BAB IV TINJAUAN AKUTANSI KEHUTANAN (PSAK 32) UNTUK MANAJEMEN PERUSAHAAN HUTAN SECARA OPERASIONAL

BAB IV TINJAUAN AKUTANSI KEHUTANAN (PSAK 32) UNTUK MANAJEMEN PERUSAHAAN HUTAN SECARA OPERASIONAL 4.1.

Latar Belakang Misi Pembangunan Kehutanan adalah mewujudkan lingkungan yang kondusif

sehingga pendayagunaan sumber daya alam (kehutanan) dapat dilakukan secara rasional, optimal, bertanggung jawab, dan disesuaikan dengan daya dukungnya, dengan

tetap

mengutamakan

sebesar-besarnya

kemakmuran

rakyat

serta

memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup bagi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Berangkat dan misi tersebut, maka tolak ukur keberhasilan pembangunan kehutanan harus dinilai dan berbagai aspek, meliputi aspek-aspek ekonomi, sosial dan ekologi, sebagai berikut: 1. Dari segi ekonomi, pengusahaan dituntut harus mampu memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan wilayah; 2. Dari segi sosial, pengusaha hutan dituntut harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan dan kesejahteraan sosial masyarakat; 3. Dari segi ekologi, pengusaha hutan harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan dan menjamin kelestarian hutan. Secara mikro misi tersebut harus dapat diwujudkan dalam suatu unit manajemen perusahaan dilapangan dalam hal ini adalah unit-unit FIPH. Untuk mewujudkan misi tersebut dalam unit manajemen hutan diperlukan kegiatan teknis kehutanan dan metode perusahaan. Kegiatan ini diatur dalam mekanisme kelestarian hutan, yang dalam hal ini ditentukan berdasarkan etat luas dan etat volume tebangan. Kegiatan teknis kehutanan antara lain penebangan, penanaman, pemeliharaan hutan, perlindungan hutan dan lain-lainnya volume pekerjaannya ditentukan oleh besamya etat tersebut. Demikian pula halnya dengan pemasaran dan penjualan. Secara kualitatif teknis pekerjaan tersebut mengikuti metode yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pekerjaan teknis tersebut diperlukan masukan modal, biaya, tenaga kerja dan sebagainya yang harus terukur atau sesuai dengan standar sehingga disamping kelestarian hutan, unit perusahaan tersebut harus mewujudkan kelestarian usaha/asas perusahaan dengan mendapatkan keuntungan. Unsur penting lainnya yang turut berperan dalam menciptakan pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan secara profesional, berupa tersedianya informasi secara benar dan memadai. Arus informasi yang lancar dan memadai sangat diperlukan oleh

pihak manajemen perusahaan pengusahaan hutan maupun oleh pemerintah, untuk mempertajam upaya pencapaian tujuan. Salah satu informasi yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang perkembangan perusahaan pengusahaan hutan adalah laporan keuangan. Sehingga bertolak dari hal ini, maka pengelolaan hutan yang profesional bisa dicinikan dan laporan hasil evaluasi kinerja keuangannya, meliputi profitabilitas, prosperitas dan sustainabilitas. Namun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah tersedia untuk keperluan dimaksud bersifat umum, karena merupakan himpunan dan pedoman pokok perlakuan akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan, yang ternyata sulit diterapkan spesifik ke dalam praktek akuntansi untuk kegiatan pengusahaan hutan yang mempunyai ciri-ciri khusus, karena bukan saja berpedoman kepada asas ekonomi perusahaan namun juga asas kelestanian hutan. Ciri-ciri khusus Perusahaan Pengusahaan Hutan tersebut adalah: a. Proses produksi hasil hutan yang panjang, yang bergantung kepada pada tegakan Proses ini dimulai dari penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan penasaran; b. Hasil akhir yang beraneka ragam yang melibatkan proses yang berbeda-beda. Hasil tersebut dapat berupa hasil tebangin, hasil olahan, dan hasil hutan lainnya. c. Adanya Hak dan Kewajiban yang melekat pada perusahaan pengusahaan hutan, baik

dalam

melaksanakan

kegiatan-kegiatan

penanaman,

pemeliharaan,

pemungutan, pengolahan, dan pemasaran, maupun dalam pengelolaan areal yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, terutama pendayagunaan tenaga teknis kehutanan dan tenaga profesi lainnya, pelaksanaan pengusahaan hutan, perlindungan, pengawasan serta pengamatan hutan. Untuk itulah maka disusun standar akuntansi kehutanan, yang merupakan suplemen dan standar akuntansi keuangan yang telah ada, yang khusus mengatur tentang perlakuan-perlakuan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan pengusahaan hutan, dan telah diterbitkan oleh TAT serta disahkan pada kongres TAT ke VIT di Bandung tanggal 18 September 1994. Adapun gagasan dan diberlakukannya standar akuntansi khusus kehutanan yang dikenal dengan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 32) sesuai dengan SK MENHUT No 581/Kpts-1111994, dan diberlakukannya Pedoman Peloparan Keuangan Pengusahaan Hutan (PPKPH) sesuai SK. Dirjen. PH No. 156/Kpts/IV- PPH11995), adalah selain karena adanya ciri-ciri khusus dibidang pengusahaan hutan, juga dimaksudkan agar laporan keuangan yang disajikan dapat lebih informatif dan mempunyai daya banding. Dengan informasi yang

lebih lengkap, benar dan memadai, maka upaya-upaya pihak manajemen untuk mencapai pengelolaan hutan yang lestari dapat terlihat secara transparan. Dengan adanya laporan yang lebih transparan tersebut, maka Departemen Kehutanan selaku penanggung jawab pengelolaan hutan dapat mengevaluasi lebih obyektif, segisegi pelaksanaan

pengelolaan

hutan

yang

dipercayakan

kepada

pemegang

Hak

Pengusahaan Hutan. Transparansi dan pengelolaan hutan ini semakin perlu mengingat bahwa hutan adalah merupakan kekayaan negara, sehingga kepentingan keberhasilan pengelolaan hutan bukan saja merupakan kepentingan perusahaan melainkan telah menjadi kepentingan semua pihak yaitu Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat. Adanya standar akuntansi kehutanan ini diharapkan dapat diperoleh: a) Keseragaman dalam praktek-praktek akuntansi dan pelaporan keuangan oleh perusahaan pengusahaan hutan di Tndonesia, sehingga mendorong terciptanya komparabilitas laporan keuangan. b) Laporan keuangan yang lebih informatif bagi pihak luar yang tak terlibat langsung dalam perusahaan. c) Gambaran perkembangan dan kondisi keuangan perusahaan oleh Pemerintah, yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan yang handal dalam proses pengambilan keputusan. Misi akuntansi kehutanan tersebut di atas perlu dipahami oleh para manajer perusahaan dan jajarannya yang melaksanakan pekerjaan pengusahaan hutan langsung di lapangan. Kinerja perusahaan yang dicakup oleh informasi akuntansi kehutanan akan melibatkan berbagai pihak di dalam perusahaan, masukan (input), material,

tenaga

kerja,

peralatan

yang

diperlukan

dalam

masing-masing

bagian/departemen dalam organisasi perusahaan, demikian halnya dengan hasil kerjanya. Untuk keperluan diatas maka tulisan Interprestasi Akuntansi Kehutanan Untuk Manajemen Perusahaan Hutan (Kasus HPH) akan memberikan secara terperinci misi tersebut di atas. Tulisan ini akan menjelaskan akuntansi kehutanan sebagai fungsi manajerial di lapangan yang harus diketahui oleh manager lapangan dan jajarannya. Tujuan 1. Menjelaskan fungsi akuntansi dalam manajemen perusahaan hutan. 2. Menjelaskan pokok-pokok akuntansi kehutanan 3. Menjelaskan dan analisis sistem pembukuan dan biaya. 4. Menjelaskan dan analisis harga pokok produksi

5. Menjelaskan

dan

analisis

meraca

perusahaan

hutan,

kaitannya

dengan

manajemen perusahaan hutan. Ruang Lingkup Sesuai dengan tujuan tersebut lingkup tulisan ini adalah analisis deskriptif mengenai hubungan akuntansi kehutanan untuk kepentingan fungsi manajerial dalam manajemen perusahaan hutan suatu unit perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Penjelasan disertai dengan identifikasi kegiatan yang harus dilaksanakan, sistem pembukuan dan biaya, perhitungan harga pokok produksi dan model analisis laba rugi perusahaan dengan beberapa penjelasan dalam praktek pengusahaan hutan. Manfaat Yang Diharapkan Manfaat yang diharapkan dan tulisan ini bagi mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan kehutanan dapat mempelajari dan memahami fungsi akuntansi kehutanan untuk pengendalian kegiatan perusahaan hutan (fungsi manajerial), sedangkan bagi mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi (termasuk akuntansi) dapat mempelajari dan memahami mekanisme kegiatan perusahaan hutan atau hubungan mekanisme kegiatan teknis kehutanan dengan masalah akuntansi. Dengan demikian secara keseluruhan akan didapatkan kesamaan persepsi antara tenaga teknis dengan ekonomi dalam suatu unit perusahaan hutan sehingga azas kelestarian maupun azas perusahaan dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Analisis Interpretasi Interpretasi dilaksanakan secara deskriptif berupa penyandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta hubungan antara akuntansi kehutanan dengan unit perusahaan hutan HPH. Dalam melaksanakan interpretasi di atas disertai dengan contoh, model dllnya yang telah dipakai dalam manajemen perusahaan hutan HPH Titik berat interpretasi adalah fungsi akuntasi kehutanan dalam tindakan manajemen

perusahaan

hutan

atau

fungsi

manajerial

(perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian / pengawasan) sehari-hari kegiatan yang dilaksanakan dalam unit perusahaan HPH. Sedangkan proses akuntansinya sendiri menjadi tugas akuntan atau ahli pembukuan dalam perusahaan hutan.

Fungsi Akuntansi Dalam Manajemen Perusahaan Hutan Unit Manajemen Perusahaan Hutan Sebelum membicarakan secara terprinci mengenai akuntansi kehutanan dalam hubungan dengan manajemen perusahaan hutan, terlebih dulu akan dibicarakan fungsi akuntansi pada urnumnya untuk manajemen tidak terkecuali untuk manajemen perusahaan

hutan.

Didalam

manajemen

perusahaan

hutan

terdapat

fungsi

perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan seluruh kegiatan dengan tujuan kelestarian hutan dengan menggunakan metode kehutanan dan metode bisnis. Didalam metode teknik kehutanan akan ait dengan jenis kegiatan yang mencakup perencanaan, penanaman bibit, penyiapan lahan, penanaman sendiri), pemeliharaan, pemanenan hasil hutan, pembangunan sarana pedesaan termasuk pembukaan .jah hutan, perlindungan hutan, pemanenan hasil dan kegiatan pelayanan lain kantor, base camp, bengkel dan lain-lainnya. Sedangkan dalam hal metode bisnis akan mencakup permodalan, inIbelanja perusahaan, keuntungan, neraca perusahaan, perhitungan laba dan sebagainya. Kegiatan dalam Unit Perusahaan HPH Jenis dan Volume Pekerjaan Dalam Unit Perusahaan HPH dapat dijelaskan dengan contoh berikut: Luas area HPH: 130.000 Ha, luas areal Produktif: 119.000 Ha, Rotasi tebang: 35 tahun (Tebang pilih diameter 50 cm ke atas) Volume ∅ 50 cm ke atas: 78 m3/ha.

Jenis dan Volume pekerjaan diatas menjadi target yang harus dicapai oleh perusahaan secara keseluruhan dengan dukungan target untuk masing-masing jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Departemenl Bagian Organisasi yang bersangkutan. Jenis dan volume di atas berkaitan dengan pekerjaan langsung di lapangan. Untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan masukan bahanlmaterial, peralatan, tenaga kerja dan lain-lain. Bahan dan material harus dilayani oleh Bagian Logistik. Peralatan mekanis dilayani oleh unit bengkel dan sebagainya. Demikian pula dukungan fasilitas Base Camp (kantor, perumahan dan lainlainnya). Penjualan! pemasaran kayu oleh bagian pemasaran. Dukungan manajemen tenaga kerja oleh bagian personalia/keuangan perusahaan oleh bagian keuangan dan sebagainnya. Tujuannya adalah agar terdapat tata hubungan tugas antara satu bagian dengan lainnya untuk mencapai tujuan manajemen perubahan hutan secara keseluruhan secara harmonis dan efisien. Definisi Akuntansi Thacker (1988) memberikan penjelasan tentang lingkungan akuntansi seperti berikut: Akuntansi dapat didefinisikan paling tidak dan dua sudut pandang yang penting. Definisi dapat menekankan pada penggunaan informasi akuntansi dapat juga menekankan pada kegitan para akuntan, orang yang banyak berkaitan dengan seni atau proses akuntansi. Pertama-tama kita akan memperhatikan definisi yang menekankan penggunaan.

Tekanan pada penggunaan Akuntansi didefinisikan sebagai: Suatu disiplin yang menyajikan informasi yang penting untuk melakukan dan menilai kegiatan setiap organisasi secara efisien. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi yang penting untuk: 1. perencanaan, pengendalian dan pembuatan keputusan secara efisien oleh manajemen 2. pemberian pertanggungjawaban organisasi pada penanaman modal, pemberi kredit, badan pemerintah dllnya. Kita dapat membuat suatu generalisasi dan definisi ini untuk memperoleh dna hal berikut ini: 1. Inti pokok akuntansi adalah organisasi (dalam hal ini lebih sering perusahaan). Informasi yang diberikan oleh akuntansi adalah informasi mengenai organisasi. 2. Informasi akuntansi penting bagi kegiatan suatu perusahaan. Informasi tersebut dipergunakan untuk mengambil keputusan dalam organisasi (oleh manajemen, orang yang di serahi tanggung jawab perusahaan), informasi tersebut juga dipergunakan untuk keputusan diluar organisasi (oleh penanaman modal, orang yang

menanamkan

uangnya

dalam

suatu

perusahaan

dengan

harapan

memperoleh laba, oleh kreditor - orang kepada siapa perusahaan berutang dan oleh pihak lainnya). Tekanan pada kegiatan dalam definisi yang kedua, tekanan diberikan pada pekerjaan akuntan. Dalam akuntansi, akibat kegiatan ekonomi yang di jalankan oleh perusahaan dikumpulkan, dianalisa, disajikan dalam bentuk angka, diklasifikasikan, dicatat, diringkaskan dan dilaporkan sebagai informasi-informasi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pekerjaan akuntan merupakan pekerjaan yang rumit yang mencakup berbagai kegiatan yang berlainan. Pada hakekatnya akuntan harus: 1. Mengetahui data yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan dibuat. 2. Mengolah atau menganalisa data yang relevan. 3. Mengubah data tersebut menjadi informasi yang dapat dipergunakan dalam pembuatan keputusan yang lebih baik. Untuk menjelaskan fungsi akuntansi dalam rnanajemen perusahaan hutan yaitu menilai kegiatan organisasi diberikan contoh organisasi unit perusahaan hutan pada bagan. Disamping penilaian terhadap organisasi secara keseluruhan, maka pada setiap kegiatan perusahaan yang dilaksanakan oleh bagian-bagian/ departemen/jenis kegiatan/satuan organisasi dapat pula dilakukan penilaian. Masing-masing bagian mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab secara khusus mencakup:

1. Perincian jenis kegiatan. 2. Target hasil pekerjaan secara kuantitatif maupun kualitatif. 3. Metode kerja yang harus dipakai. 4. Penggunaan peralatan, bahan/material, tenaga kerja dan biaya 5. Pelaporan penggunaan masukan dan hasil kerjanya. Adanya akuntansi/informasi maka dapat dilakukan analisis terhadap masukan dan keluaran untuk menilai efisiensi. Suatu contoh pembagian kerja, tugas wewenang dan suatu HPH besar/organisasi HPH besar dengan luas area produktif 119.000 ha, atau etat luas sekitar 3.400 ha. Tugas dan wewenang dan tanggungjawab masing-masing depertemen/bagian seperti berikut: Organisasi HPH Besar Pada garis besarnya organisasi ini dibagi menjadi 3 karena faktor lokasi (kedudukan) yaitu Kantor Pusat biasanya di Jakarta, Kantor Cabang/Perwakilan dan Organisasi

di

Lapangan

(Base

camp).

Uraian

pekerjaan

masing-masing

departemen/bagian-bagian di dalam organisasi perusahaan secara garis besar adalah: Manajer Kantor Pusat di Jakarta Secara garis besar tugas kantor Pusat adalah: menyediakan pelayanan untuk membantu operasi lapangan dan pejabat-pejabat serta staf yang ditempatkan di Jakarta,

menyusun

dan

menasehatkan

kebijaksanaan

k.epegawaian

umum,

mengadakan hubungan dengan kantor-kantor pemerintah, memutuskan masalah sehari-hari di kantor Jakarta, mempergunakan kekuasaan yang ada padanya dalam menjalankan tanggung jawabnya. Tugas-tugas dan tanggung jawab: 1.

Mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan operasi lapangan, merencanakan kegiatan kantornya dan menentukan kebutuhan operasinya dipandang dan segi pegawai, peralatan dan fasilitas-fasilitas lain, membuat kebijaksanaan pembelian

2.

Mengawasi bawahan-bawahannya dalam menyediakan pelayanan berikut ini: a. Fasilitas-fasilitas perkapalan dan pembelian yang tenpusat bagi openasi lapangan. b. Komunikasi dengan operasi lapangan, cabang-cabang dan satsiun radio lain milik Perusahaan. c. Bantuan

administrasi

kepada

berkedudukan di Jakarta.

pejabat-pejabat

dan

unit-unit

staf

yang

d. Penetuan harga, berunding dengan para leveransir setempat maupun luar Negeri untuk pembelian penlengkapan, alat-alat pengganti dan barang persediaan lain, dan penyimpanan sementara serta pengiriman barang-barang yang sudah dibeli itu ke operasi lapangan. e. Pengaturan izin-izin dan dokumen-dokumen lain dan mobil-mobil Perusahaan. f.

Pengaturan urusan pabean dan dokumen-dokumen lain dan bahan-bahan pengganti yang diimpor dan bahan-bahan serta barang persediaan lain.

g. Penyiapan dokumen-dokumen untuk urusan pabean di balikpapan. h. Penyiapan L/C untuk pengiriman ekspon. 3.

Memperbaiki

efisiensi

pelayanan

yang

disediakan

dan

mengembangkan

pelaksanaan penghematan biaya, mengadakan hubungan dengan pemilik barang. 4.

Menyesuaikan diri kepada keadaan dan pelaksanaan perdagangan dan pasar.

5.

Mengadakan

hubungan

dengan

perwakilan-perwakilan

serta

kantor-kantor

Pemerintah, dan mengarahkan persiapan dokumen-dokumen dan laporan-laporan untuk memenuhi aturan-aturan yang bersangkutan dengan konsensi hutan, perkapalan, stasiun radio dan kepegawaian. 6.

Mengembangkan dan menasehatkan rencana-rencana kepegawaian jangka panjang dan kebijaksanaan kepegawaian umum.

7.

Menasehatkan pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat dan gaji di kantor permohonan; menentukan pelepasan dan pemindahan di kantor Jakarta, menyetujui permohonan cuti libur dan kerja lembur di kantor Jakarta

8.

Menasehatkan pendapatan/pemindahan peralatan, menyetujui kebutuhan bahanbahan dan persediaan untuk digunakan di kantor Jakarta.

9.

Mengembangkan dan melaksanakan prosedur dan praktek pencegahan kesehatan dan kebakaran dalam lingkungan kantor Jakarta.

10. Lakukan tugas-tugas lain yang mungkin disebabkan kepadanya oleh atasannya. 11. Menjamin bahwa formulir-formulir serta blangko-blangko kerja lain terisi sebaikbaiknya dan beres. Manajer Kantor Cabang (misalnya Balikpapan) Di daerah biasanya pemegang HPH punya kantor perwakilan yang letaknya di Ibukota Propinsi Kabupaten. Secära garis besarnya pekerjaan kantor cabang seperti berikut : Memberikan pelayanan bantuan kepada opersi-operasi lapangan di pejabat serta staf yang berkedudukan di BaIikpapan : Menyusun dan menasehatkan kebijaksanaan kepegawaian umum memperkenalkan perusahaan kepada kantor-

kantor Pemerintah dan pihak-pihak lain setempat; mernutuskan masalah sehari-hari di kantor Balikpapan; menggunakan. kekuasaan yang ada padanya dalarn melaksanakan tanggungawabnya. Tugas-tugas dan tanggung jawab 1. Mempertimbangkan

kebutuhan-kebutuhan

operasi

lapangan,

rnerencanakan

kegiatan kantornya dan memutuskan kebutuhan-kebutuhan operasinya dalarn segi kepegawaian, peralatan, dan fasilitas lain, mengembangkan kebijaksanaan pembelian. 2. Mengawasi bawahan dalam menyediakan pelayanan berikut ini a. Fasilitas-fasiIitas pembelian yang terpusat bagi operasi lapangan. b. Bantuan adminstrasi bagi para pejabat dan unit-unit staf yang berkedudkan di Balikpapan. c. Komunikasi dengan operasi-operasi lapangan. karitor Jakarta dan stasiun radio Perusahaan lain. d. Penentuan harga perundingan dengan leveransir setempat untuk pernbelian alat-alat pengganti dan perbekalan lain, dan menyirnpan sementara serta pengiriman barang-barang pembelian ke operasi lapangan. e. Pengaturan izin-izin dan dokumen-dokumen lain bagi peralatan di daerah operasi, Balikpapan dan Penggergajian. f.

Pengaturan kapal untuk pengangkutan pegawai dengan kerjasama dengan Manager Camp.

3. Memperbaiki

efisiensi

pelayanan

yang

disediakan

dan

mengembangkan

pelaksanaan penghematan biaya, mengadakan hubungan dengan leveransir. 4. Membiasakan diri dengan keadaan dan pelaksanaan perdagangan dan pasar. 5. Mengadakan hubungan dengan perwakilan-perwakilan kantor-kantor Pemerintah dan mengarahkan persiapan dokumen-dokumen dan laporan untuk rnernenuhi peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan konsesi hutan, perkapalan, stasiun radio dan kepegawaian. 6. Mengembangkan dan menasehatkan rencana-rencana kepegawaian jangka, panjang dan kebijaksanaan kepegawaian umum.

Bagan organisasi pada daerah operasi HPH (Besar) di Base Camp

Organisasi di lapangan dipimpin oleh seorang General Manager yang mengepalai/membawahi departemen-departemen. Karena tugas utama organisasi yang

mengepalai/membawahi

organisasi di Base Camp

departemen-departemen. adalah

produksi

Karena

tugas

utama

kayu, maka kedudukan Forest

Manager/Field Manager/Woods Manager adalah istimewa dan merupakan orang kedua sesudah General Manager (seolah-olah wakil General Manager). Apabila General Manager berhalangan, Woods Manager akan mengganti/mengambil oper tugas General Manager. Tugas dan tanggungjawab masing-masing departemen seperti berikut: Manager Departemen Logistik (Logistic Manager) Manajer Departemen logistik bertanggung jawab atas pengaturan sistem pengendalian inventaris bagi suku cadang (spare parts), bahan bakar dan pelumas, perbekalan makanan, bahan-bahan umum untuk operasi pemotongan kayu dan perbekalan

kantor;

memutuskan

masalah

sehari-hari

dalam

departemennya;

menggunakan kekuasaan yang ada padanya dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Tugas-tugas dan tanggung jawabnya adalah: 1. Merencanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan berikut: a. Penilaian secara berkala atas perbandingan penggunaan, perimbangan persediaan minimum, angka pemesanan kembali dan jumlah pemesanan. b. Pemesanan, penerimaan, dan pemeriksaan serta penyimpanan barangbarang persediaan. c. Pemindahan, pengeluaran pengambilan barang-barang persediaan. d. Pemeliharaan catatan dan statistik persediaan. e. Perhitungan fisik secara berkala atas persediaan dan pembukuan yang tidak sesuai dengan perhitungan. f.

Pemaksaan berlakunya prosedur dan pengendalian keamanan fisik guna memperkecil hilangnya atau rusaknya barang-barang persediaan.

2. Mengembangkan,

menasehatkan

dan

melaksanakan

kebijaksanaan

yang

bersangkut paut dengan kegiatan diatas 3. Mengawasi pengawasan atas barang-barang yang diterima untuk menjamin bahwa sesuai dengan pesanan pembelian dan daftar barang yang terlampir dan bahwa harganya pantas.

4. Mempelajari laporan-laporan keadaan persediaan dan cara kerja seksi-seksi yang dibawahnya;

menilai

keefektifan

penggunaan

dana dan perbekalan,

dan

pemanfaatan pegawai serta fasilitas departemen. 5. Menyediakan garis pedoman tentang penyerahan dan penyimpanan yang semestinya dan barang-barang persediaan untuk memperkecil kerusakan dan pembusukan. 6. Menyediakan peralatan dan fasilitas bagi departemen-departemen; menyetujui pengeluaran dan penggunaan perbekalan untuk departernen. 7. Menyetujui penarikan persediaan dan pemindahan persediaan; menentukan pengeluaran persedian bilamana diperlukan. 8. Memberi saran kepada General Manager tentang masalah yang sehubungan dengan pengaturan bahan-bahan dan perbekalan 9. Menasehatkan pengangkatan, pelepasan, pemindahan, kenaikan pangkat, dan gaji para pegawai departemennya; menyetujui permohonan cuti liburan dan kerja lembur pegawai departemennya. 10. Melakukan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan kepadanya oleh atasannya. 11. Mengembangkan dan memegang teguh prosedur dan pelaksanaan pencegahan kebakaran dan keamanan industri dalam lingkungan departemennya Manajer Departemen Sumber Daya Manusia Manajer

Departemen

Sumber

Daya

Manusia

bertanggungjawab

atas

administrasi pegawai dan gaji, hubungan industri pengembangan tenaga manusia; mengembangkan kebijaksanaan kepegawaian, memutuskan masalah sehari-hari dalam

departemennya;

menggunakan

kekuasaan

yang

ada

padanya

untuk

menjalankan tanggung jawabnya. Tugas-tugas dan tanggungjawabnya adalah: 1. Mengembangkan,

menasehatkan

dan

melaksanakan

kebijaksanaan

serta

merencanakan, menyusun dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersangkutpaut dengan yang di bawah ini : a. Pengangkatan, pemindahan, pelepasan, kenaikan pangkat dan gaji pegawai, catatan kepegawaian, cuti libur atau sakit. b. Sistem penilaian jasa dan administrasi gaji. i.

Kesejahteraan pegawai, keselamatan, kecelakaan kerja dan kompensasi bagi para pekerja.

ii.

Hubungan kerja, semangat pegawai, keluhan pegawai dan hubungan dengan Departemen Tenaga Kerja.

iii.

Pengembangan tenaga manusia, baik yang bersifat ke luar maupun ke dalam.

iv.

Komunikasi dan pesan lewat radio.

v.

Fasilitas bagi peninjauan Perusahaan dan pejabat Pemerintah.

2. Memberi nasehat kepada atasannya dan manager departemen yang lain tentang masalah kepegawaian dan lain-lain yang bersangkutan. 3. Berusaha untuk selalu mengetahui tentang Undang-undang dan peraturan kerja setempat dan keadaan pasaran tenaga kerja. 4. Secara berkala meneliti kekuatan dan kebutuhan tenaga manusia, dan menyediakan peramalan akan tenaga kerja dengan berkonsultasi dengan unit- unit lain dalam organisasi. 5. Menasehatkan pengangkatan, pelepasan, pemindahan, kenaikan pangkat dan para pegawai dalam departernennya, menyetujui permohonan bagi cuti, dan kerja lembur para pegawai dalam departemennya. 6. Menasehatkan pendapatan perlengkapan dalam departemennya; menyetujui perbekalan untuk penggunaan di departemennya. 7. Memelihara hubungan baik di antara para pekerja setempat dan asing. 8. Mengembangkan dan memegang teguh prosedur dan pelaksanaan pencegahan serta keselamatan dan kesehatan dalam departemennya. 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya oleh atasannya. Manajer Departemen Camp Manajer Departemen Camp bertanggungjawab untuk menyediakan bantuan logistik dan administratif kepada kegiatan produksi dan permesinan dan operasi, fasilitas radio, menjaga keamanan, perjalanan kapal untuk pengangkutan pegawai, serta bertanggungjawab atas pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, sistem penyediaan air dan listrik, perabot dan lain-lain untuk digunakan pada departemen lain, memutuskan masalah dan kegiatan sehari-hari di departemennya. Tugas-tugas dan tanggungjawab: 1. Mengembangkan, menasehatkan dan melaksanakan kebijakasanaan dan rencana kegiatan yang ada hubungannya dengan di bawah ini: a. Bantuan administrator dan logistik kepada depertemen yang lain b. Komunitas dan pesan radio. c. Keamanan. d. Bantuan penyediaan/pengaturan makanan.

e. Pengurusan ruang tirggal, ruang makan, mess dan sebagainya. f.

Pengendalian pasar di Base camp.

g. Pengurusan sekolah, masjid, fasilitas olah raga dan rekreasi. h. Pengaturan perjalanan kapal untuk pengangkutan pegawai. 2. Mengadakan hubungan dengan perwakilan dan kantor-kantor Pemerintah dan menyediakan dokumen dan laporan untuk memenuhi peraturan yang berhubungan dengan peralatan, perkapalan dan radio. 3. Bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan hak milik perusahaan dan menjaga tata tertib, mengadakan hubungan dengan pihak Militer dan Polisi. 4. Membicarakan rencana konstruksi bangunan, pembuatan perabot yang diajukan oleh departemen. 5. Menasehatkan pengangkatan, kenaikan pangkat dan gaji, pelepasan, pemindahan pegawai, permohonan cuti, lembur dan sebagainya. 6. Memegang teguh prosedur dan pelaksanaan pencegahan kebakaran, keamanan dan kesehatan dalam departemennya. 7. Menasehatkan penggantian peralatan untuk departemen, menyetujui pemesanan perbekalan bagi penggunaan di departemen. 8. Melakukan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan kepadanya. Manajer Departemen Pembuatan Jalan Manajer Departemen Pembuatan Jalan bertanggungjawab atas konstruksi dan pemeliharaan jalan-jalan utama dan jalan cabang serta sistem pengeringan jalan, memegang teguh kebijaksanaan dan peraturan perusahaan; menggunakan kekuasaan yang ada padanya dalarn menjalankan tugas. Tugas-tugas dan tanggungjawabnya adalah: 1. Merencanakan, mengawasi, mengatur dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dalam departemen; memutuskan masalah sehari-hari yang ada di departemennya. 2. Mengawasi penyiapan atau menyiapkan rencana konstruksi terperinci serta jadwal berdasarkan pada peta rencana jalan yang sudah disetujui yang disiapkan oleh departemen perencanaan operasi. 3. Menganalisis kebutuhan jalan akan perlengkapan perataan, dan menjalankan penelitian daerah, keadaan tanah dan faktor-faktor lain; mempertimbangkan faktorfaktor ini dalam penyiapan rencana konstruksi jalan. 4. Selalu berusaha mengetahui tentang perkembangan terbaru dalam teknologi konstruksi jalan; merubah metode konstruksi untuk memperbaiki mutu kerja,

mengurangi biaya dan untuk memanfaatkan dengan lebih efisien sumber-sumber tenaga manusia dan peralatan. 5. Menjamin bahwa ciri-ciri konstruksi terlaksana dan pekerjaan diselesaikan menurut rencana. 6. Menjamin bahwa jalan-jalan yang sudah ada dan sistem pengeringan jalan dipelihara sebaik-baiknya. 7. Menasehatkan pengangkatan, pelepasan, pemindahan, kenaikan pangkat dan gaji pegawai departemennya; menyetujui permohonan untuk cuti liburan dan kerja lembur para pegawai departemennya. 8. Menasehatkan pendapatan/penggantian perlengkapan; menyetujui pemesanan bahan-bahan dan perbekalan untuk penggunaan departemennya. 9. Mengembangkan dan memegang teguh prosedur dan pelaksanaan pencegahan kebakaran, keselamatan industri dan kesehatan dalam depertemennya. 10. Menyediakan pedoman kepada anak buahnya tentang penggunaan yang semestinya dan pengoperasian peralatan serta tentang teknik konstruksi yang sebaik-baiknya. 11. Melaksanakan tugas-tugas lain

yang mungkin diberikan kepadanya oleh

atasannya. Manajer Departemen Pembinaan Hutan Manajer

Departemen

Pembinaan

Hutan

bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan penanaman; pemeliharaan hutan memegang teguh kebijaksanaan peraturan

perusahaan;

menggunakan

kekuasaan

yang

ada

padanya

dalam

menjalankan tugasnya. Tugas-tugas dan tanggung jawabnya adalah: 1. Merencanakan,

mengawasi

dan

mengendalikan

kegiatan-kegiatan

di

departemennya; memutuskan masalah sehari-hari di departemennya. 2. Secara berkala memeriksa pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan yang sudah direncanakan dalam departemennya. 3. Memberikan bimbingan tentang metoda dan teknik penanaman, pemeliharaan hutan untuk memenuhi peraturan-peraturan kehutanan dan kewajiban perusahaan. 4. Mengawasi pekerjaan pegawai; menyetujui pendapatan/penggantian peralatan fasilitas departemennya. 5. Melakukan penelitian atas ciri-ciri macam pohon, teknik untuk memelihara pembibitan (nursery) dan soal-soal yang bersangkutan dengan penanaman dan pemeliharaan hutan.

6. Menasehatkan pengangkatan, pelepasan, pemindahan, kenaikan pangkat dan ii para pegawai departemennya; menyetujui permohonan cuti libur dan kerja lembur para pegawai departemennnya. 7. Menyetujui

pemesanan

bahan-bahan

dan

perbekalan

untuk

penggunaan

departemennya. 8. Memelihara hubungan baik dengan Departemen Kehutanan; menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan Departemen Kehutanan. 9. Mengembangkan dan memegang teguh prosedur dan pelaksanaan pencegahan kebakaran, keselamatan dan kesehatan dalam departemennya. 10. Mengembangkan dan menasehatkan program-program penghutanan kembali seperti yang dikehendaki oleh pemerintah. 11. Melaksanakan tugas-tugas lain

yang mungkin diberikan kepadanya oleh

atasannya. Manajer Departemen Perencanaan Perincian, tugas dan tanggung jawab pekerjaan dan Manajer Departemen Perencanaan adalah: 1. Menyediakan garis pedoman tentang metoda dan teknik penelitian kehutanan untuk memperbaiki mutu data perencanaan. 2. Dengan berkonsultasi dengan pejabat yang bersangkutan, menyiapkan atau mengawasi penyiapan operasi pemungutan kayu. 3. Memeriksa perbandingan antara perencanaan dan produksi senyatanya, analisis sebab-sebab beberapa variasi penting dan mengadakan tindakan perbaikan. 4. Merencanakan,

menasehatkan

dan

mengawasi

kegiatan-kegiatan

dalam

departemen, memutuskan masalah sehari-hari dalam departemennya. 5. Melaksanakan pekerjaan timber cruising. 6. Menganalisis daerah/lokasi, potensi kayu dan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan operasi pemungutan kayu. 7. Membantu pimpinan lapangan dalam pengendalian dan penilaian unit-unit organisasi produksi pelayanan di lapangan. 8. Membuat perencanaan lokasi jalan berdasarkan inventarisasi keadaan lapangan atau peta topografi. 9. Membuat/menyusun Rencana Bulanan, Rencana Karya Tahunan (RKT), Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Karya pengusahaan hutan bagi operasi perusahaan.

10. Melaksanakan segala pekerjaan pengukuran dan perpetaan. 11. Bekerjasama dengan daerah-daerah pemotongan kayu dan unit-unit organisasi lain di lapangan untuk pengumpulan data penting. 12. Mengadakan konsultasi dengan para manajer segaris dan para teknisi tentang perkembangan tindakan pekerjaan untuk operasi produksi dan pelayanan lapangan. 13. Pengumpulan dan penganalisaan data penting, penyiapan laporan dan penilaian pekerjaan pegawai, balian dan perlengkapan. 14. Memberi pertimbangan kepada Departemen SDM dan Unit-unit organisasi lain yang bersangkutan dengan pengembangan dan pengurusan sistem pembayaran perangsang. 15. Mengadakan pengawasan blok-blok setelah selesai ditebang (cotroll cutting). 16. Menyiapkan laporan-laporan yang diperlukan oleh Departemen Kehutanan. 17. Memelihara hubungan dengan perwakilan-perwakilan kantor pemerintah dan penyiapan dokurnen dan laporan untuk memenuhi peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan konsesi hutan. 18. Menasehatkan pengangkatan, pelepasan, pemindahan, kenaikan tingkat dan gaji pegawai di departemennya, menyetujui permohonan cuti liburan, lembur dan lainlain. 19. Menyetujui pemesanan bahan-bahan dan perbekalan untuk penggunaan di departemen. 20. Mengembangkan dan memegang teguh prosedur dan pelaksanaan pencegahan kebakaran dan keselamaan serta kesehatan di departemennya. 21. Melaksanakan tugas-tugas lain

yang mungkin diberikan kepadanya oleh

atasannya. Manajer Pengangkutan dan Pengapalan Manajer pengangkutan dan pengapalan bertanggung jawab atas penyediaan daftar kayu yang akan dikirim (eksport/domestic), penyediaan fasilitas bagi penarikan kayu dan pengangkutan air, dan pengawasan logpond, memutuskan masalah seharihari dalam departemennya menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk menjalankan tugasnya. Tugas-tugas dan tanggung jawab manajer pengangkutan dan pengapalan adalah:

1. Mengusahakan agar selalu mengetahui kedatangan yang menurut jadwal dan kayu/kapal dan merencanakan secara terperinci penarikan kayu dan pemuatannya ke dalam kapal/perahu. 2. Mengawasi pemuatan kayu ke perahu dan penyiapan daftar kayu (log list). 3. Memelihara hubungan baik dengan para pejabat Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Pajak di logpond dan tempat penumpukan kayu. 4. Mengusahakan

agar

selalu

mengetahui

ketersediaan

kapal/perahu

dan

merencanakan penggunaannya; menentukan prioritas permintaan penggunaan kapal/perahu oleh departemen-departemen lain. 5. Menyediakan fasilitas transport bagi pengangkutan peralatan, perbekalan dan pegawai. 6. Menjamin bahwa pemeliharaan dan perbaikan kecil-kecil dilakukan di atas kapal/perahu; meminta kepada Departemen Pemeliharaan dan perbaikan untuk perbaikan besar kapal-kapal itu. 7. Menasehatkan pendapatan/penggantian peralatan untuk departemen; menyetujui pemesanan perbekalan untuk penggunaan departemennya. 8. Menjamin

bahwa

persediaan

di

logpond

disusun

sebaik-baiknya

untuk

menghindarkan kerusakan dan pencurian. 9. Menasehatkan pengangkatan, pelepasan, pemindahan, kenaikan pangkat dan gaji para pegawai departemennya; menyetujui permohanan cuti libur dan kerja lembur dan para pegawai depertemennya. 10. Memelihara hubungan kerja yang baik di antara para pekerja setempat dan luar. 11. Mengembangkan dan memegang teguh prosedur dan pelaksanaan pencegahan kebakaran, keselamatan industri dan kesehatan dalam lingkungan departemennya. 12. Melaksanakan tugas-tugas lain

yang mungkin diberikan kepadanya oleh

atasannya. Manajer Departemen Perbaikan dan Pemeliharaan Manajer Departemen Perbaikan dan Pemeliharaan bertanggung jawab pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan berat (traktor, truck, loader) ringan (chainsaw dan lain-lain), pengadaan dan pembagian tenaga, mekanik, perawatan/ pemeliharaan alat-alat mesin; memegang teguh kebijaksanaan dan peraturan perusahaan; memutuskan masalah sehari-hari di departemennya; menggunakan kekuasaan yang ada padanya dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Tugas-tugas dan tanggung jawab:

1. Merencanakan, mengawasai, mengatur dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di departemen, memutuskan masalah sehari-hari di departemen. 2. Mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan program pemeliharaan preventif bagi peralatan berat, mesin penggergajian dan kapal/perahu; bekerjasama dengan departemen-departemen yang bersangkutan. 3. Mengawasi perbaikan dan pengangkutan peralatan berat dan ringan, kapal dan penggergajian untuk memperpendek waktu kerusakan peralatan dan mesin-mesin itu. 4. Membuat program dan mengawasi pembuatan alat-alat pengganti, pengelasan, pengerjaan alat-alat mesin dan pengadaan tenaga. 5. Mengawasi pemeiiharaan catatan data-data perbaiakan perlengkapan yang dilakukan oleh unit, menganalisis sebab-sebab dan seringnya kerusakan perlengkapan dan mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan; memberikan bimbingan

kepada

departemen-departemen

yang

bersangkutan

tentang

penggunaan yang semestinya dan pengoperasian perlengkapan. 6. Memberikan nasehat kepada Departemen Logistik tentang penyediaan alat-alat pengganti, bahan bakar dan pelumas sebaik-baiknya. 7. Mengarahkan pengerjaan pegawai dan fasilitas departemen; menasehatkan pendapatan/penggantian perlengkapan dan fasilitas departemen. 8. Menasehatkan pengangkatan, pelepasan, pemindahan, kenaikan pangkat dan gaji para pegawai dalam departemennya; menyetujui permohonan untuk cuti liburan dan kerja lembur para pekerja departemennya. 9. Menyetujui pemesanan bahan-bahan dan perbekalan untuk penggunaan di departemennya. 10. Mengembangkan dan memegang teguh prosedur dan pelaksanaan pencegahan kebakaran, keselamatan industri dan kesehatan dalam lingkungan departemennya. 11. Melaksanakan tugas-tugas lain

yang mungkin diberikan kepadanya oleh

atasannya. Manajer Departemen Produksi Tugas, wewenang dan tanggungjawab dan Manajer Departemen Produksi adalah: 1. Bertanggungjawab atas produksi sesuai dengan target produksi yang telah ditentukan.

2. Mengusulkan

penyiapan/perubahan

target

produksi

dan

rencana

operasi,

menasehatkan dan melaksanakan perubahan kebijaksanaan serta soal-soal lain yang menyangkut operasi pemungutan kayu. 3. Menganalisis dan mengarahkan penggunaan dan pemanfaatan sumber tenaga manusia, peralatan, perlengkapan dan lain-lainnya. 4. Bekerja

sama

dengan

Depertemen

Reparasi

dan

Pemeliharaan

dalam

pelaksanakan program pemeliharaan, pencegahan kerusakan pada alat-alat produksi dan dalam menganalisis kekurangan yang terjadi pada peralatan. 5. Menasehatkan kepangkatan, pelepasan, pemindahaan pangkat dan gaji dan para pegawai departemennya, menyetujui permohonan cuti liburan dan kerja lembur dan pegawai departemennya. 6. Merencanakan, mengawasi, bekerjasama dan mengendalikan kegiatan dalam departemen, memuluskan masalah sehari-hari yang terjadi. 7. Berusaha untuk mengetahui tentang perkembangan teknik barn dalam operasi pemungutan kayu. 8. Menasehatkan pergantian perlengkapan, menyetujui pemesanan bahan-bahan dan perbekalan untuk penggunaan departemennya. 9. Mengembangkan dan memegang teguh prosedur keselamatan kerja. 10. Melaksanakan tugas-tugas lain

yang mungkin diberikan kepadanya oleh

atasannya. Akuntansi Manajemen Manajemen suatu perusahaan harus memperoleh berbagai jenis informasi yang berlainan untuk dapat mencapai tujuannya. Salah satu golongan utama informasi diperlukan untuk perencanaan dan mengendalikan perusahaan dalam kegiatannya sehari-hari. Manajemen harus mengetahui apa yang sedang terjadi. Manajemen juga harus memiliki informasi untuk memeriksa bahwa perusahaan bekerja dengan lancar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Golongan utama informasi lainnya diperlukan oleh manajemen dalam membuat perencanaan jangka panjang. Manajemen menggunakan informasi ini untuk merumuskan kebijaksanaan yang itias untuk perusahaan dan untuk membuat keputusan khusus yang mempunyai pengaruh penting bagi perusahaan dalam jangka panjang Akuntansi manajemen mempunyai tiga fungsi: 1. Pemilikan data dan pembuatan catatan 2. Analisa data, dan

3. Pembuatan laporan untuk dipergunakan manajemen. Di dalam manajemen perusahaan hutan kegiatan yang harus dilakukan (jenis dan volume kegiatan) harus mengikuti mekanisme kerja kelestarian hutan menurut waktu dan tempat. Menurut waktu mencakup urutan jenis kegiatan dan tempat mencakup tempat kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam perusahaan kegiatan pada petak-petak kerja. Petak-petak kerja permanent berfungsi sebagai satu kesatuan administrasi dan kesatuan manajemen. Setiap tindakan manajemen hutan a.1. penanaman, pemungutan hasil dll. selalu menyebut dimana tersebut dilaksanakan atau pada petak berapa (administrasi/pencatatan kegiatan). Untuk dapat berfungsi seperti itu maka nomor-nomor petak akan bersifat tetap dan diproyeksikan dalam peta kerja. Hal ini sangat efektif untuk pengawasan agar supaya tidak terjadi fiktif dalam kegiatan dan selanjutnya fiktif mengenai biaya yang harus dikeluarkan. Di dalam kehutanan model administrasi tata usaha kayu dipergunakan bukti pengeluaran (semacam kuitansi) atas kebenaran tindakan pengelolaan dan jumlah biaya misalnya untuk upah tenaga kerja. Pada saat ini untuk HPH sedang dalam proses untuk menuju ketentuan di atas (kompartemenisasi). Pada waktunya setiap petak dapat dipelajari kegiatan yang dilakukan serta biaya yang dipergunakan secara historis/kronologis dengan adanya Register kegiatan setiap petak secara lengkap. 4.3

Pokok-Pokok Akuntansi Kehutanan Uraian pada bab ini mencakup secara garis besar pokok-pokok akuntansi

kehutanan yang tercantum pada Pernyataan Standar Akuntasi Kehutanan (PSAK - 32) tentang Akuntansi Kehutanan tahun 1994. Karakteristik Perusahaan Pengusahaan Hutan Proses produksi hasil hutan untuk mendapatkan kayu bulat memerlukan yang panjang, dimulai dan penanaman, pemeliharaan dan pemungutan, bergantung dari riap (Growth) tegakan hutan yang akan ditentukan oleh rotasi/daur tanaman. Untuk hutan alam dengan Silvikultur Tebang Pillh Tanam Indonesia (TPTI) diperlukan rotasi tebang 35 tahun. Pengertian hasil dalam pengusahaan hutan meliputi: 1. Hasil tebangan. 2. Hasil olahan. 3. Hasil hutan lainnya. Setiap proses pengusahaan masing-masing adalah spesifik dan memiliki karekteristik khusus. Proses pengusahaan dan jenis hasil juga saling berkaitan. Perusahaan pengusahaan hutan, antara lain seperti pemegang HPH memiliki hak dan

kewajiban

untuk

melaksanakan

kegiatan

pengusahaan

hutan

(penanaman,

pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran) dan pengelolaan areal HPH yang meliputi: Fungsi perencanaan hutan, pengorganisasian perusahaan terutama pendayagunaan tenaga teknis kehutanan dan tenaga profesional pendukung kegiatan pengusahaan hutan, pelaksanaan pengusahaan hutan, perlindungan, pengawasan serta pengamanan hutan. Maksud dan Tujuan Salah satu indikasi pelaksanaan pengusahaan hutan yang baik oleh perusahaan antara lain dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan. Maksud dan tujuan Akuntasi kehutanan adalah terwujudnya pembekuan perlakuan akuntasi dan penyajian laporan keuangan perusahaan hutan seperti pemegang HPH, berdasarkan azas keterbukaan, sehingga dapat dipergunakan oleh berbagai pihak ektern seperti instansi yang berwenang dan masyarakat. Dengan memperhatikan karakteristik dan perkembangan usaha pengusahaan hutan dalam kerangka peraturan pemerintah dan peraturan perundangan yang berlaku, serta agar pihak yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan pengusahaan hutan, diperlukan informasi keuangan pengusahaan hutan yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan pengusahaan hutan. Untuk itu, diperlukan suatu standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk transaksi yang spesifik dalam usaha pengusahaan hutan. Standar akuntasi keuangan yang selama ini diatur masih bersifat umum belum mengatur praktek-praktek akuntasi bagi industri tertentu termasuk usaha pengusahaan hutan. Oleh karena itu, dalam praktek terdapat berbagai variasi dalam perlakuan akuntasi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan kurang memiliki daya

banding

antara

perusahaan

pengusahaan

hutan.

Untuk

menciptakan

keseragaman dan harmonisasi dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan perusahaan pengusahaan hutan perlu disusun Akuntansi Kehutanan. Dengan perlakuan Akuntasi Kehutanan dalam semua perusahaan yang berkaitan dengan pengusahaan hutan, maka diharapkan: a) Terdapat keseragaman dalam praktek-praktek akuntasi dan pelaporan keuangan oleh perusahaan pengusahaan hutan di Indonesia, sehingga mendorong terciptanya komparabilitas laporan keuangan. b) Laporan Keuangan menjadi lebih informatif bagi pihak ekstren yang tidak terlibat langsung dalam perusahaan.

c) Pemerintah akan dapat memantau perkembangan dan kondisi keuangan perusahan. Ruang Lingkup Penerapan Akuntansi Kehutanan Akuntansi Kehutanan disusun dan diberlakukan bagi perusahaan yang menjalankan satu atau lebih kegiatan pengusahaan hutan. Laporan Keuangan Neraca Penyajian aktiva dan kewajiban dalam neraca dikelompokkan menurut urutan lancar dan tidak lancar. Aktiva diklasifikasikan menurut urutan likuiditas dan kewajiban diklasifikasikan menurut urutan jatuh tempo. Komponen-komponen neraca harus disajikan dengan mengacu pada standar Akuntasi Keuangan untuk pos-pos yang bersifat umum dan mengacu pada pernyataan ini pos-pos yang bersifat khusus pengusahaan hutan. Laporan Laba-Rugi Harga Pokok penjualan harus disajikan masing-masing untuk kayu tebangan dan kayu olahan. Catatan Atas Laporan Keuangan Disamping hal-hal yang wajib diungkapkan dalam catatan atas Laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan, Perusahaan pengusahaan hutan wajib mengungkapkan hal-hal berikut dalam catatan atas laporan keuangan: (a) Realisasi kegiatan dan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman kembali hutan alam seperti Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), pembinaan dan perlindungan hutan, penanaman tanah kosong dan usaha-usaha untuk kelestarian dan lainnya. (b) Pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan. (c) Rincian luas areal sisa hutan yang belum dikelola selama sisa masa manfaat HPH. (d) Sisa umur HPH. (e) Klasifikasi aktiva tetap dan peruntukannya. (f) Khusus untuk HTI, diungkapkan realisasi luas tanaman pada periode berjalan dan akumulasinya.

(g) Susunan pemegang saham perusahaan, serta penjelasan mengenai perubahan pemegang saham selama periode berjalan. (h) Rincian pendapatan operasional dirinci menurut jenis kegiatan. (i) Sehubungan dengan perubahan saldo kewajiban perusahaan pengusahaan hutan yang timbul akibat kegiatan pengusahaan hutan, seperti penanaman kembali, TPTI, Penanaman tanah kosong, penanaman kiri-kanan jalan utama. Bina Desa Hutan, Landscaping dan upaya konservasi lainnya perlu diungkapkan hal-hal berikut: i. Saldo awal ii. Penyisihan Periode berjalan iii. Realisasi yang dilakukan selama periode berjalan iv. Saldo akhir (j) Realisasi jenis kegiatan sehubungan pelaksanaan Bina Desa Hutan dan biayanya. (1) Sehubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana, maka harus diungkapkap: i. Realisasi pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaannya ii. Jenis jalan yang dibangun pada periode berjalan serta akumulasinya. (k) Sehubungan dengan persediaan, maka harus diungkapan sebagai berikut: i. Dasar penentuan harga pokok persediaan ii. Proses dan perlengkapan barang gudang berupa bahan bakar, suku cadang dan lain-lain pada tanggal pelaporan. iii. Persediaan yang dijamin dan diasuransikan. Catatan Laporan Keuangan yang mencakup Laporan fisik kegiatan teknis kehutanan harus dilakukan pemeriksanaan di lapangan kebenarannya dengan mencocokan jenis kegiatan dan dimana kegiatan dilaksanakan atau pada petak mana dilaksanakan, dsbnya. Oleh sebab itu harus tersedia peta kerja dengan skala cukup Dengan peta kerja ini proyeksi kegiatan di lapangan dapat mengetahui secara cermat dan cepat sehingga memudahkan pemeriksaan. Pendapatan dan Beban Pendapatan Pendapatan operasional meliputi pendapatan dari penjualan hasil hutan, baik berupa kayu olahan, hasil tebangan maupun hasil lainnya. Pendapatan harus diakui dengan menggunakan dasar aktual.

Beban harus diakui dengan menggunakan dasar aktual. Harga pokok produksi kayu tebangan dan hasil hutan lainnya meliputi beban yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan seperti: perencanaan, penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan, pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan, pemungutan hasil hutan, pemenuhan kewajiban terhadap negara, pemenuhan kewajiban terhadap lingkungan dan sosial dan pembangunan sarana dan prasarana. Perlakuan akuntasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan produksi kayu tebangan dan hasil hutan lainnya diatur sebagai berikut: a. Perencanaan Biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) termasuk luaran Hak Pengusahaan Hutan (HPH), biaya penyusunan Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RPKH) dan Rencana Karya Lima Tahunan (RKL), dikapitalisasikan secara terpisah sebagai beban ditangguhkan dan diamortasikan selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi. b. Penanaman Biaya yang berhubungan dengan kegiatan penanaman pada hutan alam dibebaskan sebagai biaya produksi hasil hutan. Sedangkan biaya yang berhubungan dengan penanaman bukan untuk produksi, misalnya penanaman untuk hutan lindung, disajikan sebagai bahan lain-lain. Biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan pengusahaan hutan, seperti: 1. Biaya penanaman kembali untuk jalur tebang yang telah diproduksi. 2. Biaya penanaman tanah kosong. 3. Biaya penanaman kiri-kanan jalan. 4. Lanscaping dan 5. Biaya untuk upaya konservasi lainnya, harus diestimasi dan dibebankan sebagai biaya produksi walaupun kegiatannya belum dilaksanakan. Jumlah estimasi kewajiban yang masih tersisa harus dievaluasi setiap akhir periode. c. Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan Biaya yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan dan pembinaan hutan dibebankan sebagai biaya produksi. Kewajiban yang timbul sehubungan aengan pemeliharaan dan pembinaan. Dengan pemeliharaan dan pembinaan hutan yang belum dilaksanakan smpai dengan tanggal pelaporan, harus estimasi dan disajikan sebagai bagian dan kewajiban.

d. Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan Pembangunan dan atau pengadaan sarana pengendaiian kebakaran dan pengamanan hutan meliputi tetapi tidak terbatas pada pembangunan menara api, pos jaga, pembuatan ilaran api dan pengadaan mobil kebakaran dikapitulasi sebagai biaya ditangguhkan dan disusutkan selama masa manfaat maksimum sampai akhir masa konsesi. Biaya-biaya yang berhubungan dengan usaha pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan meliputi pengerahan tenaga, penggunaan bahan perlengkapan serta premi asuransi kebakaran dibebankan sebagai biaya produksi. Kewajiban yang timbul sehubungan dengan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan yang belum dilaksanakan pada tanggal neraca, harus diestimasi dan disajikan sebagai bagian dan kewajiban. Beban yang ditimbulkan sebagai biaya produksi pada periode berjalan secara aktual. e. Pemungutan Hasil Hutan Biaya yang berhubungan dengan pemungutan hasil hutan dibebankan sebagai biaya produksi. f.

Pemenuhan Kewajiban Terhadap Negara Kewajiban perusahaan pengusahaan hutan terhadap negara antara lain meliputi Kewajiban Teknis dan Kewajibah Finansial. Kewajiban Teknis meliputi, tetapi tidak terbatas pada, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Kewajiban finansial meliputi, Tetapi tidak terbatas pada, luran Hasil Hutan (IHH), Biaya Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (BPPHH), Dana Reboisasi (DR) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) areal. Biaya yang

berhubungan

dengan

pemenuhan

kewajiban

yang

ditetapkan

oleh

pemerintah seperti IHH, DR, BPPHH dan PBB areal dibebankan sebagai biaya produksi dengan mengunakan dasar aktual. g. Pemenuhan Kewajiban Lingkungan dan Sosial Kewajiban terhadap lingkungan dan sosial antara lain mencakup bina desa hutan/Pembinaan Masyarakat Desa Hutan. Biaya yang berhubungan dengan diagnostik Bina Desa Hutan/PMDH dibukukan sebagai beban ditangguhkan dan diamortasi selama masa manfaat sebagai biaya produksi. Sedangkan Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Bina Desa Hutan/PMDH dibebankan sebagai biaya produksi.

h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Biaya pembangunan jalan induk dan jalan cabang dan disusutkan selama masa manfaatnya dan dibukukan sebagai biaya produksi. Biaya pembangunan jalan ranting dibebankan sebagai biaya produksi. Beban Usaha Pada hutan Tanaman Industri, Beban Umum dan Beban Administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembinaan Hutan dibukukan sebagai Beban Umum dan Administrasi. Kewajiban Pengusahaan Hutan Taksiran sisa kewajiban sehubungan dengan kewajiban penanaman kembali, TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman kiri-kanan jalur utama, Bina Desa Hutan, lascaping dan upaya konservasi lainnya yang belum diIaksanakan sampai dengan tanggal pelaporan, harus dibukukan sebagai kewajiban dan disajikan sebagai bagian kewajiban lain-lain. Apabila jumlah kewajiban tersebut diatas tidak diketahui dengan pasti, kewajiban tersebut harus diestimasi dengan layak. Setiap akhir periode pelaporan, harus dilakukan evaluasi terhadap taksiran sisa kewajiban dan apabila perlu dilakukan penyesuaian terhadap taksiran sisa kewajiban tercatat. Penyesuaian tersebut harus dibebankan pada biaya produksi. Masa Transisi Perlakuan akuntasi yang diatur dalam pernyataan ini diberlakukan secara prospektif. Apabila pada saat pertama kali menerapkan pernyataan ini perlu dilakukan penyesuaian terhadap kewajiban pengusahaan hutan, maka biaya yang timbul dapat ditangguhkan dan diamortasi selama sisa umur HPH. Tanggal Efektif Pernyataan ini berlaku efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang mencakup periode pelaporan yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Perlakuan lebih dini sangat dianjurkan.

DAFTAR ISTILAH Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Biaya Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (BPPHH/Grading fee) Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan dalam rangka mencapai optimalisasi pemanfaatan hasil hutan yang meliputi penetapan jenis, penetapan ukuran (volume/berat) dan penetapan kualitas Hasil Hutan. Beban Penghentian Produksi Dalam kegiatan pengusahaan hutan, penghentian produksi adalah hal yang lazim terjadi. Penghentian produksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti karena Cuaca/Musim. Keadaan cuaca atau musim tertentu menyebabkan perusahaan tidak dapat melakukan pemungutan hasil hutan, namun biaya produksi. tertentu harus dibebankan. Beban penghentian produksi yang seperti yang disebabkan karena keadaan cuaca/musim, dibukukan sebagai biaya produksi. Beban penghentian produksi lainnya seperti yang disebabkan oleh bencana alarn/kebakaran, disajikan sebagai pos luar biasa. Dana Reboisasi (BR) Dana yang dipungut dan pemegang (HPH) Hak Pengusahaan Hutan, Hak pemungutan hasil Hutan Hutan Tanaman Industri Hutan tanaman yang dibangun dalam silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri Hasil Hutan. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Pungutan yang dikenakan pengganti sebagian nilai intrinsik daripada hasil hutan yang dipungut. luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Pungutan yang dikenakan kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan atas sesuatu kompleks hutan tertentu, pungutan-pungutan mana dilakukan hanya sekali pada saat hak tersebut diberikan oleh pejabat yang berwenang. Industri Pengolahan Kayu Hutan (IPKH) Industri yang mengolah langsung kayu bulat dan/atau bahan baku serpih. Log Pond Area Tempat penimbunan kayu di air.

Pemegang HPH Badan Hukum Indonesia yang diberi Hak Pengusahaan Hutan oleh Menteri Kehutanan. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) Telah secara garis besar tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, zona lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan timbulnya dampak lingkungan oleh kegiatan

tersebut

Perencanaan penggunaan

dan

Hutan hutan

rencana

Penyusunan secara

guna

tindakan

pengendalian

pola

tentang

dan

lestari

dampak

negatifnya.

peruntukan,

pengadaan

serta

kegiatan-kegiatan

pola

dan

pelaksanaannya menurut ruang dan waktu. Persediaan Persediaan meliputi tetapi tidak terbatas pada hasil tebangan, kayu olahan, barang dalam proses, suku cadang (spare parts), bahan pembantu dan perlengkapan. Hasil tebangan atau kayu bulat (log) biasanya ditentukan di tiga lokasi, yaitu lokasi tebangan (TPN), lokasi pengumpulan/penimbunan hasil hutan (log pond/log yard) dan log

pond

industri

(IPKH).

Hasil

hutan

yng

telah

di

TPN

dan

lokasi

pengumpulan/penimbunan hasil hutan harus dibukukan sebagai persediaan. Perlindungan Hutan Usaha pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan dan erosi, kebakaran, pencurian, perambahan, hama/penyakit serta mencegah kemusnahan flora dan fauna. Pemenuhan Kewajiban Lingkungan dan Sosial Kewajiban terhadap lingkungan dan sosial antara lain mencakup Bina Desa Hutan/Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Biaya yang berhubungan dengan stud diagnostik Bina Desa Hutan/PMDH dibukukan sebagai beban ditangguhkan dan dimortasi selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi. Sedangkan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Bina Desa Hutan PMDH dibebankan sebagai biaya produksi. Rencana Karya Tahunan Pcngusahaan Hutan (RKT) Jabaran, penyesuaian dan operasionalisasi tahunan dan RKPH. Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) Rencana yang pedoman dan arahan serta filosofi pengusahaan untuk mencapai dan sasaran yang ditetapkan dan menyajikan data, analisis dan prospek perusahaan serta rencana-rencana kegiatan penataan batas dan pengukuhan, penataan

hutan

dan

pembukaan

wilayah,

inventarisasi

hutan,

pemungutan,

penanaman, pemeliharaan, pemuliaan, pemasaran hasil hutan, perlindungan, nservasi, pembinaan masyarakat setennpat yang tinggal didalam dan disekitar hutan dan digunakan untuk menyusun rencana yang lebih baik pendek jangka waktunya. Silvikultur Cara-cara penyelenggaraan dan pemeliharaan hutan, penerapan teori dan praktekprektek pengaturan komposisi dan pertumbuhan. SK HPH/Forestry Agreement (FA) Ijin beserta ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan untuk melaksanakan pengusahaan hutan atas suatu areal kerja Pengusahaan Hutan. Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL) Hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan pembangunan yang sedang berjalan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SK.HPHTI) Ijin beserta ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada Badan Usaha Milik Negara, Swasta dan atau Koperasi untuk mengusahakan Hutan Tanaman Industri. Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) Sistem silvikultur meliputi cara penebangan dengan batas diameter dan permudaan hutan. 4.4.

Sistem Pembukuan dan Biaya

Akuntansi Kehutanan dan Budget Pengusahaan Hutan Salah

satu

manfaat

akutansi

kehutanan

yang

berhubungan

dengan

perencanaan adalah sebagai pedoman dan bahan dalam penyusunan Budget Perusahaan. Dalam penyusunan budget harus diketahui hubungan masukan dan keluaran (input output analysis). Masukan dalam finansial mencakup upah buruh, belanja material dan lain-lainnya serta keluaran berupa hasil kerja. Hal ini harus diketahui oleh para manajer. Secara komprehensif budget mempunyai fungsi sebagai berikut: Budget-Fungsi Perencanaan Perencanaan menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan dan organisasinya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Perencanaan ini jika diterapkan dalam budget meliputi penyusunan rencanarencana yang terperinci (budget-budget bagian).

Pada setiap kegiatan juga akan dimuat rencana hasil kerja sesuai dengan budget yang diperlukan, sehingga ada hubungan antara biaya dan hasil kerja. Perumusan masalah ini didalam budget merupakan tujuan yang haras dicapai oleh perusahaan. Pada suatu perusahaan hutan rencana kegiatan diatas harus diatur dalam tata waktu kegiatan (rencana kegiatan menurut waktu dan tempat) untuk setiap bulannya. Oleh sebab itu akan ada budget bulanan untuk masing-masing kegiatan. Salah satu sebab adanya variasi dalam budget bulanan dalam perusahaan hutan adalah kegiatannya dipengaruhi oleh musim. Misalnya kegiatan pemungutan hasil (produksi) akan meningkat pada bulan-bulan kering atau musim kemarau. Pada bulan-bulan musim hujan kegiatan penanaman akan lebih banyak. Dari rencana ini lebih lanjut dapat diperinci menjadi biaya per-unit kegiatan, biaya per komponen, biaya (beban) per komponen per unit kegiatan, struktur biaya per unit kegiatan, dan sebagainya. Rencana hasil kerja dan budget pencapaian untuk hasil kerja tersebut merupakan tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan. Segala usaha yang dilakukan oleh perusahaan harus diarahkan agar supaya tujuan tersebut akan tercapai. Dalam hal ini fungsi manajemen yang lain seperti pengorganisasian, penempatan tenaga, koordinasi dan lain-lain harus mendukung tujuan yang telah ditetapkan. Budget - Fungsi Koordinasi Organisasi HPH Koordinasi adalah suatu proses dimana tiap bagian yang ada dalam perusahaan bekerjasama untuk mencapai tujuan perusahaan dengan usaha-usaha yang disatukan. Jadi koordinasi mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik antara bermacam-macam aktivitas yang ada dalam suatu pemisahaan dengan menyusun rencana dan organisasi yang baik. Koordinasi yang baik sebagian besar tergantung dan komunikasi yang tepat. Oleh karena itu penting sekali, bahwa tiap anggota manajemen dan tingkat pimpinan sampai tingkat terendah mengetahui benar-benar apa yang dilaksanakan oleh perusahaan, cara bagaimana, kapan dan siapa yang harus alcan rencana-rencana itu. Organisasi suatu unit perusahaan akan mencakup jenjang organisasi (level of management) dan berbagai kegiatan yang satu sama lain saling berkaitan. Di dalam budget akan dirumuskan rencana hasil kerja dan budget (rupiah) pada masing-masing kegiatan, maka dapat diketahui pula hubungannya atau kaitannya satu sama lain.

Dengan berpedoman pada jenjang organisasi yang ada, koordinasi kegiatan dapat dilaksanakan. Disamping itu dengan adanya budget untuk seluruh kegiatan perusahaan dimaksudkan agar supaya tidak terjadi pengkotakkan wawasan dan setiap kegiatan yaitu bahwa bagiannya merupakan yang terpenting melebihi bagian lainnya. Koordinasi dimaksudkan adanya kerjasama yang erat bagian sehingga tujuan pemisahaan secara keseluruhan dapat dicapai. Budget habis diketahui oleh semua aparat perusahaan yang mempunyai tanggung jawab dalam mengkoordinasi kegiatan. Suatu contoh adalah misalnya ditentukan target produksi terbesar 150.000 3

m /tahun, target siap pakai. Koordinasi lainnya dengan bagian logistik yang akan menyiapkan bahan bakar, oli, material lain untuk operasi peralatan tersebut. Untuk pengawasan hasil tebangan bagian produksi bersama dengan perencanaan dapat mengadakan pemeriksaan dilapangan apabila terjadi perbedaan menyolok antara realisasi dengan target untuk setiap petaknya mencakup jenis pohon dan volume kayunya. Budget - Fungsi Pengawasan Pengawasan ialah tindakan yang harus dilakukan untuk menjamin bahwa rencana-rencana dan tujuan-tujuan perusahaan telah dicapai. Kontrol jika diterapkan dalam budget ialah usaha-usaha yang sistematis agar pimpinan perusahaan diberitahukan, apakah pelaksanaan yang sebenarnya sesuai atau menyimpang dari rencana-rencana,

tujuan-tujuan

dan

kebijaksanaan-kebijaksanaan

yang

telah

digariskan. Didalam proses pengawasan terdapat empat kegiatan, yaitu: 1. Penetapan standar untuk menilai. 2. Mengukur hasil kerja yang dicapai. 3. Membandingkan hasil yang dicapai dengan standar. 4. Mengambil tindakan apabila terjadi penyimpangan diantara hasil kerja dengan standar yang ada. Budget adalah standar karena dibuat berdasarkan standar hasil kerja dan standar biaya yang berasal dan komponen biaya untuk suatu kegiatan. Tiap-tiap komponen biaya dalam penyusunan didasarkan atas standar. Sebagai contoh, biaya. material didapatkan dan standar kebutuhan material untuk suatu jumlah produksi tertentu, selanjutnya diperhitungkan dengan harganya. Contoh lain adalah biaya tenaga kerja didapatkan dan standar upah yang berlaku baik itu upah menurut waktu (antara lain, mingguan, bulanan), upah borongan maupun adanya bonus dan lain-lain. Sedangkan standar hasil kerja dibuat berdasarkan kemampuan tenaga kerja, peralatan

dan sebagainya dihubungkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan tersebut. Sesuai dengan tujuan perusahaan pada umumnya maka budget ini dipakai sebagai standar

untuk

memperkirakan keuntungan

perusahaan.

Kegiatan operasional

perusahaan harus didasarkan atas budget yang telah disusun. Sistem Pembukuan Agar supaya akuntansi kehutanan dapat berfungsi seperti tersebut dimuka maka pembukuan harus sistematis yang dapat menyajikan laporan per jenis kegiatan masukan (input) dan keluaran (output) per jenis kegiatan, beban per jenis kegiatan terhadap keseluruhan dan sebagainya. Disamping itu secara organisasi perusahaan maka setiap jenis kegiatan dipertanggung jawabkan oleh pemimpin departemen/ bagian/satuan organisasi yang bersangkutan. Untuk memudahkan dalam pembukuan maka dilakukan sistem pembukuan dengan misalnya: 01. Perencanaan 01. PAK (Penataan Areal Kerjal Pembuatan Petak-petak Kerja) 02. ITSP (Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan) 01.03. Perencanaan; PAK 01.04. Perencanaan; ITSP 05. Pemungutan Hasil Hutan (PHH) 05.01. PHH; penebangan dan pembagian batang 05.02. PHH; Penyaradan 05.03. PHH; Muat bongkar 05.04. PHH; Pengangkutan 05.05. TPK Demikian untuk jenis kegiatan lain analog dengan diatas. C. Code dibelakang perincian kegiatan adalah komponen biaya penyusunan 01. Biaya atau upah pekerja langsung/operator/driver 02. Bahan bakar solar 03. Pelumas 04. Suku cadang 05. Sling (Wire rope) 06. Ban 07. Bahan makanan 08. Material lain

09. Bensin Contoh: 01.02.01. Upah tenaga kerja langsung, ITSP, Perencanaan 05.04.06. Biaya Ban, Pengangkutan, PHH. Demikian seterusnya Biaya Per Jenis Kegiatan dalam Perusahaan atau per perincian jenis Kegiatan Untuk dapat menghitung biaya ini maka harus diketahui input (masukan) atau komponennya.

Untuk kepentingan perusahaan secara garis besar akan dibuat belanja tahunan yang akan diperinci menjadi bulanan baik rencana realisasinya. Beban Biaya Per Komponen Untuk jenis kegiatan atau perincian kegiatan dan prosentase per komponen. Contoh 1. Tabel Komponen Biaya Untuk kegiatan Perencanaan (01) Bulan ………………………………

Pernyataan biaya seperti diatas memberikan informasi penilaian perusahaan apakah masukan (input) komponen sudah sesuai dengan standar telah ditetapkan, kalau ada penyimpangan dapat dipelajari lebih lanjut untuk perbaikan rencana maupun pelaksanaan. Selanjutnya prosentase setiap komponen memberikan informasi mengenai kepakaan komponen terhadap biaya keseluruhan apabila terjadi perubahan biaya terhadap komponen tersebut. Semakin besar prosentasenya maka akan semakin peka terhadap perubahan. Dengan pernyataan biaya tersebut di atas akan dapat diketahui dengan mudah apabila terjadi perubahan biaya pada komponen, salah satu, beberapa komponen atau semua komponen dengan besarnya perubahan pada masing-masing komponen tidak sama (misalnya komponen upah pekerja naik 15%, komponen bahan bakar 25%, pelumas 30%, suku cadang 50%) sampai seberapa jauh pengaruhnya terhadap biaya. Secara keseluruhan, hal ini akan berkaitan dengan kenaikan biaya produksi secara keseluruhan sehingga perlu ada penyesuaian terhadap harga jual agar supa keuntungan tidak menurun dsbnya. Disamping itu informasi ini dapat dipakai untuk keperluan penyediaan modal kerja dan keperluan penyediaan dan perusahaan. Misalnya; modal kerja untuk upah pekerja harus tersedia kas untuk bahan material mungkin dapat dengan krediUhutang atau gabungan Kas dan kredit/hutan dsbnya secara kuantitatif menurut waktu sesuai dengan tata waktu kegiatan pengusahaan hutan. Beban Biaya per Jenis Kegiatan/ Rincian jenis Kegiatan terhadap biaya produksi kayu bulat /M3 Tabel Beban Biaya per Jenis Kegiatan

Analisis Beban Biaya Per Jenis Kegiatan/Rincian Jenis Kegiatan per M3 mempunyai beberapa fungsi seperti berikut: 1) Beban per jenis kegiatan/Rincian jenis kegiatan secara keseluruhan per M3. Apabila dijumlahkan keseluruhan merupakan cerminan dari harga pokok produksi per M3 sehingga secara singkat dan cepat dapat ditaksir keuntungan per M3 dengan metode seperti berikut:

Keuntungan sebelum pajak adalah Harga juaI/M3 dikurangi dengan seluruh beban biaya per M3 = Misalnya p Rp /M. Apabila diketahui volume produksi sebelum diketahui volume peroduksi sebesar q M3/tahun, secara cepat dapat dihitung keuntungan sebelum pajak secara keseluruhan adalah pq Rp/tahun. Informasi ini sangat penting bagi pemilik perusahaan/pemegang saham manajemen perusahaaan secara keseluruhan. 2) Hal tersebut di atas dapat dicapai apabila pengawasan terhadap komponen biaya per Jenis/rincian jenis kegiatan dilaksanakan dengan baik sehingga standar/tolok ukur yang dipakai dapat tercapai. Demikian pula hasil kerja masing-masing jenis kegiatan/rincian jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawab departemen/bagian organisasi yang bersangkutan. Disamping itu juga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar departemenl bagian dengan sebaik-baiknya. 3) Prosentase Jenis Kegiatan Rincian jenis kegiatan juga dapat dipakai untuk menilai beban biaya/keseimbangan biaya dihubungkan dengan prinsip sustainabilitas. Misalnya sampai seberapa jauh keseimbangan (%) antara blaya pemungutan hasil dengan biaya sektor pembinaan hutan. Sektor pembinaan hutan perhubungan dengan riap tegakan di masa mendatang. Aspek lain dapat dihubungkan dengan

aspek “Prosperity” yaitu sampai seberapa jauh prosentase kegiatan yang mendukung “prosperity” Pembinaan masyarakat desa hutan (PMDH). Sedangkan untuk penilaian kesejahteraan awan misalnya dapat dilihat prosentase beban biaya umum Base Camp ilitas Karyawan) terhadap biaya total maupun biaya jenis kegiatan, rincian jenis kagiatan lainnya. Kebijaksanaan perusahaan untuk efisiensi, peningkatan kualitas dan kualitas kegiatan, fasilitas dan lain-Iainnya yang akan mempengaruhi beban biaya dapat dilakukan secara cermat apabila tersedia analysis biaya seperti tersebut di atas. Harga Pokok Produksi Untuk dapat menghitung laba rugi perusahaan diperlukan perhitungan harga pokok produksi. Menurut pedoman perhitungan biaya produksi mencakup hal- hal-hal seperti berikut: Harga Pokok Produksi HPH, dihitung dan disajikan setiap HPH dengan komponen seperti berikut: 1. Biaya perencanaan yang berhubungan dengan perolehan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seperti luran Hak Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Pengusahaan Hutan biaya pelaksanaan Tata Batas Areal Kerja dan Rencana Karya Lima Tahun direkapitalisasi dan kemudian diamortisasi selama masa konsensi dan manfaat sebagai biaya produksi. Biaya-biaya yang berhubungan dengan penyusunan RKT dimasukkan sebagai biaya produksi dalam periode berjalan. Biaya perencanaan diakui pada saat beban telah timbul. a. luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) diperhitungkan selama masa konsesi HPH dengan tarip per haltahun dan dibayar untuk 20 tahun sehingga 1 HPH seluruhnya = Luas areal HPH x tarip/ha x 20 tahun. Amortisasi 1/20 x 1 HPH seluruhnya (total)

masuk biaya produksi

b. Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) Amortisasi = 1/20 x Biaya total RKPH

biaya produksi

c. Tata Batas Amorsitasi = 1/20 x Biaya Total Tata Batas

biaya produksi

d. Rencana Karya Lima Tahun (RKL) Amortisasi = 1/5 x Biaya Total RKL (5 tahun adalah masa manfaat RKL) Biaya produksi Biaya total tersebut di atas direkapitalisasi dan akan disajikan pada neraca dalam bentuk nilai bersih setelah dikurangi dengan biaya penyusutannya (amortisasi)

Biaya total tersebut di atas direkapitalisasi dan akan disajikan pada neraca dalam bentuk nilai bersih setelah dikurangi dengan biaya penyusutannya (amortisasi). Biaya perolehanlbiaya total termasuk beban yang ditangguhkan sebagai aktiva lain. Aktiva lain ini tidak mempunyai nilai jual sehingga tidak dapat dipakai sebagai jaminan hutang. Sedangkan biaya penyusunan RKT di masukkan sebagai biaya produksi tahun berjalan. Dalam biaya RKT secara terperinci termasuk PAK (Pertataan Areal Kerja/Petak

-

Petak

Kerja),

ITSP

(Inventarisasi

Tegakan

Sebelum

Penebangan), Peta-peta dan kegiatan lain yang terkait. 2. Biaya penanaman sesuai dengan klasifikasinya ada yang dibebankan ke biaya produksi dan ke beban lain-lain. Biaya yang berhubungan dengan kegiatan penanaman pada hutan alam dibebankan sebagai biaya produksi hasil hutan. Sedangkan biaya yang berhubungan dengan usaha penanaman bukan produksi seperti penanaman untuk hutan lindung dibebankan sebagai beban lain-lain. Biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan pengusahaan hutan seperti: a. biaya penanaman kembali untuk jalur terbang yang telah diproduksi b. biaya penanaman tanaman kosong c. biaya penanaman kiri-kanan jalan d. lanscaping, dan e. biaya untuk upaya untuk koservasi lainnya. Harus diestimasi dan dibebankan sebagai biaya produksi walaupun kegiatannya belum dilaksanakan. Kewajiban yang timbul karena belum dilaksanakan kegiatan pengusahaan hutan diatas jumlahnya masih diestimisasi harus dievaluasi setiap akhir periode. Selisih dan evaluasi tersebut dibebankan sebagai biaya produksi atau pendapatan lain-lain (sesuai dengan butir 9e pada lampiran Surat Edaran Dirjen Pengusahaan Hutan No. 123/IV-PPH/1995). Dibebankan sebagai biaya produksi bila hasil perhitungan estimasi lebih rendah dan biaya aktualitasnya. Dicatat sebagai pendapatan lain-lain hasil perhitungan estimasi lebih tinggi dan biaya aktualnya. Dasar estimasi untuk biaya-biaya diatas adalah selisih fisik antara jumlah yang tercantum dalam RKT dengan yang dilaksanakan secara aktual dikalikan dengan biaya persatuan. 3. Biaya Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan dibebankan ke biaya produksi. Biaya ini, seperti biaya persemaian, biaya persiapan lapangan, biaya seleksi di bebankan ke biaya produksi. Biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan pemeliharaan dan pembinaan hutan harus diestimisasi dan di bebankan sebagai Biaya Produksi

walaupun kegiatannya belum dilaksanakan. Kewajiban yang timbul karena belum dilaksanakannya kegiatan pengusahaan hutan diatas dan jumlahnya masih diestimisasi harus dievaluasi setiap akhir periode. Selisih dan evaluasi tersebut dibebankan sebagai biaya produksi atau pendapatan lain-lain. ini sesuai dengan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 32 tentang Akuntansi Kehutanan par. 26 dan butir 9e pada Lampiran Surat Edaran Dirjen Pengusahaan Hutan No. 123/1V-PPH/1995). Dibebankan sebagai biaya produksi bila hasil perhitungan estimasi lebih rendah dan biaya aktualnya. Dicatat sebagai pendapatan lain-lain bila hasil perhitungan estimisasi lebih tinggi dan biaya aktualnya. Dasar estimasi untuk biaya-biaya diatas adalah selisih fisik antara jumlah yang tercantum dalam RKT dengari yang dilaksanakan secara aktual dikalikan dengan biaya per satuan. 4. Biaya Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan sesuai klasifikasinyã ada yang dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi selama masa konsesi sebagai biaya produksi atau langsung dibebankan ke biaya produksi. Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan pembangunan dan pengadaan sarana pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan meliputi tetapi tidak terbatas pada pembangunan menara api, pos jaga, pembuatan hilaran api, dan pengadaan mobil kebakaran karena memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi maka perlakuan akuntansinya adalah dikapitalisasi sebagai biaya yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya, dengan masa manfaat maksimum sampai akhir masa konsesi. Biaya investasi dengan manfaat lebih dari satu tahun diamortisasi.

masa manfaat maksimal 20 tahun. Amortisasi

biaya produksi

Biaya total dikapitalisasi dan akan disajikan pada neraca dalam bentuk nilai bersih setelah dikurangi dengan biaya penyusutan (amortisasi). Biaya-biaya yang berhubungan dengan usaha pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan meliputi pengerahan tenaga, penggunaan bahan dan perlengkapan serta premi asuransi kebakaran dibebankan ke Biaya Produksi. Biaya ini diakui pada saat bebannya telah timbul. Dasar estimasi untuk biaya-biaya

di atas adalah selisih fisik antara jumlah yang tercantum dalam RKT dengan yang dilaksanakan secara aktual dikalikan biaya persatuan. 5. Biaya Pemungutan Hasil Hutan dibebankan ke Biaya Produksi. Termasuk dalam biaya pemungutan hasil hutan adalah biaya penebangan, biaya pengangkutan dan lokasi ke pasar, biaya sewa dok pemerintah daerah. Biaya ini diakui pada saat bebannya telah timbul. Dalam biaya pemungutan hasil hutan termasuk penebangan, pembagian batang, penyaradan, muat bongkar, pengangkutan, TPK dan lain-lainnya dibebankan kepada biaya produksi. Sedangkan biaya tetap untuk peralatan eksploitasi yang mencakup penyusutan, bunga modal dan sejenis secara keseluruhan akan digabung dengan kegiatan lain untuk seluruh perusahaan akan muncul dalam neraca laba mgi pada biaya “non operating expenses” yaitu penyusutan, pembayaran bunga untuk tahun yang bersangkutan. Untuk beban biaya PFTH terhadap biaya produksi per m3 satuannya adalah sama yaitu per m3. 6. Pemenuhan Kewajiban Terhadap Negara sesuai dengan klasifikasinya ada yang dikapitalisasi dan kemudian diamortasi selama masa manfaat sebagai biaya produksi atau Iangsung dibebankan ke biaya produksi. Kewajiban perusahaan pengusahaan hutan terhadap negara antara lain meliputi Kewajiban Teknis dan Kewajiban Finansial. Kewajiban Teknis meliputi, tetapi tidak terbatas pada Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantaun Lingkungan (RPL). Kewajiban Finansial meliputi, tetapi tidak terbatas meliputi luran Hasil Hutan (IHH), Biaya Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (BPPFIH), Dana Reboisasi (DR) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Biaya yang berhubungan dengan kewajiban teknis dikapitalisasi sebagai beban yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi. Biaya yang berhubungan dengan kebijaksanaan finansial yang ditetapkan pemerintah dibebankan sebagai biaya produksi. Dana Reboisasi dan luran Hasil Hutan diakui sebagai biaya pada saat dibuat Laporan Hasil Produksi. Karena perusahaan HPH merupakan wajib bayar maka ia memiliki hutang Dana Reboisasi dan luran Hasil Hutan bila belum di bayar. Pada saat kayu tebangan dijual

ke

IPKH,

hutang

Dana

Reboisasi

dan

luran

Hasil

Hutan

akan

dikompensasikan terhadap pendapatan yang diterima setelah perusahaan perusahaan hutan menerbitkan Surat Pengalihan Kewajiban Penyetoran.

7. Biaya Pemenuhan Kewajiban Lingkungan dan Sosial sesuai dengan klasifikasinya ada yang dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi selama masa manfaat sebagai Biaya Produksi. Biaya yang timbul dapat dikelompokkan menjadi dua: biaya yang berhubungan dengan studi diagnostik bina desa hutan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan bina desa hutan. Biaya yang berhubungan dengan studi diagnostik dibukukan sebagai beban ditangguhkan dan diamortasi selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi. Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaannya dibebankan sebagai biaya produksi. Biaya ini diakui pada saat bebannya telah timbul. 8. Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan klasifikasinya ada yang dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi selama masa manfaatnya dan dibukukan sebagai biaya produksi. Biaya ini diakuai pada saat bebannya telah timbul. Biaya pembangunan jalan induk dan jalan cabang yang umur pakainya (masa manfaat) lebih dari 1 (satu) tahun, direkapitulasi dan disusutkan selama masa manfaatnya penyusutan setiap tahunnya dibukukan sebagai biaya produksi Sedangkan pembangunan jalan ranting yang fungsinya untuk langsung masuk ke petak tebangan, umur pakai biasanya pada RKT berjalan dibebankan sebagai biaya produksi. Untuk kepentingan tersebut di atas laporan pembangunan jalan harus terperinci karena ada perbedaan dalam perlakuan akuntasinya. Disamping pembangunan jalan, untuk sarana/prasarana lain seperti bangunan (Base Camp) dan lain-lainnya yang umur pakainya lebih dan 1 (satu) tahun harus dikapitalisasi atau merupakan aset (aktiva tetap) dan harus disusutkan setiap tahunnya sesuai dengan masa manfaat (umur pakai). Biaya penyusutan masuk dalam beban biaya produksi. 9. Terhadap biaya penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta asuransi tenaga kerja yang dinikmati unit kegiatan perusahaan yang berhubungan langsung dengan kehutanan maka dicatat sebagai biaya produksi. Seperti telah disebutkan di muka dalam suatu unit perusahaan hutan HPH, kegiatan perusahaan (volume dan jenis) kegiatan telah dirumuskan dalam mekanisme kelestarian hutan. Sebenarnya neraca perusahaan maupun laba rugi sudah dapat

diperkirakan secara cermat karena dalam perusahaan hutan terdapat hubungan yang kuat dalam komponen-komponen penyusunan neraca/laba rugi dan besarnya kegiatan dalam produksi (M3) maupun kegiatan lain yang dapat dihubungkan dengan produksi (M3) dalam bentuk beban biaya. Beberapa komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: A. Aktiva Tetap Aktiva Tetap dalam perusahaan hutan yang dikelola dengan swalola harus mempunyai modal berupa peralatan mekanisme untuk berbagai jenis kegiatan: Traktor penyaradan “buldozer” untuk pembuatan jalan, truk untuk pengangkutan kayu, loader/ unloader untuk muat bongkar. Besamya aktiva tetap berhubungan langsung dengan skala produksi dan prestasi kerja peralatan yang akan menentukan jenis dan peralatan yang dipakai. Sebagai contoh misalnya skala produksi 150.000 M3/tahun. a. Prestasi kerja Peralatan Penyaradan traktor 10.00 M3/tahun, maka perusahaan tersebut harus mempunyai traktor sebanyak 15 buah yang merupakan aktiva tetap. b. Prestasi kerja Peralatan Angkutan Truk sebesar 20.000 M3/tahun untuk jarak angkutan tertentu dan kapasitas muatan per trip tertentu, maka perusahaan tersebut harus mempunyai 7,5 truk, dibulatkan menjadi 8 buah Truk merupakan aktiva tetap. Demikian pula untuk jenis dan jumlah peralatan lainnya. Dengan mengetahui harga perolehan dan besarnya penyusutan maka akan diketahui besarnya aktiva tetap. B. Kewajiban Besarnya kewajiban / hutang yang dihubungkan dengan modal tetap keperluannya dapat dihitung berdasarkan cara perhitungan aktiva tetap seperti diatas. C. Aktiva Lancar Keperluan aktiva lancar dalam perusahaan antara lain sangat terkait dengan modal kerja perusahaan antara pembayaran upah/gaji, pembelian material (bahan bakar, bahan pelumas, ban, suku cadang dll). Keperluan uang kas maupun yang harus dibayarkan pada perusahan ditentukan oleh besarnya pembayaran diatas yang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja.