BAB IV POTENSI PENERAPAN SISTEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN NASIONAL DI INDONESIA

BAB IV POTENSI PENERAPAN SISTEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN NASIONAL DI INDONESIA

Pada bab 2 dan bab 3 telah coba dilakukan kajian tentang sistem penyelenggaraan dan organisasi penyelenggara jalan nasional di Indonesia; dan sistem delivery serta peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Kajian tersebut merupakan bentuk mendasar dari kajian potensi penerapan sistem delivery Design-Build pada proyek jalan nasional di Indonesia untuk memberikan pemahaman serta ‘jalur’ yang tepat untuk mengkaji sistem penerapannya.

Pada bab ini akan dilakukan kajian tentang potensi penerapan sistem delivery Design-Build pada proyek jalan nasional di Indonesia sehingga dapat diketahui apakah sistem delivery Design-Build dapat menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur jalan nasional di Indonesia dan bagaimana sistem ini dapat diterapkan di Indonesia.

4.1 SISTEM DELIVERY DESIGN-BUILD

Sistem delivery DB merupakan salah satu inovasi dalam perkembangan sistem delivery. Sistem delivery ini memberikan peran yang lebih banyak kepada pihak swasta (pihak konsultan dan kontraktor) untuk dapat melakukan kegiatan konstruksi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur umum, khususnya infrastruktur jalan. Swasta sebagai perencana sekaligus pelaksana konstruksi mempunyai tanggung jawab yang mutlak atas kegiatan konstruksi

yang

berlangsung.

Peran

pemerintah

hanya

sebagai

pemilik

bangunan/konstruksi. Keuntungan dari penerapan sistem ini bagi pemerintah dan

Laporan La Tugas Akhir Kajian Potensii Pe Penerapan Sistem Delivery Design-Build pada Proyek Pro Jalan Nasional di Indonesia

swasta adalah swasta asta sem semakin berkembang dengan adanya anya kebebasan kebe untuk melakukan inovasii dan krea kreatifitas dalam pelaksanaan konstruksi. struksi. Sedangkan Se bagi pemerintah, peerintah ntah tidak lagi dibebani dengan tanggung jawab dan da resiko yang besar terhadap pelaksanaa elaksanaan konstruksi, sehingga dapat fokus sebagai seb penentu kebijakan pembangunan gunan di In Indonesia.

Dengan adanya pembagian mbagian peran yang baik antara pemerintah intah dan swasta, serta didukung dengan adanya danya ma masyarakat sebagai pengontrol setiap tiap kegiatan kegiat konstruksi oleh pemerintah, maka keg kegiatan konstruksi harus dilakukan an secara terbuka dan transparan.

Sistem delivery DB B menun menuntut setiap pelaku pelaksana konstruksi onstruksi untuk dapat semakin kreatif dan an inovati inovatif dalam melaksanakan kegiatan konstruk konstruksi. Untuk itu, diperlukan juga peningkatan ningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengerjakannya. me Adanya asosiasi profesi, aasosiasi perusahaan, LSM, dan n anggota masyarakat profesional lainnya harus tur turut menjamin adanya peningkatan an kualitas sumber daya manusia pelaksanaa konstru konstruksi, dan berperan sebagai kontrol trol pemerintah peme dalam penentuan kebijakan. an. Denga Dengan adanya keterbukaan dalam proses oses konatruksi ko dan berjalannya peran dari set setiap pelaku sistem yang ada, maka diharapkan diha akan tercipta good governance ce dalam pembangunan nasional Indonesia.

Sistem Delivery Design-Bu Build dianggap oleh banyak pihak sebagai ebagai salah sa satu yang paling menjanjikan n inovasi u untuk membangun infrastrukturr jalan raya ray lebih cepat dan murah tanpaa mengor mengorbankan kualitas produk. Namun mun demikian, dem dalam perkembangan konstruksi nstruksi d di Negara Indonesia, Sistem Delivery Design-Build Des adalah metode yang relatif jarang digunakan. Hal ini dikarenakan an Sistem Delivery DB dianggap: •

Mengubah peran dan hubungan antara perencana proyek konstruksi ko dan kontraktor, yang mu mungkin berdampak pada semakin n terbuakanya terbuak peluang perencana untuk be berinovasi terkait dengan pemeriksaan iksaan konstruksi ko dan pekerjaan.

POTENSI PENERAPAN SISTE TEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN JAL NASIONAL DI INDONESIA 4-2


•

Perluasan kriteria riteria sel seleksi untuk menyertakan lebih dari sekedar seked biaya awal dalam pemilihan ilihan design-builder. Kriteria teknis lebih diperhitungkan diperhitu dalam pemilihannya.

•

penekanan pada pemberian kontrak untuk ntuk kedua kedu desain dan Menempatkan peneka fase konstruksi uksi proye proyek pembangunan, dengan cara percepatan percepata waktu yang tersedia untuk tuk pengum pengumpulan dana pembangunan jalan n raya.

•

Memberikan n kesemp kesempatan yang lebih besar bagi perusahaan-perusahan perusaha konstruksi besar unt untuk bersaing pada proyek-proyek, k, sehingga sehing berpotensi mengurangii peluang u untuk perusahaan-perusahaan kecil.

•

Mempersulit it pemanf pemanfaatan harga pembayaran karena na jumlah survei yang tidak dapat diselesaik diselesaikan sebelum penyerahan kontrak.

•

Memicu kendala dala huk hukum atau peraturan negara dan pemerintah emerintah daerah yang harus ditinjau au ulang ssehingga pendekatan dapat diterapkan apkan secara seca lebih luas.

(sumber : USDOT - Feder deral Highway Administration) Namun demikian, semua ang anggapan ini merupakan hal-hal yang ng dapat ditinjau ulang kembali, demi penerapan erapan si sistem delivery DB yang optimal sehingga dapat menjadi alternatif dari sistem deliv elivery konvensional (DBB).

Beberapa lembaga mengajuk mengajukan kriteria yang berbeda-beda tentang jenis je pekerjaan konstruksi yang dapat pat mengg menggunakan Sistem Delivery DB, antara ara lain : 1. Tergantung dari tujua tujuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi uksi tersebut terse 2. Hanya digunakan nakan pa pada pekerjaan konstruksi yang Rightt of o way-nya telah ditentukan, utility ility sudah jelas serta isu-isu lingkungan ingkungan tidak lagi menghambat. 3. Tidak ada kriteria eria khu khusus, hanya pendekatan perkasuss saja tergantung terg waktu penyelesaian, n, besaran pekerjaan, jenis proyek, serta besaran esaran biayanya. bia 4. NAVFAC (Navall F Facilities Engineering Command) mendefinisikan mendefin bahwa hanya untuk k pekerjaa pekerjaan konstruksi yang memenuhi kriteria iteria sebagai s berikut : •

Lingkup kup proye proyek telah terdefinisi dengan baik



•

Nilai proyek cu cukup untuk berkompetisi.

•

Lokasi si proyek proyek, persyaratan, keamanan, atau u faktor-faktor faktor lainnya tidak akan mem membatasi kompetisi berlebihan.

•

Metode de pembe pembebasan tanah yang berbeda tidak ak akan mempengaruhi harga, a, biaya da dan waktu, secara keseluruhan.

•

Perencanaan ncanaan d dan spesifikasi bersifat spesifik k sehingga tidak dapat digunakan nakan unt untuk proyek lain.

(Sumber : USDOT - Federa eral Highway Administration)

kriteria yang telah disebutkan di atas, tas, Sistem Delivery DB Sesuai dengan kriteria-krite adalah metode yang ng akan dibatasi penggunaannya pada proyek-proyek proyek khusus. Kriteria yang berorientasi orientasi pada manfaat adalah secara tipikal pikal digunakan digu untuk menentukan proyek-proy proyek mana yang nampaknya akan paling ling mung mungkin diusulkan untuk DB. Sebagaii contoh, di negara-negara yang telah banyak menggunakan metode DB (misalnya nya Florid Florida), pekerjaan konstruksi pembangunan angunan jalan ja baru dan pekerjaan pelebaran an jalan ad adalah pekerjaan yang paling sering ng menggunakan menggu sistem DB. Sehingga, dengan gan melih melihat dari contoh kasus pada negara-negara negara tersebut dan kecenderungan penggunaan nggunaannya, metode DB dirasakan akan memiliki peluang yang cukup baik untuk digunakan di Negara Indonesia sebagai alternatif lternatif dan d pelengkap metode konvensional nal khusus khususnya pada pekerjaan pembangunan an jalan nasional. n

Sasaran proyek, manfaat anfaat da dan risiko yang mungkin terjadi,, harus secara se hati-hati dipertimbangkan untuk m menentukan apakah DB adalah metode yang sesuai. Demikian juga dengan engan p proyek-proyek yang diusulkan,, harus diuji dengan persyaratan yang tidak biasa atau unik yang bisa secara efektif ktif ditangani ditan oleh satu perusahaan.

Proyek DB harus secara ecara nor normal cocok dengan satu atau lebih ih dari kategori ka berikut ini: •

Proyek darurat urat dima dimana desain dan konstruksi perlu untuk dipercepat dip demi kepentingan n umum.



•

Proyek dengan gan isu isu-isu pengkonstruksian yang kompleks.

•

Proyek yangg tidak bia biasa yang tidak mungkin dilaksanakan nakan dengan den prosedur DBB.

ral Highway Administration) (Sumber : USDOT-Federal

Secara umum tujuan an dari Sis Sistem Delivery Design-Build pada proyek jalan jal nasional di Indonesia adalah untuk melakukan proses konstruksi yang ang lebih cepat, biaya konstruksi yang lebih ebih sedik sedikit, koordinasi yang efektif dan dengan menggunakan sumber daya yang ng lebih sedikit dibandingkan dengan n metode metod DBB yang konvensional. Tujuan an ini na nampaknya akan tercapai, namun bagaimanapun, bagaima hal ini hanya jika karakteristik ristik tert tertentu digunakan dalam proses pemilihan. emilihan. Secara umum dapat dikatakan bahwa ahwa kar karakteristik tersebut terdiri dari biaya proyek, jadwal proyek, dan kondisii lingkung lingkungan.

Selain karakteristik-karakter karakteristik yang telah disebutkan di atas, penerapan pene Sistem Delivery DB pada pembangun embangunan jalan nasional di Indonesia juga uga akan membutuhkan m peninjauan ulang terlebih dahulu akan berbagai aspek. Aspek-aspek Aspek tersebut diantaranya adalah h aspek te teknis, aspek procurement, aspek k organisasi, organisa dan aspek peraturan. Peninjauan auan terh terhadap aspek-aspek tersebut perlu dilakukan dil demi lancarnya keberlangsungan ngsungan penggunaan sistem DB ini serta rta untuk memastikan bahwa peluang diterapkanny erapkannya Sistem Delivery DB di Indonesia ia merupakan merupa alternatif yang baik.

Peninjauan terhadap ap aspek tteknis yang dimaksud adalah tentang ntang bagaimana baga secara teknis sistem delivery DB in ini diterapkan. Hal ini berkaitan dengan sistem s kontrol yang perlu dilakukan, kan, karen karena sebagaimana yang telah dijelaskan laskan sebelumnya, seb DB adalah sistem delivery ry yang sedikit berbeda dengan sistem delivery DBB (konvensional) karena rena dilak dilakukannya perencanaan (Design) dan konstruksi kons (Build) oleh satu perusahaan, aan, sehi sehingga kontrol terhadap input (kebutuhan kebutuhan) dan output (hasil konstruksi) senantiasa menjadi hal penting yang perlu ditinjau.



Peninjauan terhadap ap aspek procurement merupakan peninjauan auan terhadap terha berbagai kebijakan dan langkah-lang langkah yang wajib dilakukan dalam m proses procurement. Proses ini dimulai ai dari ttahap pemikiran/ide proyek hingga ingga sampai sa adanya kesepakatan akhir/kontrak. /kontrak.

Peninjauan terhadap ap aspek o organisasi lebih menitik beratkan n pada koordinasi ko antar pihak yang terlibat. t. Hal ini m merupakan akibat dari penyatuan kedua proses pr kegiatan konstruksi yang tentunya entunya jjuga harus didukung dengan penyatuan enyatuan kedua pihak, pelaku kedua proses ses terseb tersebut. Penyatuan ini bukan berartii bahwa harus h menjadi satu badan, tetapi lebih ke m masalah kordinasi.

Peninjauan terhadap dap asp aspek paraturan merupakan hal yang penting pe dalam penerapan sistem delive livery DB karena peraturan merupakan pakan payung pa hukum keberlangsungan suatu sist sistem. Hal ini tentu saja berkaitan an erat dengan d semua peraturan yang berhubunga erhubungan dengan sistem pengadaan jasa asa konstruksi. konstr Dimana peraturan-peraturan an tersebu tersebut masih belum sepenuhnya mendukung dukung sistem s delivery DB karena peraturan-perat peraturan tersebut masih mendukung pelaksanaan pelaks sistem delivery DBB (Design-Bid Bid-Build) dimana antara perencanaan naan dan pelaksanaan konstruksi dilakukan an secara terpisah.

4.2 PELUANG DAN TA TANTANGAN SISTEM DELIVERY DESIGN IGN-BUILD DALAM PENERAPANNYA PADA AP PROYEK JALAN NASIONAL DI INDONESIA SIA

Sistem delivery Design-Bu Build merupakan salah satu jenis sistem delivery del yang dapat digunakan pada berbagai rbagai pro proyek konstruksi. Dalam pelaksanaannya, aannya, sistem s delivery ini berhasil digunakan kan pada proyek konstruksi gedung dan semakin emakin meningkat m tren penggunaannya di beberapa negara. Pada beberapa tahun terakhir, erakhir, sistem s delivery Design-Build dikembangkan bangkan penggunaannya sebagai salah satu atu sistem delivery pada proyek jalan dan jembatan jembatan. Hal itu dimungkinkan, karena ena semakin sema tingginya



kebutuhan akan sistem istem delivery yang semakin efektif dan efisien dalam da kegiatan konstruksi jalan dan n jemba jembatan.

Sistem delivery Design-Bu Build ini merupakan bentuk inovasi si dari sistem si delivery Design-Bid-Build dan an diharap diharapkan penggunaannya dapat menjadi njadi alternatif alter lain dari sistem delivery DBB, B, bukan ssebagai penggantinya.

Tabel 4.1. Peluang luang dan Tantangan Penerapan Sistem Delivery ry Design-Build D 1. Resiko terjadinya kesalahan proyek lebih ih kecil. 2. Peluang melakukan inovasi semakin besar. 3. Mempe Mempermudah koordinasi dan pengambilan bilan keputusan. kepu Peluang

4. Tanggu Tanggung jawab yang jelas dan pembagian ian resiko yang adil. 5. Penghe Penghematan biaya konstruksi. 6. Waktu konstruksi yang semakin cepat. 7. Efisiens Efisiensi tenaga kerja. 1. Resiko terjadinya kesalahan proyek lebih ih kecil.

Tantangan

2. Peluang melakukan inovasi semakin besar. 3. Persain Persaingan yang terbatas bagi design-builder.

4.2.1. PELUANG SISTEM EM DELIVERY DESIGN-BUILD

Sistem delivery Design-Bu Build ini menggabungkan antara desainer esainer dan da kontraktor dalam satu wadah (kesepaka (kesepakatan) sehingga dalam pekerjaannya nya tentu akan semakin mempermudah koordinasi ordinasi keduanya. Sistem delivery ini hanya mempunyai me dua pihak utama, yaitu pemilik emilik d dan design-builder. Hubungan kontrak trak yang terjadi hanya diantara kedua pihak hak terseb tersebut. Berikut beberapa peluang dari penerapan pene sistem delivery Design-Build pada pr proyek jalan nasional di Indonesia:

Resiko terjadinya kesalahan proyek lebih kecil. Dengan penyatuan atuan kedua ked proses ini, maka dapat dilakukan kan tinjau tinjauan desain lebih awal, disesuaikan an dengan kondisi yang POTENSI PENERAPAN SISTE TEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN JAL NASIONAL DI INDONESIA 4-7


terjadi di lapangan,, sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan an dalam proses desain akan semakin kecil. il. Denga Dengan melakukan peninjauan desain in lebih awal, a sebelum desain akhir selesai, ai, maka ssangat dimungkinkan untuk melakukan lakukan p pengembangan desain.

Peluang melakukan n inovasi semakin besar. Inovasi dapat dilakukan dilakuka baik dalam proses desain maupun pun pelak pelaksanaan konstruksi. Inovasi dalam am proses desain dapat dilakukan dengan memper mempertimbangkan proses pelaksanaan an konstruksi, konst sesuai dengan kondidi nyata yata di llapangan. Pada proses pelaksanaan naan konstruksi kon dapat dilakukan inovasi dalam berb berbagai hal, antara lain yaitu metode de konstru konstruksi, peralatan yang digunakan hingga ngga pema pemakaian bahan.

Mempermudah koordinasi ordinasi d dan pengambilan keputusan. Sistem deliv elivery Design-Build memberikan kesempatan mpatan le lebih bagi desainer dan kontraktor ktor dalam dala melakukan koordinasi. Pengambilan bilan kep keputusan dalam setiap kegiatan akan kan lebih m mudah karena berada dalam satu badan ya yang sama sehingga tidak banyak waktu dan d biaya yang terbuang, terutamaa jika d dalam kondisi yang mendesak.

Tanggung jawab yang ang jelas dan pembagian resiko yang adil. dil. Sistem delivery DB hanya terdapat satu u kesepak kesepakatan antara, pemilik dan desain-builder lder sehingga hal ini sangat menguntungkan. gkan. De Dengan hanya dua pihak yang terlibat, erlibat, maka m tanggung jawab dan resiko yang ang diteri diterima kedua belah pihak akan sangat gat jelas, sesuai dengan kesepakatan. Tidak k ada ke kesan lempar tanggung jawab jika terja terjadi kegagalan konstruksi karena hanya satu badan yang bertanggung jawab atas pros proses desain dan pelaksanaan konstruksi. truksi. Be Berbeda dengan sistem delivery DBB BB yang terdapat tiga pihak utama, yaitu pemilik, desainer, dan kontraktor. Resiko o yang ditanggung dit oleh pemilik sangat besar sar karena harus melakukan dua kesepakatan atan dengan deng dua pihak yang berbeda. Jika terjadi ke kegagalan konstruksi, maka biasanya nya akan saling lempar kesalahan dan tanggung anggung jawab antara kontraktor dan an desainer/konsultan desain perencana dan pihak ak yang sa sangat dirugikan adalah pemilik.



Penghematan biayaa konstru konstruksi. Jika dalam sistem delivery DBB, estimasi e biaya dilakukan pada saatt desain, ssesuai dengan kemajuan desain. Terdapat estimasi biaya pada saat desain selesai sek sekian persen hingga desain akhir. r. Dan penetapan pen biaya dilakukan saat tender der kontr kontraktor berakhir. Sedangkan dengan gan sistem delivery DB, dengan penggunaan n metode ”harga tetap”, maka biaya konstruksi struksi dapat da diketahui sejak awal. Dari harga arga yang telah ditetapkan tersebut maka desain d dan konstruksi dapat disesuaikan.. Penyesua Penyesuaian dapat dilakukan dengan penggunaan enggunaan metode dan alat konstruksi serta rta bahan konstruksi yang sesuai dengan harga. Resikonya R dari penggunaan metodee tersebu tersebut adalah bangunan tersebut tidak k pada kualitas ku terbaik, tetapi hal tersebut dapat men menghemat biaya konstruksi.

Selain itu, penghematan atan biay biaya konstruksi juga karena komunikasi nikasi yang yan efisien dan terintegrasi antara seluruh aanggota team proyek. Sehingga lebih ebih sedikit sedi perubahan dan pekerjaan ekstra tra akibat lebih lengkapnya data dan identifikasi ifikasi seb sebelumnya serta pengurangan kesalahan alahan la lain yang mungkin muncul pada ada tahap konstruksi. Koordinasi pada tahap per perencanaan (desain) dan konstruksi ruksi juga mengurangi kemungkinan terjadinya adinya pe penuntutan secara hukum (claims and d litigations), l yang biasa terjadi antaraa desainer dan kontraktor, setelah proyek selesai karena ka masalah telah diselesaikan oleh tea team work DB.

Waktu konstruksi yang sema semakin cepat. Proses yang dibutuhkan kan suatu proyek untuk menghasilkan bangunan ngunan yang diharapkan dapat semakin akin cepat. cep Hal ini dimungkinkan dengan gan adan adanya pengerjaan proses perencanaan naan dan pelaksanaan yang dapat dilakukan kan hamp hampir bersamaan (overlapping). Adanya danya satu sat badan yang membawahi desain n dan kon konstruksi juga dapat menghindarkan kan perselisihan perse antara desainer dan kontraktor, aktor, yan yang biasanya memakan waktu.

Efisiensi tenaga kerja. erja. Deng Dengan dibawah satu badan, tidak diperlukan diperluka lagi proses peninjauan ulang kembali oleh pihak kontraktor sehingga ga tenaga tenag kerja yang dibutuhkan untuk mengatur proyek dapat ditekan. Begitu juga ga bagi pemilik, p proses tender yang hanya satu kali akan menekan kebutuhan pekerja.. Selain Selai itu, pemilik POTENSI PENERAPAN SISTE TEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN JAL NASIONAL DI INDONESIA 4-9


(Departemen Pekerjaan erjaan Um Umum) hanya melakukan tugas dan perannya pera sebagai penentu kebijakan,, bukan se sebagai pelaksana, sehingga keperluan rluan tenaga tena kerja yang diperlukan juga semakin makin sed sedikit (efisien). (Sumber: Texas Departme ment of Transportation, 2001)

4.2.2. TANTANGAN SIST ISTEM DELIVERY DESIGN-BUILD

Sulitnya jaminan atas tas kontro kontrol kualitas. Pada sistem delivery DBB, kontrol kon terhadap kualitas dilakukan dengan mengacu pada gambar kerja dan spesifikasi spes teknis. Sedangkan pada sistem de delivery DB, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena pada awal proses tender er belum bisa diperoleh sistem kontroll yang spesifik. sp Proses kontrol dilakukan pada akhi akhir proyek, setelah dihasilkan produk duk konstruksi, konst dengan mengukur performance dari hasil jalan tersebut sehingga dapat apat diketahui dike kualitas dari jalan tersebut. Dan da dapat diketahui apakah hasil konstruksi struksi tersebut te sesuai dengan kriteria dan n kebutuh kebutuhan yang diharapkan pada awal proyek. Jadi diperlukan perhatian yang lebih ih besar d dalam kontrol kualitas di akhir proyek oyek konstruksi. kons

Penilaian proposall kontrak yang subyektif. Pada sistem deliver ivery DB, penilaian terhadap proposall kontrak desain dan konstruksi didasarkan kan pada pengalaman, kualifikasi teknis dan harga dari tiap desain-builder. Hal tersebut terjadi t karena adanya proses dan metode p perencanaan dan pelaksanaan konstruksi nstruksi yang y berbedabeda antara desain-build uilder satu dengan yang lainnya sehingga ehingga penilaian p atas pengajuan tender bisa san sangat subyektif. Meskipun telah h dilakukan dilakuk penilaian berdasarkan beberapa rapa kriter kriteria yang ada untuk menekan subyektifitas byektifitas, tetapi masih terdapat banyak hal al yang sub subyektif, antara lain: a. Penggunaan sistem tem poin dalam penilaiannya, Penggunaan sistem stem poin dilakukan dengan memberikan n poin di d tiap kriteria penilaian dalam m tender tender. Tetapi hal ini juga masih menimbulkan menimb sedikit kekhawatiran tentang ke kesubyektifan karena pemberian nilai juga masih dirasa subyektif. POTENSI PENERAPAN SISTE TEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN JAL NASIONAL DI INDONESIA 4-10


b. Kriteria yang tidak dak berka berkaitan langsung dengan bangunan yang akan dibangun, Adanya penilaian ian terhad terhadap kualifikasi dan pengalaman kerja kontraktor k tidak menjadi jaminan n akan ku kualitas hasil proyek tersebut. Hall ini dikarenakan dikar masih ada proses perencanaan encanaan yyang tidak disampaikan pada saatt proses tender. t c. Sulitnya penilaian aian terha terhadap nilai tambah yang diberikan ikan pada pad penawaran kontrak oleh desain-bu builder. Perbedaan spesifikasi sifikasi te teknis dan nilai tambah yang ditawarkan tawarkan oleh tiap-tiap desain-builder tidak dap dapat disamaratakan. Sebagai contoh, oh, nilai tambah ta bidang arsitektur dari suatu des desain-builder tidak dapat disamakan an dengan nilai tambah bidang elektrikal al dari des desain-builder yang lain. Perbedaan n yang seperti sep itu dapat menimbulkan subyektifit ubyektifitas dala penilaian.

Persaingan yang terbatas bagi design-builder. Dengan adanya danya penilaian pe yang subyektif berdasarkan rkan peng pengalaman kerja ataupun kualifikasi desig esign-builder, maka sangat kecil peluang ng dari ko kontraktor kecil dan baru untuk dapat apat ikut dalam proses tender. Kontraktorr atau ko konsultan perencana kecil akan kalah terlebih te dahulu karena tidak memiliki iliki kuali kualifikasi yang memadahi, dan kontraktor traktor atau a konsultan perencana baru akan an kalah jjuga karena belum memiliki sejarah rah kiner kinerja yang cukup lama dan bagus. Selain elain itu, d dana yang besar juga hanya akan n membua membuat perusahaan konstruksi yang besar sar yang m menjadi peserta tender. (Sumber: Texas Departme ment of Transportation, 2001)

Dengan melihat kelebihan lebihan d dan kekurangan dari sistem delivery Design-Build, De maka dapat diperhatikan n bahwa ssistem delivery Design-Build ini merupakan merupak salah satu jenis sistem delivery yang be berpotensi untuk mengatasi permasalahan asalahan sistem s delivery yang ada di Indonesia.

Build memiliki banyak kelebihan dan kekurangan, kekurang dan dalam Sistem delivery Design-Bu penerapannya, kelemahan lemahan dari sistem tersebut harus dapat pat diminimalkan. dimin Hal tersebut

dapat

dilakukan

dengan

memperbaiki

dan n

menambah menam

sistem

pendukungnya dalam am penera penerapannya. POTENSI PENERAPAN SISTE TEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN JAL NASIONAL DI INDONESIA 4-11


4.3 TINJAUAN ASPEK KD DALAM PENERAPAN SISTEM DELIVERY DESIGN-BUILD D

Tiap-tiap sistem delivery ry memiliki kelebihan dan kekurangan, n, untuk pemilihan p dan penerapan sistem delivery very yang terbaik tidak dapat ditentukan kan hanya berdasarkan banyaknya kelebihan an sistem tersebut. Pemilihan sistem delivery yang terbaik lebih bergantung pada tingkat k kesesuaian komponen-komponen n yang terkait te dengan sistem tersebut.

Sistem delivery Design gn-Build sangat berbeda dengan sistem delivery yang sebelumnya pernah h digunak digunakan di Indonesia, termasuk sistem delivery deli Design-BidBuild. Dengan adanya nya peru perubahan sistem delivery yang sangat gat berbeda berbe ini, maka penggunaan sistem delive livery yang baru akan mengakibatkan banyak anyak hal h yang perlu disesuaikan dalam penerapa penerapannya.

Penerapan sistem deliver ivery Design-Build pada proyek jalan nasional di Indonesia menimbulkan berbagai agai dam dampak bagi sistem, pelaku dan peraturan raturan yang y telah ada sebelumnya. Dalam penerap penerapannya juga harus dilakukan beberapa eberapa tinjauan ti untuk dapat diketahui bagaimana agaimana dan dampak dari sistem tersebut; ebut; dengan den beberapa tinjauan seperti tinjauan injauan te teknis, procurement, organisasi, dan peraturan. perat Dengan melihat berbagai tinjauan ttersebut, dapat ditinjau apakah sistem delivery DesignBuild tersebut dapat at diterapk diterapkan di Indonesia.

4.3.1. ASPEK TEKNIS

Pada aspek teknis ini akan m membahas tentang bagaimana secara ecara teknis tekn penerapan dari sistem delivery Desi esign-Build ini, yang menggabungkan n proses perencanaan (design) dan konstruksi nstruksi secara bersama-sama. Tahapan pan kegiatan kegi proyek menggunakan sistem d delivery Design-Build ini sangat berbeda dengan jika POTENSI PENERAPAN SISTE TEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN JAL NASIONAL DI INDONESIA 4-12


menggunakan sistem de delivery Design-Bid-Build. Adapun perbandingan perbandin tahapan sistem delivery Design-Bid Bid-Build akan dijelaskan pada Gambar 4.1.

Kriteria riteria Pelayanan layanan

Kriteria riteria Desain

Tender ender Desainer esainer

Desain

Gambar rencana; Spesifikasi Teknis

Tender ender Kontraktor ntraktor

Konstruksi nstruksi

Hasil Konstruksi

cek

Output Gambar ar 4.1 Tahapan kegiatan sistem delivery DBB

Pada sistem delivery Des Design-Bid-Build, tahapan desain terpisah rpisah dengan den tahapan konstruksi. Pada awalnya, kriteria pelayanan didapat dengan engan mengidentifikasi me kebutuhan yang harus arus dipen dipenuhi oleh jalan rencana tersebut untuk masa ma yang akan datang, dengan peningkatan ningkatan kendaraan di masa depan. Identifikasi ikasi kebutuhan ke dari jalan tersebut antara ra lain: ke kebutuhan umur rencana dari jalan an yang akan a dibangun, perhitungan volumee kendara kendaraan dan peningkatan volume kendaraan ndaraan di d masa depan, dan pengembangan n sistem ja jaringan jalan dan prioritas pembangunan angunan jalan nasional POTENSI PENERAPAN SISTE TEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN JAL NASIONAL DI INDONESIA 4-13


di Indonesia. Dari analisa ke kebutuhan jalan, kemudian dilakukan ukan peng penghitungan dan analisa sehingga diperoleh iperoleh beberapa parameter yang digunakan nakan sebagai se kriteria desain. Beberapa parameter yang terdapat dalam kriteria desain adalah a sebagai berikut: umur rencana ana jalan, lalu lintas harian rata-rata (LHR), ), nilai kekasaran ke (IRI), nilai kerataan. Dari ri bebera beberapa kriteria desain tersebut, dapat apat dilakukan dila proses perancangan (desain) in) hingga detail desain sampai didapat hasil asil desain yang berupa gambar rencana dan an spes spesifikasi teknis. Di dalam spesifikasii teknis terdapat te bahan material yang harus us digunak digunakan, metode kerja, dan uji yang harus dilakukan dila sesuai dengan parameterr desain jalan yang ada. Kegiatan desain ain ini dilakukan di oleh konsultan perencana.

Dari hasil desain yang ang ada, d dapat dilakukan proses konstruksi si oleh kontraktor, kon yang dipilih berdasarkan n proses tender atau pelelangan. Parameter eter keberhasilan keb dan kontrol atas prosess konstru konstruksi didapat dari hasil pengawasan san kegiatan kegia dan uji di lapangan dengan gambar ambar re rencana dan spesifikasi teknis. Pengecekan ngecekan ini dilakukan dengan uji lapangan an pada ja jalan tersebut, yang meliputi tes ketebalan ketebala perkerasan, Setelah pengecekan n kegiata kegiatan di lapangan dengan gambar rencana dan d spesifikasi teknis, maka diharapkan apkan has hasil konstruksi dapat memenuhi kebutuhan ebutuhan yang y ada.

elivery Design-Build sangat berbeda dengan sistem si delivery Penggunaan sistem deliv Design-Bid-Build. Tahapan ahapan ke kegiatan dengan sistem delivery DB B sebagai berikut:



Kriteria Pelayanan

Tender Desain-Build Builder

Desain dan Konstruks Konstruksi

Hasil Konstruksi

cek

Performance Gambar 4.2 Tahapan kegiatan sistem delivery Design-b build

Perbedaan yang sangat angat me mendasar dari sistem delivery DB dan DBB adalah pada sistem DB, proses desain dan konstruksi dilakukan dalam satu u tahapan dan oleh satu badan. Jadi tidak ada hasil desain yang dapat digunakan sebagai parameter p dan kontrol terhadap hasil asil kons konstruksi, seperti pada sistem DBB.. Meskipun Meskipu perusahaan design-builder tetap p memer memerlukan gambar rencana dan spesifikasi pesifikasi teknis dalam pengerjaan konstruksi, ruksi, teta tetapi pemilik tidak dapat mengontrol ontrol secara langsung gambar rencana dan an spesifi spesifikasi teknis tersebut sehingga diperlukan iperlukan suatu bentuk sistem atau cara kontrol da dari pemilik agar hasil konstruksi si dapat sesuai s dengan kriteria desain dan kebutuha kebutuhan yang diinginkan.

Untuk mengatasi hal terseb tersebut, maka harus ada parameterr untuk menguji hasil konstruksi agar dapat pat diketa diketahui kesesuaiannya dengan kriteria desain, desain pengecekan tersebut

disarankan kan

Performance

inii

men menggunakan dilaku dilakukan

pengecekan

untuk

berdasarkan asarkan

mengukur

kondisi

performance. perkerasan

(kekuatan/struktural ral dan fun fungsional) dari jalan tersebut. Untuk tuk mengukur mengu kekuatan struktural dan fungsional ngsional dari suatu jalan maka dilakukan an perhit perhitungan untuk mencari PSI (Present Serv erviceability Index). PSI adalah indekss yang menggambarkan me kondisi pelayanan suatu ruas jalan.



Penggunaan PSI (Present nt Serviceability Index) sebagai perbandingan ndingan statistik s antara tingkat pelayanan (servic rviceability), yang dinyatakan dengan an perankingan perank secara subyektif, dengan kondisi pe perkerasan yang dapat diukur. Untuk tuk mengukur meng nilai PSI dibutuhkan beberapa pa param parameter antara lain: 1.

Defleksi atau lendutan Pengujian inii dimaksu dimaksudkan sebagai pegangan dalam pengujian pengujia perkerasan jalan dengan alat Benkelman Beam yaitu mengukur gerakan vertikal pada permukaan lapis apis jalan dengan cara mengatur pemberian erian beban beb roda yang diakibatkan oleh leh pengu pengujian beban tertentu. Data yang diperoleh iperoleh dari lapangan ini dapat digunakan nakan untuk un penilaian struktur perkerasan, kerasan, p perbandingan sifat-sifat struktural ral sistem perkerasan yang berlainan n dan per perencanaan teknik perkerasan atau u lapis tambahan tam di atas perkerasan lama. ama. Meto Metode pengujian dengan Benkelman Beam am ini menguraikan dengan detaill cara peng pengukuran lendutan balik, lendutan n maksimu maksimum, mengukur temperatur, mengukur engukur tebal dan jenis konstruksi permukaan. ukaan.

2.

Ketidakrataan (roug ughness) Pengujian tentang tang ketid ketidakrataan permukaan jalan sangat at penting penting. Pengukuran ketidakrataan n permuk permukaan jalan diperlukan untuk menilai nilai pen penampilan jalan dan memungkinkan kinkan pe pengambilan keputusan atas tingkat kat peme pemeliharaan yang perlu diterapkan kan pada perkerasan jalan untuk meningkatkan gkatkan pelayanan p dan mengurangi biaya ope operasi kendaraan. Pengukuran ketidakrataa tidakrataan permukaan jalan juga berguna rguna untu untuk menentukan apakah keadaan permukaa permukaan jalan cukup baik ditinjau dari as aspek keselamatan dan untuk melakukan melakuk penilaian kerusakan pada da perker perkerasan. Pengujian ketidakrataa tidakrataan permukaan jalan ini menggunakan akan alat MERLIN. M Hasil pengukuran dari kedu kedua jenis alat kemudian akan dihubungkan ubungkan dengan nilai Indeks Ketidakrata dakrataan Internasional, International Roughn ghness index (IRI, ml/km). Dari pengukuran ran ketida ketidakrataan jalan dapat diketahui bahwa ahwa jala jalan yang berada pada kondisi baik deng dengan tingkat kerusakan kecil ternyata yata tidak memberikan pengaruh yang ng begitu besar pada hasil pengukuran ketidakrataan. ketidakr Tetapi



kerusakan jalan lan sepert seperti lubang memberikan pengaruh yang sangat sang besar pada hasil pengukuran uran ketid ketidakrataan permukaan jalan. 3.

Alur dan retak Pengujian inii dilakuka dilakukan dengan menggunakan alat straight ht edge dan frame. Straight edge merupa merupakan alat yang berbentuk seperti perti penggaris, pen yang digunakan dengan engan m mengukur pada jalan secara melintang. melintan Kemudian digunakan alat segit segitiga pengukur untuk mengukur kur kedalaman keda yang diakibatkan ketidakrata etidakrataan jalan pada alat tersebut. Alat frame adalah dalah alat yang berupa bingkai kayu berukuran ukuran 1 1m x 1m yang digunkan dengan ngan cara diletakkan pada jalan kemudian n digamba digambar permukaan jalan yang mengalam mengalami retak dan lubang. Kemudian dian luas lua dari hasil penggambaran n itu di dijumlahkan untuk dibandingkan n dengan luas frame tersebut. Kedua ua metod metode tersebut digunakan untuk menentukan entukan alur a dan retak yang terjadi pada ada jalan.

4.

Kekesatan Untuk menguji ji kekesat kekesatan dari permukaan jalan, maka dilakukan uji kekesatan dengan menggunakan ggunakan British Pendulum Tester. Metodee ini digunakan digu untuk memperoleh besaran aatau angka kekesatan permukaan an perker perkerasan beraspal (micro texture) atau pe perkerasan beton semen yang sudah dah dipadatkan. dipad Alat ini digunakan dengan engan car cara memutarkan bandul yang ada da pada alat tersebut sehingga menyentuh yentuh da dan bergesekan dengan aspal. Bandul dul tersebut terseb terhubung pada alat meteran eteran yan yang menunjukkan besarnya nilaii kekesatan kekesata pada jalan tersebut. Selain itu, pengujian engujian k kekesatan juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode sand patch tch. Metode sand patch ini dilakukan dengan menyebarkan pasir, yang telah elah diuk diukur volumenya, pada permukaan n jalan. Penyebarannya P dalam bentuk k lingkar lingkaran, kemudian diukur besar diameter iameter dari d lingkaran tersebut. Semakin akin besa besar lingkarannya, macro texture yang ang terdapat terdap pada jalan tersebut semakin akin kecil kecil. Macro texture itu untuk menyediakan ediakan micro drainage untuk menciptakan ptakan lap lapisan air setipis mungkin. Semakin in tipis lapisan la air yang terdapat padaa lapisan permukaan jalan maka kemungkinan gkinan ke kendaraan selip



dengan jalan tersebut akan semakin kecil. Jadi, semakin in besar lingkaran li yang terbuat, menunjukkan unjukkan b bahwa permukaan jalan tersebutt semakin licin.

Setelah diketahui nilai PSI, m maka dapat diketahui apakah jalan lan yang te telah dibangun dapat memenuhi kebutuhan volume lalu lintas pada masa yang aka akan datang. Hal tersebut dilakukan dengan m membandingkan nilai PSI dengan CESAL (Cummulative Equivalent Standard Axle xle Load) sehingga diketahui CESAL yang ang direncanakan direnc dapat dipenuhi oleh jalan yang tela telah dibangun tersebut.

Gambar bar 4.3. Grafik Hubungan PSI dengan CESAL

Pada gambar diatas, s, menun menunjukkan bahwa nilai PSI akan semakin makin me menurun dengan semakin bertambahnya ahnya b beban yang melalui jalan tersebut. ut. Nilai PSI berkisar diantara 0-5. Nilai 5 menunju menunjukan kondisi jalan yang baik, nilaii 0 menun menunjukan kondisi jalan yang rusak. Pada jala jalan nasional, nilai PSI yang menunjukkan unjukkan kondisi baik berkisar diantara nilai 2,5 2,5-5. Di bawah nilai 2,5; kondisi jalan alan dinilai dinila tidak bagus sehingga diperlukan n lapis tam tambah pada jalan tersebut.



Sistem kontrol terhadap rhadap k kualitas jalan nasional juga harus rus dilak dilakukan dengan meningkatkan kinerja erja dari jembatan timbang. Khusus menyangkut menyangk jembatan timbang, sesuai dengan ngan UU tentang jalan, jembatan timbangg merupa merupakan tanggung jawab Departemen n Perhub Perhubungan karena jembatan timbang ang bukan buka merupakan infrastruktur jalan n tetapi sarana pengangkutan, sehingga ga bukan diatur oleh Departemen Pekerjaan rjaan Um Umum. Jembatan timbang perlu ditingkatka itingkatkan kinerjanya dengan mendisiplinkan inkan ker kerja dari petugas jaga supaya setiap kendaraan ken yang melalui jalan tersebut ebut tidak melebihi batas berat yang diijinkan. ijinkan. Selain Se itu, juga diperlukan suatu aturan te tegas sehingga kendaraan yang melewati melewat batas berat diijinkan tidak hanya nya dikena dikenai sanksi, tetapi barang yang dibawa ibawa wajib waj diperlukan sehingga batas berat at tetap di diberlakukan sebagai syarat mutlak.

Perbedaan tahapan n kegiatan mengubah secara menyeluruh proses pengadaan pe atau pelelangan. Sistem delive livery Design-Build ini hanya mengadakan dakan satu sat kali proses pelelangan, dan tahapan hapan pro proses pelelangan tersebut sangat berbeda dengan d sistem delivery Design-Bid-Build ild. Hal tersebut akan berpengaruh pada isi is dari dokumen lelang yang ada.

Dalam proses Design-B Build, Penyedia Jasa harus memperhatika perhatikan peraturan perundang-undangan an yang berlaku di Negara Indonesia ia (seperti (seper Keputusan Presiden No. 80 Tahun hun 2003 dan Peraturan Menteri PU No. 43 Tahun 2007), dalam penyusunan dokumen men siste sistem pengadaan jasa

konstruksii dengan Design-Build,

sekurang-kurangnya ya harus m meliputi: a. Dokumen Kualifikasi ualifikasi b. Dokumen Pengadaan engadaan Jasa Konstruksi c. Pedoman Proses roses Pen Pengadaan (antara lain penilaian kualifikasi dan evaluasi penawaran) d. Pedoman Pemilihan emilihan P Pekerjaan dan Petunjuk penerapannya e. Pedoman penyiapan enyiapan p proyek dan system kebijakan penerapan nerapan pengadaan p jasa konstruksi dengan Design-Build (DB)



Dokumen Pengadaan an atau D Dokumen Lelang adalah dokumen en yang disiapkan d oleh panitia/pejabat pengadaan engadaan sebagai pedoman dalam proses roses pembuatan pem dan penyampaian penawaran waran ole oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman pedo evaluasi penawaran oleh panitia/pe panitia/pejabat pengadaan (Keputusan Presiden residen No. N 80 tahun 2003) yang berisii antara llain seperangkat dokumen yang g terdiri dari gambargambar perencanaan an dari pe pekerjaan yang akan dilaksanakan dan Rencana Renc Kerja dan Syarat–syarat (RKS)) yang me mencakup syarat–syarat umum dan n spesifikasi spesifika teknis.

Dalam penerapan sistem delivery Design-Build, isi dari dokumen okumen lelang adalah sebagai berikut: pada pese peserta lelang. 1. Instruksi kepada 2. Data lelang,, termasuk kriteria design-builder yang dipilih. 3. Bentuk suratt penawar penawaran, lampiran, surat penunjukan dan surat perjanjian. 4. Syarat-syarat at umum k kontrak. 5. Syarat-syarat at khusus kontrak. 6. Data dan informasi formasi pr proyek. 7. Bentuk-bentuk tuk jamina jaminan. 8. Adendum (bila ila ada).

Persyaratan umum dalam proyek DB hampir sama dengan persyaratan persy umum proyek DBB, yaitu berisi per persyaratan khusus dan spesifikasii yang tidak tida biasa untuk proyek-proyek yang ng biasany biasanya diluar lingkup standar spesifikasi ifikasi dari dar pemerintah. Beberapa contoh persyar persyaratan umum dalam proyek pembangunan angunan jalan j nasional adalah sebagai berikut: 1. Kontrol lalu lintas Dari semua faktor faktor-faktor yang dapat mempengaruhi desain dan da konstruksi, kontrol lalu u lintas sering menjadi salah satu faktor ktor pembatas pem dalam menentukan n apa yan yang dapat di desain, bagaimana proyek dapat da dibangun dan jangka waktu p proyek. Pembatasan lalu lintas yang diijinkan d akan terdefinisi dengan engan jel jelas dalam paket DB dengan persetujuan etujuan para pa pemangku kepentingan. POTENSI PENERAPAN SISTE TEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN JAL NASIONAL DI INDONESIA 4-20


2. Keterlibatan n publik Keterlibatan n publik merupakan salah satu aspek penting dalam proses pengembangan gan proye proyek. Hal ini meliputi komunikasii kepada semua orang, kelompok dan organ organisasi pemerintah berkenaan dengan pengembangan p proyek.

Oleh leh

kar karena

itu,

adalah

penting

sekali

agar a

tingkat

koordinasi/keterlibat keterlibatan yang diinginkan untuk suatu uatu proyek pro tertentu didefinisikan n secara je jelas dalam paket pekerjaan DB. 3. Manajemen mutu Paket pekerjaan DB harus mencantumkan persyaratan n jaminan kualitas yang harus diikuti ti oleh per perusahaan terpilih sebagai tambahan han terhadap terha apa yang sudah dicantumkan ntumkan dalam spesifikasi, kebijakan dan n prosedur prosed yang akan menjamin kualitas ualitas pro produk rencana, bahan konstruksi dan lain-lain. lain 4. Layanan lingkungan gkungan Pertimbangan an lingkun lingkungan yang khusus yang harus ditangani angani oleh ole perusahaan yang terpilih ih harus p pula dimasukkan. Dalam setiap proyek akan a terdapat aktifitas-aktifitas tifitas kon konstruksi yang diatur oleh Undang-Undan Undang lingkungan. Waktu untuk uk mempe memperoleh ijin pun berbeda sesuaii dengan jenis proyek, dampaknya,, dan pers persyaratan dari instansi tertentu yang ang memberi mem ijin. Pada akhirnya, semua emua tang tanggung jawab akan hal ini akan terdefinisi dengan jelas dalam paket DB.

4.3.2. ASPEK PROCUREM REMENT

Procurement merupakan pakan sa salah satu proses yang penting dalam alam keberlangsungan keb suatu proyek. Oleh karena it itu, aspek ini merupakan aspek yang ang penting penti pula untuk ditinjau dalam potensi otensi pe penerapan system delivery dalam m pembangunan pemba jalan nasional di Indonesia. sia. Pada ttinjauan aspek Procurement ini, akan terlihat ter perbedaan antara tahapan-tahapan P Procurement pada DBB dengan Procuremen ent pada DB.



Tahap Procurement pada DB DBB adalah sebagai berikut: 1.

Prakualifkasi

2.

Undangan Tender

3.

Rapat Penjelasan / a aanwijzing

4.

Peninjauan lapangan pangan ((site visit)

5.

Pemasukan Penawaran enawaran Untuk membuat uat penaw penawaran, kegiatan–kegiatan yang perlu rlu dilakukan dilaku adalah : a.

Perhitungan ngan volum volume

b.

Perencanaan naan met metode pelaksanaan

c.

Perhitungan ngan biaya langsung

d.

Perhitungan ngan biaya tak langsung

e.

Manajemen Risiko

f.

Perhitungan harga pen penawaran ( Rencana Anggaran Biaya ya / RAB )

g.

Penyiapan dokumen kumen–dokumen sebagai lampiran penawaran

6.

Pembukaan Dokumen okumen P Penawaran

7.

Evaluasi Tender der dan Kl Klarifikasi

8.

Penetapan Calon lon Peme Pemenang

9.

Surat Penunjukkan ukkan Pem Pemenang

10.

Surat Perintah h Kerja (S (SPK) Surat perintah ah kerja d diterbitkan oleh pemimpin proyek yek kepada kepad kontraktor untuk memulai lai pekerj pekerjaan persiapan. Biasanya dalam kurun waktu w tertentu (misalnya tujuh uh hari hari) setelah diterbitkannya SPK, kontraktor raktor wajib wa melakukan kegiatan di lapangan apangan yyang dapat berupa persiapan lahan ahan kerja, kerja pemagaran, pembuatan kantor antor sem sementara, dan sebagainya.

11.

Kontrak (perjanjian janjian pem pemborongan) Pembuatan kontrak b biasanya dilakukan melalui proses roses neg negosiasi untuk membahas secara ecara det detail tentang pasal–pasal kontrak ak guna menghasilkan kondisi yang dapat dite diterima oleh kedua belah pihak.

Sistem delivery Design-Bu Build memerlukan berbagai kebijakan n dan langkah-langkah lan yang wajib dilakukan kan dalam proses procurement. Langkah-langkah langkah kegiatan ini POTENSI PENERAPAN SISTE TEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN JAL NASIONAL DI INDONESIA 4-22


diperlukan untuk mengatur dan mengetahui berjalannya procurem rement dari sistem ini, mulai dari tahap hap pemi pemikiran/ide proyek hingga sampai ai adanya kesepakatan akhir/kontrak.

Proses procurement sistem delivery Design-Build terdiri dari beberapa langkah, l yaitu a. Perencanaan Pemilik menganalisa nganalisa tentang kebutuhan yang diinginkan nginkan dan d besarnya finansial yang ang dimil dimiliki untuk perencanaan pengembangan mbangan proyek serta pemilihan sistem d delivery yang tepat. b. Penjelasan Program Pemilik membuat mbuat keb kebutuhan dasar proyek dan mendefinisikan efinisikannya. Kegiatan ini meliputi ti penetap penetapan project stakeholder beserta ta resiko yang harus ditanggung masing masing-masing pihak, pendefinisian dan pengembangan pengemba lingkup pekerjaan, penetapa penetapan kriteria pemilihan dan evaluasi valuasi dalam d proses procurement. Pada tahap ini, pemi pemilik juga melakukan pertemuan dengan desain-builder d untuk menyampaikan ampaikan informasi tentang proyek dan proses procurement p yang akan dilakukan. c. RFQ (Request of Qu Qualifications) RFQ merupakan pakan sel seleksi tahap pertama dari duaa tahap seleksi pada procurement Design sign-Build. Jawaban dari tahap RFQ inii adalah SOQ SO (Statement of Qualification), ), yan yang berupa dokumen pengajuan.. Di dalam dala SOQ akan terlihat kondisi ndisi per perusahaan desain-builder. Kondisi disi tentang tent finansial perusahaan dan kine kinerja yang telah dilakukan perusahaan usahaan design-builder. Selain itu juga da dapat terlihat perusahaan design-buil uilder merupakan perusahaan design ign-builder tunggal atau perusahaan design-builder des yang berupa pengabungan gabungan dua atau lebih perusahaan. Pada tahap ini akan d dilakukan penilaian kepada perusahaan usahaan design -builder yang memasukan sukan pro proposal sehingga diperoleh perusahaan ahaan yang ya memenuhi syarat-syarat at kualifika kualifikasi oleh panitia pelelangan. Panitia tia melakukan melaku penilaian



kriteria–kriteria teria terte tertentu sehingga dapat ditetapkan perusahaan perusaha yang lulus maupun yangg gagal. K Kriteria-kriteria tersebut biasanyaa meliputi: meliputi •

Pengalaman man denga dengan proyek yang serupa.

•

Keuangan n dan kap kapasitas pengikatan

•

Sumber-sumber sumber d daya manajerial.

•

Kemampuan puan (pen (pendidikan dan pengalaman) dari personil ersonil profesional pro

•

Reputasii umum da dan profesional.

•

Prestasi kerja mas masa lampau

•

Kapasitass untuk m memenuhi persyaratan waktu dan anggaran nggaran

•

Pengetahuan huan kond kondisi lokal atau regional

•

Kemampuan puan des desain dan konstruksi dari tim untuk menyelesaikan m pekerjaan n secara m memuaskan dalam waktu yang tepat.

d. Pengumuman an Kualifik Kualifikasi Proses penilaian ilaian RFQ yang telah selesai kemudian dilakukan ilakukan pengumuman hasil dari RFQ FQ terseb tersebut, yang berupa daftar perusahaan design des -builder yang telah memenuhi nuhi kuali kualifikasi berdasarkan nilai yang tertinggi. tinggi. Daftar hasill penyarin penyaringan RFQ tersebut sebaiknya minimal inimal terdiri ter dari tiga perusahaan dan tid tidak lebih dari lima perusahaan. Pembatasan ini dimaksudkan n agar ter terjadi kompetisi yang baik. e. RFP(Request of Pro Proposal) RFP merupakan akan pro proses seleksi tahap kedua dari dua ua tahap seleksi pada procurement Desig esign-Build. Pada tahap ini pemilik mengeluark engeluarkan RFP yang isinya tiga hal penti penting, yaitu: instruksi kepada peserta serta lelang, lela dokumen kontrak dan dokumen rujukan. Rincian isi dari ketiga hal tersebut terseb antara lain penjelasan proyek, kriteria desain, data tanah, syarat yarat proposal, pro syarat kontrak, dan n prosedu prosedur proses seleksi. Pemilik juga membuat embuat kerangka kerja atas evaluasi si dan pe penilaian kontrak, menyusun Badan an Penerapan Penera evaluasi, dan bobot nilai ilai saat p penilaian proposal. Paket DB harus arus beris berisi spesifikasi yang bisa diterapkan n yang tidak tid ditemukan dalam Spesifikasi sifikasi St Standar, termasuk spesifikasi khusus sus yang ya berkaitan dengan lokasi asi proyek dan keunikan dari pekerjaan proyek. Selain S dari itu, POTENSI PENERAPAN SISTE TEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN JAL NASIONAL DI INDONESIA 4-24


Proposal Teknis eknis da dan Proposal Biaya perusahaan secara khusus akan direferensikan an sebaga sebagai bagian dari Dokumen Kontrak.. Ini memastikan mema bahwa perusahaan DB diwajibkan untuk mendesain dan n membangun memba dengan menggunakan an sumb sumber-sumber daya, prosedur-prosedur, rosedur, dan metoda konstruksi atas mana Pemilik Proyek mendasarkan pemilihanny milihannya.

quest For Proposal), Proposal Teknis, yang merupakan jawaban dari RFP (Reque didalamnya terdapat kriteria teknis, rencana manajemen men proyek, proye dan jadwal proyek. Dalam am proye proyek pembangunan jalan nasional, isi dari proposal pr teknis adalah sebagai gai beriku berikut: 1.

Kriteria teknis, ha harus meliputi hal-hal sebagai berikut: •

Gambar bar desai desain awal yang menunjukkan alinyemen nyemen horisontal dan vertikal.

•

Tipikal al yang m menunjukkan desain perkerasan yang ang diusulkan. diusu

•

Lokasi si dan ide identifikasi struktur.

•

Konsep ep tata rruang geometrik untuk persimpangan, angan, simpang si susun, dan lain-lain. lain.

2.

3.

•

Konsep ep marka jalan bila diperlukan.

•

Kontrol rol lalu lin lintas dan skema pentahapan.

•

Potongan ngan meli melintang jalan jika diperlukan.

•

Ciri-ciri ciri desain lainnya jika diperlukan.

Rencana manajem manajemen proyek, harus meliputi hal-hall sebagai berikut: •

Rencana ana mana manajemen dan organisasi

•

Resume me dari p para profesional kunci dan personil il manajerial manaje

•

Rencana ana jamin jaminan kualitas (quality assurance)

•

Rencana ana kesela keselamatan

Jadwal proyek, royek, har harus meliputi hal-hal sebagai berikut: • Jadwall konstruk konstruksi dan kemampuan untuk pemenuhan nuhan jadwal jad • Jadwall desain rekayasa (engineering) dan n kemampuan kemam untuk memenuhi enuhi jadw jadwal.



• Waktu u konstruk konstruksi dan jadwal desain. Selain proposal posal tekn teknis juga terdapat Proposal Biaya iaya yang didalamnya terdapat satu tu biaya lump sum (harga borongan) untuk k desain dan d konstruksi proyek serta ta peneta penetapan harga untuk aktivitas-aktivitas ivitas setiap seti pekerjaan utama. Uraian an aktifita aktifitas-aktifitas pekerjaan dibuat oleh Panitia dan da tercakup di Dokumen Pelelangan. elelangan. f. Seleksi dan Evaluasi P Proposal Setelah melalui alui prose proses seleksi RFQ dan diperoleh daftar ftar perusahaan perus desainbuilder yangg mengik mengikuti RFP dan dianggap mampu untuk menyelesaikan m pekerjaan, maka aka pros proses selanjutnya adalah seleksi proposal posal akhir. akh Proses seleksi ksi propos proposal tersebut terdiri dari dua tahap p yaitu seleksi se proposal teknis dan biaya. Se Seleksi proposal teknis dilakukan n dengan memberikan penilaian sesuai suai deng dengan prosedur penilaian yang telah h dijelaskan, dijelaska sedangkan seleksi proposal posal bia biaya digunakan sebagai alat bantu antu untuk untu penentuan pemenang. Semua paparan paran da dalam proposal teknis yang akan diajukan di akan dipresentasikan ikan diha dihadapan pemilik proyek yang terdiri diri dari berbagai b jenis keahlian (mulai ulai dari d dokumen, geoteknik, lalu lintas, manajemen manajeme konsrtuksi, struktur dan n seterusn seterusnya). Presentasi ini merupakan pemaparan pemapara secara logis metode penyelesaian yelesaian yang diusulkan dan ketertarikannya annya dengan de isi yang diminta dari ri dokum dokumen RFP yang juga digunakan n untuk memberikan kesempatan bagi peru perusahaan DB untuk mendapatkan point tambahan. tam g. Kesepakatan n Kerja/K Kerja/Kontrak Perusahaan desain desain-builder yang terpilih dalam seleksi si kemudian kemudia melakukan perjanjian kontrak d dengan pemilik dan pekerjaan desain--konstruksi dapat dimulai sesuai uai dengan kesepakatan.

Dari tahapan-tahapan pan pada sistem delivery DBB dan DB yang telah tela disebutkan sebelumnya, terdapat pat perbe perbedaan antara kedua sistem tersebut, but, yaitu pada tahapan pengadaan DB terdapat erdapat p presentasi (pemaparan) akan proposal teknis oleh perusahaan DB. Sedangkan dangkan p pada tahapan pengadaan DBB tidak dak ter terdapat presentasi POTENSI PENERAPAN SISTE TEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN JAL NASIONAL DI INDONESIA 4-26


atas proposal teknis is tersebu tersebut. Hal ini disebabkan karena pada da sistem delivery DBB semua detail desain in sudah terdapat dalam spesifikasi teknis nis yang tidak t terdapat dalam metode DB.

4.3.3. ASPEK ORGANISA ISASI

Sistem delivery DBB BB (tradi (tradisional) sudah sejak lama dipakai kai pada proyek jalan nasional di Indonesia. esia. Pen Penggunaannya yang sudah sangat gat lama ini tentunya menimbulkan suatu u kebiasaa kebiasaan bagi para pengguna. Untuk menerapkan enerapkan suatu sistem yang baru tidaklah mudah. P Perubahan penggunaan sistem delivery ery DB yang sangat berbeda dengan sistem de delivery DBB harus disertai dengan perubahan erubahan pola pikir dan paradigma dari pelaku laku sistem sistem, DirJen Bina Marga, Departemen n Pekerjaan Pekerja Umum.

Dengan adanya sistem istem delivery DB maka proses perencanaan canaan (desain) (d harus dilakukan secara bersama bersama-sama dengan proses pelaksanaan aan konstruksi. kons Kedua kegiatan tersebut tidak da dapat dipisahkan sehingga dalam pembuatan pembua program, kegiatan desain dan n pelaksa pelaksanaan konstruksi harus dijadikan satu paket. pake Pembuatan program yang didalamnya alamnya terdapat kegiatan desain dan konstruksi onstruksi harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan dan sesuai dengan n pembangunan pemban jangka panjang jalan nasional nal Indon Indonesia.

Penyusunan program, am, kegia kegiatan perencanaan dan pelaksanaan aan konstruksi, kons dalam satu paket akan berdamp berdampak pada penyusunan anggaran n pembangunan pemban jalan. Anggaran yang diajukan iajukan o oleh Departemen Pekerjaan Umum mum ke Departemen Keuangan akan menjadi enjadi sat satu paket juga. Dengan disetujuinya ya pengajuan penga tersebut, maka proses pembangunan angunan jalan nasional tidak akan tersendat-senda sendat. Tidak akan ada lagi kasus dimana ana proses desain jalan telah dilakukan tetapi tapi proses prose pelaksanaan konstruksi tidak dapat dila dilakukan akibat anggaran yang tidak/bel tidak/belum disetujui. Dalam proses penyusunan yusunan d dan pengajuan anggaran ini diperlukan rlukan koordinasi ko antar departemen di tingkat kat pemer pemerintah pusat. POTENSI PENERAPAN SISTE TEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN JAL NASIONAL DI INDONESIA 4-27


Penyatuan kedua proses ke kegiatan konstruksi ini tentunyaa juga harus ha didukung dengan penyatuan kedua pih pihak, pelaku kedua proses tersebut. ut. Penyatuan Penyat ini bukan berarti bahwa harus rus menj menjadi satu badan, tetapi lebih ke masalah masal kordinasi. Direktorat Bina Teknik, yang mengatur tentang perencanaan ncanaan teknis, haru berkoordinasi secara ara langsu langsung dengan Direktorat Wilayah yang bertugas ber sebagai pengawas dan pelaksana ksana me melalui Balai di tingkat daerah.

Dengan adanya koordinasi oordinasi yang baik antara kegiatan perencanaan encanaan (desain) dan pelaksanaan konstruksi, ruksi, ant antara Direktorat Bina Teknik dengan gan Direktorat Direkt Wilayah; maka koordinasi antara ntara ting tingkat pusat dengan daerah akan semakin emakin baik. b Di tingkat Balai tidak akan terjadi rjadi duali dualisme kepemimpinan ke tingkat pusat. usat. Kepala Kep Balai tetap akan bertanggungg jawab secara langsung kepada Direktorat rektorat Wilayah dan memberikan evaluasi uasi ke D Direktorat Bina Teknik, dengan n koordinasi koordi bersama Direktorat Wilayah.

Dengan adanya sistem stem kons konstrol kualitas jalan, yang telah disebutkan disebutka pada aspek teknis diatas, makaa juga dip diperlukan suatu kerjasama antara Departem Departemen Pekerjaan Umum dengan Departeme epartemen Perhubungan. Kinerja internal rnal dari Departemen Perhubungan selaku ku badan yang mengatur pengangkutan tan umum juga perlu ditingkatkan. Kinerja rja yang d dilakukan berkaitan dengan peningkatan ngkatan kualitas ku kinerja jembatan timbang supaya ssetiap kendaraan tetap berada pada batas bata berat yang diijinkan untuk melewati lewati sua suatu jalan.

Sebagai langkah awal wal prose proses transisi terhadap penggunaan sistem stem delivery yang baru ini, maka perlu rlu diben dibentuk satu badan yang bertugas sebagai pembina dan pengawas kegiatan pelaksan pelaksanaan sistem delivery Design-Build pada tiap proyek jalan nasional. Badan ini,i, yang di disebut dengan Badan Pengelola Design ign-Build, berfungsi untuk memberikan n pembina pembinaan terhadap sistem delivery Design-Bu Build kepada tiaptiap pelaku sistem di Direkto Direktorat Jenderal Bina Marga dan menjadi enjadi pengawas pen dalam penerapan sistem delivery ery Design-Build pada proyek jalan nasional. POTENSI PENERAPAN SISTE TEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN JAL NASIONAL DI INDONESIA 4-28


Badan Pengelola Design--Build ini mempunyai wewenang kontrol ontrol kepada kep tiap-tiap Direktorat yang menangani enangani proyek jalan nasional. Hal itu berarti bahwa Badan Pengelola tersebutt mempun mempunyai tanggung jawab dalam penerapan erapan si sistem delivery Design-Build pada proyek ja jalan nasional secara khusus, meskipun eskipun pelaksana p dari sistem ini adalah tiap-tiap tiap D Direktorat sesuai dengan peran dan fungsinya fung masingmasing pada proyek k jalan na nasional. Secara khusus, Badan Pengelola ngelola Design-Build ini bertanggung jawab secara la langsung kepada Direktur Jenderal Bina Marga. Mar

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

BADAN PENGELOLA DESIGN-BUILD

DIREKTORAT BINA PROGRAM

DIREK DIREKTORAT BINA T TEKNIK

DIREKTORAT JALAN TOL & JALAN KOTA

DIREKTORAT JALAN DAN JEMBATAN WIL BARAT

DIREKTORAT JALAN DAN JEMBATAN WIL TIMUR

UPT/BALAI/BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL

Gambar 4.4. Susunan nan Organ Organisasi dalam Penerapan Sistem Delivery ery DB pada Proyek Jalan Nasional

Sebagai langkah awal wal pene penerapan sistem delivery Design-Build pada proyek jalan nasional di Indonesia sia maka d diperlukan strategi dalam prosess transisi menuju m sistem yang baru. Strategii ini men menuntut adanya kebutuhan prioritas itas yang harus segera dilaksanakan dengan an sistem delivery Design-Build. Kebutuhan an jalan nasional yang harus diprioritaskan an dengan penggunaan sistem delivery DB B yang lebih l terjamin pelaksanaannya adalah alah jalan nasional yang strategis dan penting nting bagi perhubungan POTENSI PENERAPAN SISTE TEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN JAL NASIONAL DI INDONESIA 4-29


darat di Indonesia,, seperti ja jalan Pantura di Jawa, Trans Sulawesi, wesi, dan jalan nasional penting lainnya. Dengan aadanya prioritas pembangunan jalan nasional, na maka diharapkan kebutuhan han mend mendesak dan penting terhadap jalan n nasional nasiona akan segera terselesaikan. Tentunya tunya ha harus diikuti dengan pembengunan an berkelanjutan berke bagi jalan-jalan naional lainnya.

Build ini juga mengatur akan resiko yang ditanggung dit oleh Sistem delivery Design-Bu pemilik proyek. Dengan engan ad adanya sistem delivery DB ini, maka aka resiko resik yang harus ditanggung pemilik k menjad menjadi lebih kecil karena resiko dan n tanggung tanggun jawab atas kualitas bangunan menjadi tanggung jawab desain-builder sepenuhnya. sepenuhny DirJenBina Marga, selaku pemegang megang w wewenang pemerintah di bidang g jalan nasional, n akan sangat diuntungkan. n. Jaminan akan kualitas jalan tidak lagi ditanggun ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerinta Pemerintah hanya menjadi pemilik jalan nasional dan menjadi pengawas akan keberlangs eberlangsungan sistem jaringan jalan nasional di Indonesia. Hubungan antara pemerinta pemerintah dan swasta (pihak konsultan n dan kontraktor) kon juga harus ditingkatkan. n. Peruba Perubahan pandangan bahwa swasta hanya bekerja b untuk pemerintah harus diubah. Pe Pemerintah dan pihak swasta merupakan rupakan dua d pihak yang bekerja sama.

4.3.4. ASPEK PERATURA URAN

Penerapan sistem delive livery Design-Build di Indonesia sangat ngat berkaitan berk dengan peraturan yang mengatur engatur ssistem pengadaan jasa konstruksi. Peraturan-peraturan Peratu untuk jasa konsultasi ltasi dan jasa konstruksi di Indonesia selama elama ini masih untuk mendukung pelaksanaan sanaan si sistem delivery DBB (Design-Bid-Build ild) dimana antara perencanaan dan pelaksana pelaksanaan konstruksi dilakukan secara ra terpisah. terpisa Pemisahan tersebut juga berpengaruh engaruh p pada pemisahan proses pengadaannya/tend nnya/tender.

Terkait dengan peraturan eraturan ttentang pengadaan jasa konsultasi ltasi dan konstruksi di Indonesia, yaitu Peraturan raturan M Menteri Pekerjaan Umum No 43 tahun ahun 2007, 200 maka dapat POTENSI PENERAPAN SISTE TEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN JAL NASIONAL DI INDONESIA 4-30


dilihat bahwa standar ndar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi struksi dan d konsultasi dilakukan secara terpisah erpisah ole oleh penyedia jasa yang berbeda juga.

Sistem delivery Design-Bu Build yang proses konsultasi (desain) in) dan konstruksinya k dilakukan dalam satu atu badan sehingga dalam penerapannya, sistem delivery DB tidak sesuai dengan Permen men PU 43 tahun 2007 tersebut. Oleh karena na itu, maka ma diperlukan suatu pembenahan n dan per perubahan secara hukum tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi nstruksi se sehingga pengadaan jasa konstruksi ksi dan konsultasi ko dapat dilakukan secara bersama ersama-sama, sesuai dengan pelaksanaan sistem delivery DesignBuild ini.

Tetapi masih ada solusi olusi dan kemungkinan lain dari masalah diatas. Kedua Ke penyedia jasa tersebut, penyedia yedia jas jasa konsultasi perencanaan dan jasa konstruksi, kons dapat bergabung menjadii satu da dalam satu kesepakatan kerja yang ang dilakukan dilaku diantara mereka. Kesepakatan atan terse tersebut mengatur bahwa merekaa bekerja dalam satu koordinasi

dan

bertanggu bertanggung

jawab

secara

bersama-sama. sama.

Dalam D

proses

procurement, keduaa badan tersebut melakukan penawaran secar secara bersama-sama juga dan hanya dilakukan akukan de dengan satu rekanan yang sama. Jadi, di, kedua penyedia jasa tersebut yang berada rada dala dalam satu kesepakatan, hanya dapat lolos/tidak lolo lolos kualifikasi dan penawaran awaran se secara bersama-sama. Kegiatan yang ang dilakukan dilaku sejak dari tahap awal procurement ent hingga pada akhirnya penyerahan han bangunan bang kepada pemilik, dilakukan secara b bersama-sama dan menjadi tanggung ggung jawab jaw bersama. Dengan adanya kesepakatan sepakatan kerja seperti ini, maka perubahan an terhadap terhada Permen PU 43 tahun 2007 tidak ak perlu d dilakukan. Selain itu, di dalam Peraturan raturan Pemerintah Pe No. 29 tahun 2000 tentang tang Pen Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, terdapat erdapat beberapa b pasal yang menyebutkan tentang jjasa konstruksi terintegrasi, diantaranya: taranya: •

Pasal 13 ayat (1) dan (2 (2), tertulis: (1)

Pemilihan an penye penyedia jasa terintegrasi dilakukan n mengikuti mengik tata cara pemilihan an pelaks pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan langan terbatas. ter



(2)

Pekerjaan an yang d dapat dilakukan dengan layanan jasa kon konstruksi secara terintegrasi grasi adala adalah pekerjaan yang : 1.

Bersifat rsifat kom kompleks

2.

Memerlukan emerlukan teknologi tinggi

3.

Mempunyai empunyai risiko tinggi, dan

4.

Memiliki emiliki bia biaya besar

Semua hal tersebutt juga di dijelaskan secara lebih detail dalam lam Keputusan Keput Menteri Kimpraswil No.339/KPTS/M /KPTS/M/2003, dimana tertulis: 1.

Pekerjaan kompleks mpleks ad adalah pekerjaan yang memerlukan an teknologi teknolo tinggi dan/ atau mempunyai nyai resiko tinggi dan/ atau menggunakan nakan peralatan pe yang didesain khusus sus dan/ atau bernilai di atas Rp. 50.000.000.000 0.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)

2.

Kriteria teknologi nologi tin tinggi adalah mencakup pekerjaan jaan konstruksi kon yang menggunakan n banyak p peralatan berat dan banyak memerlukan erlukan tenaga te ahli dan tenaga terampil.

3.

Kriteria

risiko iko

tingg tinggi

adalah

mencakup

pekerjaan aan

konstruksi kon

yang

pelaksanaannya ya berisi berisiko sangat membahayakan keselamatan elamatan umum, harta benda, jiwa manusia anusia da dan lingkungan.

Kedua ayat pada pasal 13 di atas adalah saling berhubungan. ngan. Dimana Dim ayat (2) menjelaskan pengertian ertian jasa konstruksi terintegrasi pada ayat yat (1). Jasa Ja konstruksi terintegrasi yang dimaksud imaksud disini adalah mengacu pada sistem delivery deli terintegrasi yaitu sistem delivery DB. Dimana pada ayat (1) disebutkan n bahwa bahw Pemilihan penyedia jasa terintegrasi integrasi dilakukan mengikuti tata caraa pemilihan pemilih pelaksana konstruksi dengan n cara p pelelangan terbatas. Pengertian n pelelangan pelelan terbatas menurut PP 29 tahun un 2000 aadalah pelelangan untuk pekerjaan an tertentu tertent yang diikuti oleh penyedia jasa yang diny dinyatakan telah lulus prakualifikasi dan jumla jumlahnya diyakini terbatas dengan pengumu pengumuman secara luas melalui media dia massa, mass sekurangkurangnya 1 (satu) u) media cetak dan papan pengumuman n resmi untuk umum sehingga masyarakat kat luas d dunia usaha yang berminat dan memenuhi memenu kualifikasi POTENSI PENERAPAN SISTE TEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN JAL NASIONAL DI INDONESIA 4-32


dapat mengikutinya. ya. Yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu adalah jenis pekerjaan yang unik ik dan kom kompleks seperti yang dijelaskan pada da ayat berikutnya. be

Dalam pembangunan nan jalan nasional di Indonesia dan dengan menuju pada kesesuaian dari peraturan eraturan ttersebut, sistem delivery DB dirasakan asakan cukup cu memiliki peluang untuk digunakan gunakan sebagai alternatif dari sistem deliver ivery DBB. Hal ini terutama dapat dilihat ilihat da dari segi kompleksnya pekerjaan n pembangunan pemba jalan nasional.

•

Pasal 20 ayat (1) 1) dan (2)

(1) Kontrak kerja konstruks konstruksi pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai s tahapan dalam pekerjaan an konstu konstuksi yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi kon untuk pekerjaan perencanaan, encanaan, kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pelaksanaan, dan kontrak kerja erja konstr konstruksi untuk pekerjaan pengawasan. (2) Dalam hal pekerjaan ekerjaan terintegrasi, kontrak kerja konstruksi onstruksi sebagaimana dimaksud dalam am ayat (1) dapat dituangkan dalam 1 (satu) kontrak k kerja konstruksi. Menurut pasal tersebut rsebut ay ayat (2), dapat disimpulkan bahwa, ahwa, pekerjaan yang terintegrasi yang dimaksud pada pasal ini adalah Design-Build (DB). Dan dapat dikatakan bahwa Sistem Delivery DB menggabungkan paket pengadaan pe jasa konstruksi kegiatan n perenca perencanaan/desain dengan pelaksaan/build dalam dala satu ikatan kontrak. Dalam Sistem stem ini d desain terinci (DED) menjadi tanggung nggung jawab ja penyedia jasa

(kontraktor))

sekalig sekaligus

dengan

pelaksanaan

konstruksin nstruksinya.

Sebelum

pelaksanaan konstruksi ruksi pen penyedia jasa harus terlebih dahulu u melaksanakan melaksa desain terinci berdasarkan n Desain D Dasar (Preliminary Design) dan base line data yang telah disiapkan oleh pengguna gguna jas jasa. Secara keseluruhan, melalui pasal asal 20 ini, in secara tidak langsung dikatakan n bahwa sistem delivery DB telah diatur iatur dalam dala Peraturan Pemerintah tersebut ut sehingg sehingga dapat dikatakan bahwa DB telah ah diduku didukung.



Secara umum, peraturan eraturan-peraturan yang ada di Indonesia esia mengenai men proses konstruksi tidak ada da yang bertentangan dengan sistem delivery ry design-build ini. Tetapi peraturan-peraturan eraturan tersebut juga tidak ada yang mengatur engatur secara s khusus mengenai sistem ini karen karena tidak secara jelas tertulis disebutkan disebutk di dalam peraturan-peraturan an terseb tersebut, Meskipun demikian, telah ada peraturan perat tentang pekerjaan yang terintegrasi. rintegrasi. Dimana pekerjaan terintegrasi tersebut mengacu m pada sistem delivery DB.. Dalam pr proses penerapan sistem delivery DB ini, diperlukan dip suatu peraturan di tingkat at menteri dalam proses penerapannya di lingkungan lingkunga Departemen Pekerjaan Umum.

Keempat aspek diatas digun digunakan untuk mengetahui bagaimana mana gambaran gam umum penerapan sistem delivery design-build pada proyek jalan nasional di Indonesia sehingga dapat diketahui etahui ap apakah sistem delivery design-build ild ini berpotensi ber untuk menjadi salah satu u alternat alternatif sistem delivery yang dapat digunakan igunakan pada proyek jalan nasional di Indonesia. ndonesia. Secara umum, keempat aspek diatas iatas dapat dapa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Aspek spek pent penting dalam penerapan sistem delivery Design-Build De Aspek Penting Aspek Teknis

Permasalahan Design ign-Build (Sistem delivery DBB) 1. Tidak adanya kepastian 1. Dengan adanya danya keberlangsungan antara penggabungan abungan proses p proses desain dan perencanaan canaan dan da pelaksanaan konstruksi. konstruksi,, maka mak kedua Jarak waktu antara desain prosess tersebut lebih terjamin dan pelaksanaan keberlangsunga langsungannya konstruksi sangat lama karenaa berada dalam d satu sehingga sangat paket kegiatan. dimungkinkan adanya 2. Koordinasi inasi yang lebih redesain dan baik antara ntara pihak piha mengakibatkan adanya pembengkakan biaya dan perencana cana dengan deng waktu konstruksi kontraktor aktor sehingga sehi meminimalkan nimalkan adanya



kesalahan han dan lempar tanggung ung jawab atas kesalahan han pembangunan. pemb *)Kontrol kualitas hasil produksi ksi dilakukan dilaku berdasarkan sarkan performance produk k konstruksi konstru tersebut. Aspek Procurement 1. Kegiatan procurement 1. Procurement ent dilakukan yang dapat memfasilitasi satu kali, ali, untuk menentukan ntukan designadanya inovasi dalam hal builder. teknis di bidang 2. Kriteria procu rocurement perencanaan dan sistem delive livery designpelaksanaan konstruksi. build dengan mempertimban ertimbangkan aspek teknis dan da aspek biaya secara berimbang. ber Aspek Organisasi 1. Kurangnya koordinasi 1. Penerapan apan sistem siste delivery antar Direktorat di DirJen Design-Build ild memerlukan Bina Marga koordinasi inasi pelaku pela sistem 2. Kurangnya koordinasi di prosess perencanaan perencan dan tingkat pusat dan di konstruksi ruksi karena kare berada dalam satu badan, bada baik tingkat Balai, sehingga oleh pemilik emilik maupun ma kemungkinan adanya design-builde ilder. dualisme kepemimpinan inasi yang baik di dan permasalahan sangat 2. Koordinasi tingkatt pusat akan ak besar berdampak mpak koordinasi koo yang lebih baik bagi tingkatt daerah. *)Dalam proses awal aw penerapan apan sistem siste delivery design-build ild, diperlukan adanyaa badan/tim badan/t yang secaraa khusus mengelola m proyek k jalan nasional na dengan n sistem delivery DB ini, serta rta kegiatan kegiata proyek diprioritaskan ritaskan pada p jalan POTENSI PENERAPAN SISTE TEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN JAL NASIONAL DI INDONESIA 4-35


nasional nal yang strategis st dan penting, sesuai dengan n kebutuhan kebutu masyarakat arakat dan pembangunan angunan jangka j panjang ng nasional. nasiona Aspek Peraturan 1. Penerapan sistem delivery 1. Penerapan sistem si delivery Design-Build yang tidak design-build ild tidak bertentangan dengan bertentangan ntangan dengan de peraturan peraturan uran yang ada di Indonesia. *)Diperlukan ukan adanya adan peraturan uran yang mengatur khususs tentang sistem delivery desig esign-build. *) Langkah strategii penerapa penerapan Keempat aspek yang ang dikaj dikaji meliputi aspek teknis, aspek k procurement, procur aspek organisasi, dan aspek spek pera peraturan. Keempat aspek tersebutt dikaji karena k dalam penerapan sistem delivery D Design-Build terdapat banyak aspek pek yang akan a berubah, yang berbeda dengan gan sistem yang konvensional (DBB) serta ta diperlukan diperlu langkahlangkah yang strategis tegis dalam proses penerapannya pada proyek royek jalan jala nasional di Indonesia.

SI PENERAPAN SISTEM DELIVERY DESIG SIGN-BUILD PADA 4.4 RESUME POTENSI PROYEK JALAN NASIONA ONAL DI INDONESIA

Sistem delivery Design-Bui Build membutuhkan koordinasi yang lebih baik antar wilayah perencanaan dan pelaksana pelaksanaan. Dengan penggabungan proses oses perencanaan pere dan pelaksanaan konstruksi truksi di tubuh Dirjen Bina Marga, makaa koordinasi koordin antar Sub Direktorat dan antar tar Direk Direktorat akan semakin terjamin. Dan dengan deng penyatuan koordinasi di tingkat at pusat, diharapkan pelaksanaan pembangunan ngunan d dan koordinasi dengan tingkat daerah erah dapa dapat berjalan dengan baik. Sistem delivery ery Design-Build ini merupakan inovasi si dari b bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.



Diharapkan dengan n sistem delivery dan pelaku sistem yang ng semakin semaki baik, maka kualitas jalan nasional nal di Ind Indonesia dapat semakin baik.

Sistem delivery Design-Bu Build ini memberikan jaminan akan proses konstruksi, ko baik dalam proses perencanaan ncanaan m maupun pada proses pelaksanaannya. nnya. Dengan Deng sistem ini, proyek jalan nasional nal tidak akan terhenti pada desain saja tetapi pasti pa terlaksana oleh pemerintah melalui B Balai di daerah. Di sisi lain, sistem istem delivery DB juga menjamin adanya ketersedi ketersediaan dana anggaran untuk proses es kegiatan kegiat konstruksi karena dalam penganggaran ganggarannya kegiatan perencanaan dan konstruksi konstruks dianggarkan dalam satu program.

Adanya peraturan-peraturan peraturan tentang proses pengadaan jasaa konstruksi konstruk yang tidak bertentangan dengan gan pene penerapan sistem delivery Design-Build ini dan dengan kemampuan organisasi isasi peny penyelanggara, maka sistem delivery Design sign-Build ini dapat diterapkan di Indonesia. nesia. pen penerapan sistem delivery Design-Build ini dapat da didukung dengan adanya peraturan eraturan yang secara khusus mengatur ur sistem ini. Secara organisasi, kemampuan puan orga organisasi penyelenggara harus didukung ukung kemauan ke untuk berkembang dalam penggun penggunaan sistem yang baru guna memberikan berikan pelayanan pe yang lebih baik bagi masyarakat. syarakat. Setelah mengetahui dan mengkaji aji aspek-aspek aspek penting dalam penerapan sistem delivery Design-Build, maka dapat at disimpulkan disimp bahwa sistem delivery Design-Bui uild dapat diterapkan proyek jalan nasional asional di Indonesia.


BAB IV POTENSI PENERAPAN SISTEM DELIVERY DESIGN-BUILD PADA PROYEK JALAN NASIONAL DI INDONESIA

Recommend Documents