BAB IV PENUTUP
A. Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan dari permasalahan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 di Kabupaten Bantul sudah dilaksanakan. Akan tetapi dalam pelaksanaanya belum optimal Karena masih adanya keterbatasan akses dalam segala bidang baik di bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pekerjaan, maupun bidang-bidang lain. Selain itu, penyandang disabilitas masih dipandang belum setara dengan orang lain, hal itu timbul karena tidak diberikan ruang atau peluang untuk disetarakan dengan orang lain. Stigma negatif masih melekat pada para penyandang disabilitas karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap disabilitas. Istilah penyandang cacat yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menjadikan citra penyandang cacat menjadi buruk, UN CRPD menghaluskan istilah penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, dan warga Yogyakarta sering menggunakan istilah kaum difabel untuk memanusiakan mereka. Pemerintah
Kabupaten
Bantul
dalam
menindaklanjuti
Peraturan
Daerah dengan
Provinsi melakukan
Yogyakarta
tersebut,
penyusunan
sudah
peraturan
berkomitmen daerah
yang
berkaitan dengan penyandang disabilitas yang bertujuan untuk memperjelas ketika peraturan yang terdapat pada peraturan daerah provinsi cakupannya masih secara umum. Proses sosialisasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, akan tetapi tidak semua masyarakat maupun SKPD mendapatkan penyuluhan tersebut secara merata dan pemahaman-pemahaman masyarakat dan SKPD di Pemerintah Kabupaten Bantul masih kurang. Peran pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul yang kurang memahami perspektif mengenai penyandang disabilitas dan tidak semua SKPD mengetahui dan meng-cover berbagai hak yang harus dipenuhi pejabat terkait sesuai dengan porsi dan kewenangannya. 2. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya menjalankan mandat yang diberikan oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 melakukan berbagai hal seperti sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tokoh agama, perbankan, serta organisasi-organisasi sosial yang ada di Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah mendorong berbagai program-program pemerintah untuk melakukan pengarusutamaan disabilitas serta diadakannya family gathering yaitu pertemuan antara para orangtua penyandang disabilitas, Pemerintah Bantul selaku pemilik wilayah, dan TKSK selaku pendamping di lapangan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan upaya penyamaan persepsi seputar isu disabilitas dan tersusunnya ketentuan peraturan terkait dengan hak penyandang disabilitas. Dinas sosial Kabupaten Bantul untuk melakukan tugas dan fungsinya yaitu memberikan pemberdayaan sosial, memberikan perlindungan sosial, memberikan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial terhadap para penyandang disabilitas. Fasilitas-fasilitas umum di Pemerintah Kabupaten Bantul dinilai masih belum aksesibel dan walaupun mengalami perubahan namun perubahannya belum secara signifikan. 3. Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Faktor Pendukung a) Pengadaan sosialisasi di Pemkab Bantul terhadap perspektif seputar isu disabilitas seringkali dilakukan
b) Adanya
komite
yang
senantiasa
mendorong
SKPD
untuk
melakukan
pengarusutamaan disabilitas. c) Tuntutan UN CRPD (konvensi hak-hak penyandang disabilitas) menjadi salah satu faktor implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 d) Inisiasi organisasi-organisasi sosial yang terus mendorong pemerintah untuk melakukan implementasi
Faktor Penghambat a)
Seluruh elemen masyarakat beserta seluruh SKPD yang ada belum semua mempunyai perspektif mengenai disabilitas dan belum sensitif terhadap isu disabilitas
b) Tidak semua SKPD mengetahui konten atau substansi yang diatur pada ketentuan perda tersebut sehingga mereka cenderung merasa kurang memiliki kewajiban terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. c)
Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 membutuhkan ketersediaan anggaran yang cukup besar.
d) Kurangnya komitmen dari para penentu kebijakan. e)
Fasilitas yang belum aksesibel, artinya semua informasi baik fisik maupun non fisik yang diberikan belum aksesibel.
f)
Keluarga yang kurang merespon program dari pemerintah dan kurang mendukung anak atau keluarganya yang dilatih melalui program pemerintah.
g) Ketidakmampuan keluarga secara ekonomi juga menjadikan para penyandang disabilitas kesulitan dalam mengakses pendidikan. h) Produktifitas sumber daya manusia penyandang disabilitas rendah karena belum banyak kesempatan mendapatkan pelatihan-pelatihan. B. SARAN Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:
1. Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul hendaknya melakukan penyamaan perspektif tentang disabilitas, untuk di desa dengan aparat desa, di kecamatan dengan aparat kecamatan, dan di kabupaten dengan SKPD-nya. Membangun persepsi seputar isu disabilitas sangatlah penting, mengingat hak asasi para penyandang disabilitas juga sama dengan hak asasi orang lain. 2. Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul hendaknya meningkatkan pelayanan bagi para penyandang disabilitas. Fasilitas dan aksesibilitas juga tidak kalah penting agar dapat membantu para penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-haknya. 3. Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul hendaknya berkomitmen secara penuh terutama terhadap masalah penganggaran agar dapat tercipta pengarusutamaan terhadap disabilitas. 4. Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan dapat mengawal terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 supaya seluruh SKPD di wilayah Kabupaten Bantul melaksanakan dan merealisasikan tujuan dari perda tersebut. 5. Kepada para penyandang disabilitas diharapkan untuk selalu menunjukkan rasa percaya diri, berkemauan dan berkemampuan untuk hidup mandiri. 6. Kepada semua Lembaga Swadaya Masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas, agar mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan hidup. 7. Kepada keluarga penyandang disabilitas hendaknya selalu memberikan dukungan terhadap program-program yang diberikan pemerintah dan selalu memotivasi para penyandang disabilitas agar tercipta semangat untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
