BAB IV PENUTUP A. Simpulan Sistem pengeluaran kas merupakan salah satu prosedur yang terdapat dalam suatu instansi atau perusahaan. Sistem pengeluaran kas ini terdiri atas berbagai prosedur yang salah satunya prosedur pengeluaran kas atau pencairan dana yang dirancang untuk menunjang tercapainya tujuan dari instansi tersebut. Prosedur pengeluaran kas atau pencairan dana bertujuan menjamin ketepatan penggunaan kas dan mengurangi penyalahgunaan kas. Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, prosedur pencairan dana untuk menyalurkan dana BOSDA dilakukan melalui serangkaian tahap sebelum dana diterima oleh masing-masing sekolah baik negeri maupun swasta. Berdasarkan pembahasan dan evaluasi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prosedur pencairan dana BOSDA untuk Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap tahun anggaran. Hal ini dapat terlihat dari hal-hal berikut: 1. Pelaksanaan prosedur pencairan dana BOSDA tahun 2014-2015 sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 meskipun terdapat satu poin yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015. 2. Pelaksanaan prosedur pencairan dana BOSDA tahun 2014-2015 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efektif terlihat dari struktur
65
66
organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional yang jelas dan telah dilakukan otorisasi serta pencatatan terhadap berbagai dokumen yang digunakan. Efisien terlihat dari waktu yang digunakan dalam pencairan dana BOSDA yang tepat waktu dan seragam antara sekolah negeri dan swasta. 3. Dokumen pelaksanaan prosedur pencairan dana BOSDA tahun 2014-2015 sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2015. Serta segala aktivitas yang berhubungan dengan pencairan dana BOSDA telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. B. Saran Berdasarkan kelemahan yang terdapat dalam proses pengalokasian dana dan pelaksanaan pencairan dana BOSDA pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat dalam penyempurnaan prosedur pencairan dana BOSDA pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 1. Sebaiknya
Dinas
Pendidikan
Pemuda
dan
Olahraga
Karanganyar membuat setiap dokumen dengan
Kabupaten
rangkap, supaya
pengarsipan dokumen yang digunakan saat pencairan dana bisa diarsipkan pada dinas yang terkait. 2. Sebaiknya
Dinas
Pendidikan
Pemuda
dan
Olahraga
Kabupaten
Karanganyar meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dengan
67
cara antara lain melakukan pelatihan sesuai dengan bidangnya, memerikan sosialisasi ketika terjadi perubahan sistem atau peraturan.
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra, & Soepriyanto, G. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Mulyadi. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Nordiawan, & Hertianti. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Romney, Marshall, B., & Paul, J. S. (2003). Accounting Information Systems. Jakarta: Salemba Empat. Tim Penulis. (2003). Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tim Penulis. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tim Penulis. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tim Penulis. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tim Penulis. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tim Penulis. (2008). Undang-Undang No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Tim Penulis. (2014). Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 tahun 2014. Tim Penulis. (2014). Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 tahun 2014. Tim Penulis. (2015). Peraturan Gubernur Nomer 49 Tahun 2015. Tim Penulis. (2016). Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2016.
LAMPIRAN
