BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Tori 2.1.1. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Akuntansi Berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Menurut Ritonga, Rahmansyah.
(2006) teknik basis akrual memiliki fitur pencatatan yaitu
transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Study #14 IFAC Public Sektor Committee (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisien, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tesebut. Standard akuntansi pemerintahan berbasis akrual dikembangkan berdasarkan amanat undang-undang nomor 1 tahun 2004 yang menetapkan basis akrual diterapkan selambat-lambatnya pada tahun anggaran pada tahun anggaran 2008 dan ditegaskan dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai
berikut:“ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.” Berdasarkan pasal 32 UU 17 tahun 2003 dan pasal 57 UU 1 Tahun 2004, penyusunan standard akuntansi pemerintahan ditugaskan pada suatu komite standard yang independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden, komite tersebut adalah komite standar akuntansi pemerintah (KSAP). Organisasi KSAP terdiri dari Komite konsultatif dan komite kerja yang dibantu oleh kelompok kerja. Komite konsultatif bertugas member konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang standard akuntansi pemerintahan. Untuk menjaga kualitas standar akuntansi pemerintahan, proses penyusunannya melalui mekanisme procedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan dalam setiap penyusunan pernyataan standard akuntansi pemerintahan (PSAP) oleh komite. Proses penyiapan standar akuntansi pemerintahan yang digunakan ini adalah proses yang berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standard yang ditetapkan. Dalam menyusun SAP, KSAP menggunakan meteri / referensi yang dikeluarkan oleh : a) International Federation of accountants: b) International accounting standards committee: c) International monetary Find: d) Ikatan Akuntan Indonesia;
e) Financial accounting standard board; f) Governmental accounting standard board; g) pemerintah Indonesia, berupa peraturan-peraturan di bidang keuangan Negara; h) organisasi profesi lainnya di berbagai Negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintah.
2.1.2. Perbedaan SAP basis akrual dengan SAP basis kas Dengan terbitnya PP. No. 71 Tahun 2010 tentang standard akuntansi pemerintahan sebagai pengganti PP No. 24 tahun 2005 menandai era penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, meskipun di dalam peraturan tersebut juga masih diakomodir pilihan menerapkan basis kas menuju akrual sebagaimana yang diatur di dalam PP No. 24 tahun 2005 selama masa transisi dimana pelaksanaan akrual murni paling tidak harus diterapkan paling lambat empat (4) tahun setelah peraturan ini diterbitkan. Atau dalam hitungan waktu akan mulai penuh diterapkan pada tahun 2015. Perubahan basis akuntansi dari kas menuju akrual membawa dampak terhadap perubahan tahapan pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Seiring dengan penerapan basis akrual untuk pelaporan keuangan, penyusunan anggaran tetap dilakukan dengan menggunakan basis kas. Hal ini berarti proses pelaporan penganggaran akan menghasilkan laporan realisasi anggaran yang tetap menggunakan basis kas, sedangkan untuk pelaporan keuangan lainnya akan menggunakan basis akrual. Di dalam struktur SAP berbasis akrual berdasar PP No. 71 tahun 2010 terdapat tambahan pernyataan standard akuntansi yaitu pada pernyataan PSAP Nomor 12 tentang laporan Operasional . adapun PSAP dalam lampiran I PP No. 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut :
a) PSAP nomor 01 tentang penyajian lapran keuangan; b) PSAP nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran; c) PSAP nomor 03 tentang laporan arus kas; d) PSAP nomor 04 tentang catatan atas laporan keuangan; e) PSAP nomor 05 tentang akuntansi persediaan; f) PSAP nomor 06 tentang akuntansi investasi; g) PSAP nomor 07 tentang akuntansi Aset tetap; h) PSAP nomor 08 tentang akuntansi kontruksi dalam pengerjaan; i) PSAP Nomor 09 tentang akuntansi Kewajiban; j) PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa; k) PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasia; dan l) PSAP nomor 12 tentang laporan operasional. Perbedaan antara PP. No. 71 tahun 2010 dengan PP No. 24 tahun 2005 (table F.1.2.1) Juga terdapat pada komponen laporan keuangan. Dalam PP No. 24 tahun 2005 disebutkan terdapat empat (4) jenis laporan keuangan yaitu: 1. Neraca: 2: laporan arus kas: 3. Laporan realisasi anggaran: 4 catatan atas laporan keuangan. Dalam PP. No. 71 tahun 2010 laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah (pemda) bertambah menjadi enam (6) jenis laporan keuangan yaitu : laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL); neraca: laporan arus kas: laporan operasional: laporan perubahan ekuitas; catatan atas laporan keuangan. Tabel 2.1 Peerbedaaam PP No 24 tahun 2005 dengan PP No. 71 Tahun 2010
PP. No. 24 Tahun 2005
Pp. No. 71 Tahun 2010
LAPORAN PERUBAHAN SAL
LAPORAN PERUBAHAN SAL
Tidak Ada laporantersendiri
Laporan perubahan SAL menyajikan secara komperatif dengan periode sebelumnya po-pos berikut: a. saldo anggaran lebih awal; b. Penggunaan Saldo anggaran lebih; c. sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan : d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya ; dan e. lain-lain; f. Saldo anggaran lebih akhir. NERACA
NERACA
Hanya Ekuitas yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
Ekuitas Dana terbagi; antara aset dan kewajiban pemerintah - ekuitas dana lancar; selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka
pada tanggal laporan
pendek, termasuk sisa lebih
Saldo ekuitas di neraca
pembiayaan anggaran/saldo
berasaldarisaldoakhirekuitaspadalaporan
anggaran lebih
perubahanekuitas pendanaan,
- ekuitas dan ainvestasi;
dantransitoris
mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dana set lainya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang - ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
LAPORAN ARUS KAS (LAK) - disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (par 15) LAPORAN ARUS KAS (LAK) Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
-disajikanoleh unit yang mempunyai fungsi perbendahara umum (par 15)
operasi, investasi aset non keuangan,
Arus masuk dan keluar kas
pembiayaan, dan non anggaran
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
operasi, investasi,
- bersifat optional - disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis
LAPORAN OPERASIONAL (LO) - merupakan laporan keuangan pokok
akrual - menyajikan pos-pos sebagai berikut - sekurang-kurangnya menyajikan a. pendapatan LO dari kegiatan pos-pos; operasional; a. pendapatan dari kegiatan b. beban dari kegiatan operasional; operasional; c. surplus/deficit dari kegiatan non b. beban berdasarkan klasifikasi operasional bila ada; fungsional dan klasifikasi ekonomi; c. surplus atau defisit.
d. posluarbiasa, bilaada e. surplus/defisit- LO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS -merupakan laporan keuangan pokok - sekurang-kurangnya menyajikan pospos;
a. ekuitas awal; b. surplus/deficit-LO
pada
periode
bersangkutan c. koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, misalnya; koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap d. ekuitas akhir. CALK Perbedaan yang muncul hanya CALK
dikarenakan komponen laporan keuangan yang berbeda dengan PP lama
Pada dasarnya hampir sama dengan PP baru.
Sumber: pusdiklatwas. Bpkp.go.id, 2015
2.1.3 Laporan keuangan pemerintah dengan basis akrual Menurut lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistemastis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: a) Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b) Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. c) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak unutk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan
. d) Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity) membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan dating diasumsuikan akan ikut menganggung beban pengeluaran tersebut. e) Evaluasi Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, social, maupun politik dengan : a) menyediakan informasi tentang seumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; b) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; c) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; d) menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; f) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2.1.4. Penerapan SAP berbasis akrual Perubahan dari standar akuntansi basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari bangunan yang ingin dibentuk dalam reformasi di bidang keuangan Negara seperti yang diamanatkan dalam UU no. 17 tahun 2003 dilakukan secara bertahap. Untuk itu perlu adanya dari organisasi-organisasi pemerintahan untuk menerapkan basis akuntansi akrual ini sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Organisasi
dalam
menerapkan
system
atau
peraturan
baru
menurut Armenakis (1993) ada tujuh aspek mengenai organisasi yang meliputi: mengubah persepsi anggota organisasi terhadap perubahan, visi, saling percaya dan menghormati, inisiatif perubahan, dukungan manajemen, penerimaan dan bagaimana organisasi mengelola proses perubahan. Pada intinya, untuk melakukan perubahan melibatkan perilaku kognitif individu anggota organisasi. Smith, Ian(2005) berpendapat hal yang sama, anggata organisasi sejatinya adalah sumber daya, kendaraan dalam perubahan, karena mereka adalah orang yang akan merangkul atau menolak perubahan.
Perubahan organisasi menurut Cummings & Worley (2005) didefinisikan sebagai pengadopsian ide-ide atau perilaku baru oleh sebuah organisasi. Perubahan organisasi menyangkut kegiatan- kegiatan yang disengaja untuk mengubah keadaan yang ada sebelumnya sebagai respon terhadap paksaan perubahan (force of change). Pada perkembangannya banyak organisasiyang mencoba melakukan perubahan dengan struktur horizontal, yang mendorong kerjasama kelompok dan komunikasi yang lebih cepat. Idenya bahwa dengan struktur yang lebih ramping akan mendorong fleksibilitas, kreatifitas dan inovasi dalam bereaksi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Kajian yang dilakukan dalam Klien dan Sora (1996),Priyanto(2008) menjelaskan bahwa ketersediaan sumber daya, dukungan manajemen, dan nilai-nilai yang dikembangkan staf merupakan faktor yang menentukan organisasi untuk berubah. Bila untuk berubah telah melekat kuat dalam anggota organisasi, maka hal ini akan bisa memunculkan budaya kerja yang baru. Sejalan dengan Lehman, Wayne E.K(2005) dalam menyatakan bahwa organisasi untuk berubah dapat dideteksi dari beberapa variable, seperti variable motivasional, ketersediaan sumber daya, nilai-nilai positif yang dikembangkan anggota organisasi serta iklim yang mendukung perubahan.
2.1.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi dalam menerapkan sistem atau peraturan baru
Dari beberapa definisi tentang organisasi dalam menghadapi perubahan diatas, dapat ditarik beberapa hal menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi, faktor-faktor tersebut antara lain adalah: a) persepsi dan motivasi anggota organisasi untuk berubah Robins, Stephen P(2010:169) mendefinisikan persepsi sebagai proses yang digunakan individu untuk mengelola dan mentafsirkan kesan indera meraka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Pada hakekatnya persepsi menurut Kotler dan Amstrong(1996) berhubungan dengan perilaku seseorang dalam mengambil reaksi dari persepsi terhadap stimulus. Sedangkan motivasi menurut Handoko(2001) adalah suatu keadaan dalam pribadi yang mendorong keinginan individu untuk melakukan keinginan tertentu guna mencapai tujuan. Dengan adanya persepsi dan motivasi anggota organisasi untuk berubah, maka akan semakin mudah bagi organisasi untuk menjalankan perubahan itu. Hal ini sejalan dengan pendapat Displaces(2005), bahwa individu untuk menghadapi perubahan akan menjadi daya pendorong yang membuat perubahan itu akan memberikan hasil yang positif. Beberapa kajian terbaru tentang konstruk variable untuk berubag menjelaskan bahwa sesungguhnya individu untuk berubah dapat diidentifikasi dari sikap positif individu terhadap perubahan, persepsi dari keseluruhanwarga organisasi untuk menghadapi perubahan, dan rasa percaya individu dalam menghadapi perubahan. b) ketersediaan sumber daya Ketersediaan sumber daya dalam organisasi menurut Lehman, Wayne E. K(2002) dapat dideteksi dari 3 hal, yaitu : pertama, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan men dukung organisasi dalam melaksanakan perubahan, kedua, memiliki staf yang terlatih dan memiliki program pengembangan dengan dukungan dana yang memadai, dan ketiga, akses terhadap peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan dukungan sarana dan
prasarana yang menunjang organisasi untuk melaksanakan perubahan, maka organisasi tersebut akan lebih mudah untuk melakukan perubahan, maka organisasi tersebut akan lebih mudah untuk melakukan perubahan. Staf yang sudah terlatih yang dimiliki oleh organisasi akan mampu beradaptasi dengan situasi yang baru, sehingga dapat mempengaruhi anggota yang lain untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kecakapan yang baru. Staf juga harus memiliki pemahaman tentang visi, misi dan tujuan lembaga, sehingga akan dengan mudah menerima perubahan yang akan dilakukan organisasi. c) Budaya kerja organisasi Budaya organisasi dalam hal ini adalah bagaimana organisasi dalam mengelola perubahan yang ada, langkah-langkah apa yang akan dilakukan organisasi dalam menghadapi perubahan. Menurut Purwanto (2008) Budaya organisasi dalam deskriptif. Budaya mendeskripsikan bagaimana organisasi mendorong kerja tim, serta apakah organisasi menghargai inovasi. Robbins(2010:721) menyatakan bahwa budaya organisasi mengacu pada sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dan organisasiorganisasi yang lain. Sistem makna bersama ini merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi. Organisasi dirancang untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan melalui pembaharuan dan pengembangan internal. Perubahan organisasi dicirikan dengan berbagai usaha penyesuaian disain organisasi di waktu mendatang, menurut Hendricks dan Singhal (2001) pengelolaan organisasi yang berorientasi pada mutu secara luas telah dipercaya akan berpengaruh pada munculnya budaya kerja yang baru, seperti budaya terbuka terhadap nilai-nilai dan kecenderungan yang baru.
2.1.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan SAP Berbasis Akrual.
Berdasrkan beberapa teori tentang
organisasi dalam menerapkan suatu perubahan,
organisasi dalam hal ini satuan kerja, perlu menyiapkan beberapa hal untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan dalam menerapkan SAP berbasis akrual antara lain : a) Kualitas Sumber Daya Manusia Menurut Susilo (2002:3), sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu sistem elemen organisasi yang sangat penting. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan konstribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Kemampuan Sumber Daya Manusia diartikan sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya terdiri dari dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik (Robbins,Stephen P.2001:52). Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih dominan. Kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Latar Belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syaratsyarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat, sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau setidaknya memiliki pengalaman dibidang keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Namunn akhir-akhir ini terdapat
permasalahan terkait latar belakang pendidikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan. Masalah-masalah tersebut adalah belum dimilikinya atau kurangnya Sumber Daya Manusia berlatar pendidikan akuntansi, belum ada kebijakan rekruitmen pegawi berlatar belakang akuntansi, dan adanya anggapan bahwa sumber daya manusia bukan berlatar belakang akuntansi mampu melaksanakan tugas dengan modal pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta bimbingan (Rahmayati;2012) b) Komitmen Organisasi Mowday menggunakan istilah komitmen kerja sebagai istilah lain dari komitmen organisasional. Komitmen organisasional merupakan dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Komitmen organisasional merupakan identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi. Komitmen organisasional adalah keinginan anggota organisasi untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi (Sopiah, 2008:155). Menurut Robins (2006: 310) komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana karyawan mengaitkan dirinya ke dalam organisasi tertentu dan sasaran-sasarannya serta berharap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu. Komitmen organisasi sering diartikan sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi (Luthans, 2002:249). Sikap komitmen organisasi ditentukan menurut faktor usia, kedudukan dalam organisasi dan disposisi seperti efektifitas positif dan negative serta bentuk dan struktur organisasi itu sendiri.
Meyer pernah berpendapat bahwa komitmen organisasi bersifat multidimensi (Luthans, 2002:250), maka terdapat perkembangan dukungan untuk tiga model komponen tersebut. Ketiga dimensi tersebut adalah : 1) Komitmen efektif, adalah keterkaitan emosional karyawan, identifikasi dan keterlibatan dalam organisasi. 2) Komitmen kelanjutan, adalah komitmen yang akan muncul apabila karyawan tetap bertahan kepada suatu organisasi karena membutuhkan penghasilan, mencari keuntungan atau tidak menemukan pekerjaan lain. 3) Komitmen normatif, timbul dari nilai-nilai dalam diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan. Steers mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan terhadap organisasi ( Sopiah, 2008:15), yaitu: 1) Faktor personal, pengertian karakteristik personal mencakup: usia, masa jabatan, motif berprestasi, jenis kelamin, ras, dan faktor kepribadian sedang tingkat pendidikan berkorelasi negative dengan komitmen terhadap perusahaan. Karyawan yang lebih tua dan lama bekerja secara konsisten menunjukan nilai komitmen yang tinggi. 2) Karakteristik pekerjaan, meliputi kejelasan serta keselarasan peran, umpan balik, tantangan pekerjaan, otonomi, kesempatan berinteraksi, dan dimenso inti pekerjaan. Biasanya, karyawan yang bekerja pada level yang rendah pada konflik peran dan ambigu cenderung lebih berkomitmen. 3) Karakteristik struktur, faktor-faktor yang tercakup dalam karakteristik structural antara lain ialah derajat formalitas, ketergantungan fungsional, desentralisasi, tingkat partisipasi
dalam pengambilan keputusan, dan fungsi kontrol dalam perusahaan. Atasan yang berada pada organisasi yang mengalami desentralisasi dan pada pemilik pekerja kooperatif menunjukan tingkat komitmen yang tinggi. 4) Pengalaman kerja, dipandang sebagai kekuatan sosialisasi yang penting, yang mempengaruhi kelekatan psikologis karyawan terhadap perusahaan. Pengalaman kerja terbukti berkorelasi positif dengan komitmen terhadap perusahaan sejauh menyangkut taraf seberapa besar karyawan percaya bahwa perusahaan memperhatikan minatnya, merasakan adanya kepentingan pribadi dengan perusahaan, dan seberapa besar harapanharapan karyawan dapat terpenuhi dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai dengan adanya : 1) Sebuah kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan – tujuan dan nilai-nilai dari organisasi 2) Sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna kepentingan organisasi 3) Sebuah keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi. Unutk membantu organisasi dalam pencapaian tujuan, dalam hal ini keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual yang masih baru, maka diperlukan komitmen organisasi yang tinggi dari setiap pegawai maupun organisasi itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ivancevich et al (2005:42) bahwa organisasi mampu beroperasi secara efisien ketika ada nilai yang diyakini bersama dengan karyawannya. c) Komunikasi
Komunikasi adalah hubungan antara sesame manusia, aik sebagai individu maupun dalam kehidupan berkelompok. Komunikasi adalah suatu tindakan untuk berbagi informasi,gagasan ataupun pendapat dari setiap partisipasi komunikasi yang ada di dalamnya guna mencapai kesamaan makna. Tindakan ini dapat dilakukan dalam berbagai konteks, yaitu dalam konteks antarpribadi, kelompok, massa maupun dalam lingkungan organisasi. Disadari atau tidak, tindakan komunikasi sudah dilakukan manusia sejak dahulu. Oleh karena itu komunikasi sangat erat dengan kehidupan manusia. Warisno (2009) mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat perpindahan pengetahuan dari seseorang kepada orang lain dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus. Sedangkan Robbins, Stephen P(2001:392) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian dan pemahaman makna. Sehebat apapun gagasan, tidak akan berguna jika tidak diteruskan dan dipahami orang lain. Komunikasi yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi efektifitas kelompok atau organisasi manapun. Barnard meyakini bahwa komunikasi merupakan kekuatan pembentuk utama organisasi. Barnard menempatkan komunikasi sebagai tujuan dan keinginan untuk bertindak, sebagai salah satu dari elemen organisasi. Menurut Barnard, komunikasi membuat system kooperatif organisasi menjadi lebih dinamis dan menghubungkan tujuan organisasi dengan semua manusia yang terlibat didalamnya (Luthans, 2002:370). Dari beberapa teori komunikasi diatas, disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses yang dapat merubah perilaku unutk mencapai sebuah pengertian yang sama terhadap satu informasi melalui lambing-lambang baik verbal maupun non verbal tertentu yang disampaikan. Komunikasi menjalankan empat fungsi utama di dalam kelompok atau organisasi: pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, dan informasi.
Barnard juga mengaitkan komunikasi dalam konsepnya tentang otoritas. Dia menekankan bahwa pengertian dan pemahaman harus terjadi sebelum otoritas dikomunikasikan oleh manajer kepada bawahannya, ada tujuh faktor penting untuk menetapkan dan mempertahankan otoritas objektif dari suatu organisasi, yaitu: 1) Saluran komunikasi yang diketahui secara pasti 2) Adanya saluran komunikasi formal yang pasti bagi setiap anggota organisasi 3) Saluran komunikasi sebaikanya langsung dan sesingkat mungkin 4) Menggunakan saluran komunikasi formal dan lengkap 5) Orang yang bertindak sebagai pusat komunikasi sebaiknya kompeten 6) Saluran komunikasi sebaiknya tidak terganggu pada saat organisasi berfungsi 7) Setiap komunikasi sebaiknya diotentifikasi Menurut Robbins, Stephen P (2001:311) komunikasi mempunyai empat fungsi, yaitu : 1)
Fungsi kendali, komunikasi dapat berfungsiuntuk mengendalikan perilaku anggotanya dalam beberapa cara.
2)
Fungsi motivasi, komunikasi memelihara motivasi dengan memberikan penjelasan kepada
karyawan
tentang
apa
yang
dilakukan,
seberapa
baik
mereka
mengerjakannya, dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja jika sedang berada di bawah standard. 3)
Pernyataan Emosi, komunikasi adalah jalan untuk menyatakan emosi perasaan dan pemenuhan kebutuhan social.
4)
Informasi, fungsi ini berhubungan dengan perannya dalam memfasilitasi pengambilan keputusan. Fungsi tersebut memberikan informasi bagi peseorangan
atau kelompok unutk membuat keputusan dengan menyertakan data unutk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Selain arti pentingnya komunikasi, penerapan SAP berbasis akrual juga harus didukung oleh sosialisasi atau pelatihan-pelatihan mengenai kebijakan SAP berbasis akrual tersebut. Menurut Wiyanto (2012) sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berfikir kelompoknya agar dia dapat berfungsi dengan baik dalam kelompok . jika dikaitkan dengan penelitian ini, tujuan utama sosialisasi penerapan SAP berbasis akrual adalah memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan pegawai staf keuangan yang terjun langsung dalam proses pembuatan laporan keuangan pemerintah tentang pernyataan standard akuntansi pemerintah.
2.2Rumusan Hipotesis Penelitian 2.2.1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penerapan SAP berbasis akrual Penelitian Indah (2008) memberikan bukti bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan PP. No. 24 Tahun 2005. Penelitian Rahmayati (2012) dan Choirunisah (2008) juga menemukan bukti bahwa kemampuan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Negara/lembaga, begitujuga dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2009) yang menyatakan bahwa setiap tindakan suatu organisasi menerapkan informasi atau system baru tidak lepasa dari peran sumber daya manusianya. Hal ini memberikan bukti bahwa pemahaman terhadap peraturan, penempatan sesuai latar belakang pendidikan, pemahaman uraian pekerjaan, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan sangat diperlukan agar penerapan SAP berbasis akrual dapat diwujudkan. Selain itu, meskipun penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual telah dipermudah dengan bantuan aplikasi, kesalahan masih
mungkin terjadi jika proses input data dilakukan tidak benar, sehingga kemampuan sumber daya manusia tetap memiliki peran yang krusial dalam hal ini. H1 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual.
2.2.2. Pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual Penelitian Aldiani (2010) menunjukan bahwa komitmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP. No. 24 tahun 2005. Artinya , semakin tinggi suatu komitmen dari setiap satuan kerja, maka semakin siap satuan kerja dalam penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian Fajrianthi, Ayu Bianda Pramadani(2012) menghasilkan hal yang sama yaitu komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap suatu instansi atau organisasi untuk menerima perubahan. Dalam penelitan Julita (2010) dikatakann bahwa karyawan yang mempunyai komitmen organisai yang tinggi akan mengerahkan segalanya kepada organisasi untuk membantu organisasi dalam menjalani perubahan, mereka juga berkata bahwa komitmen organisasi merupakan predictor terbaik dalam perubahan dibandingkan dengan kepuasan kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Mohmmaed dan Eleswed (2013) menunjukkan bahwa komitmen organisasi pada bank dipengaruhi oleh usia yang sudah dewasa dan adanya kepuasan kerja. Sejalan dengan penelitian Julita (2010) penelitian Aldiani (2010) juga menunjukan bahwa pegawai pemerintah yang berkomitmen akan bekerja secara maksimal karena mereka menginginkan kesuksesan organisasi tempat dimana mereka bekerja. Pegawai pemerintah yang berkomitmen tinggi karena beroikir perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal akan memiliki pemahaman atau penghayatan terhadap penyusunan pelaporan keuangan sesuai dengan SAP. Hal ini akan menyebabkan peningkatan kinerja mereka karena adanya keyakinan bahwa visi dan misi pemerintah akan tercapai dengan sumbangsih mereka. Berdasarkan
konsep dan bukti-bukti empiris yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, hipotesis 2 yang diajukan adalah : H2 : Komitemen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual.
2.2.3. Pengaruh sistem informasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual Komunikasi memegang peranan penting dalam penerapan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk dalam penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini konsisten dengan pendapat Warsino (2009) yang menyatakan bahwa dengan komunikasi yang baik, seluruh komponen dalam organisasi akan dapat bekerja secara sistematis untuk meningkatkan produktivitas khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Hasil penelitian Santosa (2009) menemukan bahwa sistem informasi manajemen berupa perangkat lunak, yang bertugas merekam data pembelian, penjualan, persediaan, dan kas, membantu dalam pembuatan dokumen untuk aktivitas tersebut, juga menghasilkan informasiinformasi yang dibutuhkan dalam manajemen operasional harian seperti status laporan persediaan, inventory turn over dan perhitungan titik pemesanan ulang. Terdapat dua tipe komunikasi yang dilakukan dalam suatu organisasi, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Tipe komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi internal antara rekan sejawat atau atasan dan komunikasi eksternal antar satuan kerja. Komunikasi yang lancar baik internal maupun eksternal akan mempercepat penyampaian informasi penting terkait penerapan SAP berbasis akrual sehingga satuan kerja segera dapat merespon dan menjalankan ketentuan yang ada. Berdasarkan konsep ini, hipotesis 3 yang diajukan adalah : H3 : Komunikasi berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis Akrual.
