakan pada jaringan irigasi air tanah sebanyak 16 sumur pompa dan embung irigasi sejumlah 2 buah. Pada tahun anggaran 2004 telah diperbaiki sebanyak tujuh daerah irigasi, yaitu: DI Waisika, Bukapiting, Kamot, Benlelang, Pailelang I, Pailelang II, dan Padang Panjang. Biaya yang digunakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.12,5 miliar. Secara rinci kegiatan dalam pembangunan/rehabilitasi daerah irigasi terdapat dalam tabel Lampiran II.8.
IV - 6
Pelaksanaan penanganan pembangunan/rehabilitasi Daerah Irigasi dan Pengembangan Pengelolaan Air Tanah dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Menteri PU kepada PT Adhi Karya sebagai kontraktor pelaksana dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KV.03.03-4a/10 tanggal 20 Desember 2004.
(3) Sub Bidang Perumahan Gempa bumi menyebabkan 2.517 unit rumah mengalami rusak total, 5.579 unit rumah mengalami rusak berat, dan 7.724 unit rumah mengalami rusak ringan. Pada tahun anggaran 2004 melalui dana Cadangan Umum, Pemerintah telah membantu pembangunan pondasi, struktur dan atap rumah penduduk yang terkena gempa sebanyak 1.300 unit rumah type 36. Untuk kelengkapan atap dan dindingnya diharapkan akan dilengkapi oleh masyarakat sendiri. Biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan tersebut mencapai Rp.13 miliar. Disamping itu juga dilakukan pembangunan 70 unit rumah oleh TNI yaitu 35 unit plus 1 TK 3 ruang di Desa Waisika, 20 unit di Desa Air Mancur, dan 15 unit di Desa Taramana. Kegiatan pembangunan dilaksanakan pada tanggal 8 Januari s/d 3 Maret 2005. Rumah yang dibangun adalah tipe rumah 36 dengan konstruksi fondasi, lantai, dinding dan atap (penghuni langsung bisa menempati). Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan penunjukan langsung dengan sistem konsorsium kontraktor lokal 500 unit (11 paket kontrak untuk 145 kontraktor) dan kontraktor kecil & menengah 800 unit (11 kontraktor dari Kabupaten Alor & luar Kabupaten Alor). Dengan demikian jumlah rusak total pada aspek perumahan yang dikerjakan adalah sebanyak 1.370 unit (Lampiran II.9), sisa 905 unit yang akan dikerjakan pada tahap berikutnya.
(4) Sub Bidang Air Bersih dan Sanitasi Pada beberapa daerah sumur gali penduduk mengalami kekeringan akibat adanya gempa bumi padahal sumur tersebut rata-rata tidak pernah mengalami kekeringan meskipun di musim kemarau. Pada tahun anggaran 2004, dilakukan rehabilitasi prasarana dan sarana air bersih sistem perpipaan di Kota Kalabahi dan sarana air bersih untuk tujuh desa, yaitu: Desa Taramana, Desa Kamot, Desa Nailang, Desa Waisika/Bukapiting, Desa Nur Benlelang/Lembur Barat, Desa Likuatang, dan Desa Lembur Timur/Desa Luba (Lampiran II.11) Biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.5,36 miliar.
IV - 7
Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana Air Bersih, Sanitasi, Pasar dan Sampah dilakukan dengan penunjukan langsung kepada PT. Hutama Karya sebagai kontraktor pelaksana sesuai persetujuan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KV.03.03-4a/11 tanggal 30 Desember 2004. Untuk pengembangan dan pengelolaan air tanah, Departemen Pekerjaan Umum melalui bidang permukiman dan prasarana wilayah mengalokasikan dana Rp.2,5 miliar untuk membangun sarana penyediaan air bersih dengan sebaran lokasi di 3 kecamatan yaitu kecamatan Alor Barat Laut, Teluk Mutiara, dan Alor Tengah Utara. Penanganannya dilakukan oleh Dinas Kimpraswil Provinsi NTT.
4.3.3 Bidang Ekonomi Untuk bidang ekonomi, kegiatan yang dilakukan adalah merehabilitasi dan memulihkan sarana pasar di Kabupaten Alor. Terdapat tiga pasar yang dibangun kembali yaitu Pasar Nailang, Pasar Lola dan Pasar Mebung.
4.3.4 Bidang Pemerintahan Pada bidang pemerintahan, berdasarkan laporan fisik dan keuangan penanggulangan bencana alam gempa bumi di Kabupaten Alor, Provinsi NTT pada tahun anggaran 2004, maka beberapa pembangunan kantor pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh PT Adhi Karya sebagai konsultan dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah seperti tersebut dalam tabel Lampiran II. 12.
Sumber : Hasil Survey Lapangan Bappenas dan tim, Juni-Juli 2005
Gambar 4.1 Kantor Desa Tuleng Setelah Pembangunan
IV - 8
Sumber : Hasil Survey Lapangan Bappenas dan tim, Juni- Juli 2005
Gambar 4.2 Rumah Dinas Camat Alor Tengah Utara Setelah Pembangunan
4.4
UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN PADA TAHAP REKONSTRUKSI
Tahap rekonstruksi merupakan tahap lanjutan dari tahapan rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki kembali dan membangun pelayanan publik pada tahap yang memadai dan membangun masyarakat serta wilayahnya dalam tatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat, sehingga minimal dapat berfungsi seperti semula dan bahkan menjadi lebih baik lagi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pendekatan pada tahap ini sedapat mungkin melibatkan masyarakat dalam setiap proses. Pembangunan fisik hanya merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan yaitu semakin kuatnya modal sosial dan masyarkat yang lebih berdaya. Di lapangan, secara simultan kegiatan tahap rehabilitasi akan dilanjutkan dengan tahap rekonstruksi. Sejalan dengan hal tersebut Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan Kabupaten Alor dan Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan masukan dari berbagai instansi/lembaga pemerintah serta berbagai pihak, menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Alor, yang dijabarkan dalam arahan kebijakan, strategi, kegiatan pokok dan kerangka waktu pelaksanaannya. Rencana yang disusun oleh Pemerintah ini akan dijadikan pedoman umum dan acuan operasional bagi Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Alor dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam kurun waktu 2005 – 2007 tahun ke depan, sesuai dengan kebutuhan.
IV - 9
IV -
10
